Categories
generasi milenial Nasional Presiden Jokowi stafsus jokowi

PMII Kota Bandung Apresiasi Presiden Tunjuk Mantan Ketum PMII Jadi Stafsus Milenial

POJOKSATU.id, BANDUNG- Presiden Joko Widodo atau Jokowi Kamis pada, Kamis, 21 November 2019 mengumumkan nama-nama staf khusus yang akan membantu urusan pemerintahan dalam lima tahun mendatang.
Sebanyak tujuh staf khusus presiden yang diperkenalkan itu merupakan anak-anak muda, dari berbagai latar belakang profesi. Salah salah satunya adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Aminuddin Maruf.
Ketua PMII Kota Bandung, Irma Zahrotunnisa, berharap mantan senior di organisasi ekstra kampus tersebut dapat membantu presiden dalam membangun bangsa dan negara.
Pasalnya, sebagai aktivis kepemudaan mahasiswa, serta panutan dari kalangan muda tentunya harus dapat memberikan inspirasi kepada kalangan anak muda.
“Mudah-mudahan (Aminuddin Maruf) bisa amanah dan bekerja dengan baik untuk membangun negeri serta mampu memberi inspirasi juga untuk kaum muda ,” Sabtu, (23/11/2019).
Pada saat mengenalkan Aminuddin, Secara khusus, Jokowi meminta Aminuddin untuk berkeliling ke pesantren di seluruh Indonesia. Dengan latar belakang sebagai santri, dia diminta menyampaikan gagasan dan inovasi kepada santri seluruh Indonesia.
“Aminudin Makruf ini muda, tapi santri. Mantan Ketua Umum PB PMII. Dia, saya tugaskan berkeliling ke pesantren-pesantren di Indonesia untuk menyebarkan gagasan-gagasan besar inovasi. Saya yakin santri memiki talenta luar biasa,” kata Presiden Jokowi saat memperkenalkan Aminudin.
Selain, Aminuddin Maruf, Jokowi juga mengenal nama staf khusus dari kalangan milenial, diantaranya, Adamas Belva Syah Devara – Pendiri Ruang Guru, Putri Tanjung – CEO dan Founder Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra – CEO Amarta, Ayu Kartika Dewi – Perumus Gerakan Sabang Merauke, Billy Mambrasar – Pemuda asal Papua, penerima beasiswa kuliah di Oxford, Angkie Yudistia – Pendiri Thisable Enterprise (kader PKPI, difabel tuna rungu).
(arf/pojoksatu)

Categories
chairul tanjung Nasional Presiden Jokowi

Putri Cantik Bos Trans Corp Jadi Staf Khusus Jokowi, Dilantik Sore Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kabar putri bos Trans Corp, Putri Indahsari Tanjung bakal dilantik jadi Staf Khusus Muda menguat. Putri dikabarkan akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kamis (21/11/2019) sore ini di Istana Kepresidenan.
Informasi itu dikuatkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Arsul mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa yang nanti sore dilantik adalah putri mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT).
BACA: Video Walikota Surabaya Tri Rismaharini Ketakutan saat Diwawancara Wartawan Kesurupan
“Kabar-kabarnya ada anaknya Pak Chairul Tanjung,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).
Akan tetapi, Arsul mengaku belum mengetahui sama sekali berapa jumlah staf khusus muda yang nantinya dilantik.
“Kita ucapkan selamat kepada anak-anak muda yang nanti jadi staf khusus muda,” katanya.
Lebih lanjut, Arsul juga mengaku tak mengetahui banyak terkait staf khusus muda dimaksud.
BACA: Dengan sangat Santuy, Ahok Balas Telak Rizal Ramli Disebut Kelas Glodok
“Saya belum tahu, belum dapat undangannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan menempatkan sejumlah tokoh muda sebagai staf khususnya.
Salah satunya Putri Indahsari Tanjung yang merupakan anak dari bos Trans Corp.

Categories
Gubernur Jabar Ridwan Kamil Nasional pemdaprov jabar Presiden Jokowi TKDD 2020

Ridwan Kamil Terima TKDD 2020 dari Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).
Buku tersebut diterima Ridwan Kamil dalam agenda penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2020 oleh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/19).
Dalam arahannya, Jokowi meminta usai DIPA untuk kementerian/lembaga dan TKDD bagi pemerintah daerah diserahkan, para penerima anggaran cepat bergerak khususnya terkait belanja modal untuk memicu pertumbuhan ekonomi lebih awal.
“Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal,” kata Jokowi.
“Belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah, ini perintah,” tegasnya.
Jokowi pun meminta kepada para menteri dan kepala daerah agar realisasi belanja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya titip, saya minta jangan hanya send yang diurus tapi (juga) delivered. Artinya, bukan hanya realisasi belanja yang habis tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan negara merupakan kerja besar dan kerja tim dalam rangka membawa kepada tujuan nasional agenda besar negara ini.

Categories
ICW Mahfud MD Menko Polhukam Nasional perppu kpk Presiden Jokowi

Tuntut Mahfud MD Mundur Bukti ICW Tak Paham Sistem Pemerintahan Indonesia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila mempertanyakan sikap Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menuntut Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam.
ICW pun memberikan waktu 100 hari kepada Mahfud untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan UU KPK yang baru.
“ICW itu siapa? ICW bukan lembaga negara yang punya hak dan kewenangan untuk menyuruh mundur seorang menteri,” ujar Siti Noor Laila di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
BACA: Dianggap Main Politik Dua Kaki, Sekjen Nasdem: Kami Punya Kepentingan Baik
Siti Noor Laila yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Seknas Jokowi menegaskan sikap ICW meminta mundur menteri menunjukkan ketidakpahaman soal sistem pemerintahan di Indonesia.
Menurut Siti, seorang menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang sah bukan oleh kelompok masyarakat sipil seperti ICW.
Ia lantas mempertanyakan, apa ada yang salah dengan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK sehingga ICW harus pakai cara mengultimatum Menko Polhukam Mahfud MD.
“Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006?” heran dia.
BACA: Menuvernya Berlanjut, Partai Nasdem Bantah Main Politik Dua Kaki: Tidak Begitu…
“Di dalam konvensi itu tidak ada satupun pasal yang melarang negara untuk merevisi undang-undang atau peraturan terkait badan anti-korupsi yang ada,” lanjutnya.
Bahkan, di Konvensi PBB yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 itu mewajibkan negara secara periodik mengevaluasi peraturan dan upaya administrasi badan anti korupsi.

Categories
kabinet jokowi-ma'ruf koalisi oposisi Nasional Partai Nasdem Presiden Jokowi Surya Paloh

Menuvernya Berlanjut, Partai Nasdem Bantah Main Politik Dua Kaki: Tidak Begitu…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, menepis anggapan partainya memainkan politik dua kaki.
Menurutnya, pertemuan antara Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Demikian disampaikan Lestari Moerdijat kepada wartawan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
BACA: PKS Dipepet, PAN dan Demokrat Diincar, Sekjen Nasdem: Untuk Memperkuat Kabinet Jokowi
“Sebetulnya tidak begitu dilihatnya (main dua kaki). Mesti melihat dari konteks yang besar,” katanya.
Wakil Ketua MPR ini menyatakan, kedatangan Surya Paloh dan rombongan ke PKS itu tak lebih dari sekedar silaturahmi biasa.
“Yang perlu diketahui juga bahwa pemikiran kedatangan kemarin konteksnya lebih kepada kebangsaan,” jelasnya.
Menurut Lestari, PKS dan Partai NasDem sama-sama berada di tempatnya masing-masing. Dia menegaskan PKS tetap di luar sebagai oposisi yang konstruktif.
BACA: Akan Ada yang Ditendang, Enam Bulan lagi Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Bocorannya
Partai NasDem, kata dia, tetap menjadi bagian dari koalisi yang tetap bisa menjalankan peran dan fungsi secara strategis, berpikir kritis, dan konstruktif.
“Jadi beda, jangan dilihat ini bagian Nasdem mau main dua kaki,” tegasnya.
Dia menyatakan pesan-pesan yang ingin disampaikan Surya dan Presiden PKS Sohibul Iman adalah kesepakatan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, kepentingan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

Categories
Nasional Partai Nasdem PKS Presiden Jokowi Surya Paloh

Kata Surya Paloh, Nasdem ke PKS Atas Izin Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, pertemuan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surya menyebut, semua pergerakan politik selalu dikomunikasikan dengan pihak Istana.
Demikian disampaikan Surya Paloh dalam acara silaturahmi dengan pimpinan media, di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
BACA: Setelah Dibantah Langsung, Dahnil Ralat Prabowo ‘Terpaksa’ Terima Gaji
“Memangnya Jokowi tak tahu kami akan ke PKS? Kami kasih tahu juga kan kami mau ke PKS,” katanya.
Surya Paloh juga mengingatkan, dalam dunia politik, posisi tawar merupakan titik strategis terutama untuk parpol.
Termasuk soal kunjungan ke PKS, menurut Paloh, hal itu tidak dilarang dan itu merupakan bagian dari demokrasi.
“Kita ke PKS tanpa maksud apa-apa. Kami menghormati PKS. Dan kami yakin PKS menghormati Nasdem,” katanya.
BACA: Prabowo Terheran-heran Pernyataan Dahnil soal Enggan Terima Gaji Menhan: Masa Kami tidak Terima Gaji?
Oleh karena itu, Surya meminta pertemuan dirinya dengan Presiden PKS Sohibul Iman tak dianggap aneh-aneh.
Ia juga meminta agar pertemuan itu jangan dilihat sebagai episode yang serius.

Categories
kabinet jokowi-ma'ruf Nasional Presiden Jokowi

Kabinet Jokowi Bukan Saja Gemuk, tapi Obesitas Jadi Penyakit

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, Kabinet sekarang ini bukan hanya gemuk, tapi sudah masuk kategori obesitas dan itu penyakit.
Demikian disampaikan Bhima Yudhistira dalam diskusi bertema ‘Kabinet Indonesia Maju dan PS Bangsa’ di Pressroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
“Gemuk itu belum tentu penyakit sedangkan obesitas adalah penyakit,” ujarnya.
BACA: Jokowi Kecewa, Tahun Depan Reshuffle Kabinet, Siapa ‘Ditendang’?
Menurutnya, kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan karena akan memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia.
“Karena tidak responsif terhadap perkembangan ekonomi global maupun ekonomi domestik yang hari ini terjadi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Bhima juga menyebut kabinet yang baru dilantik itu sama sekali bertolak belakang dengan pidato Jokowi di Sentul yang bicara soal Visi Indonesia ke depan.
BACA: Sinyal PKS Kuatkan Manuver Nasdem, Sohibul Iman: Dalam Rangka Ikhtiar
“Entahlah, salah bapak Jokowi-nya atau salah pembisiknya, atau salah parpol koalisinya yang memberikan input yang tak pas,” lanjutnya.
Berdasarkan data INDEF soal kinerja kabinet Jokowi di periode pertama, menunjukan sesuatu yang tidak menggembirakan.

Categories
koalisi oposisi Nasional Partai Nasdem PKS Presiden Jokowi Surya Paloh

Habis Ketemu PKS, Surya Paloh Terang-terangan Buka Kemungkinan Nasdem Oposisi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kembali menegaskan kesiapannya menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Penegasan itu disampaikan Surya Paloh usai menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Akan tetapi, ia menilai hal itu sebagai hal yang wajar.
BACA: Kata PDIP, Nasdem Bukan Duri dalam Daging tapi…
“Memang sekarang ini bukan masalah, ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja,” tegasnya.
Menurutnya, pilihan menjadi oposisi itu bisa juga berlaku kepada PKS yang bisa bergabung dengan koalisi pemerintahan.
“Siapa bilang tidak ada (kemungkinan PKS gabung)? Kita tidak tahu itu kapan,” katanya.
“Probability, teori kemungkinan itu di mana saja, tetapi semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan yang baik,” lanjutnya.
BACA: Siap-siap, PDIP Sudah Tanggapi Manuver Nasdem Temui PKS
Di sisi lain, Bos Media Grup itu itu membantah membahas masalah mendukung atau oposisi kepada pemerintahan.
“Enggak ada, kita enggak bahas oposisi atau pun masalah pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintahan,” kata dia.
Hanya saja, Surya mengindikasikan bahwa Nasdem-PKS sangat mungkin untuk berkoalisi di masa mendatang.

Categories
Nasional Partai Nasdem PKS Presiden Jokowi Surya Paloh

Pepet PKS, Nasdem Tebar Ancaman untuk Jokowi? Kok Surya Paloh Gini Ngomongnya?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus siap menerima kritik yang ditujukan dari berbagai pihak.
Hal itu, demi pemerintahan agar bisa dengan baik dan penuh demokrasi.
Demikian disampaikan Surya Paloh kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan dengan elite Partai Keadilan Sejahtera di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2019).
BACA: Di Depan Presiden PKS Surya Paloh Blak-blakan, Siap Bergandengan: Artinya, Kami
Dalam pertemuan tertutup itu, Partai Nasdem dan PKS juga menandatangani tiga kesepahaman.
Bos Media grup itu menyatakan, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan check and balance.
Dengan demikian, maka pemerintah juga harus bisa menerima apapun pikiran yang mengkritisi kinerjanya.
“Pemerintah yang sehat, pemerintahan yang juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi,” ujarnya.
BACA: Kecewa Dapat Jatah Menteri Kurang Strategis, Nasdem Main Ke Markas PKS, Oposisi Terselubung?
Menurutnya, akan menjadi tidak sehat jika tidak ada lagi pihak yang berperan sebagai pelontar kritik.
“Apabila pikirian yang mengkritisi tidak ada lagi, kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak sehat,” sambungnya.
Kendati demikian, Surya Paloh menekankan bahwa kritik tersebut bukan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

Categories
Nasional pelanggaran Presiden Jokowi Undang-undang wakil menteri

Lantik Wakil Menteri, Jokowi Telah Melanggar Undang-Undang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dengan melantik wakil menteri (wamen), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar aturan.
Yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang salah satunya mengatur perihal Wakil Menteri (Wamen) yang dipilih tidak sesuai aturan yang berlaku.
Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf kepada RMOL, Jumat (25/102019).
BACA: Wakil Menteri Jokowi itu jelas Politik Bagi-bagi Kekuasaan
Menurut Asep, di dalam UU tersebut, Kementerian Negara mengatur salah satunya Wakil Menteri (Wamen).
Namun, pasal yang dimaksud tentang Wamen dirancang untuk jabatan karir.
Sehingga, yang mengisi posisi Wamen ialah berasal dari aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kementerian tersebut.
“Dulu dirancangnya Wakil Menteri itu adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Sehingga diambil dari lembaga Kementerian itu,” katanya.
BACA: Bocoran Terobosan Promosi Pariwisata ala Angela Herliani Tanoesoedibjo: Konser Musik dan Film
Mereka yang diangkap menjadi wakil menteri adalah, lanjutnya, pejabat senior yang sudah sangat banyak pengalaman di eselon 1.
“Baru dia diangkat sebagai Wamen,” jelasnya.
Asep menambahkan, Wamen diberi tugas oleh UU untuk mengawasi kementerian hanya di dalam internal.