Categories
Jokowi kabinet jokowi Nasional

Pikiran Jokowi Lagi Ruwet, Ditekan Parpol Pendukung, Kabinet Baru Masih Gelap

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Maruf Amin tinggal hitungan hari.
Namun, Presiden Jokowi tampak masih terjebak dalam kondisi tidak sehat di lingkaran kekuasaan dalam menyusun kabinet, sehingga belum diumumkan ke publik.
“Koalisi Jokowi-Maruf yang terlalu gemuk menjadi penyebabnya,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, Kamis (3/10).
Diuraikan Ubed, koalisi ini kemudian menghasilkan tekanan dari elite partai pendukung yang terang-terangan meminta jatah menteri.
Bahkan, sambungnya, ada elite yang secara terbuka menyebut jumlah kursi yang mereka minta.
Hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi Jokowi dalam menentukan susunan menteri untuk periode kedua.
Belum lagi, kondisi sosial politik terkini yang terus tegang. Mulai dari konflik Papua, karhutla, hingga aksi ribuan mahasiswa menolak sejumlah RUU bermasalah.
“Situasi sosial politik yang eskalasinya makin meninggi juga turut mengganggu konsentrasi Jokowi,” pungkas mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta itu.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi kabinet jokowi menteri jokowi Nasional

Ketum Parpol Pepet Terus Jokowi Ajukan Jatah Menteri sampai Batas Waktu Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf sudah dalam tahap finalisasi. Keputusan finalnya akan tergantung dialog antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol, serta momen tepat usai pelantikan presiden-wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang.
“Dialog kan sudah dilakukan, struktur kabinet sudah diputuskan, meskipun penyempurnaan masih dilakukan,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (8/9).
Untuk PDIP, Hasto menyebutkan finalisasi akan dilakukan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, calon menteri dari parpol berlambang banteng ini.
Soal nama-nama calon menteri PDIP, ia mengaku belum bisa disampaikan kepada publik lantaran masih dalam proses dialog dengan melibatkan ketua umum partai lainnya.
“Kami juga menyadari setiap partai memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu dilakukan. Dan Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu,” tegas Hasto.
Yang jelas, berakhirnya dialog itu akan terjadi ketika akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet. Dan itu terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
“Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR,” tandasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
kabinet jokowi Nasional PDIP

PDIP Nggak Punya Waktu Bahas Koalisi dan Menteri, Habis buat Urus Agenda Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – PDI Perjuangan kurang fokus dalam membahas mengenai kemungkinan partai di luar koalisi Joko Widodo-Maruf Amin bergabung.
Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sedang sibuk mempersiapkan kongres yang akan digelar pertengahan bulan depan.
Begitu kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan seputar kemungkinan PAN bergabung koalisi.
“Jadwal partai saat ini berkonsentrasi dengan persiapan kongres, maka skala prioritas kami di situ. Tentu saja silaturrahim dengan para tokoh itu sebagai hal yang dilakukan oleh PDIP,” ujarnya, Senin (22/7).
Lebih lanjut, Hasto menguraikan bahwa PDIP dalam memandang koalisi bertumpu pada upaya memperkuat sistem presidensial agar efektif mendapat dukungan dari parlemen.
Koalisi, sambungnya, juga harus didasarkan untuk membangun konsolidasi ideologi Pancasila sebagai dasar dan tujuan bernegara.
“Ketiga, bagaimana berpijak pada sejarah pembentukan republik dan keempat kita menyepakati agenda strategis tersebut,” urai Hasto.
Sejauh ini, kata Hasto, PDIP dan partai pendukung Jokowi-Maruf masih percaya diri mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dengan modal 60,7 persen di DPR.ciptakan pemerintahan yang efektif.
“Apakah koalisi akan diperkuat lagi dalam rangka konsolidasi ideologi membangun kekuatan gotong royong nasional? itu akan dibahas bapak Jokowi dengan ketum partai,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi kabinet jokowi Megawati Soekarnoputri Nasional

Susun Kabinet, Begini Cara Megawati dan Jokowi Bahas Jatah Menteri

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tak mengetahui pasti soal jatah menteri untuk PDIP dalam kabinet Jokowi-Maruf lima tahun ke depan.
Hasto mengatakan, pembahasan itu akan dilakukan Megawati langsung bersama Jokowi.
“Itu Ibu Megawati yang akan membahas bersama dengan Bapak Presiden. Tapi kami tidak bicara orang per orang, kami bicara soal struktur kabinet terlebih dahulu. Bagi PDIP, struktur kabinet itu harus menjabarkan konsepsi dari trisakti di mana Indonesia makin berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Hasto, Senin (22/7).
Pasalnya, sambung Hasto, PDIP memandang jatah menteri kabinet bukan persoalan hitung-hitungan, melainkan komitmen untuk menjadi pembantu Presiden guna menjabarkan seluruh agenda strategis pemerintah.
“Berapa jumlah Menko-nya? Apakah 4 atau akan dikembalikan seperti sebelumnya. Ini hal-hal strategis yang harus dibahas lebih dahulu. Pendeknya, kita enggak bisa bicara orang kalau strukturnya dan desain kabinetnya diselesaikan secara bersama-sama,” pungkas Hasto.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi kabinet jokowi Nasional

Jokowi Kelabakan Ditekan Ketum Parpol, Kabinet Kerja Tak Sesuai Keinginan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai politik diyakini akan dominan dalam memberi masukan nama-nama menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II ketimbang pilihan hati nurani Jokowi sendiri.
Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai kondisi itu terjadi karena Jokowi bukan berasal dari kalangan elite partai. Bahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jokowi disebut sebagai petugas partai.
Atas alasan itu, Jokowi akan kesulitan dalam menentukan pembantu sesuai yang dikehendakinya.
“Ya dugaan saya dari partai banyak. Pertama Pak Jokowi bukan ketua partai, itu juga salah satu pengaruh, jadi agak kesulitan di situ,” ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).
Selain itu, kata Nyarwi, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden juga seringkali berbenturan dengan “hak” para ketum parpol yang telah berkeringat selama pilpres.
Tekanan dan kompromi politik, sambungnya, memang merupakan hal yang lumrah dalam dunia poltik tanah air. Kadangkala para politisi tidak bisa menghindari tekanan dan kemudian terjadi sebuah kompromi sebagai jalan tengah.
“Yang dikhawatirkan kalau kompromi-kompromi itu kemudian menghasilkan kabinet yang tidak punya kinerja yang sebagai yang diharapkan Pak Jokowi atau bahkan tidak punya kompetensi,” tuturnya.
Dengan demikian, Nyarwi berharap Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin supaya dapat tercapai keinginan masyarakat.
“Jadi presiden harus lebih percaya diri,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)