Categories
Nasional PKI prabowo

Prabowo Peringatkan Bahaya Laten PKI di Indonesia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas bahaya laten komunisme di Indonesia.
Pesan Prabowo tersebut dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko dalam acara bedah buku “PKI Dalang Dan Pelaku Kudeta G30S/1965” di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Awalnya, Prabowo membeberkan peran komunisme yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah terbukti merobohkan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia yang sah.
“Salah satunya Gerakan 30 September 1965, yang merupakan gerakan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dan mengubah Indonesia menajdi negara komunis,” kata Tri Legionosuko.
Gerakan yang dipimpin DN Aidit yang juga sebagai Ketua PKI tersebut telah memaksa rakyat Indonesia untuk membubarkan PKI dan telah disahkan melalui TAP MPRS 25/1966.
Sehingga, Prabowo mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap paham komunis karena paham komunis masih tetap eksis di Indonesia. Hal tersebut diyakini setelah melihat sejarah runtuhnya negara Uni Soviet yang kini paham ideologi komunis masih eksis di negara RRC, Kenya dan Kuba.
“Dengan demikian, ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan terharap bahaya laten komunis. Hal ini dikarenakan paham komunis telah masuk ke Indonesia dengan berbagai kiprahnya,” ungkap Tri Legionosuko.
Dengan demikian, Prabowo berharap melalui acara bedah buku yang dikarang oleh Prof. Aminuddin Kasdi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terhadap generasi muda tentang PKI adalah dalang dan pelaku kudeta G30S/1965.
“Lembaran hitam telah tercatat dalam sejarah sepak terjang komunisme di Indonesia antara lain telat melakukan tindakan-tindakan makar yang telah memakan korban baik jiwa maupun harta benda yang sangat besar. Oleh karena itu komunis pada akhirnya telah dinyatakan sebagai partai dan paham yang terlarang di Indonesia,” paparnya.
Selain itu, Prabowo juga berharap agar para guru sejarah di sekolah dapat menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI secara benar kepada siswa dan siswinya.
“Bahwa PKI adalah sebagai dalang atas G30S/1965 bahwa PKI selalu mencari-cari cara dan kesempatan untuk melakukan kudeta di Indonesia. Menjadikan momen ini sebagai momen strategis dari para peserta untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan bahaya laten komunis,” tuturnya.
(rmol/pojoksatu)

Categories
buku kiri Komunis Nasional PKI TNI

Dalih TNI Sita Buku-buku Kiri di Toko Buku Kediri, Padahal Dibeli dari Gramedia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sebanyak 108 buah buku disita dari dua toko buku yang sama di Kediri, Jawa Timur. Buku-buku itu menyinggung PKI dan komunisme.
Jarum jam menunjukkan pukul 09.00. Sejumlah personil TNI dari Komando Distrik Militer 0809 Kediri masuk ke toko buku Q Ageng di Jalan Brawijaya Nomor 67, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Setelah basa-basi diantara mereka menginterograsi Iin Nurohmah.
“Saya tidak tahu,” ucap Iin kepada petugas soal asal usul buku-buku yang dijual di tokonya, Rabu (26/12).
Tak puas, petugas lantas mencari tahu siapa pemilik toko. Iin menjelaskan tokoh yang dijaganya milik Yudi. Yudi yang tinggal di Surabaya hanya malam minggu saja datang ke toko. Saat personil TNI mendatangi toko, Yudi sedang berada di Jambi.
“Buku-buku itu datang sekitar satu minggu yang lalu,” ucap wanita yang menurut data di KTP-nya tinggal di Kecamatan Badas itu.
Iin tidak kaget. Sebab sebelumnya, diceritakan dia, tiga petugas dari Polres Kediri juga datang mengecek koleksi-koleksi buku yang dijual di toko. Polisi yang datang meminta agar buku-buku yang mengulas soal PKI dan komunisme ditarik dari rak. “Mereka minta tidak dijual. Waktu itu dibawa dua buah buku untuk dijadikan bukti,” kata Iin lagi.
Informasi lainnya diperoleh dari Rosita, istri Yudi. Petugas menginterograsinya lewat telepon. “Buku-buku itu dibeli suami saya dari obral pameran Gramedia di Jakarta,” ucap Rosita di ujung telepon.
Yudi punya dua toko buku di Jalan Brawijaya. Namanya juga sama: Q Agen. Jaraknya tidak terlalu jauh. Toko yang satu menempati nomor 67, satunya lagi nomor 24. Buku-buku soal PKI dijajakan di dua toko itu.
Selang 45 menit kemudian, petugas Kodim 0809 Kediri melakukan koordinasi dengan anggota Intelkam Polres Kediri, Situ Hadi. Dia menyarankan buku-buku di dua toko ditarik untuk sementara. Total ada 108 buku yang disita.
Di toko Q Ageng 67 ada 33 buah buku yang disita. Masing-masing: enam buah buku karya filsafat dengan empat judul berbeda; enam buku berjudul Menempuh Jalan Rakyat karya DN Aidi; lima buku berjudul Manifesto Partai Komunis; tujuh buku berjudul Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan; enam buku Benturan NU PKI 1948 -1965; dan lima buku berjudul Gerakan 30 Sept 1965 Kesaksian Letkol PNB Heru Atmojo.
Adapun di Toko Q Ageng 24, buku yang disita sebanyak 75. Terdiri dari tujuh buku karya filsafat dengan empat judul berbeda; buku berjudul Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan sebanyak enam buah, tujuh buku berjudul “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, lima buku berjudul Oposisi Rakyat, satu buku berjudul Gerakan 30 September 1965, Catatan Perjuangan 1946-1948 sebanyak 10 buku, Kontradiksi Mao Tse Sung 17 buku, Negara Madiun delapan buku, Menempuh Jalan Rakyat tujuh buku, Islam Sontoloyo tujuh buku, Sukarno Orang Kiri Revolusi & G 30 S 1965 satu buku, Maestro Partai Komunis empat buku. Terakhir, dua buku berjudul Komunisme Ala Aidit.
Penyitaan buku dihadiri antara lain Pasi Intel Kodim 0809/Kediri Lettu Chb. Tomi Wibisono, Danunit Intel Letda Chb Bibit beserta dua anggotanya, Staf KaBakesbangpolinmas Kabupaten Kediri Iwan beserta seorang anggota, Danpos Badas Peltu Sugeng beserta Babinsa, anggota Intelkam Polres Kediri Aiptu Hadi bersama tiga anggota, dan anggota Sub Denpom Kediri Sertu Daduk.
Pengecekan buku dilakukan Kodim atas laporan masyarakat. Sebagian buku yang disita dibawa ke Polres Kediri, adapun sisanya dibawa ke markas Kodim 0809 Kediri dan Bakesbang Linmas Pemerintah Kabupaten Kediri.
Komandan Kodim 0809 Letnan Kolonel Kav. Dwi Agung Sutrisno menjelaskan dirinya memerintahkan pengamanan buku-buku itu demi menghindari potensi kerawanan di masyarakat. Sebab keberadaan buku-buku itu disinyalir telah memicu keresahan warga.
“Kami amankan buku-buku itu untuk menghindari kerawanan,” ucap Agung.
(dem/rmol/pojoksatu)

Categories
Nasional PKB PKI Polda Metro Jaya wasekjen

Wasekjen PKB Dituduh Anak PKI, Polisi Selidiki 25 Akun Diduga Pelaku

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari melaporkan sebanyak 25 akun media sosial ke Bareskrim Polri.
Laporan itu dilayangkan Indah, lantaran sejumlah akun media sosial tersebut menuding dirinya sebagai anak PKI.
Namun kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
BACA:
Ditanya soal Ratna Sarumpaet, Nanik S Deyang Mencla-mencle?
OTT KPK di PN Jakarta Selatan Pakai Kode: Bagaimana, jadi Ngopi Nggak?
Kronologis OTT KPK di PN Jakarta Selatan, Ada yang Tak Biasa
11 Kementerian Mardani Ali Sera kalau Prabowo-Sandi Menang, Ada Kuliner dan Kesalehan
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengaku, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut.
“Itu kan baru di periksa kemarin ya (Dita Indah Sari nya), jadi saya belum tahu sejauh mana,” kata Adi, Kamis (29/11).
BACA:
Setelah Gaji Guru Rp20 Juta, Mardani Janji Hapus Sejumlah Kementerian jika Prabowo-Sandi Menang
Beredar Kabar, Usai Gantikan Dahnil Anzar Simanjuntak, Sunanto Gabung Jokowi-Ma’ruf?
Dugaan Korupsi Apel dan Kemah Pemuda Islam, Sstt…Muhammadiyah Mau Bicara
PPP Muktamar Jakarta Dukung Prabowo-Sandi, Kader dan Akar Rumput Bangkit
Menurut Adi, dengan diperiksnya Dita sebagai pelapor.
Maka, pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
“Korban (Dita) sudah kami periksa maka penyelidikan kami mulai,” tukas dia.
(fir/pojoksatu)

Categories
Jokowi PKI kivlan zein Kivlan Zen Nasional PKI

Kivlan Zein: Anak-anak PKI Bangkit Lagi, Masuk DPR Cabut TAP MPRS

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein kembali mengingatkan kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut mantan kepala Staf Kostrad itu, PKI sudah masuk ke dalam lembaga wakil rakyat melalui partai-partai politik.
“Anak-anak PKI bangkit lagi situasinya begitu, mereka masuk anggota DPR RI melalui semua partai, ada yang lewat DPD,” ujar Kivlan saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Bahaya Komunisme dan Kapitalisme Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10).
Menurut Kivlan Zein, anak-anak PKI itu masuk parlemen dengan tujuan pencabutan TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI.
“Kalau mereka sudah ada 400 orang rencananya mereka akan minta dicabut TAP MPRS itu, nah ketika mereka menang nanti tanggal 17 April 2019 langsung itu,” ujar Kivlan.
Karena itu Kivlan mengingatkan agar bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap kemunculan PKI.
Isu kebangkitan PKI mulai ramai diembuskan sejak tahun 2014 lalu. Bahkan, Presiden Jokowi dituduh sebagai antek-antek PKI.
Jokowi telah berulangkali mengklarifikasi tentang tuduhan sebagai anggota PKI. Jokowi menegaskan bahwa dia dan keluarganya bukan bagian dari PKI.
Pada acara penyerahan 10.000 sertifikat tanah untuk rakyat warga Jakarta Utara di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jokowi kembali meluruskan tudingan tersebut.
Jokowi tidak habis pikir isu yang muncul sejak tahun 2014 itu terus digoreng hingga Pilpres 2019.
“Isu-isu sejak saya (pilpres) 2014 sampai sekarang masih ada, Presiden Jokowi itu PKI, coba, astaghfirullah,” tuturnya saat memberi sambutan di acara tersebut, Rabu (17/10).
Mantan gubernur DKI Jakarta itu kembali menjelaskan bahwa dirinya lahir pada tahun 1961. Sementara PKI dibubarkan di tahun 1965. Itu artinya, Jokowi masih berumur 4 tahun saat PKI dibubarkan.
“Masak ada PKI balita kalau ada fitnah dan hoax seperti itu, kita mikir, logis enggak,” ujar Jokowi.
Dia menilai isu PKI tersebut tidak masuk akal. Sebab secara silsilah, Jokowi lahir dan besar di Solo yang dipenuhi oleh ormas-ormas Islam.
“Orang tuanya, kakek neneknya, orang tua Di solo. Tanya aja di masjid di dekat rumah orang tua saya. NU, Muhammadiyah, Al Irsyad ada di Solo. Ormas-ormas semuanya ada di Solo tanyakan saja gampang banget,” tambah Jokowi.
Karena itu Jokowi mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menelan mentah-mentah informasi dan harus mencari klarifikasi atas informasi tersebut.
“Jangan gampang termakan seperti itu,” tutup Jokowi.
(ian/rmol/pojoksatu)

Categories
berita hoax fitnah marah Nasional PKI Presiden Jokowi

Difitnah PKI, Jokowi Marah, “Maju Sini, Saya Beri Sepeda, Kebangetan Banget”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mendapat serangan berita hoax melalui berbagai cara, utamanya melalui peneybaran di media sosial.
Salah satu hoax yang didapatnya dan melekat sejak Pilpres 2014 lalu hingga saat ini adalah yang menyatakan dirinya bagian dari Partai Komunis Idonesia atau PKI.
Mendapat tudingan yang tak masuk akal itu, Jokowi pun akhirnya merasa geram.
Ia lantas ‘meluapkan’ kegeramannya itu di hadapan warga dalam penyerahan sertifikat tanah di Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).
BACA:
Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi Akan Bersatu di Hari Santri Nasional, Diundang Melakukan Ini
Tim Jokowi-Ma’ruf Pelopori Rekening Publik Dana Kampanye, Ini Misi Sebenarnya
Begini Nasib Bupati Bekasi Pasca Ditahan KPK, Ditendang Timses Jokowi, Dilempar Golkar
“Coba, Astaghfirullah. Saya saja lahir 1961. PKI dibuat kan tahun 1965. Umur saya kan baru 4 tahun, masa ada PKI balita,” ungkap dia.
Dengan kenyataan itu, lanjutnya, ia lantas mempertanyakan logika tudingan terhadap dirinya itu.
“Kalau ada fitnah dan hoax seperti itu, kita mikir, logis nggak,” lanjutnya dengan nada meninggi.
Untuk membuktikanya, ia lantas mempersilahkan siapapun untuk menanyakan langsung kepada orang-orang terdekatnya, keluarga, NU, Muhammadiyah atau Al-Irsyad yang ada di Solo.

Categories
Fadli Zon Nasional PKI

Fadli Zon Curigai Panglima TNI Kok Nggak Ngajak Nobar Film G30S/PKI, Padahal…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah sudah sewajarnya menggelar nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang menceritakan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang peringatan tragedi 30 September 1965.
“Film G30S/PKI itu bagus untuk ditonton kembali,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Fadli mengatakan, terlalu aneh jika kemudian banyak pihak yang menolak kegiatan untuk mengedukasi tentang sejarah bangsa bahwa paham komunisme pernah ada.
Dia menunggu adanya perintah dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengintruksikan nonton bareng film tersebut.
Baginya, akan menjadi janggal jika Marsekal Hadi sebagai penjaga ideologi bangsa kemudian menjadi pihak yang tidak mau atau menolak nonton film itu.
“Kalau sekarang Panglima TNI tidak menyerukan itu, bagi saya aneh. Karena Panglima TNI sebelumnya, Pak Gatot Nusmantyo tahun lalau menyerukan itu dan langsung menonton bahkan Presiden ikut nonton,” tukas Fadli, politisi Gerindra.
(rus/rmol/pojoksatu)

Categories
Fadli Zon Keluarga PKI Nasional PKI PSI

Fadli Zon Dipolisikan PSI Gara-gara Lagu Potong Bebek Angsa Pakai Kata PKI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ulah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang mengunggah video lagu berjudul “Potong Bebek Angsa” yang di dalam bermuatan lirik politis dan liriknya ada kata PKI, berujung pada rencana laporan polisi.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Asmany mengatakan, pihaknya berencana untuk melaporkan anak buah Prabowo Subianto itu ke polisi karena diduga sudah melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo.
“Sudah disiapkan oleh tim hukum, sekarang masih dikaji untuk dilaporkan ke polisi atau Bawaslu,” ujar Tsamara, Senin (24/9).
Padahal menurut dia, baik pihak pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno maupun pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin harusnya berkomitmen terhadap deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh KPU RI di Monas, Jakarta pada Minggu kemarin.
Lebih lanjut dijelaskannya, isu PKI yang kembali dihembuskan oleh Fadli Zon justru malah akan memecah belah bangsa. Sebab hal itu bukanlah hal yang benar.
Pada akhirnya, lanjut dia, kehidupan demokrasi di negeri ini akan lebih jauh lebih gaduh karena sudah memicu perdebatan. Padahal kedua kubu harusnya lebih mengedepankan mensosialisasikan program jagoannya demi meraih simpati rakyat.
“Isu PKI digaungkan lagi setelah beberapa tahun itu akan membuat polarisasi di antara kita,” pungkas Tsamara.
(rus/rmol/pojoksatu)

Categories
hti Nasional PKI PKI dan HTI

Pengamat: PKI dan HTI Jadi Penumpang Gelap di Pilpres 2019

POJOKSATU.id, JAKARTA – Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diprediksi muncul sebagai penumpang gelap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Itu diungkapkan oleh pengamat politik Emrus Sihombing yang juga merupakan akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam diskusi publik bertema “Waspada Penumpang Gelap Pilpres 2019” di Hotel Grand Alia Prapatan, Jalan Prapatan, No 28 Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (24/09).
Menurut Emrus, bukan hanya dalam Pilpres, di setiap dinamika politik penumpang gelap merupakan sesuatu yang niscaya dan akan selalu ada.
Hal itu tidak terbatas pada dinamika politik nasional semata, namun juga mewarnai dinamika politik daerah.
“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” kata Emrus.
Direktur Emrus Corner itu menjelaskan penumpang gelap dalam Pilpres 2019 bisa berbentuk orang dan bisa juga dalam bentuk isu atau agenda tertentu. Bahkan bisa kolaborasi antara keduanya yaitu orang atau kelompok dan isu sekaligus.
Produk dari penumpang gelap itu, menurut Emrus, berupa isu dan informasi hoaks yang bisa juga berkaitan dengan ideologi tertentu, sebut saja isu PKI dan HTI yang masih masif dihembuskan di media sosial.
Isu PKI dan HTI itu juga bisa jadi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Tujuannya hanya untuk menjatuhkan kandidat pasangan capres tertentu.
Untuk itu, Emrus menyarankan, agar kedua pasangan capres dan cawapres saling membela satu sama lain ketika pesaingnya diserang isu hoaks atau kabar bohong dan ujaran kebencian.
Di tempat yang sama, Pengamat Intelijen Nuruddin Lazuardi mengatakan, keberadaan penumpang gelap sudah tertulis dalam sejarah intelijen dan sejarah kenegaraan di belahan dunia mana pun.
“Penumpang gelap ini selalu menumpangi event-event besar di berbagai negara, baik itu event politik, ekonomi dan budaya,” ujar Nuruddin.
Seperti halnya isu PKI yang belakangan marak di media sosial, khususnya di bulan September, kata dia, hal itu merupakan isu tahunan yang selalu dibuat oleh kelompok tertentu untuk membuat polarisasi di masyarakat.
Solusinya, lanjut Nuruddin, adalah ketegasan penegak hukum untuk memberangus isu-isu hoax seperti PKI yang berpotensi menjadi alat bagi penumpang gelap.
Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuairy Misrawi menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.
Hal penting yang dilakukan adalah memperkuat visi, misi dan program untuk kemajuan Indonesia.
“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.
Dia mengklaim, pihaknya smemiliki 15 ribu calon legislatif (Caleg) dari tingkat pusat sampai daerah yang akan menjadi juru kampanye Jokowi-Ma’ruf.
Menurutnya, melalui para caleg itu, ruang perak penumpang gelap akan semakin sempit untuk menyusupi isu dan ideologi yang berbahaya bagi kesatuan dan persatuan.
“Begitu banyak caleg yang bakal menyampaikan ke publik, tentang program-program. Sejauh kita konsisten dan fokus menyampaikan gagasan, maka tak ada penumpang gelap,” pungkasnya.
(aim/jpc/pojoksatu)

Categories
Jokowi Nasional Pilpres 2019 PKI PSI

Tolong Dong, Politisi Cantik Koalisi Jokowi Ini Mohon Isu PKI Jangan Lagi Dipakai Saat Kampanye

POJOKSATU.id, JAKARTA – Isu PKI yang distigmakan kepada capres petahana Joko Widodo untuk tidak lagi digunakan pada kampanye Pilpres 2019.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap isu tersebut bernuansa fitnah dan memecah belah persatuan.
“Jangan sampai terjadi lagi isu PKI yang digunakan dan hoaks-hoaks yang bertebaran. Jangan ada lagi isu-isu PKI di Pemilu 2019,” ujar Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Minggu (23/9/2018).
Sambung politisi berparas cantik tersebut, nilai utama yang diusung oleh partainya ialah anti intoleransi. Maka dari itu, pihaknya sangat merespons sekali dengan adanya Deklarasi Damai dan Anti Politisasi SARA, Hoaks dan Uang yang diselenggarakan oleh KPU.
“Jadi deklarasi damai ini salah satunya anti politisasi SARA itu kita harapkan tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Dengan demikian, pihaknya juga berkomitmen untuk tidak mengecap kubu lawan identik dengan misi khilafah. Begitu juga dengan kubu lawan yang jangan lagi mengecap kubunya sebagai pendukung PKI.
“Ya itu semuanya harus bisa dihindari agar kampanye Pemilu 2019 ini bisa berjalan damai dan baik,” pungkasnya.
(fiq/rmol/pojoksatu)