Categories
dpt orang gila fui Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019

FUI Desak Penghapusan DPT Orang Gila, Begini Jawaban KPU

POJOKSATU.ID, JAKARTA – Perwakilan Forum Umat Islam (FUI) mendapat kesempatan berdialog dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan saat berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jumat (1/3/2019). Dalam dialog tersebut FUI mempertanyakan ‘DPT orang gila’.
FUI menuntut pembatalan hak bagi penyandang gangguan mental untuk diperbolehkan memilih. Sebab, orang dengan gangguan mental tidak seharusnya diperbolehkan memilih.
BACA JUGA: Mencekam! 600 Aparat Bersenjata Lengkap Kepung Lapas Kerobokan
“Misalnya tadi kami minta dibatalkan orang gila tidak boleh ikut pemilu. Kalau orang gila diikutkan pemilu, kami minta harus ada capres orang gila, kita minta ada caleg orang gila. Makanya harus dibatalin,” kata Pembina Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggy Sudjana di kantor KPU, Jumat (1/3/2019).
Menanggapi tuntutan FUI itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, pihaknya tidak memastikan tak mengakomodir ‘orang gila’ untuk bisa mengunakan hak pilihnya di Pemilu 2019.
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Hal ini juga sekaligus menjawab tudingan bahwa KPU memfasilitasi orang ganguan jiwa dalam mencoblos surat suara.
“Jadi para ustad dan ustadzah, bukan orang gila yang telanjang itu yang kita data di DPT. Kami tidak pernah mendata orang gila,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
BACA JUGA: Ini 3 Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Mendatang
Wahyu menambahkan, KPU hanya memfasilitasi tunagrahita atau orang yang tingkat kercerdasannya sangat rendah untuk melakukan pencoblosan surat suara.‎
Ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015. Bunyinya,” penyandang disabilitas mental atau tunagrahita mempunyai hak yang sama dengan pemilih lainnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilu,”.
“Jadi putusan MK ini memberikan hak pilih kepada tunagrahita. Jadi kelainan metal yang dimaksud oleh MK ini,” katanya.
Lebih lanjut Wahyu juga membantah adanya tudingan ‘orang gila’ yang bisa mencoblos di Pemilu 2019 ini jumlahnya 14 ribu orang. Data yang dipunya KPU hanyalah data tunagrahita‎. Jumlahnya sekitar 600 ribu orang.
“‎Jadi sekitar 600 ribu tunagrahita yang kami data,” pungkasnya.
BACA JUGA: Ratusan Rumah Rusak Akibat Diterpa Hujan dan Amukan Angin di Tulungagung
Dalam aksi bertajuk Apel Siaga Umat di depan Kantor KPU, FUI membawa bebera tuntutan. Salah satunya soal keadilan dan netralitas penyelenggara dalam pemilihan umum pada 17 April mendatang.
Mereka juga menuntut pembatalan hak bagi penyandang gangguan mental untuk diperbolehkan memilih. Selain itu FUI, mempertanyakan soal 31 juta e-KTP tercecer.
FUI juga menyoroti soal Jokowi yang berstatus sebagai presiden tapi tetap menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kegiatan sebagai capres.
Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PA 212 Abdul Jabar menambahkan satu poin tambahan. Abdul memprotes KPU soal tabulasi yang selalu dilakukan di Hotel Borobudur.
“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur,” ujarnya.
“Karena sepengetahuan informasi saya ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya, ini perlu kami tanyakan ke KPU,” tutupnya.
(jpg/fat/pojoksatu)