Categories
fahri hamzah Nasional

Fahri Hamzah: Lapor! Hari Ini Saya Memimpin Pengesahan 5 Undang-undang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sidang paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan lima Undang-undang (UU) siang ini, Selasa (24/9).
Lima undang-undang yang disahkan yakni, UU tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an, UU tentang Pesantren, UU tentang APBN 2020, UU Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta UU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
“Hari ini kita memberikan hadiah sebuah undang-undang yang memungkinkan pesantren untuk maju berkembang menjadi lembaga yang tidak saja bisa mendidik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi rahmatanlilalamin,” ucap Fahri usai mengetuk palu.
Usai memimpin sidang, Fahri pun membuat cuitan di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah.
“Lapor! Hari ini saya memimpin:
1. Penundaan RUU Pemasyarakatan.
2. Pegesahan:
UU Tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an.
UU Tentang Pesantren.
UU Tentang APBN 2020.
UU Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
UU Tentang Sistem Bididaya Pertanian Berkelanjutan.
Selesai!,” kata Fahri.
Fahri mengaku ingin menemui mahasiswa yang tengah melakukan aksi demonstrasi di luar gedung DPR RI.
“Habis ini pengen ketemu mahasiswa dan pengen denger katanya ada aspirasi besar… #MahasiswaBergerak,” tambahnya.
“Nanti malam juga saya akan hadir di @ILCtv1 karena ada perwakilan mahasiswa yang hadir. Saya ingin dialog. Ada apa gerangan? Cc: @karniilyas,” tandas Fahri.
(one/pojoksatu)

Categories
DPR RI fahri hamzah KPK Nasional Presiden Jokowi revisi Undang-undang

Ngotot Revisi UU KPK, DPR Disindir Pegawai KPK: Koar-koar Berantas Korupsi Cuma Pas Kampanye

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU KPK kembali mencuat seiring kesepakatan seluruh fraksi di DPR untuk menjadikan RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR.
Publik menilai revisi ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Pasalnya, sejumlah superbody yang dimiliki komisi antirasuah bakal dipreteli.
Seperti penyadapan, kewenangan SP3, hingga independensi pegawai. Bahkan ada wacana untuk membuat dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja KPK.
BACA: Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang
Di satu sisi, KPK juga sedang mempermasalahkan calon pimpinan (capim) hasil seleksi pansel pimpinan Yenti Garnasih.
Pasalnya, dari 10 nama yang dikirim ke Presiden Jokowi, masih ada kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang pun melontarkan sindiran terhadap DPR RI.
Ia menyatakan, saat menjelang pemilihan, para calon anggota DPR selalu koar-koar pemberatasan korupsi.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Karena itu, pihaknya berharap agar koar-koar saat lomba banyak-banyakan suara rakyat itu tak hanya jadi obyekan saat pemilu saja.
Demikian disampaikan Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Pemberantasan korupsi ini bukan cuma pas kampanye waktu pemilihan,” sindirnya.

Categories
aksi dukung KPK fahri hamzah Nasional

Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemberantasan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) sering dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah keberhasilan.
Padahal, pemberantasan korupsi yang dilakukan kini mulai merusak kepastian hukum dan keselamatan sistem presidensialisme kita.
Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyikapi penolakan KPK dan para pegawai lembaga anti rasuah atas revisi UU 30/2002 tentang KPK.
Fahri menilai sebagai komisi bentukan pemerintah, KPK gagal membantu Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Sebab, yang diinginkan Jokowi adalah pencegahan, sementara yang dilakukan KPK terus memburu melalui OTT.
“KPK dengan Serikat pegawai yang bagai perusahaan swasta itu sibuk berburu di kebun binatang. Tidak membantu presiden dalam pencegahan,” terangnya.
Presiden, kata Fahri telah mengingatkan bahwa orientasi pemberantasan korupsi bukan penangkapan, tapi pencegahan.
Namun Agus Rahardjo cs tetap saja sibuk dengan pengintaian, pengintipan dan penangkap yang dalam UU KPK dan niat pembentukan KPK tidak pernah ada.
“Saya usulkan sejak awal agar KPK lebih baik sibuk mengurusi audit daripada intip. Sibukkan diri dengan BPK supaya modus menyelamatkan kerugian negara diutamakan,” tutup Fahri.

(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
fahri hamzah kerusuhan papua Nasional

Bara Api Menyebar di Jalan-jalan Papua, Orang-orang Dilarang Bicara, Medsos Terus Diblokir

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sebuah bangsa lahir karena ide-ide yang dipeluk bersama. Jika tak lagi saling bicara dan malah saling mengumpat, maka teriris rasa dan luka.
“Bara api menyebar di jalan-jalan kota, maka bacalah dan bicara,” begitulah pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (30/8/2019).
Saat ini, Lanjut Fahri, media internasional sudah menyorot pemblokiran internet yang terjadi di wilayah Papua. Ini bisa jadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia.
“Saya mohon Kemkominfo menghentikan blokir media sosial dan segera mengaktifkan jalan pikiran,” tegas Fahri.
“Jangan larang orang bicara. Biarkan orang menyampaikan berita apa adanya. Agar kita tahu apa isi hati dan kepala,” sambungnya.
Hal tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, Fahri khawatir kerusuhan yang masih terjadi di Papua disebabkan karena mereka tak bisa berkata-kata. Tak bisa menyampaikan isi hati dan pikiran.
“Ajaklah rakyat bicara. Rakyat itu menyimpan kearifan. Asal pemimpin punya ruang hati yang luas. Kebaikan akan tumpah ruah,” lanjut Fahri.
Fahri kembali menegaskan, kita tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan terhadap kata-kata dan jalan pikiran harus dibuka.
“Sekarang kita tahu, pentingnya jalan pikiran melebihi jalan fisik,” pungkasnya.
Pemblokiran layanan data internet di Papua terus berlanjut sejak kerusuhan di wilayah tersebut pecah lebih dari satu pekan ke belakang. Kemkominfo menyatakan, pemblokiran tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Papua benar-benar normal.

(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
fahri hamzah Jokowi Nasional

Jokowi Kena Skakmat Fahri Hamzah, Dulu Suka Kijang Innova Sekarang Pilih Mobil Jerman

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo bakal memiliki kendaraan dinas baru. Tunggangan baru itu adalah Mercedes-Benz S600 Guard yang dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, antara lain faktor keamanan, keandalan dan efisiensi biaya pemeliharaan yang semakian mahal karena usia pemakaian.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung melancarkan kritik atas pemilihan mobil asal Jerman tersebut. Bukan karena mobil yang dipilih, melainkan dari pernyataan Jokowi yang menurutnya tidak konsisten.
Dia menyinggung penggunaan mobil Kijang Innova yang dulu rutin digunakan Jokowi saat masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode Oktober 2012 hingga Oktober 2014.
Jokowi kerap mengaku nyaman dengan mobil Innova yang terbilang lebih murah untuk pejabat penting. Dia bahkan nyaris tidak pernah menggunakan mobil Toyota Land Cruiser yang menjadi kendaraan dinas gubernur.
Di satu sisi, Jokowi juga membangga-banggakan mobil Esemka sejak menjadi walikota solo. Jokowi dengan bangga menyebut mobil itu nyaman dan produksi dalam negeri yang harus dibanggakan.
“Saya rasa Kijang Innova itu bagus… Nyaman dan produksi dalam negeri…,” sindir Fahri di akun Twitter pribadinya.
Kini, Jokowi melupakan kenyamanan kedua mobil tersebut. Dia akan menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard sebagai kendaraan dinas kepresidenan.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
fahri hamzah Nasional PKS

Garbi Bikinan Fahri Hamzah Jadi Parpol, Presiden PKS Jadi Gimana Gitu…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) bakal bertransformasi menjadi partai politik dan akan ikut meramaikan perpolitikan tanah air.
Banyak pihak meyakini, jika jadi parpol, Garbi sedikit banyak bakal menggerus kekuatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pasalnya, Garbi didirikan oleh mantan Presiden PKS Anis Matta dan dimotori oleh salah satu pendiri PKS, Fahri Hamzah.
Terkait hal tersebut, Presiden PKS Sohibul Iman angkat bicara. Ia yakin, kader partainya tak akan bergabung dengan Garbi.
Sebaliknya, Sohibul yakin kades-kades partai berlambang bintang sabit kembar itu bakal tetap solid.
“Saya udah bilang, saya percaya kepada kader PKS. Udah pada matang semua,” ujar Sohibul di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Sohibul juga mengaku tak khawatir dengan hal tersebut.
“Enggak (khawatir), Insya Allah,” tuturnya.
Ia menegaskan, Garbi yang bakal menjadi partai politik sama sekali bukan urusan PKS.
Menurutnya, partainya sudah memiliki banyak agenda ke depan, utamanya berkenaan dengan arah politik di tahun ini.
“Bukan urusan kita. Kita punya banyak (urusan). Kok ngurusin di luar PKS,” ucapnya.
Salah satu pendiri Garbi, Fahri Hamzah mengatakan, rencananya akhir tahun 2019 ini ormas tersebut akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Politisi asal NTB ini mengatakan, struktur Garbi di seluruh Indonesia sudah hampir 100 persen.
Saat ini juga fokus ke akar rumput tingkat dua untuk membangun struktur organiasai tersebut. Sehingga mudah-mudahan selesai akhir tahun ini.
Fahri juga mengatakan, PKS tidak usah sampai merasa khwatir massa dan kadernya akan dibawa oleh Garbi jika nantinya menjadi partai politik.
Alasannya, Garbi nantinya hanya akan menjual ide, sehingga masyarakat bisa memilih bergabung ke mana.
Kalaupun nantinya ada kader-kader PKS yang bergabung ke Garbi.
Maka itu karena melihat ide dan visi misi Garbi. Bukan karena ‘dibajak’ untuk bergabung.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
fahri hamzah Nasional PKS

Fahri Hamzah Sudah Ditendang PKS, “Tahun Ini Kita Daftar Bikin Partai Baru”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) direncanakan akan didaftarkan sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM tahun ini. Hal itu disampaikan langsung oleh inisiator Garbi, Fahri Hamzah.
“Pokoknya tahun ini (daftar) mudah-mudahan,” tutur Fahri.
Meski belum lama dibentuk, namun syarat sebagai partai politik diakuinya sudah hampir terpenuhi, baik secara administratif maupun struktur di tingkat provinsi.
“Tinggal sekarang masuk ke tingkat dua, teman-teman sedang bekerja untuk itu. Kami ingin betul-betul prosesnya dari bawah. Begitu lengkap, kami siap-siap melihat keadaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia sempat menyindir partai lamanya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua DPR RI ini meminta kepada PKS untuk tak takut dengan keberadaan Garbi.
“Ini kan jualan ide. Kalau dagangan kawan lebih laku, enggak usah uring-uringan. Perbaiki saja dagangan sendiri. Kalau lapak kita tutup, salah kita sendiri,” tandasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
fahri hamzah Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019

Dianggap Pemilu Terburuk, KPU Sukses Besar Sebagai Pelapor Hoax

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mencatatkan sejarah sebagai pelapor penyebar hoax terbanyak sepanjang sejarah KPU.
KPU telah menegaskan akan melaporkan semua akun yang telah menyebarkan berita bohong alias hoax ke polisi.
Beberapa laporan KPU telah ditindaklanjuti aparat kepolisian. Bahkan, sudah ada penyebar hoax yang telah ditangkap.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan langkah KPU yang terkesan sibuk mengurusi masalah hoax.
Padahal, proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di beberapa daerah justru kacau balau. Dugaan kecurangan pun terlihat dengan kasat mata.
BACA: Bupati Nias Selatan Marah Besar: Kenapa Bisa Lolos 62 TPS Fotokopi Semua?
Fahri menilai, hal itu ironis mengingat KPU adalah lembaga negara yang digaji oleh rakyat. Namun, bukannya memberikan pelayanan terbaik, KPU justru mengancam akan mempolisikan rakyat atas tuduhan penyebaran hoax.
Fahri juga menyinggung kesalahan input data C1 ke aplikasi sistem perhitungan (Situng) yang dilakukan KPU, yang sempat menghebohkan masyarakat di media sosial.
“Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke Polisi karena mengirim berita hoax ke media sosial, siapa yang melapor KPU ke Polisi karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU?” tulis Fahri di laman Twitter pribadinya, @FahriHamzah, Sabtu (20/4).
Pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi KPU jika ternyata hoax yang dituduhkan itu benar adanya.
“Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yang dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata (hoax) itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU,” lanjutnya.
“Kenapa kalau KPU salah hukum enggak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?” tegas Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) tersebut.
BACA: Real Count KPU, Suara Terbanyak dari Jateng, tapi Scan C1 Tak Lengkap
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti banyaknya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di sejumlah daerah. Ia menyebut Pemilu 2019 terburuk sepanjang sejarah RI.
Melalui akun Twitter pribadinya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan, kecurangan Pemilu 2019 dipertontonkan dengan telanjang hingga suara rakyat dimanupulasi.
“Kecurangan dipertontonkan dg telanjang. Demokrasi sdg dikebiri, suara rakyat dimanipulasi, kotak kardus penuh misteri, surat suara dicoblosi sendiri, cara menghitung diakali,” cuit Fadli Zon, Sabtu (20/4).
Orang dekat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah.
“Inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah RI,” tandas Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon.
(one/rmol/pojoksatu)

Categories
Debat capres fahri hamzah Nasional Pilpres 2019

Kritik Format Debat Capres, Fahri Hamzah: Rakyat Mau Tahu Isi Kepala Kandidat, Bukan Timses

POJOKSATU.id, JAKARTA – Format debat pemilihan presiden 2019 masih menjadi sorotan. Meski sudah memasuki debat capres edisi ketiga yang dijadwalkan pada Minggu (17/3/2019) malam, namun masih banyak kekurangan yang dilakukan KPU selaku penyelenggara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam diskusi Menakar Efektivitas Debat Capres dalam Meraih Suara di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Mantan wasekjen PKS itu meminta KPU agar jangan lagi mengasumsikan debat capres seperti cerdas cermat dan cerdas tangkas atau kalau di kampung disebut kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa).
BACA JUGA; Politisi PDIP: PSI Itu Cuma Odong-odong, Tak Dianggap di Koalisi Jokowi
“Karena pertanyaanya dia buat, kemudian diberikan ke kandidat. Tentu kandidat akan memanggil stafnya membuat jawaban, dan dia akan menghafal jawaban tersebut,” kata Fahri dalam diskusi
Nah, Fahri menilai di sinilah terjadi reduksi oleh KPU terhadap keinginan rakyat untuk mengetahui apa yang ada di dalam kepala kandidat. Dia menegaskan, rakyat bukan ingin mengetahui apa yang ada di kepalanya KPU, panelis-panelis debat, maupun para tenaga ahli dan staf-staf yang diangkat oleh calon presiden dan calon wakil presiden.
“Seharusnya debat ini adalah ajang bagi rakyat untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kandidat, dan itu menurut saya agak direduksi oleh KPU,” ungkap mantan aktivis mahasiswa 1998 ini.
Fahri juga mengkritik bahwa soal yang tetap dibuat oleh panelis pada debat kedua lalu. Pada debat pertama, justru soal itu diberikan kepada paslon. Dalam debat kedua, hanya dibuat panelis tetapi tidak disebarkan ke paslon. Hanya saja, Fahri mengatakan, siapa yang bisa menjamin soal itu tidak bocor.
“Saya tidak akan mempersoalkan bahwa publik juga bisa ragu apakah betul soal itu tidak bocor. Bocor zaman sekarang ini bukan karena ada moral hazard, tapi karena ada teknologi yang bisa menyadap apa pun yang Anda lakukan di ruang tertutup, sehingga tidak ada yang tidak bocor sekarang ini,” paparnya.
Karena itu, Fahri mengusulkan supaya tidak perlu ada lagi pembuatan-pembuatan soal dalam debat ketiga, keempat dan kelima nanti. Dia menegaskan, biarkan para kandidat bertanya dari hulu sampai hilir persoalan sesuai tema. KPU hanya menyiapkan tema saja.
“Misalnya KPU bilang kepada kedua calon itu bahwa ini temanya tentang pendidikan dan budaya, kesehatan, tentang itu topiknya dan silakan debat di wilayah itu dan jadi serulah perdebatannya,” katanya.
BACA JUGA; Pelaku Penusukan di Halte Cawang Ternyata Seorang Konsultan Bergelar Insinyur
Fahri mengatakan bahwa dengan cara itu debat akan substantif, tidak hanya sekadar seremonial saja. Menurut dia, yang bertugas mengidentifikasi persoalan bangsa itu adalah para kandidat, bukan panelis.
“Jadi saya tetap menekan KPU lepas dirilah dari keharusan membuat soal, mulailah memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk saling bertanya sedalam-dalam yang mungkin mereka lakukan,” pungkas Fahri.
Seperti diketahui, debat ketiga Pilpres 2019 akan digelar Minggu 17 Maret 2019 mempertemuan cawapres KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.
Sedangkan debat keempat akan kembali mempertemukan capres Jokowi dan Prabowo. Debat kelima atau yang terakhir, akan mempertemukan pasangan calon nomor urut 01, Jokowi – KH Ma’ruf, dan nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
(jpnn/fat/pojoksatu)

Categories
andi arief ditangkap andi arief narkoba Andi Arief Sabu demokrat fahri hamzah Nasional Pilpres 2019 Presiden Jokowi

Andi Arief Isap Sabu, Fahri Hamzah Yakin Jokowi Bisa Kalah

POJOKSATU.id, JAKARTA – enangkapan Andi Arief terkait kasus pemakaian sabu di sebuah kamar Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, disesalkan banyak pihak.
Di sisi lain, kubu Prabowo-Sandi tetap memberikan berbagai macam pembelaannya. Bertubi-tubi pembelaan dilontarkan.
Terbaru, pembelaan datang dari Fahri Hamzah. Menurutnya, kasus politisi yang pernah mencuitkan hoax 7 kontainer surat suara tercoblos itu tak perlu dibesar-besarkan.
BACA: Andi Arief isap Sabu, Fahri Hamzah: Itu kan Bisa Diselesaikan di Belakang
Demikian disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3/2018).
Sebaliknya, sejatinya masalah yang menimpa koleganya itu seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus membuat gaduh publik.
“Andi Arief kan cuman makan pil begitu kan satu (butir). Katanya juga enggak ada alat buktinya. Yasudah lah, itu kan bisa selesaikan di belakang. Enggak usah konfrensi pers,” kata Fahri.
BACA: Nasib Andi Arief di Tangan AHY, Dipecat?
Fahri menilai, banyak kasus-kasus mencuat sejatinya bisa diselesaikan tanpa harus membuat gaduh publik.
Contohnya saja, kasus Ahmad Dhani yang sedang terjerat pidana ihwal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.
“Itu kan sebenernya bisa diselesaikan tanpa harus ramai kaya begini. Padahal kita tahu, Andi Arief ini lagi kritis sama pemerintah,”
BACA: Andi Arief Isap Sabu, Gerindra Salahkan Jokowi, Ketahuan Kualitas Politiknya
“Suka atau tidak, pemerintah rusak namanya gara-gara kasus Andi Arief ini,” tuturnya.
Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, mantan staf khusus era Presiden SBY itu disebutnya sebagai sosok kritikus yang vokal menyuaran kebenaran.
Karena itu, dirinya tidak mau kasus politisi yang mempopulerkan istilah ‘jendral kardus’ itu dipersepsikan masyarakat sebagai upaya pemerintah membungkam kritikus.
BACA: Gak Bisa Seenaknya, Andi Arief tak Bisa Langsung Direhab, tapi…
“Apa yang dilakukan ini merugikan incumbent. Bisa kalah petahana gara-gara ini,”
“Saya juga khawatir ini yang disebut oleh pak Prabowo tentang jangan sampai ada operasi intelijen untuk menegakan hukum. Nanti malah kacau ini,” pungkasnya.
Semua Salah Jokowi
Menanggapi penangkapan anak buah Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA: Bela Andi Arief, Dahnil Anzar Tuntut Tindak Tegas Aparatur Hukum Terlibat Narkoba
Menurutnya, koleganya di koalisi oposisi itu hanyalah menjadi korban. Demikian disampaikan anak buah Prabowo Subianto, Senin (4/3/2019).
Saat ini, katanya, peredaran narkoba di era kepemimpinan Jokowi semakin banyak dan mengkhawatirkan.
“Andi Arief jadi korban kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia,” tutur Arief.
BACA: Ditanya soal Andi Arief, Sandiaga Uno Bicara Narkoba di Amerika Latin
Ia menilai, peredaran narkoba di era Joko Widodo makin mengancam generasi muda Indonesia.
Arief lantas mengusulkan agar politisi yang mempopulerkan istilah ‘jendral kardus’ itu agar tak dipenjara.
Melainkan harus secepatnya direhabilitasi untuk diselamatkan.
BACA: Fadli Zon: Prabowo-Sandi Yakin 100 Persen Menang
“Yang pasti Andi Arief itu korban dan mungkin pengkonsumsi narkoba,” katanya.
Karena itu, ia meminta agar sosok yang pernah mencuitkan hoax 7 kontainer surat suara tercoblos itu hanya menjalani rehabilitasi saja.
“Maka Andi Arief harus segera direhabilitasi saja dari ketergantungan narkoba di rumah rehabilitasi dari ketergantungan narkoba milik negara,” pintanya.
BACA: Beredar Foto-Video Andi Arief dan Cewek di Kamar, Demokrat: Pembunuhan Karakter
Di sisi lain, ia juga meminta agar kasus tersebut tidak dipolitisasi.
“Tidak perlu dipolitisasi, karena itu bukan cara untuk menyembuhkan Andi Arief yang merupakan korban dari ketergantungan narkoba,” tutupnya.
(jpg/ruh/pojoksatu)