Categories
bupati bekasi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Eka Supria Atmaja Nasional

Neneng Ditangkap KPK, Eka Supria Atmaja Ditunjuk Jadi Plt Bupati Bekasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengangkat Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi.
Supria Atmaja ditunjuk menjadi Plt setelah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah ditetapkan sebagai tersangka suap izin proyek Meikarta.
Penunjukan Eka Supria Atmaja tertuang dalam surat bernomor 131.32/8551/SJ yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Surat tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo.
“Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi, agar Saudara memerintahkan Sdr. Eka Supria Atmaja (Wakil Bupati Bekasi) untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian petikan isi surat berkop Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia itu.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat diminta melakukan monitoring terhadap kasus yang menyeret Bupati Neneng Hasanah serta melaporkan perkembangannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Nenang Hasanah Yasin sebagai tersangka dalam kasus suap Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.
Neneng tak sendiri. Ada empat anak buahnya juga ikut dijadikan pesakitan oleh lembaga antirasuah itu.
Mereka adalah Jamaludin (Kepala Dinas PUPR), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran).
Lalu, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, Neneng cs itu diduga menerima janji atau suap terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta senilai Rp13 miliar.
Dalam kasus tersebut, total lahan yang sedang diurus perizinannya oleh Meikarta adalah 774 ha dan dibagi dalam 3 tahap.
Tahap pertama seluas 84,6 ha. Tahap kedua 252,6 ha dan tahap ketiga seluas 101,5 ha.
“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar,” terang Laode.
(one/pojoksatu)