Categories
DPR RI KPK Nasional revisi sindiran keras Undang-undang

Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bola panas sekaligus keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Bolanya ada di presiden, presiden yang memutuskan,” tuturnya.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Pihaknya berharap, Jokowi bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi dengan menolak RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
“Menurut kami, ini momentum presiden menunjukkan bahwa memang ia punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata Rasamala.
Kendati demikian, pihaknya meyakini Presiden memiliki empati dan berdiri bersama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya yakin presiden punya empati, presiden punya keberpihakan terhadap kami yang berdiri di garis pemberantasan korupsi,” katanya.
BACA: Refly Harun: KPK Berdiri Karena Superbody, Kalau Tidak Ada Niat Korupsi Kenapa Takut
“Saya pikir tak ada jalan lain selain menolak,” tegasnya.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan, upaya melemahkan KPK dari dalam dan dari luar merupakan agenda banyak pihak.
Terlebih mereka yang terancam dengan jurus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Kalau tidak punya niat korupsi, kenapa harus takut dengan KPK?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (8/9).
BACA: Keanehan Jokowi Jika Setujui Revisi UU KPK, Segera Bikin Daftar Inventarisasi Masalah
Menurut Refly, banyak yang secara sadar ingin menjadikan KPK lembaga penegak hukum biasa-biasa saja.
Padahal KPK memang sengaja diberi berbagai kelebihan untuk bisa menembus kebuntuan dalam pemberantasan korupsi karena dinding kekuasaan yang tebal.
“Kalau tidak lagi superbody, KPK kehilangan alasan untuk berdiri,” pungkasnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Ahok Bekasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nasional Presiden Jokowi sampah sindiran keras

Wakil Walkot Bekasi: Jokowi dan Ahok Jauh Lebih Baik Ketimbang Anies

POJOKSATU.id, BEKASI – Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jauh lebih baik dari Anies Baswedan.
Tri menyebut, hubungan Kota Bekasi dengan DKI pada saat itu tidak hanya masalah sampah.
Demikian diungkap Tri menanggapi polemik sampah DKI yang selama ini dibuang ke TPTS Bantargebang sebagaimana dilansir detik.com.
BACA:
Polemik Sampah DKI, Wakil Walkot Bekasi Sindir Anies Baswedan, Jleeebbbbb
Kecewa Berat, Wali Kota Bekasi Ogah Ketemu Anies Baswedan
“Kami selalu berkiblat pada sesuatu yang baik pada zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok di mana pada saat itu dibentuk kemitraan di antara pemda yang ada,” ujar Tri, Minggu (21/10/2018).
Ia menjelaskan, dana Rp194 miliar itu sejatinya hanyalah dana kompensasi untuk TPST saja.
“Yang Rp194 miliar itu hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang,” jelasnya.
BACA:
Rahmat Effendi Minta Anies Baswedan Baca Kembali Perjanjian Kerjasama
Ini Bukti Ahok Lebih Baik dari Anies Baswedan
Menurut Tri, pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dari DKI Jakarta ke Bantargebang, juga harus dipikirkan.
Sebab, hal itu saling terkait dengan pengelolaan TPST di Bantargebang.
“Makanya kami menganggap Ahok lebih baik, kan PKS dan Gerindra mempertanyakan itu,” bebernya.