Categories
Nasional pelanggaran Presiden Jokowi Undang-undang wakil menteri

Lantik Wakil Menteri, Jokowi Telah Melanggar Undang-Undang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dengan melantik wakil menteri (wamen), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar aturan.
Yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang salah satunya mengatur perihal Wakil Menteri (Wamen) yang dipilih tidak sesuai aturan yang berlaku.
Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf kepada RMOL, Jumat (25/102019).
BACA: Wakil Menteri Jokowi itu jelas Politik Bagi-bagi Kekuasaan
Menurut Asep, di dalam UU tersebut, Kementerian Negara mengatur salah satunya Wakil Menteri (Wamen).
Namun, pasal yang dimaksud tentang Wamen dirancang untuk jabatan karir.
Sehingga, yang mengisi posisi Wamen ialah berasal dari aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kementerian tersebut.
“Dulu dirancangnya Wakil Menteri itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Sehingga diambil dari lembaga Kementerian itu,” katanya.
BACA: Bocoran Terobosan Promosi Pariwisata ala Angela Herliani Tanoesoedibjo: Konser Musik dan Film
Mereka yang diangkap menjadi wakil menteri adalah, lanjutnya, pejabat senior yang sudah sangat banyak pengalaman di eselon 1.
“Baru dia diangkat sebagai Wamen,” jelasnya.
Asep menambahkan, Wamen diberi tugas oleh UU untuk mengawasi kementerian hanya di dalam internal.

Categories
KPK Nasional revisi saut situmorang Undang-undang

KPK Sebenarnya Dukung Revisi UU KPK, Saut: Memang Banyak yang Harus Diperbaiki

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU KPK sejatinya bukan hal yang ditolak mentah-mentah oleh lembaga antirasuah tersebut.
Sebaliknya, lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu sejatinya tak mempermasalahkan Revisi UU KPK yang merupakan usulan DPR tersebut.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
BACA: Ngotot Revisi UU KPK, DPR Disindir Pegawai KPK: Koar-koar Berantas korupsi cuma Pas Kampanye
Hanya saja, kata Saut, revisi tersebut tidak malah melemahkan KPK yang sudah berdiri sejak 2002 silam itu.
“Saya juga mendukung revisi Undang-Undang, tapi yang memperkuat KPK,” tuturnya.
Diakuinya, selama empat tahun di lembaga tersebut, dirinya menemukan banyak kekurangan.
“Empat tahun saya di sini memang banyak yang harus diperbaiki,” bebernya.
BACA: Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang
Salah satu penguatan dimaksud semisal penambahan anggaran serta Deputi yang ada.
Dengan Undang-undang yang ada saat ini, KPK disebutnya masih memiliki banyak kekurangan.
“Saya katakan, beri KPK banyak orang dan beri KPK banyak uang. Saya akan kembangkan resource KPK menjadi lebih berani mengejar yang 7.000 surat pengaduan itu,” jelas Saut.

Categories
DPR RI fahri hamzah KPK Nasional Presiden Jokowi revisi Undang-undang

Ngotot Revisi UU KPK, DPR Disindir Pegawai KPK: Koar-koar Berantas Korupsi Cuma Pas Kampanye

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU KPK kembali mencuat seiring kesepakatan seluruh fraksi di DPR untuk menjadikan RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR.
Publik menilai revisi ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Pasalnya, sejumlah superbody yang dimiliki komisi antirasuah bakal dipreteli.
Seperti penyadapan, kewenangan SP3, hingga independensi pegawai. Bahkan ada wacana untuk membuat dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja KPK.
BACA: Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang
Di satu sisi, KPK juga sedang mempermasalahkan calon pimpinan (capim) hasil seleksi pansel pimpinan Yenti Garnasih.
Pasalnya, dari 10 nama yang dikirim ke Presiden Jokowi, masih ada kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang pun melontarkan sindiran terhadap DPR RI.
Ia menyatakan, saat menjelang pemilihan, para calon anggota DPR selalu koar-koar pemberatasan korupsi.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Karena itu, pihaknya berharap agar koar-koar saat lomba banyak-banyakan suara rakyat itu tak hanya jadi obyekan saat pemilu saja.
Demikian disampaikan Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Pemberantasan korupsi ini bukan cuma pas kampanye waktu pemilihan,” sindirnya.

Categories
DPR RI KPK Nasional revisi sindiran keras Undang-undang

Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bola panas sekaligus keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Bolanya ada di presiden, presiden yang memutuskan,” tuturnya.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Pihaknya berharap, Jokowi bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi dengan menolak RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
“Menurut kami, ini momentum presiden menunjukkan bahwa memang ia punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata Rasamala.
Kendati demikian, pihaknya meyakini Presiden memiliki empati dan berdiri bersama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya yakin presiden punya empati, presiden punya keberpihakan terhadap kami yang berdiri di garis pemberantasan korupsi,” katanya.
BACA: Refly Harun: KPK Berdiri Karena Superbody, Kalau Tidak Ada Niat Korupsi Kenapa Takut
“Saya pikir tak ada jalan lain selain menolak,” tegasnya.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan, upaya melemahkan KPK dari dalam dan dari luar merupakan agenda banyak pihak.
Terlebih mereka yang terancam dengan jurus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Kalau tidak punya niat korupsi, kenapa harus takut dengan KPK?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (8/9).
BACA: Keanehan Jokowi Jika Setujui Revisi UU KPK, Segera Bikin Daftar Inventarisasi Masalah
Menurut Refly, banyak yang secara sadar ingin menjadikan KPK lembaga penegak hukum biasa-biasa saja.
Padahal KPK memang sengaja diberi berbagai kelebihan untuk bisa menembus kebuntuan dalam pemberantasan korupsi karena dinding kekuasaan yang tebal.
“Kalau tidak lagi superbody, KPK kehilangan alasan untuk berdiri,” pungkasnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
DPR RI karangan bunga kekerasan seksual korban Nasional pelaku Undang-undang

RUU PKS Lambat, Karangan Bunga Korban Kekerasan Seksual Sempat Ditolak DPR

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gedung DPR RI dipenuhi karangan bunga sejak pekan lalu. Uniknya, karangan bunga tersebut dikirimkan oleh korban dan pendamping kekerasan seksual serta masyarakat.
Karangan bunga tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan duka cita masyarakat.
DPR RI dinilai lambat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di DPR.
Demikian disampaikan Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL) Veni Siregar melalui keteranganya yang didapat PojokSatu.id, Minggu (8/9/2019).
Ironisnya, Veni mengungkap, karangan bunga tersebut sempat ditolak Pimpinan Panja Komisi VIII dengan menyimpan bunga-bunga tersebut di Sekretariat Pengamanan DPR RI.
“Tapi tindakan tersebut tidak menyurutkan semangat berbagai elemen masyarakat untuk tetap mengirimkan bunga,” tuturnya.
Pihaknya menilai, Ketua Panja DPR tidak serius melakukan pembahawan RUU PKS tersebut.
“Terbukti Ketua Panja membatalkan jadwal persidangan pada tanggal 3, 5 dan 6 September 2019 lalu mengantinya dengan Pembahasan RUU Pesantren,” ucapnya.
Pendukung RUU PKS pasangan karangan bunga ke depan gedung DPR
Ironisnya, pembahasan RUU PKS itu sejatinya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebagai usulan DPR RI pada tahun 2016-2019.
“Namun tiga tahun pembahasan hanya di seputar judul, belum beranjak ke substansi,” ujarnya.
Sementara, angka korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya sejak tahun 2016 hingga 2018 sudah mencapai 16.943 orang.
“Maka kami menanti komitmen serius Ketua Komisi VIII dan Ketua Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR,” tegasnya.
Pihaknya menilai, penundaan pembahasan RUU PKS ini sebagai tindakan yang tidak menunjukkan empati para wakil rakyat terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya.
Padahal, RUU PKS ini sangat dinantikan oleh korban, keluarga korban dan pendamping dalam mencari dan mendekatkan akses kebenaran, keadilan dan pemulihan, khususnya bagi korban.
“Untuk itu kami meminta Panja Komisi VIII segera melakukan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasca pulang dari Kunjungan Kerja ke Maroko,” tuntutnya.
“Kami mendesak Panja Komisi VIII menepati janjinya untuk mengesahkan RUU ini pada Sidang Paripurna terkahir,” sambung Veni.
RUU PKS ini, kata Veni, diharapkan bisa menjadi peninggalan bersejarah sebagai payung hukum yang melindungi dan menjamin hak korban, serta mengatur penidanaan terhadap pelaku kekerasan sekual.
“Jika tidak, sama saja DPR membiarkan bahkan menyetujui terjadinya kekerasan seksual,” ingatnya.
Pihaknya pun menganggap bahwa negara dalam ambang kehancuran jika abai terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya.
“Khususnya generasi masa depan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
(ruh/pojoksatu)