Categories
Anies Baswedan Nasdem Nasional PKS Ridwan Kamil

Anies-Ridwan Kamil Disiapkan buat Hantam Prabowo-Puan, Begini Siasat Nasdem-PKS

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bergabungnya Partai Nasdem ke pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, dan mesranya hubungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, adalah sinyal PDIP-Gerindra bersinergi di Pilpres 2014.
Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, bisa saja Gerindra-PDIP mengusung Prabowo berpasangan dengan politisi utama PDIP Puan Maharani pada pilpres mendatang.
Jelas Iwel, untuk itulah politisi ulung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dikenal jago melakukan menuver politik bersilaturahmi ke pimpinan PKS, Rabu (30/10).
Dan sebelumnya, Surya sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat Mega dan Prabowo melakukan pertemuan pada 24 Juli 2019.
Menurut dia, di luar silaturahmi politik, pasti ada visi yang dibawa Surya saat berkunjung ke Kantor DPP PKS. Setelah memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem sudah mulai menatap Pilpres 2024.
Siapa yang diincar Nasdem? Salah satunya adalah Anies Baswedan. Untuk diketahui, dari banyak partai, PKS yang paling dekat dan identik dengan Anies.
Ditambahkan Iwel, Surya incar Anies karena Nasdem paham belum ada kader yang layak diusung untuk kelas capres dan cawapres. Ditambah, pada pilpres mendatang, Jokowi tidak bisa diusung lagi karena sudah menjabat presiden dua periode.
“Inilah jagonya Surya sudah buat ancang-ancang sedari awal. Dan ingat, perolehan suara Nasdem terus naik dari pemilu ke pemilu,” ungkapnya, Jumat (1/11).
Iwel menambahkan, Nasdem bisa saja sudah mempersipakan Anies berpasangan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk Pilpres 2014. Nasdem adalah parpol pertama yang mengusung RK di Pilkada Jabar 2018. Hubungan Surya dan RK juga sangat intens dan akrab.
Kalau pasangan Anies-RK benar-benar terwujud, maka duet ini adalah penantang terberat Prabowo-Puan.
“Ini manuver yang hebat, Prabowo-Puan bisa lewat dengan hadirnya pasangan Anies Baswedan-Ridwan Kamil,” demikian Iwel Sastra.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
menteri jokowi Nasdem Nasional PKS

Kecewa Dapat Jatah Menteri Kurang Strategis, Nasdem Main ke Markas PKS, Oposisi Terselubung?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh adalah politisi yang jago melakukan manuver politik. Saat ini, Surya dan rombongan DPP Nasdem menyambangi kantor DPP PKS di kawasa Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Surya dkk diterima hangat oleh jajaran DPP PKS, hadir Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Nasdem adalah partai pemerintahan Jokowi-Maruf, sementara PKS adalah parpol oposisi di baris paling depan.
Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, meski tetap berada di koalisi pemerintah, Surya ingin memperlihat bahwa dia juga bisa melakukan manuver.
“Kalau PDIP dan Gerindra bisa akrab, Nasdem dan PKS bisa jauh lebih mesra,” ujar Iwel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore.
Untuk diketahui, di awal Nasdem paling getol menolak Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah Jokowi-Maruf. Bahkan, Surya sempat melontarkan pernyataan, Nasdem siap menjadi oposisi jika tidak ada parpol yang mau di luar pemerintahan.
Lebih jauh, Iwel melihat, meski Nasdem dapat jatah tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju, tapi sebenarnya mereka kurang enjoy. Pasalnya, tiga pos kementerian yang ada sekarang bukanlah yang diinginkan.
“Pertemuan Nasdem-PKS ini sebuah gertakan, mirip relawan Projo yang melakukan gertekan, lalu ketumnya jadi wakil menteri. Mungkin Surya juga masih menginginkan Jaksa Agung dan dan Menteri Perdagangan,” tutupnya.
Tiga menteri asal Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Megawati Soekarnoputri Nasdem Nasional PDIP

Nggak Kayak Megawati, Nasdem: Pantang Kami Minta Kursi Menteri, tapi…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis kemarin (8/8), Ketua Umum PDIP Megawati Soakarnoputri secara terang-terangan meminta jatah menteri lebih banyak dibanding parpol koalisi.
Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan, mereka tidak akan meminta-minta jatah kepada Presiden Joko Widodo lantaran hal itu bukan sikap seorang demokrat.
“Terkait anggota kabinet, Nasdem konsisten menyerahkan sepenuhnya pada pilihan Presiden, kami menghormati hak prerogatif Presiden. Menjadi tidak lazim bagi kami jika minta porsi anggota kabinet,” ungkap Johnny, Jumat (9/8).
Johnny mengatakan elite Nasdem akan legowo apapun keputusan Jokowi. Kalau diberi kepercayaan, kader Nasdem akan bekerja profesional.
“Menjadi kewajiban bagi kami memberikan kesempatan jika profesional Nasdem dipercayakan menjadi anggota kabinet,” ucapnya.
Ditegaskan anggota DPR ini, setiap parpol punya cara, adapun sikap ketum meminta jatah lebih suatu hal yang biasa. Yang terpenting, menurutnya, pada jajaran kabinet mampu dipegang oleh orang-orang yang amanah dalam membangun negara.
“Dan menjadi hal yang biasa juga jika ada parpol koalisi yang minta jumlah keterwakilannya di kabinet. Demikian hal yang wajar juga jika Pak Jokowi menjawabnya secara elegan,” jelas Johnny.
“Hal yang wajar juga setiap partai mempunyai cara yang berbeda namun tentu dengan satu tujuan yang sama yakni keberhasilan kabinet jilid II dalam melaksanakan program pembangunan negara,” tutupnya menambahkan.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
koalisi Nasdem Nasional Partai Gerindra

Tegas Tolak Gerindra, Nasdem Dinilai Partai Jujur

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sikap Partai Nasdem yang tegas menolak Gerindra masuk koalisi mendapat apresiasi. Parpol pimpinan Surya Paloh ini dianggap jujur dalam sikap politiknya.
“Menurut saya, Nasdem ini cukup jujur dengan sikap politiknya bahwa mereka keberatan dengan adanya tambahan koalisi apalagi tambahan itu Gerindra,” ujar pengamat politik Adi Prayitno dikutip Pojoksatu.id dari RMOL, Minggu (4/8/2019).
Bukan tanpa alasan mereka menolak Gerindra, perbedaan narasi politik dan cara pandang selama Pilpres menjadi alasan yang kuat di balik penolakan itu.
Lanjut akademisi UIN Jakarta ini, alasan cara pandang bahkan lebih kuat dari alasan yang muncul di permukaan publik, yakni jatah kursi jabatan dalam kabinet yang akan berkurang.
“Nilai dan narasi kebangsaan yang selama Pilpres ini kan bertabrakan. Jadi bukan soal politik kekuasaan semata, tapi menyangkut hal substansial,” tuturnya.
Munculnya Gerindra memang telah ‘merusak’ kemesraan partai kolaisi pendukung Jokowi-Maruf. Terutama partai besutan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh.
Menurut Adi, cara memperlakukan isu Partai Gerindra inilah yang membuat dua partai itu mendadak berseberangan.
“Persoalannya adalah bagaimana memperlakukan Gerindra. Kalau PDIP kan memang ada sambutan, sementara Nasdem menolak,” jelasnya.
“Karena bagi mereka (Nasdem), koalisi bukan cuma sudah penuh. Tapi secara ideologi politik, Gerindra kan memang berseberangan,” tandasnya.
(fat/pojoksatu)

Categories
Jaksa Agung Nasdem Nasional PDIP

Jaksa Agung Dimamfaatkan Nasdem, Disebut Tekan Kepala Daerah, Ini yang Bikin PDIP Sewot

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat hukum Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menegaskan Jaksa Agung merupakan alat negara, pengacara negara dan bukan alat kekuasaan sehingga harus independen, profesional dan kredibel.
“Jaksa Agung adalah alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi politik. Pemimpin tertinggi dikejaksaan seharusnya bukan seorang partisan,” terang Suparji.
Untuk diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo adalah seorang anggota DPR RI.
Lebih lanjut Suparji, menjelaskan, selama 5 tahun terakhir Jaksa Agung kerap menimbulkan kontroversi. Aroma politik di Kejaksaan Agung sangatlah kuat bahkan hingga ke daerah-daerah.
Indikasinya banyak kepala daerah dan kader potensial beberapa partai secara mengejutkan berpindah Partai Nasdem karena diduga ada tekanan politik dari jaringan Jaksa Agung.
“Selama 5 tahun kemarin, beberapa dinamika Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera,” tutur Suparji,
Ke depan, kata Suparji, Jabatan jaksa Agung harus steril dari aroma parta politik agar tidak menguras energi yang tidak produktif dan penegakan hukum bisa berjalan secara profesional dan independen.
Sebelumnya politisi Nasdem Taufikulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. partainya mengaku tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut.
Atas pernyataan Taufikulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jaksa Agung Nasdem Nasional PDIP

PDIP Nyerang Nasdem Gara-gara Jaksa Agung Bajak Kader Partai?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politisi Nasdem Teuku Taufiqulhadi sempat menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik dan berminat mengambil posisi tersebut.
Sekjen PDIP Hasto merespons keras dan menegaskan bahwa Jaksa Agung bukan jabatan politik dan seharusnya diisi oleh kalangan internal kejaksaan, bukan dari kader partai.
Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmah menilai, pernyataan PDI Perjuangan terkait posisi Jaksa Agung merupakan ekspresi kecemburuan karena jabatan strategis tersebut diisi oleh kader Partai Nasdem.
“Secara filosofis, teoritis, yuridis dan praktis logika yang dibangun PDIP sangat benar, meskipun itu sebagai justifikasi atas “kecemberuan” terhadap posisi tersebut,” tutur Suparji, Minggu (4/8/2019).
Lebih lanjut, Suparji menjelaskan, selama 5 tahun terakhir sejak dijabat M Prasetyo Jaksa Agung  terkesan efektif menjadi alat politik. Dampaknya kata Suparji, banyak kader partai lain yang akhirnya hijrah ke Nasdem. Sebagaimana diketahui, M. Prasetyo adalah Anggota DPR RI dan merupakan kader Nasdem.
“Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera,” tambahnya.
Pernyataan PDIP terkait jabatan Jaksa Agung, kata Suparji, menemukan pembenaran secara objektif yakni koridor penegakan hukum yang ideal.
“Logika subjektifitas PDIP mendapatkan pembenaran secara obyektif dengan rasionalisasi teori maupun norma,” tukasnya.
Sebelumnya politisi Nasdem Taufiqulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. Partainya mengaku masih tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut.
Atas pernyataan Taufiqulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
gubernur kepri Nasdem Nasional OTT KPK

NasDem Bebastugaskan Gubernur Kepri yang Terjaring OTT

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai NasDem membebastugaskan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, per hari ini.
Diketahui, Basirun merupakan ketua DPW Partai NasDem Kepri. Keputusan ini disampaikan Sekjen Partai NasDem Johnny Gerard.
“Ya betul, Gubernur Kepulauan Riau Pak Nurdin Basirun adalah ketua DPW Partai NasDem yang hari ini sudah dibebastugaskan melalui surat keputusan DPP (Partai NasDem),” kata Johnny.
Dikatakan, surat itu ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan dirinya, selaku sekjen partai.
Saat ini, menurut Johnny, DPP juga sudah menunjuk pelaksana tugas ketua DPD DPW Kepri menggantikan Basirun.
“Pelaksana tugas yang baru adalah Willy Aditya, yang juga ketua DPP Partai NasDem,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menjelaskan pihaknya juga sudah mengirim tim untuk mencari informasi dan melakukan investigasi guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Pasalnya beritanya cukup simpang siur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan informasi bagi partainya.
“Sebelum mengambil keputusan dengan cepat, kami harus mengumpulkan informasi yang cukup lengkap dulu ya agar tidak salah,” paparnya.
Lebih lanjut Johnny menegaskan, partainya mendukung penuh pemberantasan korupsi.
(boy/jpnn/pojoksatu)

Categories
Menteri Nasdem Nasional PKB Presiden Jokowi

Kacau, PKB Minta 10 Menteri, Nasdem Membalas Pakai Sindiran

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembicaraan siapa saja yang akan duduk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf mulai menghangat. Masing-masing paspol pengusung pun berlomba-lomba meawarkan sederet kader.
Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengajukan 10 nama kader sebagai calon menteri kepada Presiden Jokowi.
Menanggapi hal itu, politisi Partai NasDem menyebut partainya berhak mengajukan jumlah kader lebih banyak ketimbang PKB.
Alasannya, perolehan suara Partai NasDem lebih besar dari partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu di Pemilu 2019.
Demikian disampaikan Taufiqulhadi kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
“Suara Partai Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas (calon menteri),” katanya.
Anak buah Surya Paloh itu menambahkan, semua parpol koalisi saat ini memang mengusulkan sejumlah nama untuk duduk di Kabinet Indonesia Kerja (KIK).
Akan tetapi, semestinya, usulan itu tak diungkap ke publik. Karena itu, ia menilai klaim-klaim demikian tidaklah tepat.
“Itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung. Jadi tidak perlu diungkapkan kepada publik,” jelasnya.
Ia lalu mencontohkan Partai NasDem yang sampai saat ini disebutnya tidak pernah menyodorkan nama untuk jatah menteri kepada Jokowi.
“Bukan persoalan terlalu dini, tetapi ya bisa saja nanti PKB dapat 12 saya tidak tahu. Pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi daripada kursi PKB di DPR,” tegasnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, sama sekali belum ada pembicaraan resmi antara NasDemn dengan Jokowi menyoal posisi menteri.
Akan tetapi, Partai NasDem tentu juga berharap agar kadernya bisa tetap dipertahankan sebagai menteri kalau bisa ditambah.
“Kemudian, dengan suara Nasdem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dipertahankan, dan bisa dapat lagi,” tutupnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Jokowi-Ma'ruf Nasdem Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 prabowo-sandi rocky gerung

Sekjen Nasdem Singgung Rocky Gerung, “yang Seperti Itu Masukin Tong Sampah Aja”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rocky Gerung menganggap kehadiran lembaga pemantau internasional penting untuk hadir dan mengawasi jalannya Pemilu 2019.
Alasannya, pria yang disebut-sebut seorang filsuf itu mencium terjadinya kecurangan pemilu yang makin kentara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Platte pun angkat bicara.
Johnny mengaku tak sepakat dengan sosok yang dekat dengan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi itu.
Menurutnya, legitimasi demokrasi di Indonesia seharusnya berpatokan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu, baik dari aspek penyelenggara, peserta maupun konstituennya harus tunduk dengan aturan itu.
Sehingga legitimasi demokrasi bisa terwujud.
Demikian disampaikan Johnny di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
“Apabila tiga komponen ini mengikuti betul amanatnya undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ya Insya Allah mudah-mudahan pemilu kita berkualitas dan legitimate,” ujar dia.
Johnny menuturkan, lembaga pengawas independen internasional memang dibolehkan oleh undang-undang.
Hanya saja tidak seharusnya jadi patokan utama bagi peserta pemilu.
Sekjen Partai Nasdem itu lantas menyinggung orang-orang yang berada di kubu 02 seperti Rocky dalam keadaan diri, bahkan tidak percaya kepada konstitusinya sendiri.
Sehingga memandang penting hadirnya lembaga pemantau independen internasional.
“Kalau ada teman-teman dari sebelah yang bilang pemantau asing itu penting, berarti dia tidak percaya diri, tidak percaya pada negara, tidak percaya pada undang-undangnya sendiri.”
“Yang seperti itu masukin tong sampah aja,” tegas Johnny.
Di sisi lain, Johnny pun mengaku heran dengan perilaku kubu 02.
Pasalnya, selama ini mereka kerap bersikap keras terhadap asing, namun sekarang justru mengusulkan pemantau asing.
“Dulu tak suka sama orang asing dan gembar-gembor di ruang publik, disaat yang lain kok melihat seolah-olah orang asing lebih hebat dari kita.”
“Percaya diri sedikit dong,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
caleg nasdem Nasdem Nasional

Pendidikan Berkualitas Potensi Korupsi Bisa Diminimalisir

POJOKSATU.id, JAKARTA-Pendidikan merupakan modal dan aset yang sangat berharga bangsa Indonesia. NasDem akan berjuang sekuat mungkin untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan berbagai regulasi dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baik melalui parlemen maupun eksekutif. Salah satu yang ditarget adalah memperbaiki kualitas pengajar atau guru agar disparitas pendidikan di desa dan kota tidak jauh.
Dengan pendidikan yang berkualitas akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Bahkan, dengan pendidikan, potensi korupsi bisa diminimalisir.
“Guru-guru dipersiapkan bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang sudah dirumuskan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pendidikan, Nining Indra Saleh, Senin (2/18).
Setelah kualitas guru sudah memadai, NasDem konsentrasi bagaimana memperbaiki infrastruktur pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah. “Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan lainnya. Kita harus memberikan perhatian khusus dalam membangun fasilitas sekolah,” katanya.
Dalam hal ini, Nasdem bekerjasama dengan pemerintah daerah dan para anggota legislatif di masing-masing daerah. Kalau fasilitas sekolah bagus, tidak perlu lagi ada murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas harus hijrah ke kota.
Program berikutnya beasiswa untuk rakyat tidak mampu. Kata Nining, Program Indonesia Pintar (PIP) yang ada saat ini sudah baik, tapi perlu dikembangan dan ditingkatkan lagi.
“Program ini sangat membantu untuk membayar SPP, membayar baju, buku,” katanya.
Tak hanya beasiswa di dalam negeri, NasDem juga mendorong agar beasiswa kuliah di luar negeri ditingkatkan, karena minat mahasiswa Indonesia untuk kuliah di luar negeri cukup besar.
Dikesempatan berbeda, politisi Partai NasDem Muhammad Farhan mengatakan ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah memang sebuah masalah besar. Karena bagaimana pun, kata dia, tugas utama dari seluruh lapisan untuk memastikan terjadi pemerataan dalam pendidikan.
“Pertama akses terhadap fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama merata,” katanya.
Caleg NasDem Dapil Jawa Barat I meliputi Kota bandung dan Kota Cimahi itu mengakui dari angka statistik jumlah lulusan pendidikan guru banyak mulai dari D1, D2, D3 sampai S1. Tetapi untuk lulusan dokter, terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Bahkan di Jawa tidak merata, hanya di kota-kota besar.
“Sehingga, misalnya Kota Bandung mengalami surplus guru honorer sementara ada beberapa di daerah lain seperti Lebak, Pandeglang, daerah terpencil jumlah guru sangat minim, kan aneh,” katanya.
Kuncinya, kata dia, memang permasalahan pemerataan, baik fasilitas maupun akses pendidikan serta kualitas. Kalau untuk guru, dia menilai sudah bagus.
“Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan kayanya kita mesti mikirin tentang insentif untuk para tenaga pengajar, insentif untuk fasilitas pendidikan dan lain-lain. Karena semua orang kalau ditanya apa sih yang paling penting? Pendidikan. Terus apa lagi yang paling penting? Kesehatan,” katanya.
Presenter kondang itu menambahkan, sayangnya hanya sedikit orang yang mau mengurus dan menjaga fasilitas serta kualitas pendidikan. “Lagi-lagi, yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling bagus ya hanya kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Itu masalah,” ucapnya.
Dia pun mempunyai program menyosialisasikan wajib belajar 9 tahun dan kombinasi dengan biaya operasional sekolah (BOS). Ditambah dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus menjadi bisa jadi senjata ampuh untuk melakukan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas 1 sampai lulus SMP.
Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen di kesempatan lain menilai kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih terjadi dan belum ada perubahan berarti. Menurutnya, kesenjangan kualitas pendidikan di desa dan di kota sangat berbeda jauh. Setidaknya, kata dia, ada dua hal yang membuat kesenjangan ini masih terjadi.
“Dari sisi sarana prasarana pendidikan ini sangat berpengaruh, fasilitas-fasilitas pendidikan di desa-desa itu masih banyak yang sangat terbatas, ini imbasnya tentu pada mutu pendidikan,” ujarnya.
(pojoksatu)