Categories
KH Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin Nasional

Ma’ruf Amin dan Said Aqil Ikut Terseret Sengketa Lahan

POJOKSATU.id, LAMONGAN — Nama Rais ‘Aam PB NU, KH Ma’ruf Amin ikut terseret dalam kasus sengketa lahan lembaga SMP, MTs, SMA, MA dan SMK yang bernaung di bawah Yayasan Sunan Drajat. Nama kiai yang kini menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) tersebut terseret bersama Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.
Pengacara penggugat dari PC NU Babat, M Zamroni, mengaku mendapat surat kuasa dari PB NU yang ditandatangani Ma’ruf Amin dan Said Aqil Siroj.
Surat bernomor 1941/A.II.03/04/2018 tertanggal 15 April 2018 itu untuk menggugat Yayasan Sunan Drajat. Yayasan yang sejak 1970 mengelola lembaga pendidikan itu diminta menyerahkan ke pihak penggugat.
“Tanahnya PB NU, ditempati Yayasan Sunan Drajat. Itu yang kami gugat,” kata M Zamroni usai sidang lanjutan di PN Lamongan kemarin (18/9).
Menurut dia, penggugat menilai sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kecamatan Sugio sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 594 tertanggal 31 Agustus 201. Surat ukurnya, tanggal 11 Februari 2002 nomor 25/2002 dengan luas 5.155 meter persegi dan atas nama Nahdlotul Ulama yang berkedudukan di Jakarta.
Lahan yang selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan itu dimaksudkan dipergunakan lembaga pendidikan islam NU yang dikelola dan diselenggarakan oleh penggugat. Namun, saat ini obyek gugatan tersebut dikuasai tergugat. Sehingga, pihak penggugat menilai tergugat melawan hukum. “Itu intinya,” jelasnya.
Sementara itu, pihak tergugat menilai ada sejumlah kejanggalan pada gugatan tersebut. Kejanggalan pertama, terkait terbitnya sertifikat atas nama PB NU. Sejak berdirinya Yayasan Sunan Drajat Sugio pada 1970, tergugat menilai lahan itu dibeli yayasan dari warga.
“Akta jual beli tanah masih kami simpan, tapi sebelumnya kami tidak tahu kalau akan ada pembuatan sertifikat. Tiba-tiba muncul sertifikat,” kata pengacara pihak tergugat, Wiwid Tuhu Pasetyo.
Kejanggalan berikutnya, lanjut dia, tentang PB NU yang mengurusi sengketa lahan di Kecamatan Sugio. Surat kuasa itu dari PB NU langsung ke PC NU Babat dan pengacara.
Padahal, menurut Wiwid, PB NU sebagai organisasi terbesar memiliki lembaga bantuan hukum (LBH). Dia menanyakan kenapa yang ditunjuk sebagai pengacara justru bukan dari lembaga PB NU, tapi perorangan. Karena itu, surat kuasa tersebut dinilainya janggal.
Wiwid mengklaim sudah mengecek ke PW NU Jatim. PW NU, menurut dia, tidak mengetahui dan tidak menerima tembusan terkait surat kuasa dari PB NU ke PC NU Babat.
Selain itu, keberadaan PC NU Babat baru pada 2015. Padahal, PC NU Lamongan tidak memersoalkan terkait yayasan tersebut. Sebab, posisi Yayasan Sunan Drajat Sugio juga sudah di bawah naungan LP Ma’arif.
“Kalau semua aset yayasan ditarik NU, ini akan menimbulkan gejolak. Yang penting manajemen pengajarannya atas arahan dari LP Ma’arif,” tutur Ketua PC NU Lamongan, Bi’in Abdussalam, usai menjadi saksi sidang.
Sementara itu, ketua majelis hakim Nova Flory Bunda, didampingi dua hakim anggota, M. Aunur Rofiq dan Ery Acoka Barata, dalam sidang menginterogasi empat saksi. Yakni, Bi’in Abdussalam, Husain, Rofiq, dan salah satu pengurus MWC NU Kedungpring.
Saksi itu dihadirkan pihak tergugat untuk memberikan keterangan terkait sengketa lahan yang mengganggu proses belajar mengajar tersebut. Sidang akan dilanjutkan pekan depan. Agendanya, saksi tambahan dari penggugat dan tergugat.
“Dilanjut pekan depan dengan saksi tambahan masing-masing satu saksi dari penggugat dan tergugat,” kata majelis hakim sambal mengetuk palu sidang tiga kali.

(bj/msu/yan/bet/jpr/pojoksatu)

Categories
demokrat Istana Nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) sby

Demokrat Tuding Istana di Balik Fitnah SBY, ‘Jangan Buruk Muka, Orang Lain Disalahkan’

POJOKSATU.id, JAKARTA – Artikel yang terbitkan Asia Sentinel sepertinya benar-benar telah membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik pitam.
Akhirnya, SBY melalui Partai Demokrat mengadukan Asia Sentinel ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang menuding ketua umum-nya melakukan praktik pencucian uang.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan akan mengejar para pemfitnahnya sampai ke ujung dunia manapun.
Sementara, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik ‘menunjuk’ Istana turut berperan dalam memfitnah SBY.
BACA:
Demokrat Terus Bongkar Dalang Fitnah SBY di Asia Sentinel dari Lingkaran Istana, “Jokowi Jangan Diam”
Menguji Kebenaran Istana di Balik Serangan Asia Sentinel Terhadap SBY, Parpol Koalisi Buka Suara
Demokrat Tunjuk Istana Dalang Fitnah Asia Sentinel kepada SBY, ‘Apa Untungnya Buat Jokowi?’
Kelakukan Demokrat yang menuding Kelapa Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko itu bak peribahasa cermin buruk muka.
Sekjen Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden Republik Indonesia (Renas 212 JPRI) Adnan Rara Sina pun angkat bicara.
“Ini malah SBY dan anak buahnya sibuk menyalahkan, menuding pihak Istana dan Moeldoko sebagai dalang isu Asia Sentinel dengan modal foto, tak masuk akal logikanya,” ujar Adnan kepada Kantor Berita Politik RMOL Rabu (19/9).
Sebaliknya, ia menyarankan melakukan langkah hukum yang dilakukan kepada Asia Sentinal tanpa menyalahkan orang lain.
BACA:
Sebut Asia Sentinel Fitnah SBY, Demokrat Seret Sri Mulyani
Demokrat Yakin Asia Sentinel jadi Boneka Pihak Tertentu Lancarkan Fitnah kepada SBY, Siapa?
Anak Buah SBY Tuduh Istana di Balik Asia Sentinel?
“Jangan buruk muka, orang lain yang disalahkan, gunakan saja hak jawab atau tuntutan hukum ke Asia Sentinel, tak usah menuding orang lain,” tegasnya.
Menurutnya, skandal Century menjadi kasus yang memalukan nama Indonesia di mata dunia apalagi sampai investigasi kasus pencucian uang itu dilakukan media asing.
Adnan mencontohkan, kasus korupsi 1MBD di Malaysia yang melibatkan mantan perdana menterinya juga informasi awal berasal dari pemberitaan media asing yang saat ini sedang diusut pengadilan.

Categories
citarum harum Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil Nasional Normalisasi Sungai Citarum pemprov jabar

Normalisasi Sungai Citarum, Begini Langkah Ridwan Kamil

POJOKSATU.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menyebut, Pemprov Jabar akan segera menyelesaikan upaya normalisasi Sungai Citarum seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Saat ini, sebut Emil panggilan akrabnya, tengah dalam proses pembahasan bersama Satgas Citarum untuk menindaklanjuti perpres tersebut.
Emil menyebut, bahwa dalam merealisasikan Citarum Harum, saat ini dibutuhkan estimasi pencapaian jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Untuk jangka pendek, Emil menyebut pihaknya akan menyiapkan mesin pengeruk yang akan jadi alat pembersih sampah di bantaran sungai Citarum.
“Kami sedang menyiapkan, memetakan, dan salah satunya membuat mesin pengeduk sampah oleh Pindad,” ungkap Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Selasa (18/9/18).
“Jadi nanti mengambil sampahnya bisa dibantu dengan teknologi. Mudah-mudahan ini mengawali peran saya sebagai Dan Satgas Citarum,” tuturnya.
Dengan mesin tersebut, Emil berharap urusan persampahan di Sungai Citarum bisa teratasi.
Adapun skala prioritas jangka menengah yakni penyelesaian persoalan limbah. Hingga dalam jangka panjang, Emil inginkan adanya pemindahan industri di sekitar Sungai Citarum ke lokasi baru.
Di samping itu, terang Emil, penanganan Sungai Citarum membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
(*/dia/pojoksatu)
 
 

Categories
Industri Tekstil Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto Nasional pemprov jabar Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa UPT Tekstil Majalaya

Industri Tekstil Jadi Prioritas Peningkatan Ekonomi di Jabar

POJOKSATU.id, Kab. Bandung  – Industri tekstil masih memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang pada masa depan Jawa Barat.
Oleh karena itu, berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) pada 2015-2035, sektor ini diprioritaskan dalam pengembangannya agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.
Hal tersebut diungkap saat kunjungan kerja Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto ke UPT Tekstil Majalaya, Jl. Kondang No. 41 Majalaya Kab. Bandung, Selasa (18/09/18).
Dalam kegiatan itu, diadakan juga dialog bersama para pelaku usaha UMKM Komunitas Pangsa Pasar Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT) Majalaya yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.
“Pada kesempatan kali ini merupakan  salah satu langkah pemerintah untuk mendorong dan memajukan industri tekstil dan produk tekstil dalam menerapkan produksi bersih di industrinya. Sehingga meningkatkan daya saing produknya di pasar lokal maupun luar negeri, tentu dengan meningkatkan efektifitas produksi walaupun harga bahan baku yang juga tinggi” kata Iwa.
Sedangkan Ketua Umum TPT Majalaya Aep Hendar mengeluhkan banyaknya pelaku industri di Majalaya dan sekitarnya dengan menurunnya Potensi UMKM, seperti mahalnya  bahan baku benang tenun, suku cadang, dan biaya produksi yang berimbas pada harga jual produk. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
“Kenaikan harga tersebut tentu tidak seiring dengan kenaikan harga jual hasil produk. Disisi lain sangat sulit untuk menyesuaikan dengan bahan baku. Mengingat bahan baku merupakan komponen terbesar hingga 40% dari HPP,” kata Aep.
“Beberapa anggota kami telah mengurangi kapasitas produksinya, ada yang telah mengurangi kapasitas produksi, ada yang sudah berhenti sementara menunggu harga stabil, dan sementara sebagian karyawan juga kami rumahkan,” tambahnya.
Menjawab permasalahan itu, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto menghimbau agar TPT Majalaya khususnya mampu meningkatkan produktivitas.
“Dengan adanya pelemahan rupiah, maka semua bahan baku yang berbasis import sudah pasti naik. Tentunya salah satu cara untuk memitigasi kenaikan itu dibebankan ke konsumen atau dengan meningkatkan produktivitas,” jelasnya.

Categories
Aksi Mahasiswa demo mahasiswa HMI Nasional

Marah, HMI Bakal Demo Besar Seluruh Indonesia, “Kami Diperlakukan Seperti Binatang, Diinjak-injak”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Aksi penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian atas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai protes.
Ketua Bidang Politik PB HMI Abdul Azis MN mengecam keras atas tindakan arogan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada kader HMI Cabang Bengkulu dan Ketua Presidium KAHMI Provinsi Bengkulu.
“Saya prihatin atas tindakan represif itu. Sebagai pengurus PB yang juga turun langsung bersama masa aksi di Bengkulu, menyatakan dengan tegas bahwa arogan itu merusak demokrasi dan menciderai hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (18/9).
Aziz meminta kepala Polri mencopot kepala Polda dan kepala Polres Bengkulu. Sebab tidak mampu mengendalikan pasukannya di lapangan.
“Kader HMI sebagai manusia diperlakukan seperti binatang. Dipukuli, diinjak-injak seperti bukan manusia,” tuturnya.
PB HMI memastikan akan ada aksi lanjutan lebih besar yang melibatkan elemen mahasiswa di Bengkulu. Dalam rangka menyampaikan kritik atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Dalam waktu dekat kami akan gelar aksi serupa. Tidak menutup kemungkinan seluruh cabang HMI di Indonesia akan bergerak untuk menggelar aksi demo besar-besar,” tandas Azis.
(wah/rmol/pojoksatu)