Categories
guru honorer Honorer K2 Nasional

Dibanding Gaji Pengangguran, Mending Jokowi Sejahterakan Guru Honorer

POJOKSATU.id, JAKARTA – Janji pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf untuk mengeluarkan Kartu Pra Kerja terus menuai polemik.
Rencana pemberian Kartu Pra Kerja kepada calon tenaga kerja dianggap ironi. Sebab, pemegang kartu pekerja akan mendapatkan insentif meski mereka belum bekerja alias pengangguran.
Pada sisi lain, guru honorer yang selama ini sudah bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa justru tak mendapat perhatian dari pemerintah.
Anggota MPR RI, Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah tak sembarangan dalam mengumbar janji kepada masyarakat seperti Kartu Prakerja.
Dibanding mengumbar janji, pemerintah sebaiknya menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer, khususnya yang berada di daerah-daerah.
“Guru adalah sebuah profesi mulia dengan tanggung jawab yang begitu besar. Peran mereka begitu besar dalam mendidik generasi penerus bangsa agar menjadi cerdas, berkepribadian, dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Junaidi dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI di Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Minggu (24/3).
“Namun, saat ini nasib hampir 2 juta guru honorer di Indonesia amatlah memprihatinkan,” tambah Junaidi.
BACA: Cerita Mistis Danau Sentani dan Penampakan Makhluk Mengerikan Sebelum Banjir
Anggota DPR RI ini menjelaskan, saat ini banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan upah sangat jauh di bawah Upah Minimum Rata-rata (UMR).
Namun harapan agar dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai sekarang tidak juga menemui kejelasan dari pemerintah.
Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, lanjutnya, pemerintah justru lebih memilih mengeluarkan Kartu Pra-kerja yang disebut-sebut akan memberikan honor kepada masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran.
“Kalaupun uangnya ada, daripada memberi honor kepada yang belum bekerja, bukankan lebih baik mengalokasikannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer?” tegasnya.
Politisi PKS ini pun menyinggung soal guru honorer yang merupakan janji Presiden Jokowi di 2014 silam.
Selain itu, ia juga menganggap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi yang tepat untuk guru honorer K2.
Peraturan tersebut dianggap belum mengakomodasi harapan honorer untuk bekerja sebagai P3K karena mereka perlu mendapatkan jenjang karir yang jelas.
“Pemerintah harusnya membuat regulasi yang berkeadilan dengan mengangkat honorer K2 menjadi ASN secara bertahap dengan proses pelaksanaan yang konsisten dan dengan persyaratan kualifikasi yang jelas, transparan, dan akomodatif,” tandasnya.
(rmol/one/pojoksatu)

Categories
Honorer K2 Jokowi Nasional Pilpres 2019

Rentetan Kekecewaan Honorer K2 yang Bikin Ogah Pilih Jokowi

POJOKSATU.ID, JAKARTA – Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pusat belum menentukan sikap terkait pilpres. Namun, menurut Koordinator Daerah (korda) FHK2I Madura Maskur, banyak honorer K2 di seluruh Indonesia mendukung capres nomor urut 02 (Prabowo-Sandi).
Bahkan sudah banyak korda khususnya Jawa Timur yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Sandi.
BACA JUGA :  Alumni 115 Kampus Dukung Paslon 02, Terakhir Prabowo Sebut Universitas Indonesia
“Soal dukung mendukung ini bisa dimaklumi dan bisa dipahami, akibat ketidakseriusan pemerintah terhadap penyelesaian K2 diangkat PNS. 4,5 tahun nasib kami terkatung katung,” kata Maskur dikutip Pojoksatu.id dari JPNN, Sabtu (26/1/2019).
Kecewanya lagi, lanjut Maskur, honorer K2 hanya di PHP (pemberi harapan palsu) atau dibohongi oleh pemerintah. Sebab, pada 15 September 2015 pemerintah dan DPR bersama menteri terkait sepakat akan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi.
PNS secara bertahap. Namun kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah dengan alasan tidak memiki anggaran.
“Kecewanya lagi banyak regulasi yang diskriminasi terhadap honorer K2,” ucapnya.
BACA JUGA : Sakit, Harimau dan Singa Kebun Binatang Taman Rimba Jambi Mati
Dia melanjutkan, di tengah gelombang ketidakpastian status K2, justru terbit PP Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 yang telah merampas hak-hak honorer K2.
Kekecewaan ini memuncak dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 yang semakin menguburkan cita-cita honorer K2 agar bisa diangkat menjadi PNS.
Anehnya lagi, lanjut Maskur, demi meningkatkan kesejahteraan aparat desa dengannya pemerintah membuat regulasi dan merevisi peraturan pemerintah dengan limit waktu dua minggu selesai beda dengan penyelesaian masalah honorer K2 yang lamban.
“Jadi wajar kalau teman-teman K2 se Indonesia menentukan sikap kekecewannya dan menentukan pilihan pada capres 02. Bila rakernas FHK2I di Purwakarta nantinya mendukung Jokowi, akan membuat seluruh honorer K2 kecewa. Saya yakin itu sikap segelintir pengurus pusat yang masuk angin. Apa yang diharapkan dari pemerintahan Jokowi diakhir masa jabatannya. Tidak ada!,” tegasnya.
(jpnn/fat/pojoksatu)

Categories
guru honorer honorer Honorer K2 Nasional

Honorer: PP 49 Bukti Presiden Jokowi Tidak Adil, Isinya Kepentingan Bukan Kebutuhan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penolakan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus bergulir.
Kali ini giliran Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir yang menganggap PP tersebut bukan sulosi bagi para honorer K2.
“PP Manajemen PPPK bukti kalau Presiden Jokowi tidak adil. Kami sudah baca PP-nya. Isinya bukan untuk memenuhi kebutuhan tapi kepentingan,” kata Said kepada JPNN (JawaPos Grup/Pojoksatu.id), Jumat (7/12).
Jika mau adil, lanjut Said, seharusnya Jokowi mengeluarkan kebijakan yang berkeadilan. Apalagi sudah menerbitkan Keppres sebagai payung hukum pengangkatan bidan desa PTT pusat yang usianya di atas 35 tahun menjadi PNS.
“Apa beda pengabdian honorer K2 dengan bidan desa PTT pusat. Sama-sama mengabdikan diri untuk negara ini. Kok ada perbedaan begitu. Katanya negara hadir untuk rakyatnya, nyatanya hadir untuk kelompok tertentu saja,” kritik Said.
Bahkan, lanjut Said, yang membuat miris, lanjutnya, PP 49/2018 sepertinya hanya mengakomodir guru dan tenaga kesehatan. Ini sangat tidak manusiawi sehingga wajar bila seluruh honorer K2 menolak PPPK.
Dia juga menyinggung pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mandek lantaran tidak ada itikad baik pemerintah dalam mem-PNS-kan honorer K2.
“Surat presiden sudah ada, kami berharap ada kebijakan yang berkeadilan oleh negara ini,” pungkasnya.
Honorer Akan Gugat PP 49 ke MA
Sebelumnya, para tenaga honorer berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Mereka kecewa karena Jokowi tidak menerbitkan PP yang secara khusus mengatur soal Guru Tidak Tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer.
“Seluruh guru honorer kecewa dengan PP 49 ini. PP ini hanya untuk umumnya calon pegawai honorer dan tidak spesifik mengakomodir GTT dan tenaga kependidikan honorer,” kata Dr Andi M Asrun SH MH, pengacara guru honorer di Jakarta, Selasa (4/12).
Dia mengatakan akan mendampingi guru-guru honorer untuk mengajukan gugatan ke MA terkait terbitnya PP Manajemen PPPK.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini menilai, PP 49/2018 bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
“PP 49/2018 tidak bisa dilaksanakan karena harus menunggu dua tahun, makanya kami gugat agar dicabut,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, pengurus Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) Riyanto Agung Subekti alias Itong menambahkan, pihaknya didampingi pengacara Andi Asrun akan menggugat PP tersebut karena dinilai merugikan. Mereka juga mendesak agar PP tersebut dicabut.
Sementara Ketum Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan, isi PP 49/2018 hampir sama dengan memindahkan tandatangan bupati/walikota atau gubernur kepada menteri.
Aturan itu tidak banyak berbeda dengan sistem PTT atau honorer selama ini. Penggajiannya tidak jelas apakah pemerintah pusat atau daerah dan masanya hanya setahun.
“Dengan seleksi ketat dan kewajiban sertifikat profesi maka hampir bisa dipastikan honorer yang ada saat ini akan sangat banyak yang kehilangan statusnya. Padahal sesunguhnya pemerintah mampu dan bisa mencukupkan guru di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan status PNS,” tandasnya.
(esy/jpnn/pojoksatu)

Categories
Honorer K2 kasus suap KPK meikarta Nasional Suap Bupati Bekasi

Bupati Bekasi Penerima Suap Meikarta Itu Dikenal Kejam, Gaji Honorer Gak Diberikan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Nenang Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta.
Neneng tak sendiri. Bersama empat anak buahnya, diduga menerima suap sebesar Rp7 miliar dari Rp13 miliar yang dijanjikan.
Penetapan tersangka terhadap Nenang itu sepertinya disyukuri oleh sejumlah pihak, utamanya pegawai honorer K2 yang bertugas di Kabupaten Bekasi.
Koordinator Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti menyatakan, dirinya banyak menerima pengakuan rekan-rekannya di Kabupaten Bekasi.
BACA:
15 Jam Digarap KPK soal Kasus Suap Meikarta, Bos Lippo Grup ‘Bisu-Tuli’, Niru Bupati Bekasi
Kasus Suap Meikarta dengan Pejabat Pemkab Bekasi, Direktur Lippo Group Ditahan KPK
Tiba di KPK, Bupati Bekasi Langsung ‘Bisu-Tuli’ tapi Pakai Make Up
Lihai, Suap Meikarta dan Bupati Bekasi Pakai Kode Artis, ‘Tina Toon’ Ikut Terseret
Para pegawai honorer K2 itu selama ini teryata tidak mendapat gaji yang menjadi hak mereka.
Padahal, katanya, para pegawai itu selama ini juga sudah bekerja selayaknya pegawai negeri sipil (PNS).
“Itu salah satu cara Allah menegur orang yang sudah zalim terhadap honorer. Bupati yang tidak membayar keringat honorernya,” ucap Nur, Selasa (16/10/2018).
Nur menambahkan, doa orang yang terzalimi akan cepat dikabulkan Allah. Mereka berharap, Neneng bisa sadar setelah diciduk KPK.