Categories
Ahok Basuki Tjahaja Purnama Arief Poyuono BUMN Nasional Partai Gerindra PLN

Waketum Gerindra Kerahkan FSP BUMN Bersatu: Pokoknya Saya Dukung Ahok Dirut PLN Seribu Persen

POJOKSATU.id, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut bakal menjadi bos salah satu BUMN. Kabar beredar, ia akan memimpin PLN atau Pertamina.
Sayangnya, Ahok mendapat tentangan dari sejumlah pihak mengingat latar belakang dan kontroversialnya.
Akan tetapi, tak demikian dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang malah memberikan dukungan penuh kepada Ahok untuk memimpin BUMN bidang energi.
BACA: Sukmawati Kesandung Kasus Penista Agama, Ini Respon Kapolda Metro Jaya
Menurutnya, upaya sejumlah pihak yang menjegal Ahok dengan mengungkit dugaan kasus korupsi saat memimpin DKI sangat tidak relevan.
Salah satunya adalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini menegaskan bahwa sampai sekarang tidak ada putusan hukum yang menyatakan Ahok terlibat kasus RS Sumber Waras.
“Jadi tidak relevan menyangkutpautkan kasus Ahok yang akan dirut di BUMN dengan Sumber Waras,” ujarnya kepada JPNN.com, Senin (18/11/2019).
BACA: Atas Restu Habib Rizieq, Novel Bamukmin Bukan lagi Jubir PA 212
Sebaliknya, anak buah Prabowo Subianto itu memberikan dukungan penuh kepada suami Puput Nastiti Dewi tersebut.
“Pokoknya saya dukung Ahok jadi Dirut di PLN seribu persen,” tegasnya.
Tak hanya itu, FSP BUMN Bersatu pun disebutnya memberikan dukungan penuh kepada Ahok jadi dirut BUMN, utamanya PT PLN (Persero).

Categories
Idham Azis Kapolri Nasional Partai Gerindra Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa

Pilih Idham Azis Jadi Kapolri, Anak Buah Prabowo Ini Malah Pesimis

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi III DPR RI pesimis kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan akan selesai ditangan Komjen Idham Azis.
Idham Azis terpilih secara aklamasi sebagai Kapolri oleh Komisi III DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan. Dia akan menggantikan Tito Karnavian yang mundur setelah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri.
Karena alasan itu, Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa tidak menanyakan terkait penyelesaian kasus Novel pada saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham.
BACA: Kabinet Jokowi Bukan saja Gemuk, tapi Obesitas jadi Penyakit
Desmond justru menyinggung Presiden Jokowi yang juga dinilai tidak mampu menangani kasus Novel.
“Belum tentu bisa, buat apa kita pertanyakan lagi. Karena Jokowi sendiri tidak bisa memberikan solusi atas kasus Novel misalnya,” ujar Desmond di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
“Janji-janji juga kan Pak Presiden, enggak usah usah kita pertanyakan yang kita paham bahwa, ini ada apa sih sebenarnya? Masa Kapolri baru bisa menyelesaikan ini? Presiden (Jokowi) aja tidak mampu,” katanya menambahkan.
BACA: Jokowi Kecewa, Tahun Depan Reshuffle Kabinet, Siapa ‘Ditendang’?
Meski begitu, Desmond menampik bahwa isu Novel tidak ditanyakan karena sudah ada kesepakatan di antara Anggota Komisi III dalam ujian Idham.
“Bukan masalah kompakan, kita paham betul kalau kita tanya jawabannya apa, daripada kita tanya sama dia nanti dia janjiin lalu dia bohong,” katanya.
BACA: Sinyal PKS Kuatkan Manuver Nasdem, Sohibul Iman: Dalam Rangka Ikhtiar
“Karena itu, sekali lagi saya ulang, Presiden mampu enggak? Kalau Presiden aja enggak mampu apalagi Kapolri baru?” pungkas anak buah Prabowo Subianto itu.
(rmol/pojoksatu)

Categories
Nasional Partai Gerindra Partai Nasdem PDIP PKS

Gerindra-PDIP Memang Akrab tapi Nasdem-PKS Jauh Lebih Mesra

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Nasdem kembali membuat manuver dengan mendatangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Dalam pertemuan tersebut, kedua partai menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun yang paling penting adalah, keduanya juga mengindikasikan siap berkoalisi.
Pemerhati politik, Iwel Sastra mengatakan, meski tetap berada di koalisi pemerintah, Surya ingin memperlihatkan bahwa dia juga bisa melakukan manuver politik.
BACA: Sstt…Nasdem-PKS Sudah Atur Posisi, Surya Paloh: Kami Bisa Lebih Hangat Bersama
“Kalau PDIP dan Gerindra bisa akrab, Nasdem dan PKS bisa jauh lebih mesra,” ujar Iwel kepada RMOL.
Lebih jauh, Iwel menilai, meski Nasdem dapat jatah tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju, tapi sebenarnya mereka kurang enjoy.
Pasalnya, tiga pos kementerian yang ada sekarang bukanlah yang diinginkan.
“Pertemuan Nasdem-PKS ini sebuah gertakan, mirip relawan Projo yang melakukan gertekan lalu ketumnya jadi wakil menteri,” ulasnya.
BACA: Pepet PKS, Nasdem Tebar Ancaman untuk Jokowi? Kok Surya Paloh Gini Ngomongnya?
Direktur Mahara Leadership ini menduga, Nasdem sejatinya masih mengincar dua posisi lain yang dinilai lebih strategis.
“Mungkin Surya juga masih menginginkan Jaksa Agung dan dan Menteri Perdagangan,” pungkasnya.
Sebelumnya Surya Paloh menyatakan, baik PKS maupun Nasdem sama-sama sudah memahami posisi masing-masing partai.

Categories
Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Arief Poyuono Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin Nasional Partai Demokrat Partai Gerindra sby

AHY Gagal Jadi Menteri Jokowi, Waketum Gerindra Salahkan SBY: Mencla-mencle

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketiadaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf di luar prediksi banyak pihak.
Padahal, putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu digadang-gadang bakal menjadi salah satu menteri.
Hal itu malah sudah diprediksi sejak jauh hari sebelumnya, dimana keluarga Cikeas itu sudah lebih dulu bersafari politik mendekati PDIP dan Jokowi.
BACA: 3 Menteri Ini Bukan Birokrat, Gaya Bekerja Bakal Tetap Ala Korporasi?
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, gagalnya AHY jadi menteri Jokowi itu bisa jadi lantaran sikap partai berlambang bintang mercy itu sendiri.
Ia menyebut, partai besutan SBY itu tidak tegas apakah mau berkoalisi atau menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf..
“Gagalnya AHY masuk menjadi anggota kabinet Joko Widodo-Maruf Amin lebih banyak disebabkan mencla-menclenya Demokrat, SBY dan kader Demokrat untuk secara tegas menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Maruf,” ujar Arief Poyuono kepada RMOL, Minggu (27/10/2019).
BACA: Sri Mulyani Maju Kena Mundur Kena, Ngutang Lagi Ke Luar Negeri Cuma Habis Buat Ini Saja
Akan tetapi, ia ragu bahwa gagalnya AHY jadi menteri itu disebabkan dendam kesumat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada SBY dan keturunannya
“Tapi lebih pada komitmen Demokrat yang tidak tegas akan bergabung dengan koalisi parpol pengusung Jokowi,” imbuhnya.
Anak buah Prabowo Subianto itu lantas memisalkan SBY yang lebih muda dari Megawati silaturahmi ke Teuku Umar bersama AHY yang diyakininya akan menjadi pemicu cerita lain.

Categories
Calon Kapolri Idham Azis Nasional Partai Gerindra pembelaan

Waketum Gerindra Bela Idham Azis: yang Protes Bernuansa Titipan dan Tidak Terlalu Penting

POJOKSATU.id, JAKARTA – Munculnya Komjen Idham Azis sebagai Kapolri pengganti Jendral Tito Karnavian menuai pro-kontra.
Sebagian kalangan menilai, usulan Presiden Joko Widodoo (Jokowi) itu menyalahi aturan. Namun, tak sedikit pula yang memberikan pembelaan.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang menilai Idham Azis adalah sosok tepat di kursi Kapolri.
BACA: Lantik Wakil Menteri, Jokowi Telah Melanggar Undang-Undang
Anak buah Prabowo Subianto itu menilai, selama bertugas di berbagai jabatan di lingkungan Polri, Idham Azis menunjukkan kinerja yang baik.
Hal itupun tampak cukup benderang saat ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kabareskrim Polri.
Arief juga menyebut Idham sebagai sosok pribadi luwes dalam membangun hubungan komunikasi dengan kelompok-kelompok organisasi massa seperti halnya serikat pekerja dan buruh.
“Beliau sangat membantu jika timbul permasalahan hubungan industrial bila harus berurusan dengan hukum di kepolisian,” katanya.
BACA: Wakil Menteri Jokowi itu jelas Politik Bagi-bagi Kekuasaan
Ia lantas mencontohkan kasus korupsi di BUMN yang diungkap dan dimejahijaukannya.
Termasuk pembobolan dana nasabah Bank BTN yang saat ini sedang ditangani Bareskrim Polri dan tinggal selangkah lagi menuju meja hijau.
“Artinya, komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi,” terangnya.

Categories
Arief Poyuono erick thohir Menteri BUMN Nasional Partai Gerindra wakil

Erick Thohir Minta 5 Wamen Dicibir, Waketum Gerindra Datang Membela: Strategi Tepat Menghadapi Pasar Global

POJOKSATU.id, JAKARTA – Keinginan Menteri BUMN Erick Thohir memiliki lima wakil menteri (Wamen), banyak dipertanyakan banyak pihak. Permintaan tersebut dinilai berlebihan.
Namun tak demikian halnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Anak buah Prabowo Subianto itu malah mendukung dan menyambut positif rencana Erick Thohir dengan lima Wamen.
BACA: Gak Peduli Ada Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra Tertawakan Nama Kabinet Jokowi, Lucu
Menurut Arief, lima wamen itu adalah strategi tepat menghadapi pasar global yang semakin kompetitif.
Demikian disampaikan Arief Poyuono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2019).
“Lima Wakil Menteri BUMN sebuah strategi yang tepat untuk menghadapi pasar global yang makin tinggi tingkat kompetisinya,” katanya.
Menurutnya, dengan lima wamen, bisa membantu Erick dalam hal pengawasan terhadap BUMN yang berjumlah 115 buah.
BACA: Saat Ditanya Rencana Pertahanan, Prabowo: Nggak Boleh Terlalu Banyak Dipublikasi
Dengan begitu, BUMN itu setidaknya bisa mencegah adanya tindak korupsi di perusahaan plat merah tersebut.
Dengan alasan itu pula, Arief malah mengusulkan agar lima wamen itu juga dibantu deputi di perusahaan BUMN.
Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan dan pengawasan perusahaan-perusahaan tersebut lebih terkendali.

Categories
iwan sumule kabinet jokowi-ma'ruf Nasional Partai Gerindra pertumbuhan ekonomi indonesia Prabowo Subianto

Gak Peduli Ada Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra Tertawakan Nama Kabinet Jokowi, Lucu

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menganggap nama kabinet Jokowi periode 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju cukup lucu.
Demikian disampaikan Iwan Sumule dikutip PojokSatu.id dari akun Twitter pribadinya, Kamis (23/10/2019).
Dalm cuitannya itu, anak buah Prabowo Subianto tersebut mempermasalahkan kondisi ekonomi Indonesia.
BACA: Saat Ditanya Rencana Pertahanan, Prabowo: Nggak Boleh Terlalu Banyak Dipublikasi
Menurutnya, dengan target pertumbungan ekonomi yang dibuat menurun menjadi 55,1 persen, adalah sebuah bukti.
“Menunjukan tak ada harapan ekonomi rakyat jadi lebih baik,” cuitnya.
Hal tersebut, masih juga ditambah dengan wajah-wajah ‘lama’ yang dipilih Jokowi untuk mengurusi ekonomi.
Padahal, kata dia, orang-orang tersebut terbukti gagal di periode sebelumnya.
BACA: Ryamizard Beberkan Ancaman Indonesia ke Prabowo: Perang Terbuka, Teroris, Khilafah dan ISIS
“Sementara bidang ekonomi masih saja dijabat mereka yang kemarin telah gagal wujubkan kesejahteraan,” lanjutnya.
Karena itu, Iwan Sumule menganggap nama ‘Kabinet Indonesia Kerja’ itu cukup tidak masuk akal.
“Lucu juga kalo nama kabinetnya, “Kabinet Indonesia Maju”,” katanya.

Categories
koalisi oposisi Nasional PAN Partai Demokrat Partai Gerindra Partai Nasdem PKS Prabowo Subianto

Ditinggal Gerindra dan Prabowo, PKS Ajak PAN-Demokrat Oposisi, Partai Nasdem Dikompori

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak keberatan dengan keputusan Prabowo Subianto menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Hanya saja, publik jelas akan bertanya-tanya alasan di balik manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
BACA: Baru Dilantik Bahlil Lahadalia Sudah Bermasalah, Setelah Natalius Pigai, Sekarang Relawan Jokowi
Karena itu, ia meminta kepada mantan Danjen Kopassus itu agar menjelaskan kepada publik terkait alasan dimaksud.
“Lebih baik ada penjelasan yang lebih detail tentang sikap politiknya. Walaupun tidak harus,” kata Mardani.
PKS, kata Mardani, sadar betul bahwa bergabungnya Prabowo dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf itu merupakan hak pribadinya.
Akan tetapi, sambungnya, ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang menginginkan Prabowo mengalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu.
BACA: Demokrat sih Inginnya Tetep Dukung Jokowi, tapi…
“Itu hak pribadi Pak prabowo dan kemandirian dari Gerindra. Kami mendoakan yang terbaik walaupun efek salah satunya memanajemen kekecewaan publik, pendukung Pak Prabowo yang masih bertanya,” jelas dia.
Kendati Gerindra bergabung dengan pemerintah, Mardani menegaskan PKS tidak akan mengikuti jalan partai berlambang kepala burung Garuda itu.
Sebaliknya, PKS mengajak partai lain yang belum bergabung dengan pemerintah, untuk bergabung menjadi oposisi.

Categories
Nasional Partai Demokrat Partai Gerindra Prabowo Subianto Presiden Jokowi sby

Gerindra Diajak tapi Demokrat Enggak, SBY Bakal Ambil Tindakan, Tunggu Saatnya Nanti

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Demokrat yang sejak awal lebih dulu menunjukkan gelagat bergabung dengan koalisi pemerintah, pada akhirnya harus gigit jari.
Sebaliknya, Partai Gerindra yang menjadi rival utama koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, malah bergabung dan mendapatkan jatah dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Yakni Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo yang didaulat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
BACA: ‘Tenggelamkan’ Susi Pudjiastuti ‘Ditenggelamkan’ Edhy Prabowo?
Kendati demikian, Partai Demokrat menghormati penuh keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengikutsertakan partai tersebut dalam pemerintahan.
Demikain disampaikan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).
Menurutnya, terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca Pemilu 2019 lalu, pihaknya meyakini keputusan tersebut demi kebaikan.
“Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki nilai dan tujuan yang baik,” kata Hinca.
BACA: Baru aja Dilantik, Lidah Johnny G Plate Sudah Keseleo, Langsung Diteriaki dan Disoraki Hadirin
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku partainya telah mengerti bahwa pemilihan menteri merupakan kewenangan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, posisi partai berlambang bintang mercy ke depan akan ditentukan oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Categories
edhy prabowo Nasional Partai Gerindra Susi Pudjiastuti

Gantikan Susi Pudjiastuti, Apa yang Dilakukan Edhy Prabowo?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Edhy Prabowo resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti yang memimpin lima tahun terakhir.
Di depan pejabat eselon, staf, pegawai dan tamu undangan, Edhy berjanji akan melanjutkan program-program yang baik dari Susi Pudjiastuti.
Selain itu, ia juga akan menjalankan dua tugas yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA: Baru aja Dilantik, Lidah Johnny G Plate Sudah Keseleo, Langsung Diteriaki dan Disoraki Hadirin
Demikian disampaikan Edhy Prabowo dalam sambutannya dalam acara serahterima jabatan di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Menurut Edhy, pengetahuannya tentang dunia perikanan dan kelautan jauh lebih bagus dari Susi Pudjiastuti.
Sehingga, dia akan mengembangkan apa yang dia pahami serta melanjutkan program Susi yang baik.
“Setidaknya apa yang saya tahu bisa dikembangkan dengan baik,” katanya.
BACA: Tak jadi Menteri Jokowi, Susi Pudjiastuti Akui Punya Kegagalan, Mimpinya Kandas
Selain itu, Edhy mengaku mendapatkan dua tugas dari Presiden Jokowi usai dilantik menjadi Menteri KKP.
“Bapak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus perbaiki hubungan kita dengan nelayan dan budidaya diperkuat lagi,” ungkapnya.
Di hadapan Susi, Edhy juga menyampaikan bahwa dia membuka pintu selebar-lebarnya kepada Susi untuk memberikan masukan-masukan terhadap program yang dia jalankan.