Categories
Nasional Natalius Pigai reuni akbar 212

Natalius Pigai: 212 Mengubah Pandangan Barat tentang Dunia Islam yang Kelam

POJOKSATU.id, JAKARTA – Natalius Pigai menyebut, gerakan 212 memberikan sumbangsih besar mengubah cara pandang Barat terhadap Islam.
Menurutnya, Barat sebelumnya memandang Islam sebagai sesuatu yang kelam, terbelakang dan bertentangan dengan demokrasi.
Namun, masyoritas masyarakat Islam di Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi dan Islam bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
BACA: 6 Fakta Reuni Akbar 212 Tahun 2019, Jumlah Massa Menurun, Prabowo tak Diundang
Selain itu, Islam jelas tidak berseberangan dengan demokrasi.
Demikian disampaian mantan komisioner Komnas HAM itu kepada RMOL, Minggu (1/12/2019) malam.
Natalius merujuk pada aksi 411 yang digelar 4 November 2016. Aksi itu menuntut penegakan hukum atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok dianggap memprovokasi dan menistakan Islam. Puncaknya, adalah gerakan 212 pada 2 Desember 2016.
BACA: Kawat Berduri Istana Malah Bikin 212 Tambah Besar, Jangan Takut, Reuni Akbar 212 itu Acara Biasa
Di reuni 212 pada 2017 dan 2018, sebut Natalius, juga memberikan sumbangsih yang sama.
“Gerakan 212 telah mengubah stereotype Barat tentang dunia Islam yang kelam,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak-pihak lain yang masih curiga agar tidak usah khawatir berlebihan atas Reuni Akbar 212.

Categories
anak jokowi Gibran Rakabuming Nasional Natalius Pigai walikota solo

Natalius Pigai Belain Anak Jokowi, “Kok pada Sewot Gibran Jadi Walikota Solo?”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Giban Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, memang pernah mengatakan dirinya tidak akan masuk ke arena politik.
Namun belakangan, ia memperlihatkan keinginannya terjun ke arena politik dan lewat pemilihan walikota Solo tahun depan.
Pengusaha martabak yang lahir pada 1 Oktober 1987 itu telah pula menyampaikan tekadnya itu dalam pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hari Kamis lalu (24/10).
Menurut mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, setiap warganegara, termasuk Gibran, memiliki hak untuk berbakti pada negara.
Karena itu, keinginannya untuk mengikuti pemilihan walikota Solo tidak perlu disambut dengan negatif.
“Tiap orang memiliki hak untuk berbakti kepada negara,” ujar Natalius.
“Mengapa setiap orang sewot dengan langkahnya yang tulus untuk menjadi kader pemimpin bangsa melalui walikota Solo. Toh dia juga Gibran, anak Indonesia,” katanya lagi.

(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
kabinet jokowi-ma'ruf Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin Nasional Natalius Pigai relawan jokowi

Baru Dilantik Bahlil Lahadalia Sudah Bermasalah, setelah Natalius Pigai, Sekarang Relawan Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengaku sebagai perwakilan warga Papua menuai kontroversi.
Salah satu yang tak terima dengan pernyataan Bahlil Lahadalia adalah tokoh Papua Natalius Pigai.
Mantan komisioner Komnas HAM itu lantas mengultimatum Bahlil untuk segera membuktikan klaim-nya itu.
BACA: Demokrat sih Inginnya Tetep Dukung Jokowi, tapi…
Pigai bahkan memberi tenggat hingga tiga hari, terhitung kemarin (Selasa (22/10), untuk membuktikan hal tersebut.
“Buktikan bahwa ayah dan ibu serta anda lahir di Papua,” kata Pigai.
Tantangan kepada Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesai (Hipmi) juga kembali muncul.
Kali ini, datang dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Provinsi Papua Barat.
BACA: ‘Tenggelamkan’ Susi Pudjiastuti ‘Ditenggelamkan’ Edhy Prabowo?
Koordinator ARJ, Vinsen Kocu mengaku kaget saat mendapat rilis dari Istana.
Di mana dalam rilis itu, Bahlil disebutkan memiliki orang tua asli Fakfak, Papua Barat dan lahir di Maluku.
“Menipu pemimpin negara dan rakyat demi sebuah jabatan kecil ini sebuah pelecehan bahkan penghinaan, khususnya kami bangsa Papua,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (23/10).

Categories
Jokowi-Ma'ruf Mahkamah Konstitusi Nasional Natalius Pigai Orde Baru prabowo-sandi sengketa pilpres 2019

Kata Pendukung Prabowo-Sandi, Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Seperti Penguasa Orde Baru

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf dianggap telah menghina Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merendahkan harga diri, wibada dan martabat para majelis hakum yang mulia.
Kehormatan hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Natalius Pigai dalam tulisannya yang dilansir PojokSatu.id dari RMOL, Selasa (18/6/2019).
Menurutnya, Yusril cs telah memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas perkara dari kubu Prbaowo-Sandi.
Hal itu, menunjukkan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan, sebagaimana lazim pada orde baru yang mempermainkan hukum dan hakim hanya menjadi legitimasi kejahatan penguasa.
Ia menyatakan, penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum.
Kubu 01, lanjutnya, seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum.
Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif.
“Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court),” katanya.
Penghinaan terhadap hakim dan MK itu, sambungnya, tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum.
“Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana orde baru dimana hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa-penguasa dan orang-orang berkuasa,” katanya.
Kondisi ini, disebutnya bisa mengancam demokrasi. Sedangkan pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.
Sandiwara yang diperlihatkan Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan.
Sementara, pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan.
“Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian,” katanya lagi.
Karena itu, pendukung Prabowo-Sandi itu meminta majelis hakim MK harus tegak lurus menegakkan keadilan.
“Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya negara (quardian of nations state),” tutupnya.
(ruh/pojoksatu)