Categories
hasil pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi

TKN Yakin, 4 Hal Ini Bikin Prabowo-Sandi Kandas di MK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kubu Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (24/5/2019) malam.
Kubu koalisi Adil Makmur itu menegaskan, pendaftaran gugatan sengketa pilrpes tersebut juga disertai dengan berbagai bukti kuat dan diyakini bakal diterima.
Langkah kubu 02 itu pun diapresiasi banyak pihak, tak terkecuali kubu 01. Akan tetapi, seharusnya hal itu dilakukan sejak awal dan tidak perlu lebih dulu melontarkan provokasi agar masyarakat turun ke jalan.
“Jadi orang juga bisa melakukan kegiatan rutinnya tanpa terganggu,” kata salah sorang pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com.
Menghadapai gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi itu, Ade menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dan sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk ‘melawan’.
“Kami juga mengidentifikasi hal-hal mana yang akan dijadikan permohonan dalam sengketa pilpres oleh 02,” terang Ade.
Kalaupun nantinya kubu 02 mendalilkan ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 21 provinsi itu, pihaknya juga sudah siap dengan alat bukti.
“Beda dengan 02, C1 saja minta dari Bawaslu,” sindirnya.
Padahal, info awal yang masuk ke pihaknya ada 10 kontainer alat bukti yang disiapkan. Ternyata, imbuh Ade, hanya 51 bukti yang disampaikan di awal ke MK.
Ade menambahkan, ada empat komponen yang membantu pihaknya di MK. Pertama, advokat dari parpol koalisi 01.
Kemudian, tim hukum internal TKN yang selama ini terlibat dalam pendampingan hukum selama masa kampanye.
Ketiga adalah tim advokat di bawah Yusril Ihza Mahendra, yang sejak sebelum pemungutan suara sudah resmi menjadi kuasa hukum capres 01.
Sedangkan keempat, ada sejumlah pengacara profesional yang juga menawarkan diri ikut membantu.
Sementara, dalam argumentasinya, tim hukum paslon 02 menegaskan, pembatasan mahkamah hanya dalam kerja teknis penghitungan demikian adalah pelecehan atas tugas konstitusional MK yang jelas-jelas merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).
“Artinya harus menjaga terselenggara pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” demikian isi permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan UU yang ditafsirkan secara sempit.
Yakni, MK hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur.
Sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.
Bagi kubu Prabowo-Sandi, bertentangan dengan konstitusi jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suara pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Sebaliknya, MK harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu paslon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut.
Secara lengkap, permohonan paslon 02 yang terdiri dari 37 halaman ini bisa diakses melalui situs resmi MK.
(ruh/pojoksatu)

Categories
hasil pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi Presiden Jokowi

BPN Prabowo-Sandi Masalahkan 3 Hal, Minta MK Panggil Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kubu Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (24/5/2019) malam. Pendaftaran tersebut juga disertai dengan berbagai bukti kuat.
Demikian disampaikan Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade yang menyebut pihaknya memiliki sederet bukti kuat untuk diajukan.
Berdasarkan jadwal, sidang sengketa itu akan mulai digelar pada 14 Juni 2019 mendatang.
“Kalau kami tidak punya cukup bukti tidak mungkin kami maju ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Mengenai perkara yang ditolak Bawaslu, Andre beralasan itu karena dianggap tidak sesuai dengan formulasi yang ditentukan oleh Bawaslu.
Bukan karena kekurangan bukti. Pihaknya hanya diminta memperbaiki formulasi bukti-bukti yang ada agar sesuai.
Setidaknya, ada tiga permasalahan yang dibawa BPN ke meja MK. Pertama, soal dugaan ketidaknetralan aparat keamanan.
“Kami akan buktikan dugaan indikasi aparat keamanan berpihak kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,” tuturnya.
Kedua, lanjut caleg DPR RI dari DApil Sumbar I itu, ada bukti lain bahwa kepala daerah hingga kepala desa ditekan.
Ketiga, Wakil Sekjen Partai Gerindra itu menyebut ada praktik money politics yang secara resmi dilakukan oleh negara.
“Dengan menurunkan gaji ke-13 dan segala tunjangannya sebelum pemilu,” katanya.
Untuk persoalan ketiga, Andre menyatakan, bila perlu MK menghadirkan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tujuannya, tidak lain untuk menjelaskan mengapa gaji ke-13 itu harus turun lebih cepat dari jadwalnya semula.
Karena itu, dia kembali mengimbau bahwa MK jangan hanya menjadi mahkamah kalkulator. Anak buah Prabowo Subianto itu menyatakan, MK harus berani membongkar kecurangan dan korupsi politik.
Atas alasan itu pula, lanjut Andre, BPN menunjuk Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana sebagai pengacara untuk mengawal perkara tersebut di MK.
Sementara, dalam argumentasinya, tim hukum paslon 02 menegaskan, pembatasan mahkamah hanya dalam kerja teknis penghitungan demikian adalah pelecehan atas tugas konstitusional MK yang jelas-jelas merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).
“Artinya harus menjaga terselenggara pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” demikian isi permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan UU yang ditafsirkan secara sempit.
Yakni, MK hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur.
Sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.
Bagi kubu Prabowo-Sandi, bertentangan dengan konstitusi jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suara pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Sebaliknya, MK harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu paslon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut.
Secara lengkap, permohonan paslon 02 yang terdiri dari 37 halaman ini bisa diakses melalui situs resmi MK.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
AHY andi arief demokrat hasil Pemilu 2019 hasil pilpres 2019 Nasional prabowo-sandi sby twiter

Andi Arief Lempar Sindiran, “Demikian Petuah Ini buat Para Ulat Bulu dan Buaya Manjat”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Andi Arief kembali bersuara dan melontarkan sindiran. Kali ini, ia bicara soal kekalahan dalam sebuah kompetisi pemilihan umum.
Kendati tak secara jelas kepada siapa sindiran itu ditujukan, tapi ia mengindikasikan membalas cercaan yang ditujukan kepada Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Orang dekat keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku, baru pemilu kali ini ada calon yang kalah, bukan lantaran kalah suara.
“Sepanjang pemilu yang pernah ada, baru kali ini nasib atau kekalahan calon disebabkan tokoh lain yang tidak ikut berkompetisi,” cuitnya di akun @AndiArief__, Jumat (17/5/2019).
Andi Arief juga sepertinya menyindir pihak-pihak yang selama ini menganggap Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pengkhianat koalisi Prabowo-Sandi.
“Bahkan anak tokoh lain itu juga disalahkan. Sedemikian lemahkah calonmu?” sindirnya.
Sebaliknya, Andi Arief menyebut bahwa ‘kekalahan’ tersebut tidak lain dari buah calon yang dijagokan.
“Ini perang calonmu. Bukan perang orang lain. Salahkan calonmu kalau tidak sanggup berperang,” sindirnya lagi.
Seperti mengulangi peristiwa ‘jendral kardus’, Andi Arief pun kembali mengungkap situasi saat dipilihnya Sandiaga Uno oleh Prabowo Subianto.
“Perang itu merangkul yg bisa membawa kemenangan, bukan merangkul yang punya uang,” tulisnya.
Sebagai ciri khas-nya, Andi Arief pun membuat istilah baru. Jika sebelumnya ‘setan gundul’ kali ini ‘ulat bulu’ dan ‘buaya manjat’.
“Demikian petuah ini buat para ulat bulu dan buaya manjat,” tegasnya.
Ia juga lantas melontarkan saran agar tak usah menyalahkan orang lain atas kekalahan dalam sebuah pemilu.
Sebalikya, ia menyarankan untuk melampiaskan kemarahan dan cemooh kepada jagoannya sendiri.
“Marah dan umpatlah calonmu yang menjadi sumber kakalahan ini. Itulah cara move on,” katanya.
Andi Arief juga menegaskan, adalah sebuah kesalahan jika melontarkan umpatan dan amarah kepada SBY dan AHY atas sebuah kekalahan.
“Selama salah alamat umpatan mu -pada SBY dan AHY- maka hidupmu semakin sempit di dalam ruang yang sudah sempit,” ingatnya.
Karena itu, Andia Arief menyarankan agar banyak belajar kepada SBY dan AHY serta Demokrat.
“Tidak jumawa saat SBY menang dua pilpres, tidak patah saat AHY kalah di Pilgub DKI,” tutupnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
gerindra hasil pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Nasional permadi prabowo-sandi video viral

Video Permadi Suruh Siap Korban Nyawa Menangkan Prabowo, “Tidak Ada Konstitusi, Siapa Kuat Siapa Menang”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Mejelis Kehormatan Partai Gerindra, Permadi menekankan bahwa saat ini mereka tengah berjihad untuk memenangkan Prabowo-Sandi dan menggulingkan angkara murka.
Karena itu, ia menekankan agar siap berkorban untuk mengalahkan Jokowi yang dianggapnya sebagai tirani.
Saat ini, katanya, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia. Mana yang ikut angkara murka dan mana yang ikut budi luhur.
Saat kedua kelompok manusia itu bertemu, disebutnya pasti akan bertempur.
“Korbannya, pasti akan sangat-sangat banyak,” ucapnya dengan nada meninggi.
Permadi melanjutkan, bahwa jalan konstitusi terkait penyelesaian Pilpres 2019, dianggapnya bukan jalan keluar, kecuali dengan revolusi.
“Ada yang ingin ikut konstitusi. Sudah saya katakan, rubahlah keputusan itu,” tekan dia.
Permadi lantas menyinggung soal kemungkinan Indonesia dikuasai oleh ras Cina dengan menteri-menteri Cina.
“Kalau UUD tidak dirubah lagi ke UUD asli, sebentar lagi presiden kita (etnis) Cina,”
“Dalam 10 tahun, kita akan menjadi bangsa terjajah seperti suku Aborogin di Australia dan Indian di Amerika,” pekiknya dengan berapi-api.
Karena itu, ia menekankan, tidak ada jalan lain lagi selain revolusi.
“Jangan menghitung korban, korban pasti besar. Kalau tidak berani korban, mundur saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Permadi juga menyebut bahwa jatuhnya korban atas revousi itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan.
“Sangat=sangat parah, tetapi itu adalah kehendak Tuhan,” katanya.
Permadi kembali mengingatkan, jika mereka mengikuti jalan konstitusi, maka hanya akan menjadi korban.
“Kita akan menjadi korban mereka bagi yang tidak mau mentaati konstitusi,” katanya.
Permadi melanjutkan, bagi pemerintah, saat ini sama sekali tak berlaku hukum dan hanya berlaku kekuasaan saja.
“Mereka tidak berpegang pada hukum,” sambungnya.
Ia lantas menyinggung kasus-kasus hukum yang menyeret orang-orang pentolan pendukung Prabowo-Sandi, seperti Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet.
“Membela kayak apapun, akan tetap dihukum. Maka dari itu, tidak ada kata selain lawan mereka!” pekiknya yang lantas diikuti hadirin dengan teriakan takbir.
Permadi juga terus menerus menekankan bahwa waktu semakin dekat dengan penentuan pengumuman dan penetapan Pemilu dan Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang.
Karena itu, ia menilai bahwa mereka sudah semakin kehabisan waktu.
“Kita tidak punya waktu lagi. Tidak ada kata lain, kita tidak ada waktu lagi,” tekan dia.
Mantan anak buah Megawati Soekarnoputri itu juga meyakini bahwa pada 22 Mei itu akan terjadi kerusuhan dan benturan antara sesama pendukung 01 dan 02.
“Begitu tanggal 22 diumumkan pasti terjadi benturan, apakah memenangkan Jokowi atau Prabowo, sama pasti akan benturan,” tuturnya.
Akan tetapi, Permadi menyampaikan bahwa hal itu sama sekali tak dirisaukan.
“Karena mereka juga siap untuk mati, kita pun siap untuk mati,” lanjutnya.
Untuk mendukung pernyataannya, Permadi lalu menyinggung perintah Habib Rizieq Shihab untuk berjihad.
“Para ulama, para habib sudah memerintahkan jihad. Habib Rizieq sudah memerintahkan kita jihad,” pekiknya disambut pekikan takbir hadirin.
Di sisi lain, ia menyebut bahwa kubu Jokowi juga didukung oleh Ketua MUI dan banyak ulama yang juga siap berjihad.
“Iadi pasti kita benturan. Tidak ada konstitusi. yang terjadi adalah siapa kuat siapa menang,” tutupnya.
Berikut video lengkap video anggota Mejelis Kehormatan Partai Gerindra, Permadi memprovokasi agar masyarakat bunuh-bunuhan untuk memenangkan Prabowo Subianto:

(ruh/pojoksatu)

Categories
Formulir C1 gerindra hasil pilpres 2019 M.Taufik Nasional Prbaowo-Sandi

Temukan Petunjuk Baru Formulir C1 Untungkan Prabowo-Sandi, Taufik Bakal Digarap, Nah Loh….

POJOKSATU.id, JAKARTA – CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, M Taufik dipastikan akan segera dipanggil Bawaslu DKI Jakarta terkait temuan ribuan formulir C1.
Ribuan formulir C1 itu diketahui berasal dari Boyolali, Jawa Tengah dan menguntungkan pasngan Prabowo-Sandi.
Pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu dilakukan lantaran bawaslu menemukan sejumlah petunjuk baru terkait kasus tersebut.
Adapun petunjuk itu didapat pihak Bawaslu dari pengakuan sopir Grab yang diperiksa pada Senin (6/5) kemarin.
“Nanti kami lihat kalau ada kaitannya kami mintai keterangan. Ini kan masih berjalan ya,” ujar Ketua Bawaslu DKI, Jufri saat dikonfirmasi, Rabu (8/5/2019).
Jufri menjelaskan, pemeriksaan terhadap anak buah Prabowo Subianto itu guna mengetahui secara persis kaitan dirinya dengan formulir C1 yang ditemukan oleh polisi saat kejar-kejaran dengan teroris yang ditangkap di Bekasi.
Salah satu kardus yang berisi ribuan C1 uitu terdapat tulisan ‘Kepada YTH Bapak Toto Utomo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan’ dan ‘Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat’.
“Iya diklarifikasi apa betul nama dia itu, jangan-jangan cuma ditempelin orang. Kami kan belum tahu,” tandas Jufri.
Sebelumnya, Taufik sendiri sudah membantah keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut. Sebaliknya, ia menyebut temuan tersebut adalah fitnah bagi kubu Prabowo-Sandi.
“Itu bohong, fitnah. Berita itu sama sekali tidak betul,” kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019) kemarin.
Taufik juga menyatakan bahwa kubu 02 tidak pernah mengumpulkan formulir C1.
“Seknas tidak pernah mengumpulkan C1, tidak pernah mengirimkan C1 ke BPN,” bantahnya lagi.
Untuk diketahui, ribuan formulir C1 itu ditemukan polisi di Menteng, Jakarta Pusat dalam sebuah mobil dan berasal dari Boyolali, Jateng.
Petugas menyita kardus putih berisi 2.006 C1 dan kardus coklat 1.761 C1.
C1 tersebut menguntungkan pasangan Prabowo-Sandi lantaran hasil yang tertuang, berbalik 180 derajat dengan hasil asli rekapitulasi di TPS.
Tetapi, isi C1 itu disebut beda dari hasil rekapitulasi di TPS.
Bawaslu DKI menyatakan formulir C1 itu ditemukan Sabtu (3/5) pukul 10.30 WIB dalam mobil Daihastu Sigra.
Petugas menyita kardus putih berisi 2.006 C1 dan kardus coklat 1.761 C1.
(ruh/pojoksatu)

Categories
hasil Pemilu 2019 hasil pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Nasional Prbaowo-Sandi

Pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi di Jakbar Aja Sudah Move On, Lu Kapan Woi?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi serta warga Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, sudah move on dari Pemilu dan Pilpres 2019.
Mereka pun menggelar acara tasyakuran di depan kantor RS setempat yang dihadiri muspika setempat, Minggu (5/5/2019).
Tasyakuran itu digelar relawan kedua kubu sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya pemilu aman dan damai tanpa gangguan yang berarti.
Sebagai pelengkap, tumpeng lengkap dengan lauk-pauk dipotong dan disantap bersama-sama.
Selain itu, juga dilakukan pemberian santunan kepada petugas keamanan langsung (Pamsung) TPS yang meninggal dunia.
Acara juga diisi dengan tausiyah oleh tokoh agama setempat, Ustaz Muslihin.
“Saya lihat ada yang memakai kaus Jokowi dan ada juga kaus Prabowo. Alhamdulilah semua saling bersilaturahmi,” ujar Ustaz Muslihin.
Dia lantas memberi pesan kepada kedua pendukung 01 dan 02, bahwa yang menang jangan takabur, sedangkan yang kalah harus bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada.
Sementara itu, Ketua RW 05, Abdul Gofur, dalam sambutannya menuturkan, menyambut bulan suci Ramadan, pihaknya bersyukur karena seluruh warga bersilaturahim dengan tulus.
Tak tersisa lagi rivalitas politik karena perbedaan pilihan calon presiden.
“Sebelum 17 April kita berbeda pilihan. Sekarang perbedaan itu selesai. Semuanya kembali satu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Abdul Gofur juga mengajak semua pendukung 01 dan 02 untuk sabar menunggu penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Yang penting kita damai-damai saja. Siapa pun yang dinyatakan menang berdasarkan penghitungan KPU, semoga bisa amanah dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Gofur.
Melihat keakraban warga pendukung 01 dan 02, Camat Tambora Bambang Sutarna yang mewakili pemerintah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur melihat warga dapat menjalin silaturahim meski sebelumnya berbeda pilihan politik.
“Alhamdulilah bisa menjalin silaturahim sesama warga dan umat,” kata Bambang.
Menurutnya, pesta demokrasi yang digelar pada 17 April lalu, sebagaimana sebuah pesta, harus diisi dengan kegembiraan dan kesenangan.
“Enggak boleh ada perselisihan, enggak boleh ada benci-membenci. 17 April sudah lewat, sudah enggak ada lagi pengelompokan-pengelompokan. Yang ada hanya Indonesia,” pungkas Bambang.
(adk/jpnn/pojoksatu)

Categories
Fadli Zon hasil Pemilu 2019 hasil pilpres 2019 kelemahan KPU RI Nasional Situng KPU

Fadli Zon Temukan 5 Kelemahan Situng KPU Hasil Sidak, “Sangat Amatiran”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengaku telah mengantongi lima kelemahan sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).
Deretan kelemahan itu didapatnya saat dalam tuga jam inspeksi mendadak ke kantor KPU RI pada Jumat (3/5/2019) kemarin.
Atas alasan tersebut, ia menuntut agar dilakukan audit forensik Situng KPU. Alasannya, datanya amburadul dan muncul dugaan manipulasi menggunakan algoritma tertentu.
Selain itu, juga tentu saja merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.
Merujuk pada data temuan BPN Prabow-Sandi, katanya, pihaknya menemukan adanya kesalahan entri data yang mencapai 12.550 kasus.
“Jadi audit forensik diperlukan agar bisa menjamin keamanan dan mencegah intruder dari luar serta jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya, Minggu (5/5/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, dirinya setidaknya menemukan lima kelemahan Situn KPU RI.
Pertama, yakni pada sistem penghitungan yang dibangun yang tidak dilengkapi sistem koreksi dini pada tahapan input data.
Menurut pendapat para ahli IT (informasi teknologi, red), untuk menerapkan fungsi tersebut hanya membutuhkan bahasa pemrograman yang sederhana.
“Akibatnya, karena verifikasi inputnya lemah, data yang salah otomatis tetap masuk ke server KPU,” katanya.
Kedua, yakni proses entri data ke Situng KPU tidak dilengkapi hasil pemindaian formulir C1 atau salinan rekapitulasi suara di tingkat TPS.
Fadli mengatakan, berdasar info dari KPU sempat ada sekitar 1 juta fail tanpa pindaian C1.
Kata KPU, Kegagalan tersebut, lanjutnya, disebabkan kapasitas penyimpanan data pada sistem yang telah penuh.
Sehingga memorinya tak bisa menampung fail yang dikirim dari KPU daerah.
“Jika benar demikian, maka menurut saya, apa yang dilakukan KPU selama ini sangat amatiran,” tudingnya.
Ketiga, terkait tenaga yang bertugas mengentri data. Fadli menjelaskan, menurut Ketua KPU Arief Budiman, di setiap KPU kabupaten/kota terdapat 25 petugas entri data.
Petugas itu ada yang menjadi verifikatur sekaligus pengentri data. Padahal menurutnya, petugas yang melakukan entri data dengan verifikatur harus dipisahkan.
“Mereka inputer tetapi juga verifikatur. Seharusnya tak boleh karena mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu,” tegasnya.
Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikatur memiliki IP address yang berbeda.
Namun, ketika ditanya tentang total jumlah pasti IP address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya.
“Idealnya KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadap traffic IP address. Berapa jumlah IP address yang aktif, dari mana lokasinya dan apa log aktivitasnya,”
“Ini semua perlu dimonitor sebagai antisipasi dan deteksi ketika ada IP address tak dikenal yang masuk ke dalam proses Situng KPU,” sambungnya.
Terakhir yakni server KPU. Berdasar informasi dari hasil pemantauan langsung, kata Fadli, server KPU saat ini berada di tiga lokasi.
Yakni di kantor KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Sentul.
“Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara server di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan,” katanya.D
Fadli menyebut server KPU secara fisik tak representatif dan tidak mengantongi sertifikasi.
Berdasarkan keterangan yang didapatnya, KPU juga tak menggunakan server bersertifikat The International Standardization of Organization (ISO) 27001.
Sertifikasi ISO 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang dikenal dengan information security management system (ISMS).
“Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran Rp1-2 miliar. Situng KPU saat ini harusnya tidak diteruskan,” pungkasnya.
(jpnn/ruh/pojoksatu)

Categories
1 Ramadhan 1440 H bulan puasa cebong hasil Pemilu 2019 hasil pilpres 2019 Imbauan MUI kampret Nasional

Woi Puasa Nih! Jangan Ada Lagi Cebong dan Kampret

POJOKSATU.id, JAKARTA – Memasuki bulan suci Ramadhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar tak ada lagi penyebutan cebong dan kampret.
Karena itu, MUI mengajak seluruh umat Islam menyambut Ramadan dengan mengedepankan toleransi dan semangat persaudaraan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangannya, Minggu (5/5/2019).
Imbauan tersebut disampaikan mengingat masyarakat Indonesia telah terbelah pada penyelenggaraan Pilpres 2019 lalu.
Apalagi, pencobolosan pada tanggal 17 April lalu juga telah berlalu.
“Agar seluruh masyarakat kembali merajut tali silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, dan terpecah belah karena perbedaan pilihan politik,” tutur Zainut.
Zainut mengatakan, berpuasa merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam tentang perdamaian, kasih sayang, dan keadilan.
Khususnya dalam mengembangkan kembali semangat persaudaraan dan kebangsaan.
Bersamaan dengan momentum datangnya Ramadan yang mulia ini, ujar Zainut, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri semua silang sengketa, saling tuduh, fitnah dan saling olok.
Pihaknya juga tidak mau, ke depan masih ada lagi penyebutan kampret dan cebong.
“Marilah kita kembali menjadi manusia yang mulia karena kita adalah saudara,” ujarnya.
Selain itu, MUI juga mengingatkan lembaga penyiaran meningkatkan kepatuhannya pada UU Penyiaran serta Pedoman Perilaku dan Standard Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di bulan Ramadan.
Sebaliknya, tidak boleh adanya tayangan yang kurang baik.
“Siaran-siaran yang kurang baik seperti tayangan yang mengandung kekerasan, perilaku seks menyimpang, hal-hal gaib, paranormal, klenik dan candaan yang berlebihan,” tegasnya.
MUI juga meminta para penyelenggara jasa hiburan malam seperti singing hall, karaoke, sauna, spa, massage, dan billiard untuk tutup selama bulan Ramadhan.
Begitu pun kepada para pengusaha jasa restoran dan warung makan, bisa mengatur waktu jam operasionalnya atau membuka usahanya dengan tidak secara terbuka, atraktif dan terang-terangan.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
hasil pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf KPU RI Nasional prabowo-sandi real count kpu

Hasil Situng KPU, Minggu 5 Mei Pukul 10 Malam, Jokowi-Ma’ruf Makin Meninggalkan Prabow-Sandi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menempatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul atas pasangan Prabowo-Sandi.
Hasil itu didapatkan berdasarkan input data salinan C1 dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik KPU RI hingga Minggu (5/5/2019) malam pukul 22.00 WIB.
Dari data yang masuk kini sudah mencapai 548.685 TPS dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia atau 67.45 persen.

Di laman tersebut, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara sebesar 56,30 persen sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 43,70 persen.

Berdasarkan pengamatan, hampir seluruh wilayah rata-rata sudah mencapai penghitungan sampai dengan 70 persen sampai dengan 90 persen.
Seperti di Bengkulu yang nyaris menuntaskan penghitungan mencapai 99,99 persen dengan keunggulan tipis pasangan Prabowo-Sandi.
Demikian juga Bali yang sudah mencapai 99,4 persen dengan kemenangan mutlak Jokowi-Ma’ruf.
Sedangkan di Kalimantan Barat yang sudah mencapai 93,9 persen, juga dimenangkan pasangan nomor urut 01.
Untuk Sulawesi Tenggara yang sudah mencapai 98 persen, dimenangkan pasangan nomor urut 02.
Tapi di Gorontalo (99,1 persen) dan Sulawesi Barat (99,4 persen) dimenangi Jokow-Ma’ruf.
Akan tetapi, ada pula wilayah yang sampai hari ini belum mencapai penghitungan di bawah 50 persen.
Seperti di Jawa Barat yang baru mencapai pengitungan di angka 48,5 persen yang dimenangkan Prabowo-Sandi.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Dr. Rizal Ramli hasil pilpres 2019 Jokowi-Ma'ruf Nasional prabowo-sandi

Belanja di Supermarket, Rizal Ramli Dapat Info Prabowo-Sandi Menang, Infonya dari Letkol TNI AD

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bekas Menkomaritim Rizal Ramli mengaku dapat informasi bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi telah memenangkan Pilpres 2019.
Informasi penting itu didapatnya saat dirinya sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat itu, dirinya didatangi sejumlah emak-emak.
Dalam pengakuannya, informasi kemenanan pasangan yang diusung Koalisi Adil Makmur itu didapat dari seorang perwira menengah TNI Angkata Darat.
Mantan anak buah Joko Widodo itu menuturkan, dirinya saat itu didatangi perempuan yang ia tidak kenal.
Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal,” tulisnya melalui akun Twitter miliknya, Minggu (5/5/2019).
Pria yang akrab disapa RR Itu lantas menceritakan bahwa ibu-ibu itu mendesaknya agar berbicara lebih lantang.
“Ibu2 katakan, “Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar!” lanjutnya.
Masih dalam cuitan yang sama, RR juga mengaku didatangi seorang perwira menenang berpangkat Letnan Kolonel.
Sang pamen yang tak disebutkan identitasnya itu berujar kepada dirinya bahwa Prabowo-Sandi sudah menang.
“Kemudian datang seorang LetKol AD, ‘Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!’” tulisnya menirukan informasi yang disampaikan tersebut.
(ruh/pojoksatu)