Categories
Mahfud MD Nasional Revisi UU KPK

Mahfud MD: Kok Bermimpi Orang ke MK, Judicial Review UU KPK Pasti Ditolak

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan tiga langkah yang bisa ditempuh untuk mengoreksi atau membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Pertama, legislatif review. Kedua, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Ketiga, judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu dikatakan Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne.
Pakar hukum tata negara itu mengatakan, penetapan UU KPK sudah konstitusional. Namun, keabsahannya diperdebatkan.
Ia menjelaskan, keabsahan UU mengandung tiga hal, yakni keabsahan filosofis, keabsahan yuridis, dan keabsahan sosiologis.
“Ini (keabsahan) filosofis dan sosiologis diperdebatkan,” kata Mahfud yang menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Mahfud mengatakan, langkah paling mudah adalah legislatif reviuw di DPR.
“Tapi resikonya kalau dibahas biasa, yang dipertentangkan itu tetap kalah di DPR karena partainya sudah setuju ini (revisi UU KPK). Padahal rakyat bukan menghendaki itu. Pasti tidak ada gunanya,” kata Mahfud.
Langkah lain yang bisa ditempuh yakni juducial review. Namun Mahfud meyakini juducial review akan ditolak oleh MK.
“MK dilarang membatalkan dilarang membatalkan isi undang-undang yang tidak disukai rakyat selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini (revisi UU KPK) tidak disukai oleh rakyat, tapi tidak bertentangan dengan konstitusi,” kata Mahfud.
“Ini yang disebut open legalcy policy. Saya dulu menolak untuk membatalkan undang-undang penodaan agama, meskipun saya tahu itu jelek. Tetapi itu konstitusional,” imbuhnya.
Menurut Mahfud, yang mengubah hal jelek adalah legislatif, bukan MK. Karena itu, percuma mengajukan judicil review ke MK karena pasti ditolak.
“Ini kalau dibawa ke MK pasti MK akan bilang, lah ini urusan legislatif, pasti ditolak. Kok bermimpi orang ke Mahkamah Konstitusi,” jelas Mahfud.
“Saya itu mantan ketua MK menangani hal-hal yang kayak gini, pasti ditolak. Paling dikabulkan satu bagian satu bagian yang tidak prinsif. Kecuali bisa membuktikan uji formalnya. Kalau uji materinya pastilah ditolak, tidak ada gunanya Anda ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Mahfud.
Selain legislatif reviuw dan judicial review, opsi ketiga yakni Perppu.
“Perppu itu dasarnya adalah hak subjektif presiden,” kata Mahfud.
Ada tiga syarat untuk mengeluarkan Perppu. Pertama, kegentingan yang memaksa atau kebutuhan yang mendesak.
Kedua, kekosongan hukum atau UU sudah ada tapi tidak memadai dan tidak bisa mengatasi keadaan.
Ketiga, kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu lama. Padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan segera.
Mahfud heran dengan pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan presiden bisa di-impeachment jika menerbitkan Perpu revisi UU KPK.
Dikatakan Mahfud, Presiden hanya bisa di-impeachment jika terlibat korupsi, terlibat pengkhianatan, terlibat penyuapan, kejahatan besar yang bisa diancam pidana lebih dari 5 tahun, dan perbuatan tercela.
“Di luar itu, presiden berbuat apa pun tidak bisa dijatuhkan,” tandas Mahfud.
Simak videonya berikut ini:

(one/pojoksatu)

Categories
Nasional perppu kpk Revisi UU KPK

Nasdem: Maaf Presiden, Saat Ini Anda Tak Bisa Keluarkan Perppu KPK, Kecuali…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowi tidak mungkin menerbitkan Peraturan Pengganti UU (Perppu) sebelum hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi resmi jadi UU.
Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Minggu (29/9).
“Perppu itu baru bisa dikeluarkan kalau revisi UU KPK itu sudah diundangkan. Saat ini kan belum diundangkan,” ujar Johnny.
Johnny enggan beropini terkait wacana Presiden Jokowi yang masih mempertimbangkan akan menerbitkan Perppu KPK menyusul gerakan massa yang menolak UU KPK direvisi.
Dia hanya menegaskan, bahwa Partai Nasdem akan loyal memberikan dukungan terhadap apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Kita belum tahu Pak Jokowi akan membuat apa, yang pasti Fraksi Nasdem sejak 2014 sampai sekarang bahkan sampai 2024 akan mendukung kebijakan presiden,” jelasnya.
Sebelumhya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukkan itu berupa penerbitan Perppu,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (26/9).
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi Nasional Revisi UU KPK

Rencana Jokowi Mau Keluarkan Perppu UU KPK Dipandang Sinis: Ini Serampangan!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta tidak tunduk terhadap desakan-desakan yang menginginkan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.
Pengamat Politik dan Hukum, Sulthan Muhammad Yus menilai, pernyataan Jokowi yang membuka peluang mengeluarkan Perppu KPK dianggap sebagai bentuk kemunduran. Terlebih wacana itu diangkat usai mendapat desakan dari sejumlah pihak, terutama lewat unjuk rasa mahasiswa di pelbagai daerah.
“Usulan dan desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu salah kaprah,” ujar Sulthan, Sabtu (28/9).
Ia mengatakan, meski Perppu adalah kewenangan legislasi yang dimiliki presiden dan diatur dalam konstitusi, tetapi tidak serta-merta presiden dapat mengeluarkan Perppu secara serampangan.
Menurutnya, Ada kriteria-kriteria agar Perppu dapat dikeluarkan, yakni bila keadaan darurat serta adanya kegentingan yang memaksa, terjadi kekosongan hukum, dan atau ada undang-undang tapi tidak cukup untuk mengatur kondisi yang sedang berjalan.
“Bernegara itu ada ketentuannya, ada sistemnya. Tidak bisa karena ada gejolak, lantas itu diasumsikan sebagai kegentingan yang memaksa sehingga perppu bisa dikeluarkan begitu saja. Alasan subjektivitas Presiden juga harus kuat dan memenuhi kriteria tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sulthan, ia tidak melihat keharusan Jokowi mengeluarkan Perppu.
“Konstitusi kita telah mengatur tentang mekanisme jika sebuah regulasi dianggap bermasalah. Ada legislatif review, ada eksekutif review juga ada judicial review,” jelasnya.
Sementara itu, revisi UU KPK yang baru disahkan belum ada nomornya dan belum masuk dalam lembaran negara. Seharusnya semua pihak menunggu dahulu terbit, baru kemudian memberikan pertentangan lewat jalur yang diatur konstitusi.
“Beginilah idealnya cara kita dalam bernegara. Negara tidak boleh terjebak pada penggiringan opini bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan, dicoba dahulu KPK berjalan dengan UU baru, lalu disimpulkan. Jangan suudzon berlebihan,” jelasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi Nasional Revisi UU KPK

Tak Batalkan Revisi UU KPK, Mahasiswa Tidak Akan Mundur, “tapi Jokowi Mundur, Pilih Mana?”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gelombang aksi protes mahasiswa terjadi di berbagai kota di Indonesia karena pemerintah dan DPR telah bersepakat bulat merevisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Demikian dikatakan Politisi senior Fuad Bawazier dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/9).
Mantan Menteri Keuangan era Soeharto itu mengatakan, revisi UU KPK yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dinilai sebagai upaya pelemahan institusi KPK yang dilakukan oleh konspirasi para koruptor.
“Pemerintah dan DPR telah bersepakat bulat, ketok palu tok tok tok, merevisi UU KPK. Mahasiswa dan rakyat menilai bahwa KPK sebagai Pemberantas Korupsi dikalahkan oleh konspirasi Koruptor, dan karena itu harus dibela,” demikian Kata Fuad, Senin (23/9).
Lebih dari itu, beberapa RUU lainnya juga dinilai tidak aspiratif dan akan disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, mahasiswa menolak dan bangkit menyurakan kritiknya.
“Atas protes mahasiswa dan rakyat ini, Presiden Jokowi memutuskan akan menunda pengesahan RUU RUU tadi revisi UU KPK tetap diteruskan,” tandasnya.
Fuad Bawazier meminta Jokowi tidak hanya menunda pembahasana RKUHP, tetapi harus membatalkan revisi UU KPK. Jokowi diminta agar segera mengampil sikap pembatalan revisi UU KPK sebelum gelombang protes semakin meluas dan meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
“Tuntutan yang paling utama adalah pembatalan revisi UU KPK, karena inilah yang dianggap paling urgent. Jika Bapak Presiden Jokowi menolak membatalkan revisi UU KPK, mahasiswa tidak akan mundur. Justru bapak Jokowi yang diminta mundur. Pilih mana?,” pungkas pendiri Partai Hanura ini.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
demo mahasiswa Nasional Revisi UU KPK Turunkan Jokowi

Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic

POJOKSATU.id, JAKARTA – Salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa di seluruh Indonesia yakni meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK yang disetujui DPR beberapa waktu lalu.
Namun tuntutan tersebut ditolak oleh Jokowi. Ia menegaskan tidak akan menerbitkan Perpu terkait UU KPK.
“Nggak ada,” tegas Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK.
Penolakan Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa membuat suasana di sejumlah daerah semakin memanas.
Para mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI hingga malam. Bahkan, mahasiswa memblokade Jalan Tol S Parman di depan Gedung MPR/DPR.
Berdasarkan pantauan dilapangan, mahasiswa mulai beringas menaiki pagar pembatas dan memasuki Jalan Tol S Parman.
Tak hanya itu, mereka juga memblokade jalan tol. Alhasil pengendara mobil dari arah Tomang menuju Pancoran dan sebaliknya terpaksa menghentikan lajunya.
Sementara di media sosial, warganet membuat tagar #TurunkanJokowi. Tagar tersebut trending topic urutan kedua di Twitter pada Senin malam (23/9) pukul 23.00 WIB.
Tagar #TurunkanJokowi trending topic di Twitter
Sejumlah warganet pun membagikan potongan video wawancara Jokowi pada tahun 2014. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan baju kotak-kotak mengatakan bahwa KPK harus diperkuat.
“Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus ril. Penguatan KPK ini harus serius,” kata Jokowi dalam sebuah wawancara.
“Seperti apa?” tanya pewawancara.
“Tambah anggarannya. Kalau perlu, hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh, bisa (tambah anggaran KPK) 10 kali lipat, tambah,” jawab Jokowi.
Selain menambah anggaran, Jokowi juga mengatakan bahwa penyidik KPK juga harus ditambah untuk menguatkan lembaga anti rasuah tersebut.
“Penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1.000 penyidik? Tambah 1.000 penyidik,” katanya.
“Memang harus tegas, kalau kita ngomong serius ya seperti itu, jangan semu, ragu dan basa-basi,” tandas Jokowi.
Berikut ini potongan video Jokowi yang menegaskan akan memperkuat KPK:

Menolak lupa, ini video wawancara capres 2014. #JaeHaramDiLantik #DiperkosaNegara pic.twitter.com/BIEhKmpQXW
— dicky ardiansyah (@DickyArdsyah06) September 23, 2019

(one/pojoksatu)

Categories
Aksi Mahasiswa bandung DPRD Jawa Barat Nasional Revisi UU KPK RUU KUHP

Cuma Dua Anggota DPRD Jabar Temui Ribuan Mahasiswa di Bandung

POJOKSATU.id, BANDUNG – Dua orang anggota DPRD Jabar, dari Fraksi PAN dan Fraksi Golkar menemui ribuan mahasiswa yang menggear aksi di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (23/9/2019).
Dari Fraksi PAN diwakili Hasbullah dan dari fraksi Golkar diwakili oleh Ace.
Mahasiswa yang sejak siang hari berada di depan DPRD Jabar, menuntut adanya persetujuan dari anggota DPRD Jabar.
Namun belum ada pernyataan resmi dari kedua anggota DPRD Jabar tersebut.
Aksi mahasiswa sendiri sempat memanas, dimana mahasiswa sempat merangsek maju menuju ke pagar DPRD Jabar.
Namun aksi tersebut tak berlangsung lama.
Pasukan huru hara Polrestabes Bandung dan Polda Jabar siaga menggunakan helm, tameng dan pentungan.
Berdasarkan pengamatan PojokSatu.id di lapangan, hingga Pukul 17.00 WIB, aksi masih berlangsung dan situasi masih berlangsung kondusif.
Dalam aksinya, mahasiswa yang berasal dari berbagai Universitas di Bandung itu menuntut pembatalan RUU KPK Dan RUU KUHP yang dibahas di DPR RI.

Categories
bibin rubini mahasiswa unpak Nasional Revisi UU KPK

Rektor Unpak Kecewa Mahasiswanya Dihajar Polisi, “Mestinya Dikawal, Bukan Dipukul”

POJOKSATU.id, BOGOR- Rektor Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Bibin Rubini mengaku kecewa dan sedih dengan aksi demonstrasi mahasiswanya yang dibubarkan paksa oleh polisi.
Kekecewaan Bibin semakin bertambah lantaran beberapa mahasiswanya menjadi korban kekerasan saat demo.
Ia menyayangkan sikap aparat kepolisian yang melakukan pembubaran paksa dengan memukul para mahasiswa Unpak hingga berdarah-darah.
“Mustinya begini, kalo polisi memberi izin demonstrasi, mustinya dikawal, diarahkan, bukan dipukuli,” kata Bibin saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu (21/09/2019).
“Kalo sudah seperti itu, artinya mahasiswa berhadap-hadapan dengan polisi. Nah kami sedih dan prihatin terjadinya pemukulan itu,” tambahnya.
BACA: Brutal! Video Polisi Hajar Mahasiswa Unpak Saat Demo, Terkapar di Aspal
Dikatakan Bibin, walau bagaimana pun, mahasiswa juga manusia. Seharusnya mereka diayomi dan dilindungi, seperti semboyan polisi.
Menurut Bibin, tak masalah demo mahasiswa dibubarkan jika melanggar aturan. Tapi jangan dipukul.
“Tindakan untuk membubarkan ok, tapi untuk pemukulan not oke. Apakah negara kita seperti begitu main pukul?,” ucapnya.
Saat disinggung apakah pihaknya akan melakukan jalur hukum, Bibin mengaku masih harus mendiskusikan hal itu dengan mahasiswanya.
“Saya masih di luar. Tapi nanti saya akan dialog. Mahasiswa inginnya ada forum untuk dimediasi dengan kepolisian. Karena mereka berpegang pada izinya dari kepolisian. Sementara belum pada waktunya sudah dibubarkan dengan kekerasan,” pungkasnya.
BACA: Kronologi Polisi Hajar Mahasiswa Unpak Hingga Berdarah-darah
Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa alami luka-luka setelah terjadi bentrok dengan kepolisian di kawasan Terminal Baranangsiang tepatnya di simpang tol, Kecamatan Bogor Timur, pada hari Jumat (20/9/2019).
Mereka yang terluka berasal dari mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Bahkan ada mahasiswa yang kepalanya berdarah akibat dari kericuhan tersebut.
(adi/pojokbogor)

Categories
demo mahasiswa mahasiswa unpak Nasional Revisi UU KPK

Brutal! Video Polisi Hajar Mahasiswa Unpak Saat Demo, Terkapar di Aspal

POJOKSATU.id, BOGOR – Bentrokan antara polisi dengan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor di depan Terminal Baranangsiang, tepatnya di simpang tol Jagorawi pada Jumat (20/9/2019) kemarin disesalkan banyak pihak.
Aparat kepolisian dianggap terlalu brutal saat mengamankan demo mahasiswa yang menolak pengesahan revisi UU KPK.
Dalam video yang beredar di media sosial, tampak puluhan polisi memukul dan menghajar mahasiswa Unpak. Padahal, jumlah mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi hanya sedikit.
Polisi memukul mahasiswa Unpak dengan tangan kosong. Ada pula yang menendang, bahkan ada yang menggunakan pentungan.
Akibatnya, dua mahasiswa menjadi korban. Keduanya terkapar di aspal dengan kondisi kepala bocor. Mereka terpaksa digotong teman-temannya dari lokasi demo karena sudah tak kuat berdiri.
“Segelintir mahasiswa UNPAK (Bogor) mulai bergerak. Tapi kasihan mereka hiksss. Kejammmmmm…..kejammmmm…..Kalian kejam…,” tulis pemilik akun Facebook Mislah Haiti Razak yang memposting video polisi hajar mahasiswa Unpak.
Mislah Haiti menandai akun Facebook anggota DPRD Kota Bogor, Muaz HD, Rektor Unpak, Bibin Rubini, dan Kapolsek Daniel Sembiring.
“Bp Muaz Hd lihat lah ini. Ini yg bapak pertanyakan di status bapak kemarin. Bp rektor Bibin Rubini ini siswa bapak. Mereka disiksa dng brutal nya. Bp kapolsek Daniel Sembiring lihat lah juga vidio ini,” tulisnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional (Kabag OPS) Polresta Bogor Kota, Kompol Prasetyo Purbo mengatakan kericuhan tersebut diawali penutupan akses ke jalan tol oleh mahasiswa Unpak.
Selain itu, kericuhan juga terjadi karena adanya dorong-dorongan antara polisi dan mahasiswa.
“Yang terluka anggota ada dua dan dua orang luka ringan dari mahasiswa,” katanya kepada pojokbogor saat dikonfirmasi via telepon.
Prasetyo mengungkapkan awal dari kericuhan diakibatkan karena adanya perlawanan dari pihak mahasiswa.
“Sampai saat ini saya belum monitor kalau ada yang diamanin,” ucap mantan Kapolsek Cibinong itu.
Berikut ini video polisi hajar mahasiswa Unpak saat demo:

(adi/pojoksatu)

Categories
demo mahasiswa Nasional Revisi UU KPK

Pengamat: Mahasiswa Mulai Siuman, Baru Sadar Jokowi Ingkari Kehendak Rakyat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ribuan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) lalu.
Mereka menolak pengesahan rancangan Undang Kitab Undang-undang hukum pidana (RUU KUHP).
Selain itu, mahasiswa juga kecewa dengan keputusan DPR yang mengesahkan revisi UU KPK tanpa mendengarkan suara publik.
Pengamat politik Wahyuni Refi Setya bakti menjelaskan, mahasiswa saat ini sudah siuman dari tidur panjangnya.
Menurutnya, mahasiswa baru sadar dan memahami bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah mengingkari kehendak rakyat.
“Kembalinya aksi mahasiswa menolak RUU KUHP dan pengesahan revisi UU KPK sejalan dengan suara nurani rakyat atas ketidakadilan yang sudah sangat terang ditunjukkan oleh rezim ini,” tegas Wahyu, seperti dilansir RMOL, Sabtu (21/9).
Kandidat doktor politik Universitas Indonesia ini menambahkan, menjelang akhir periodenya DPR dan pemerintah, nampak menolak kehendak rakyat.
Wahyu menyebut UU yang disahkan hanya terkesan memenuhi target kepentingan elite.
“Revisi UU KPK jelas merupakan order oligarki yang meruntuhkan penegakan hukum. Hanya mengedepankan pada pencegahan dan penindakan korupsi. Di samping revisi UU KPK, DPR juga grasa grusu mengejar target berakhirnya periode jabatan,” tandasnya.
Tudingan Wahyu bukan tanpa dasar. Ia mencontohkan UU Sumberdaya air (SDA) yang baru saja diketok palu oleh DPR bersama pemerintah beberapa hari lalu.
Ia melihat dalam UU SDA, penggunaan rakyat atas air masih dikebiri dengan tetap diizinkannya privatisasi.
“Luput dari perhatian publik DPR juga mengesahkan UU Sumber Daya Air yang tidak jauh berbeda dengan UU air sebelumnya, dimana hak rakyat atas air diabaikan,” tambahnya.
(rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi Nasional Revisi UU KPK Wiranto

Ketika Wiranto Pasang Badan Revisi UU KPK, “Jangan Curigai Jokowi!”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kini, RUU itu tinggal menunggu pemberian nomor dari pemerintah untuk kemudian dimasukkan dalam lembaran negara.
Seiring pengesahan yang dilakukan DPR tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak masyarakat untuk menghilangkan kecurigaan. Jangan sampai masyarakat memberi cap kepada DPR bahwa RUU merupakan upaya balas dendam untuk melemahkan KPK.
“Jangan kita curiga dulu seakan-akan DPR sedang balas dendam karena banyak anggotanya yang telibat masalah korupsi dan terungkap oleh KPK,” katanya saat melakukan konferensi pers di Gedung Media Center Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Mantan ketum Hanura itu juga meminta publik tidak terburu-buru curiga pada pemerintah. Terlebih menyebut Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memberantas korupsi.
“Seakan-akan beliau tidak pro pada pemberantasan korupsi dan sebagaianya. Itu kita hilangkan, ” jelasnya.
Wiranto mengajak masyarakat untuk dapat berpikir positif yang konstruktif agar mendapatkan kejelasan mengapa UU KPK yang sudah berusia 17 tahun harus ada revisi.
“Kita tahu bahwa UU itu tidak mungkin abadi, sebab UU dibuat berdasarkan kondisi objektif saat itu dan lebih membangun keteraturan masyarakat pada saat itu,” terang Wiranto.
Tetapi tatkala kondisi berubah, UU tidak boleh kaku dan statis. Maka harus mengikuti perubahan juga.
“Apa itu perubahan karena opini publik atau kepentingan masyarakat. Ini yang harus kita sadari bahwa memang secara alami UU harus mengalami perubahan,” katanya.
“Jadi jangan buru-buru menjustifikasi, buruk sangka seakan-akan kiamatlah pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas Wiranto.
(sta/rmol/pojoksatu)