Categories
amandemen uud 45 Kongres PDIP di Bali Menkumham Yasonna Laoly Nasional

PDIP Ingin Amandemen UUD 194, Menkumham: Ini Perlu Koreksi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan mayoritas partai politik telah sepakat menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN melalui amendemen terbatas pada UUD 1945.
Politisi PDIP ini juga mengingatkan agar kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
“Ini perlu dikoreksi, tidak ada keinginan macam-macam soal itu (amendemen),” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8/2019).
“Ini sudah dibahas bahkan oleh badan pengkajian MPR, sudah dibahas secara bersama oleh partai politik,” lanjutnya.
Revisi terbatas itu jelas tidak boleh keluar dari wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional berkelanjutan.
Sesuai draf yang disiapkan MPR, Pokok-pokok Haluan Negara itu untuk kurun waktu 2020-2045.
“Ya soal hanya sekadar mengajukan supaya ada arah pembangunan bangsa yang jelasa kan, dibuat GBHN. Itu saja,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya perlu meluruskan penilaian publik.
“Enggak ada macam -macam lain, jadi ini menjadi liar ke mana ke mana-mana,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan setuju dengan keputusan politik PDIP melalui Kongres V di Bali untuk amandemen UUD 1945.
Amandeman tersebut dilakukan mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Tjahjo menilai, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang perlu dihidupkan kembali.
Salah satunya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
“Supaya jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan (pembangunan) jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Kader PDIP itu juga menegaskan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dirancang dalam jangka waktu lima atau 10 tahunan.
Menurutnya, GBHN merupakan sebuah panduan umum dengan jangka waktu lebih lama.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga menilai, draft GBHN atau yang disebut Pokok-pokok Haluan Negara yang telah dirampungkan Badan Pengkajian MPR masih bersifat usulan.
Oleh karena itu, jika GBHN perlu dihidupkan kembali, maka harus dilakukan amendemen UUD 1945.
“Kan baru usulan, bahwa perlu ada GBHN. Saya kira semua sepakat, tetapi perlu mengubah (amandemen) UUD,” kata Tjahjo.
Untuk diketahui, Kongres V PDIP di Bali pada 8-11 Agustus 2019 lalu menghasilkan 23 sikap politi.
Salah satunya adalah perlunya amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara untuk menetapkan GBHN.
Keputusan itu tertuang dalam poin ketujuh.
“Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,”.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
Kongres PDIP di Bali Nasional Polda Metro Jaya PSK twitter

PDIP Resmi Polisikan Akun @LisaAmartatara3, Singgung Bali dan PSK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemilik akun @LisaAmartatara3 resmi dipolisikan ke Polda Metro Jaya, Senin (12/8/2019) malam.
Laporan tersebut berkaitan dengan cuitan akun dimaksud yang dianggap menghina kader dan PDIP saat menggelar Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 8-11 Agustus 2019 lalu.
Dalam cuitan yang diunggah pada 10 Agus 2019 itu, @LisaAmartatara3 menuding kader PDIP membawa berkah bagi para PSK Bali.
“Kongres PDI-P di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (Penjaja Seks Komersial),”
“Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDI-P yang melakukan transaksi,” tulis akun @LisaAmartatara3.

Laporan polisi itu sendiri dilayangkan politisi PDIP, Dewi Tanjung dengan dugaan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 huruf a Ayat 3 UU RI 19/2016 Tentang ITE.
Laporan tersebut bahkan telah tercantum dalam nomor Laporan LP/4952/VIII/2019/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 12 Agustus 2019.
Sebagai barang bukti pendukung laporannya, Dewi membawa tangkapan layar cuitan akun @LisaAmartatara3.
Kepada wartawan, Dewi Tanjung menilai, cuitan akun dimaksud dianggap menghina.

“Saya melihat dia menghina kader PDI-P datang ke Bali untuk melakukan transaksi-transaksi dengan PSK-PSK di sana,” ucap Dewi Tanjung di Polda Metro Jaya.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tudingan akun tersebut sma sekali tidak benar.
Sebab, selama gelaran kongres, kader partai berlambang banteng hitam itu tak memiliki waktu untuk bersenang-senang.
“Tidak ada waktu kami untuk keluar dari arena kongres dan cukup ketat sekali,” tegasnya.

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarno Putri Nasional PDI Perjuangan

Akui Punya Record Seleksi Menteri, Bu Mega Bocorkan Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA- Menyeleksi nama-nama yang akan diajukan sebagai calon menteri tidak terlalu gampang.
Perlu diketahui persis rekam jejaknya sebelum diajukan sebagai calon menteri dari PDIP kepada Presiden terpilih Joko Widodo.
“Kami punya suatu record yang tersimpan di dalam data kami,” ujar Megawati di lokasi Kongres V PDIP, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8).
Disebutkan, data rekam jejak itu sifatnya sangat rahasia. Bahkan, hanya dia saja dan orang yang dipercaya yang bisa mengaksesnya
“Kalau saya mau melihatnya itu baru ada yang saya suruh dan boleh mengetahui,” sebut Presiden kelima RI ini
Didesak soal siapa diantara figur yang sudah dia siapkan untuk menjadi menteri, Megawati meminta bersabar sampai diumumkan pada waktunya.
“Kalau mau tahu siapa orangnya, tunggu saja tanggal mainnya,” pungkasnya.
(dhe/pojoksatu/rmol)

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional Partai Nasdem Presiden Jokowi Surya Paloh

“Surya Paloh Harus Ikhlas”, Sindiran PDIP buat Nasdem?

POJOKSATU.id, DENPASAR – Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP berhak mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak dibanding parpol mitra koalisi lainnya.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum PDIP itu dalam pidato pembukaan Kongres V PDIP di depan para ketua umum parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Terkait pernyataan Megawati itu, politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari ikut angkat bicara.
Akan tetapi, ia juga menyinggung Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang saat ini sedang berkonflik dengan PDIP.
Ia mengingatkan Surya Paloh bahwa pernyataan Megawati menjunjung tinggi ada proporsionalitas.
Menurutnya, jatah menteri yang didapat setiap parpol harus sesuai dengan kursi yang didapat di parlemen.
Karena itu, sebagai pemenang Pemilu 2019, tidak ada alasan bagi PDIP tidak mendapat jatah kursi terbanyak dibanding parpol lainnya.
“Pak Surya Paloh itu harus ikhlas karena siapa yang paling besar kursinya, ya dapatnya paling banyak. Kan gitu konteksnya tadi,” katanya di arena kongres, Kamis (8/8/2019) malam.
Lebih lanjut, Eva juga menyinggung ucapan bos Media Grup itu dimana ia menyatakan Nasdem tak meminta jatah menteri kepada Jokowi.
Sebaliknya, kata Surya Paloh, Nasdem sepenuhnya patuh dan manut pada keputusan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
Eva menyebut, pernyataan Surya Paloh itu memang sejatinya sudah cukup bagus.
“Tapi kan (pernyataan Surya Paloh) nggak pernah terbukti. Itu (tak minta jatah menteri) kan politik depan pintu, semua (pasti) minta menteri lah,” sindirnya.
Eva juga menyebut bahwa tidak mungkin parpol tak meminta jatah menteri kepada Jokowi.
“Realitanya nggak ada lah (parpol) yang nggak minta (jatah menteri) atau nggak mau dikasih. Kalau sungkan ngomong minta, iya ada,” sindirnya lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem menganggap wajar Megawati meminta jatah menteri paling banyak dibanding partai lain.
“Wajarlah, partai pemenang pemilu kan harus lebih banyak,” katanya di arena kongres, Kamis (8/8/2019).
Akan tetapi, ia menyebut pihaknya tak meminta jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
“NasDem nggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang, nggak pernah kita minta-minta kursi itu,” katanya.
“Tergantung Pak Presiden saja dia perlukan NasDem boleh, nggak diperlukan juga nggak apa-apa,” lanjut dia.
Dia juga memastikan partainya tetap akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan tanpa syarat.
“Satu kali acara resmi saya katakan NasDem, harus saya katakan benar-benar sungguh-sungguh, memberikan dukungan tanpa syarat,”
“Nggak ada urusan itu berapa kursi mau satu mau dua nggak ada masalah,” tegasnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
kasus suap Kongres PDIP di Bali KPK OTT kronologis Nasional

Sibuk Kongres, Politisi PDIP Resmi Tersangka Kasus Suap Impor Bawang, Begini Kronologisnya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bersamaan dengan Kongres V PDIP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka terhadap politisi PDIP sebagai tersangka.
I Nyoman Dhamantra, resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap impor bawang putih tahun anggaran 2019.
Demikian disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019) malam.
Selain Nyoman Dhamantra, lembaga antirasuah itu juga menetapkan status tersangkan terhadap lima orang lainnya dalam perkara yang sama.
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan enam orang sebagai tersangka,” ungkap Agus.
Enam orang dimaksud, selain anak buah Megawati Soekarnoputri itu, adalah orang kepercayaan Nyoman Dhamantra dan empat orang lainnya dari pihak swasta.
Status tersangka itu disematkan setelah KPK melakukan penyelidikan dan gelar perkara selama 1 x 24 jam.
Agus mengungkap, kasus ini bermula dari OTT yang digelar pada Rabu (7/8) sampai Kamis (8/8) dengan kali pertama menangkap Elviyanto (ELV) pihak swasta.
Ia ditangkap bersama Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Nyoman dan Made Ayu (MAY) dari pihak swasta lainnya, MAT dan SWN selaku sopir, di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan.
“Dari tangan Maria yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, tim mengamankan uang senilai 50 ribu dolar AS,” ungkap Agus.
Dalam pengembangan, pihaknya lantas mengamankan Dody Wahyudi (DDW), Chandry Suanda (CSU alias Afung) pihak swasta dan LSK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat.
“Dari tangan Dody, tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir di Money Changer Indocev,” kata Agus.
Selanjutnya, tim bergerak ke Cismo Park, Jakarta Pusat mengamankan, Zulfikar (ZFK) selaku pihak swasta.
Kamis (8/8) 02.41 WIB dinihari, KPK juga mengamankan SYQ di kediamannya di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Selanjutnya, tim membawa SYQ untuk mengantar ke rumah NNO. Sekitar pukul 03.10 WIB, tim KPK mengamankan NNO di Jagakarsa.
Secara paralel, tim KPK kemudian mengamankan I Nyoman Dharmatra di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang hendak terbang ke Bali mengikuti Kongres V PDIP.
“Kemudian pukul 19.00 WIB, tim mengamankan ULF di kantor Money Changer Indocev di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat,” ungkap Agus.
Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menduga ada alokasi fee sekitar Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram bawang putih yang rencananya akan diimpor ke Indonesia.
Sementara uang suap sejumlah Rp2 miliar disiapkan untuk mengunci kuota impor yang diurus. Komitmen fee tersebut akan digunakan untuk kepengurusan perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih.
Sedangkan Nyoman diduga telah menerima uang Rp2 miliar melalui transfer tersebut, untuk mengurus SPI dengan komitmen awalnya sebesar Rp3,6 miliar.
Adapun uang Rp100 juta yang masih berada di rekening Dody diduga akan digunakan untuk operasional pengurusan izin. Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK.
Totalnya, jika komitmen fee deal, maka fee yang akan didapat I Nyoman dan kolega mencapai Rp39,6 miliar.
Sebagai penerima, I Nyoman Dharmatra bersama Mirawati, dan Elviyanto dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pemberi suap, Afung, Doddy, dan Zulfikar dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional Partai Gerindra Partai Nasdem Prabowo Subianto

Maaf, Nasdem Cs Tak Lagi Spesial bagi PDIP, Prabowo dan Gerindra yang Spesial

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dinamika politik berubah cepat. Terlebih saat Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
Di atas podium, Ketua Umum PDIP itu sama sekali tak menyapa ketua-ketua parpol mitra koalisi yang menjadi tamu VIP dalam kongres.
Padahal, sederet ketua umum parpol mitra koalisi berada di barisan terdepan.
Seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak hadir karena sedang menunaikan ibadah haji di Mekkah.
Sebaliknya, Mega hanya menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2019 lalu adalah ‘musuh utama’ PDIP.
Banyak pihak menilai, parpol mitra koalisi dianggap sudah tak lagi spesial. Kini, di mata Mega, justru Prabowo dan Gerindra yang spesial.
Kondisi tersebut diamini pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, situasi saat ini sudah agak berbeda dibanding saat Pilpres 2019 lalu.
Ia lantas mencontohkan posisi duduk para ketua umum parpol mitra koalisi yang terkesan sengaja ‘dipinggirkan’.
“Untuk Surya Paloh (dan ketum parpol lain) dari posisi juga agak menjauh, di pojok. Walaupun duduk paling depan,” katanya dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Kamis (8/8/2019).
Kini, lanjut pria yang akrab disapa Hensat itu, tempat spesial diberikan kepada Prabowo Subianto.
Dalam hematnya, kondisi terkini itu tak lepas dari peristiwa Gondangdia vs Teuku Umar.
Pada 22 Juli lalu, empat ketum parpol mitra koalisi menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, minus Megawati.
Dua hari berselang, giliran Megawati menjamu Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng.
Banyak kalangan menilai, pertemuan tersebut merupakan lampu hijau Mega kepada Prabowo masuk dalam barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu lantas ‘dibalas’ lagi oleh Surya Paloh dengan mengundang Anies Baswedan dan menyatakan siap mendukung Gubernur DKI itu maju di Pilpres 2024.
Padahal, Anies notabene sosok yang mengalahkan kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu.
“Buat saya memang ada keseriusan residu dari peristiwa Gondangdia dan Teuku Umar beberapa waktu lalu,” ulas pendiri lembaga survei Kedaikopi itu.
Senada juga disampaikan pengamat politik dari Pusat Pengkajian Peradaban Bansa (P3B), Ahmad Yani.
“Saya gak bisa membaca latar belakang apa yang disampaikan Ibu Megawati gara-gara tidak menyapa Surya Paloh, tidak bisa,” ucapnya.
Penilaiannya itu didasarkan pada bahasa tubuh maupun ucapan tersirat Mega yang cukup jelas menunjukkan ketidaksukaannya.
“Cuma kalau dari indikasi-indikasi, dari contoh, dari tanda, maka kita berhipotesa. Hipotesa saya memang, mungkin ya, PDIP memerintahkan Nasdem jadi oposisi saja,” ulasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, tanda-tanda ketidaksukaan atas sikap politik PDIP dan Nasdem itu juga terlihat pada para politisi dari masing-masing pihak.
“Menurut saya dari tanda-tanda itu nampak sih bagaimana diartikulasikan oleh politisi PDIP dan diartikulasikan oleh politisi Nasdem,” jelasnya.
Ia lalu mencontohkan tanggapan politisi partai berlambang banteng hitam saat politisi Nasdem mengancam siap menjelma menjadi parpol oposisi.
“Kalau politikus PDIP menyatakan, ya sudahlah Nasdem silahkan menjadi oposisi,” katanya.
Sikap itu lantas kemudian dibalas lagi politisi Nasdem dengan mempertanyakan komitmen partai besutan Megawati tersebut.
“Dibalas oleh Nasdem, ya harus komitmen dong, harus sesuai yang menang yang memerintah, yang kalah yang menjadi oposisi,” hematnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional Partai Gerindra Prabowo Subianto Presiden Jokowi

Megawati Ancam Parpol Koalisi, Jangan Main Api dengan PDIP, Jokowi Juga Kena

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kongres V PDIP di Sanur, Bali, menyiratkan banyak hal. Utamanya saat Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam pembukaan kongres.
Saat itu, Ketua Umum PDIP itu sama sekali tak menyebut ketua-ketua parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Padahal, sederet ketua umum parpol mitra koalisi berada di barisan terdepan.
Seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak hadir karena sedang menunaikan ibadah haji di Mekkah.
Sebaliknya, ia hanya menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2019 lalu adalah ‘musuh utama’ PDIP.
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menyebut, aksi Megawati itu sejatinya merupakan sebuah sinyal peringatan keras yang ditujukan kepada parpol koalisi.
Pesan Mega itu pun dinilainya cukup jelas. Yakni jangan coba-coba bermain api dengan PDIP.
“Pesan untuk parpol di mitra koalisi yang akhir-akhir ini bermanuver, bahwa Megawati mengingatkan untuk tidak bermain api dengan PDIP,” ulas Dedi, Kamis (8/8/2019).
Pesan agar tak main api dengan partai berlambang banteng hitam itu diperkuat dengan kehadiran Prabowo Subianto.
Pasalnya, justru mantan Danjen Kopassus itulah yang mendapat sambutan hangat. Bukan saja dari Mega, tapi dari politisi dan seluruh kader PDIP.
Pesan dimaksud, lanjutnya, seakan-akan Megawati menyampaikan agar parpol mitra koalisinya harus tunduk pada dominasi PDIP.
“Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan PDIP menggandeng Gerindra untuk memperkuat barisan,” hematnya.
Pesan lain yang disiratkan Megawati adalah terkait jatah menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jilid II.
Pesan itu ditujukan langsung kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dimana Presiden kelima RI itu mengingatkan agar Jokowi tak lupa pada jasa dominan PDIP.
Apalagi, orang nomor satu di Indonesia itu tidak lain adalah kader partai besutan Megawati itu.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional Prabowo Subianto

Pasca Prabowo Hadiri Kongres V PDIP, Kabinet Plus-plus Menguat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kehadiran Prabowo Subianto di Kongres V PDIP dianggap banyak kalangan sebagai tanda semakin dekatnya Partai Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu diamini pengamat poltik Pangi Syarwi Chaniago ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).
Menurutnya, kemesraan antara Prabowo, Megawati dan Joko Widodo (Jokowi) menguatkan kabar adanya kabinet plus-plus.
“Mungkin ini yang dimaksud kabinet plus-plus nantinya,” katanya.
Dalam hematnya, baik Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum PDIP dan Presiden Terpilih Pilpres 2019 itu tengah memaikan sesuatu.
Yakni power interplay, dimana setiap kekuatan politik saling terbuka untuk menjajaki satu sama lainnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menjelaskan, ketiganya tengah mencoba membangun sebuah konsensus.
Tidak lain adalah dalam rangka reformasi pemerintahan.
Akan tetapi, tegas Pangi, bekerjasama dan bernegosiasi demi kepentingan bangsa yang jauh lebih besar adalah sebuah hal yang positif.
“Jadi, saling berkunjung dan penjajakan antara Prabowo dan Megawati adalah sinyal bahwa akan ada kabinet plus-plus,” pungkasnya.
Sementara, pengamat politik dari Pusat Pengkajian Peradaban Bansa (P3B), Ahmad Yani menyoroti aksi Megawati yang tak menyapa Surya Paloh dalam pidatonya.
Ia menilai, tindakan Mega itu merupakan sindiran untuk Surya Paloh untuk menjadi oposisi.
“Saya gak bisa membaca latar belakang apa yang disampaikan Ibu Megawati gara-gara tidak menyapa Surya Paloh, tidak bisa,” ucapnya dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Kamis (8/8/2019).
Penilaiannya itu didasarkan pada bahasa tubuh maupun ucapan tersirat Mega yang cukup jelas menunjukkan ketidaksukaannya.
“Cuma kalau dari indikasi-indikasi, dari contoh, dari tanda, maka kita berhipotesa. Hipotesa saya memang, mungkin ya, PDIP memerintahkan Nasdem jadi oposisi saja,” ulasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, tanda-tanda ketidaksukaan atas sikap politik PDIP dan Nasdem itu juga terlihat pada para politisi dari masing-masing pihak.
“Menurut saya dari tanda-tanda itu nampak sih bagaimana diartikulasikan oleh politisi PDIP dan diartikulasikan oleh politisi Nasdem,” jelasnya.
Ia lalu mencontohkan tanggapan politisi partai berlambang banteng hitam saat politisi Nasdem mengancam siap menjelma menjadi parpol oposisi.
“Kalau politikus PDIP menyatakan, ya sudahlah Nasdem silahkan menjadi oposisi,” katanya.
Sikap itu lantas kemudian dibalas lagi politisi Nasdem dengan mempertanyakan komitmen partai besutan Megawati tersebut.
“Dibalas oleh Nasdem, ya harus komitmen dong, harus sesuai yang menang yang memerintah, yang kalah yang menjadi oposisi,” hematnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
koalisi Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional oposisi Partai Nasdem Surya Paloh

Balasan Megawati ke Surya Paloh Ada di Kongres V PDIP, Ngusir tapi Halus

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pidato pembukaan Megawati Soekarnoputri di Kongres V PDIP dinilai banyak pihak merupakan bentuk ‘sakit hati’ terhadap Surya Paloh.
Pasalnya, Ketua Umum PDIP itu sama sekali tak menyapa Ketua Umum Partai Nasdem itu dalam pidatonya.
Sebaliknya, Megawati malah lebih banyak ‘membahas’ Ketua Umum Prabowo Subianto yang dalam Pilpres 2019 adalah ‘musuh utama’ PDIP sebagai pengusung utama Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu diamini pengamat politik dari Pusat Pengkajian Peradaban Bansa (P3B), Ahmad Yani.
Ia menilai, tindakan Mega itu merupakan sindiran untuk Surya Paloh untuk menjadi oposisi.
“Saya gak bisa membaca latar belakang apa yang disampaikan Ibu Megawati gara-gara tidak menyapa Surya Paloh, tidak bisa,” ucapnya dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Kamis (8/8/2019).
Penilaiannya itu didasarkan pada bahasa tubuh maupun ucapan tersirat Mega yang cukup jelas menunjukkan ketidaksukaannya.
“Cuma kalau dari indikasi-indikasi, dari contoh, dari tanda, maka kita berhipotesa. Hipotesa saya memang, mungkin ya, PDIP memerintahkan Nasdem jadi oposisi saja,” ulasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, tanda-tanda ketidaksukaan atas sikap politik PDIP dan Nasdem itu juga terlihat pada para politisi dari masing-masing pihak.
“Menurut saya dari tanda-tanda itu nampak sih bagaimana diartikulasikan oleh politisi PDIP dan diartikulasikan oleh politisi Nasdem,” jelasnya.
Ia lalu mencontohkan tanggapan politisi partai berlambang banteng hitam saat politisi Nasdem mengancam siap menjelma menjadi parpol oposisi.
“Kalau politikus PDIP menyatakan, ya sudahlah Nasdem silahkan menjadi oposisi,” katanya.
Sikap itu lantas kemudian dibalas lagi politisi Nasdem dengan mempertanyakan komitmen partai besutan Megawati tersebut.
“Dibalas oleh Nasdem, ya harus komitmen dong, harus sesuai yang menang yang memerintah, yang kalah yang menjadi oposisi,” hematnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, mesrahnya Megawati dan Prabowo Subianto itu dinilainya sangat positif.
Keduanya, disebutnya menunjukkan suasana kekeluargaan.
“Bagus. Artinya baik, artinya musyawarah dan mufakat, adat istiadat, semangat kekeluargaan dapat kita rasakan,” kata Surya Paloh di lokasi Kongres V PDIP, Kamis (8/8).
Surya Paloh juga memastikan, mesranya Megawati dan Prabowo itu sama sekali tak akan mempengaruhi internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Sebaliknya, ia memastikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah pembelajaran berharga dalam sistem demokrasi.
“Kita ini berpolitik bukan baru satu minggu. Sudah cukup lama. Dengan model dan sistem demokrasi seperti ini, kita seharusnya bisa menyesuaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyebut, kemesraan keduanya itu makin meneguhkan kesadaran semua pihak bahwa yang terpenting adalah membawa bangsa Indonesia lebih maju.
Dia juga menyatakan, semua pihak harus bisa menghargai keinginan Prabowo ikut memajukan bangsa.
“Kalau kita memang niatnya sama-sama ingin bertanggungjawab untuk maju mundurnya perjalanan kehidupan bangsa kita, kita harus hargai itu,” tutupnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri Nasional

Resmi Jadi Ketua Umum PDIP, Megawati Minta Maaf

POJOKSATU.id, DENPASAR – Kongres V PDIP resmi kembali menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024.
Penetapan Megawati itu dilakukan melaui aklamasi dan tertutup dalam kongres yang digelar di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).
Presiden kelima RI itu pun membacakan sumpah pengukuhan dituntun pimpinan sidang, Ketua DPD PDIP Kepulauan Riau, Suryo Respationo.
Terkait penetapannya yang dilakukan tertutup itu, Megawati menyampaikan permohonan maafnya. Pasalnya, sebelumnya penetapan ketua umum itu dilakukan secara terbuka.
“Saya minta maaf karena telah dikonfirmasikan tadinya bahwa kalau saya dikukuhkan itu akan menjadi sidang terbuka,” ujar Mega usai pengukuhan.
Megawati menceritakan, ada percepatan dalam proses pengukuhan itu.
Pasalnya, forum kongres tidak meminta dibacakan pertanggungawajaban pengurus demisioner dengan alasan dia kembali menjadi ketua umum.
“Kalau secara normal sebelum demisioner itu harus dibacakan pertanggungjawaban DPP Partai, ternyata tidak perlu karena seluruh utusan menyatakan dapat diterima secara aklamasi,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, sudah ada Rakernas PDIP di Jakarta pada Juni lalu yang juga secara aklamasi menetapkan dia sebagai ketua umum.
Sehingga, kongres hanya mengukuhkan hasil Rakernas saja.
Sebelumnya, kepastian Mega yang akan dikukuhkan di Kongres V PDIP disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani, kepada wartawan di arena kongres, Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, Kamis (8/8).
Penetapan Megawati untuk meneruskan masa jabatannya lagi sebenarnya sudah dilakukan secara aklamasi dalam Rakernas PDIP di Jakarta bulan Juni lalu.
(rmol/ruh/pojoksatu)