Categories
Jokowi KH Ma'ruf Amin Nasional

Awasi Masjid, Wapres KH Ma’ruf Amin Disoal, “Emang Bisa Beliau Perintah Polri, Kecuali Lewat Jokowi?”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemintaan Wakil Presiden Maruf Amin agar polisi turut menjaga dan mengawasi masjid dipertanyakan. Adapun permintaan Maruf itu didasari alasan agar tidak ada pendakwah yang menyebarkan kebencian.
Namun demikian, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mempertanyakan kewenangan Maruf Amin dalam memberikan perintah. Sepengetahuan dia, wapres tidak berwenang.
Sebab, wewenang memerintah polisi ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sehingga, Maruf harus patuh garis koordinasi yang ada.
“Memangnya wapres punya kewenangan perintah Polri? Wapres harus lewat presiden,” tanyanya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (1/12).
Selain kewenangan, Said Didu juga mempertanyakan alasan di balik permintaan Maruf yang hanya menyasar tempat ibadah umat Islam. Sementara tempat ibadah agama lain tidak diperintahkan untuk dijaga.
Alhasil, kesan yang muncul seolah pemerintah sedang mendiskreditkan umat Islam.
“Ya Allah kenapa umat islam dicurigai di Negeri yang mayoritas Islam dan merdeka karena perjuangan umat Islam? Ya Allah turunkanlah keadilan di negeri ini,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok gerindra Jokowi Nasional

Teriakan ‘Keras’ Gerindra Usai Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Jokowi, Anda Tak Dengarkan Rakyat!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule tak habis pikir dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Erick yang nekat menjadikan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
Bukan tanpa alasan, sebelum Erick Thohir mengumumkan, masyarakat dan serikat pekerja Pertamina menolak Ahok.
“Tak habis pikir. Beberapa hari ini publik kuat menolak Ahok masuk Pertamina. Begitu juga yang di Twiter,” cuit Iwan lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (22/11).
Iwan menyebut Jokowi tidak memperdulikan rakyat yang menolak Ahok.
“Tapi kenapa Pak Jokowi tak pedulikan suara publik dan tetap setujui Ahok masuk pertamina?” sesalnya.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, Ahok tak paham pertambangan dan keuangan.
Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Budi Gunadi menjadi wakil Ahok di Pertamina. Budi sendiri merupakan seorang ahli perbankan serta mantan Dirut Inalum.
“Tunjuk Budi Gunadi wakomut menunjukan Ahok tak paham pertambangan dan keuangan. Ahok tak akan mampu jadi fungsi kontrol para direksi,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok Jokowi Nasional

Awal Tahun Depan Bisa Hancur-hancuran, Ahok Jadi Petaka Politik Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli punya alasan mendasar menolak rencana pengusungan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain mantan narapidana kasus penistaan agama, sosok kontroversi, dan diduga banyak kasus tipikor, Ahok juga tidak memiliki corporate experiences.
Ahok digadang-gadang menjadi salah satu bos BUMN di PLN atau Pertamina.
Melihat rekam jejak Ahok, RR sapaan akrab Rizal Ramli khawatir akan kembali terjadi gelombang massa, apabila mantan suami Veronika Tan itu benar-benar menjabat di pemerintahan.
Apalagi, awal tahun 2020, beberapa kebutuhan mendasar masyarakat bakal naik. Seperti, tarif listrik PLN, tarif tol, iuran BPJS Kesehatan. Harga BBM juga ikut diwacakan akan naik.
Dengan mengamati fakta-fakta tersebut, makanya RR menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang rencana pengangkatan Ahok.
“Awal tahun depan, harga listrik dan BBM akan dinaikkan. @jokowi, banyak yang bilang biarin saja Ahok jadi bos di Pertamina atau PLN, bisa jadi sasaran tembak yang bagus untuk perubahan politik tahun depan. RR tidak mau ancur-ancuran, karena itu beri saran konstruktif,” kata ekonom senior ini di akun Twitter, Senin (18/11).
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Gibran Rakabuming Jokowi Nasional PKS

PKS Oposisi, tapi Dukung Besar Gibran Putra Jokowi Jadi Walikota Solo Cuma Demi Tujuan Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang berada di luar pemerintahan alias oposisi, namun kemungkinan untuk bergabung bersama partai politik koalisi di pilkada terbuka.
Termasuk kemungkinan mengusung anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Walikota Solo 2020.
“Setiap anak bangsa yang mempunyai kapasitas, potensi untuk menjadi pemimpin negeri ini kita akan dorongan sepenuhnya dengan satu komitmen kesamaan visi untuk membangun bangsa dan negara,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di sela-sela Rakornas PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).
Semua calon kepala daerah, sambung Mustafa, tentunya akan digali oleh para kader-kader PKS di wilayah. Karena PKS memiliki jalur aspirasi forum musyawarah untuk mengusulkan ke DPP.
“Kita akan lihat dari tempat-tempat yang lain ada nama-nama yang lain ya kita akan pertimbangkan di pusat,” ujar Mustafa.
Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk maju sebagai calon Walikota Solo.
Gibran terus berusaha dicalonkan dari dari PDIP, meskipun DPC PDIP Solo telah mengajukan pasangan Purnomo-Teguh. Bos Markobar itu akan mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi menteri jokowi Nasional

Belum Lama Dilantik, Menteri Jokowi Sudah Disentil Ketua MPR: Jangan Banyak Santai!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Para menteri di Kabinet Indonesia Maju tak punya waktu untuk bersantai-santai usai dilantik.
Untuk itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan kepada para menteri harus segera menyesuaikan diri dengan gaya kerja cepat Presiden Jokowi.
“Para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk segera beradaptasi dengan gaya dan pola kerja Presiden Joko Widodo,” ujar Bambang kepada wartawan, Minggu (27/10).
Bukan sekadar menyesuaikan diri dengan gaya kerja Presiden Jokowi, Bambang juga meminta menteri-menteri untuk segera konsolidasi baik di kementerian hingga unit kerja terkecilnya.
“Para menteri dan wakil menteri hendaknya segera konsolidasi dan berkoordinasi dengan semua satuan kerja di kementerian masing-masing,” imbuhnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebut semua pesan itu perlu disampaikan dengan catatan banyak wajah baru dalam kabinet yang dibentuk Presiden Jokowi.
“Hal ini karena formasi kabinet lebih banyak diisi figur baru. Beberapa di antara mereka mungkin belum mengenal mekanisme kerja dan dinamika birokrasi kementerian,” pungkasnya.

(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi Nasional relawan jokowi

Diragukan, Terungkap Dukungan Relawan buat Jokowi Mengharapkan Posisi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Jargon dukungan tanpa syarat yang kerap diucapkan para elit partai politik, relawan atau organisasi masyarakat (Ormas) dalam Pilpres 2019 merupakan omong kosong belaka.
Hal ini diungkapkan pemerhati politik dan kenegaraan Said Salahudin. Menurutnya, kejujuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkap fakta bahwa ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri oleh partai politik, relawan, serta ormas pendukungnya merupakan sebuah kabar yang berharga.
“Berbasis pada testimoni Presiden itu publik kini mendapatkan konfirmasi bahwa jargon “dukungan tanpa syarat” yang sering didengungkan elit parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres lalu hanyalah omong kosong belaka,” tegas Said, Minggu (27/10).
Sebab, lanjut Said, jika dukungan politik yang pernah mereka berikan itu murni tanpa syarat, mengapa harus aktif mengajukan 300 nama calon menteri kepada Presiden?
“Mestinya kan mereka pasif saja. Kalau Presiden minta, baru mengajukan nama. Logikanya begitu,” imbuhnya.
Meski begitu, Jokowi ternyata punya banyak cara untuk mengobati kekecewaan dari 266 anggota parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf yang tidak diangkat menjadi menteri.
“Salah satunya, Presiden Jokowi bisa mengangkat mereka menjadi wakil menteri,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi masyarakat papua Jokowi Mahfud MD Nasional

Jokowi Blusukan ke Papua, Aktivis Pertanyakan Mahfud MD Kok Cuma Jalan Sehat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri berkunjung ke Papua dan Papua Barat. Ini adalah kunjungan kerja pertama Jokowi setelah dilantik menjadi presiden untuk periode kedua.
Kantor Berita Antara melaporkan, dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rahman.
Rombongan Jokowi terbang dari Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, hari Sabtu kemarin (26/10), pukul 16.00 WIB menggunakan pesawat kepresidenan dan tiba di Sorong pukul 21.45 WIT.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama unsur Muspida menyambut kedatangan Jokowi. Setelah bermalam di Sorong, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Manokwari ibu kota Provinsi Papua Barat pada hari ini, Minggu (27/10).
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memang penting untuk dikunjungi Jokowi setelah sejumlah kerusuhan dan bentrokan yang terjadi akhir-akhir ini yang menewaskan warga juga membuat sebagian warga melakukan eksodus.
Sejauh ini tidak ada Menko Polhukam Mahfud MD di dalam rombongan presiden ke Papua dan Papua Barat. Di akun Twitter miliknya, Mahfud MD mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya sedang berada di Pontianak, Kalimantan Barat, untuk mengikuti jalan sehat KAHMI.
Melihat foto yang diunggah Mahfud MD ini, aktivis Iwan Sumule bertanya padanya.
“Kenapa Pak Menko @mohmahfudmd tidak ikut @jokowi ke Papua? Apakah Prof @mohmahfudmd menko yang tidak diperlukan?” tanya Iwan Sumule.
Di grup WA aktivis, pertanyaan Iwan Sumule pada Mahfud MD sempat dibahas. Ada respon yang mengatakan, tidak semua hal yang dilakukan pemerintah harus diketahui oleh warganegara.
Ada respon yang menginformasikan posisi Mahfud MD yang sedang di Pontianak.
Menanggapi respon-respon ini, Iwan Sumule kembali memperjelas pertanyaannya pada Mahfud MD.
“Kenapa beliau tidak ikut Jokowi ke Papua. Kan masih jadi tupoksi beliau longok Papua. Memastikan situasi dan kondisi Papua pasca kerusuhan. Lomba jalan sehat apa tupoksi Menko Polhukam?” demikian Iwan Sumule.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Mahasiswa Jokowi Nasional perppu kpk

Jokowi Kembali Diingatkan Mahasiswa: Perppu KPK Masih Tak Jelas, Kami Turun ke Jalan!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menilai sikap Presiden Jokowi masih tidak jelas soal Perppu KPK.
Dalam hal ini mahasiswa UIN Jakarta terus mengawasi sikap pemerintah dalam menyambut desakan masyarakat soal pelemahan KPK.
Wakil Presiden Dema UIN Jakarta Riski Ari Wibowo mengatakan, mahasiswa masih mengawasi sikap Presiden Jokowi menyoal Perppu KPK. Pemerintah jangan terjebak pada uforia soal kabinet baru.
“Kami masih mengawasi sikap pemerintah dalam menyikapi desakan masyarakat soal Perppu tentang KPK. Presiden Jokowi jangan sampai terjebak pada uforia soal kabinet baru,” ucap Riski kepada redaksi, Jumat (25/10).
Riski menilai, sikap mahasiswa yang sampai saat ini mengawasi pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu tentang KPK adalah hal wajar. Pasalnya ia menyebutkan, banyak janji Presiden Jokowi yang belum teralisasi.
“Sikap mahasiswa adalah yang paling realistis hari ini, maka hal wajar bila mahasiswa mengawasi sikap Presiden Jokowi. Sebab, kita tidak ingin kecolongan lagi oleh janji manis pemerintah. Apalagi menyangkut Perppu tentang KPK,” sebut Riski.
Lanjut Riski, bila belum ada kejelasan soal sikap Presiden, pihaknya meminta jangan menyalahkan mahasiswa bila unjuk rasa jadi pilihan lagi.
“Kalau sikap Presiden Jokowi masih abu-abu seperti sekarang ini, ya jangan salahkan mahasiswa kalau turun ke jalan adalah pilihannya,” tutupnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Jokowi menteri jokowi Nasional wakil menteri

11 Wakil Menteri Akan Dilantik Presiden Jokowi Siang Ini, Siapa Saja?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowi benar-benar akan merealisasikan rencananya untuk mengisi Wakil Menteri di Kabinetnya pasca pelantikan menteri lalu.
Wakil Menteri, menurut Jokowi, akan disesuaikan dengan kebutuhan di pos-pos kementerian terkait baik usulan dari Menteri itu sendiri ataupun dari Presiden.
“Mengenai wamen jadi, sebetulnya sudah selesai. Ada yang dari partai ada juga yang dari profesional,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (25/10/2019).
Berdasarkan informasi Jokowi direncanakan akan mengumumkan dan melantik para Wakil Menteri yang akan membantu kinerja para menteri di Kementerian strategis.
Tidak semua Kementerian mendapat Wakil Menteri meski sebagian kalangan melihat jabatan ini hanya siasat mengakomodir partai politik atau pihak yang belum mendapat ‘jatah’ di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Disebutkan akan ada 11 Wakil Menteri yang akan dilantik sekira pukul 14.00 WIB.
Salah satu Menteri yang akan mendapat Wamen lebih dari satu adalah Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 (Wamen) dan itu diperlukan (kenapa tidak),” ungkap Jokowi.
(sta/pojoksatu)

Categories
Jokowi menteri jokowi Nasional Prabowo Subianto

Bagaimana Kalau Prabowo Didikte Jokowi di Kabinet, Masih Mau Diperintah?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembentukan Kabinet Kerja II yang saat ini tengah bergulir bukan hanya membahas orang perorangan, melainkan lebih penting bicara soal sistem.
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, publik harus sadar bahwa sistem yang dianut dalam pembentukan kabinet adalah presidensial, di mana pemilihan menteri hak prerogatif Presiden.
“Siapapun menterinya harus bekerja untuk Presiden,” kata Fahri dalam acara ILC TVOne, Selasa (22/10).
Pengaggas Garbi ini bahkan menyinggung pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu lalu (20/10).
Ia mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh, jika tidak maka presiden siap untuk mencopot menteri tersebut.
Bagi Fahri, sikap Presiden ini sudah tepat jika melihat sistem pembentukan menteri itu sendiri.
“Semuanya harus kerja, termasuk Pak Prabowo ataupun Airlangga karena otomatis jadi bawahan Presiden, tidak boleh didikte ketua umum,” tandasnya.
Prabowo menjadi salah satu dari puluhan tokoh yang diundang ke Istana untuk membahas soal menteri Kabinet Kerja II.
Usai bertemu Jokowi, Prabowo yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo mengaku diminta untuk membantu pemerintahan dari sisi pertahanan.
Publik pun menilai hal ini menjadi sinyalemen masuknya Ketum Gerindra sebagai menteri Jokowi.
(sta/rmol/pojoksatu)