Categories
data pemilih DPT KPU Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019

Jelang Pemilu Serantak, KPU Masih Hitung DPTb dan DPPh

POJOKSATU.id, SAMARINDA – Komisioner KPU Kaltim Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Iffa Rosita mengatakan pihaknya makin sibuk jelang pemilu serentak.
Saat ini, KPU Kaltim masih menghitung jumlah pemilih yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilihan pindahan (DPPh).
Meskipun, dikatakannya, KPU sudah memiliki data pemilih Kaltim yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 2.480.741 orang. Akan tetapi, jumlah tersebut belum final.
“Untuk angka final belum karena pada 10-11 Maret baru ditetapkan di kabupaten/kota. Jumlah total Kaltim baru akan dibahas pada 13-14 Maret nanti,” ucap Iffa.
Lebih lanjtu, Iffa mengatakan, pihaknya kini tengah menginventarisasi aral dalam penentuan DPTb dan DPPh itu.
Salah satunya, jumlah pemilih di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Kaltim. Jumlah pemilih di dua hotel prodeo itu terbilang fluktuatif. Belum lagi adanya pemindahan tahanan yang perkaranya sudah inkrah.
Selain itu, ada beberapa perusahaan yang pekerjanya sering berpindah tempat. “Kondisi ini belum bisa disikapi konkret. Kami masih menunggu aturan KPU RI untuk hal ini,” sebutnya.
Meski, aturan telah lugas untuk kebutuhan surat suara akan dilebihkan dua persen dari kebutuhan daerah. Seringkali, surat suara itu tak mencukupi.
Oleh karena itu, pihaknya perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU RI selepas DPTb terkoreksi berapa jumlahnya.
Untuk DPPh, pemilih yang mencoblos sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT. Namun menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda.
Biasanya mereka yang di rumah sakit dan orang-orang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Sehingga tidak memungkinkan memilih di lokasi TPS di mana mereka tinggal.
Pemilih kategori ini harus mengurus surat pindah memilih atau form A5 di kelurahan sambil menyebutkan TPS tujuan.
Nantinya, petugas KPU di kelurahan atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan memberikan form A5 untuk diserahkan ke TPS tujuan.
Masalahnya kini berkutat pada pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Kondisi ini masih dikoordinasikan KPU kabupaten/kota dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Nanti sesudah dibahas di tingkat Kaltim baru bisa rinci,” jelasnya.
(*/ryu/riz/k18/pojoksatu)

Categories
DPT KPU Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 wna masuk dpt

KPU Sebut Sudah Coret WNA yang Masuk DPT, Jumlahnya Bukan 103 Orang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kabar tentang adanya ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), langsung disikapi KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu mengklaim sudah mencoret para WNA itu dari DPT Pemilu 2019.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui memang sempat beredar kabar tentang 103 WNA yang masuk DPT. Namun setelah dilakukan pengecekan secara mendalam, ternyata namanya ada yang ganda.
BACA JUGA: Hari Raya Nyepi, Jalan Tol Bali Mandara Tutup Selama 32 Jam
“Jadi 103 setelah kita teliti, kita telusuri ternyata data akhir kita 101,” kata Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
Jumlah sebanyak itu tersebar di 17 provinsi. Diantara di Aceh ada 2 pemilih, Bali 34, Banten 6, DIY 3, Jambi 1, Jawa Barat 10, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 16, Bangka Belitung 1, Lampung 1, Nusa Tenggara Barat (NTB) 7, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1, Papua 1, Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Utara 1, Sumatera Barat 3 dan Sumatera Utara 1 orang pemilih WNA.
e-KPT Warga Negawa China di Cianjur, Jawa Barat
Arief memastikan, KPU telah mencoret data WNA yang masuk dalam DPT tersebut.
“Sudah kita tindaklanjuti dengan melakukan pencoretan. Jadi dia kita keluarkan dari data DPT kita, tapi sampai tadi siang 12 provinsi sudah menindaklanjuti, tinggal 5 provinsi. Tapi mungkin sore ini tinggal 1 provinsi saja Papua yang sedang diproses untuk dikeluarkan di DPT kita,” pungkasnya.
BACA JUGA: Jokowi Naik KRL, Netizen: Siapa yang Ngasih Tau Presiden Kalau Itu Spot Terbaik buat Cowok?
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti KPU dan instansi terkait menyikapi serius kabar WNA masuk DPT. Sebab jika para WNA yang notabene tidak punya hak suara di Pemilu, ikut nyoblos, bisa berdampak pada dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
“Bisa PSU (pemungutan suara ulang) karena orang yang tidak berhak bisa milih,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
Dia menegaskan ditemukannya data WNA pemilik KTP elektronik masuk daftar pemilih tetap di sejumlah daerah adalah masalah serius. Dia meminta KPU melakukan pengecekan dan segera membuang WNA tersebut dari DPT.
Langkah pengecekan ditekankannya harus dilakukan. Terlebih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan kalau data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU tanpa ada WNA.
“Itu (ditemukan) di beberapa provinsi dan harus dibuang di DPT karena kan bisa memilih,” tutup Rahmat.
(rmol/fat/pojoksatu)

Categories
DPT Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 TPS

Ada TPS Semua DPT Berjenis Kelamin Laki-laki, Kok Bisa?

POJOKSATU.id, PALEMBANG – Ada kejanggalan di laman rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019. Dalam website resmi KPU.go.id, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 40 di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat, Sumater Selatan, di mana semua pemilihnya berjenis kelamin laki-laki.
Kejanggalan itu ditemukan Musi Institute For Democracy and Electoral (MIDE). Diketahui di TPS tersebut ada 174 mata pilih. Namun yang aneh adalah keseluruhan mata pilih itu berjenis kelamin laki-laki dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama.
BACA JUGA: Terkait Perusakan Barang Bukti oleh Joko Driyono, Polisi Klarifikasi
Direktur MIDE, Andika Pranata Jaya mengatakan kejanggalan ini ditemukan saat pihaknya melakukan penelitian jumlah daftar pemilih di Sumsel melalui situs KPU.go.id.
Saat itu, dirinya mendapatkan satu TPS di Lahat ini berjenis kelamin laki-laki semuanya. Selain itu, dalam NIK nya tidak tercantum tanggal lahir.
“Kami pun melakukan percobaan mengisi NIK ini dengan angka 0 sebanyak delapan digit dan hasilnya keluar nama mata pilihnya,” katanya dikutip dari Jawapos.com, Rabu (6/3/2019).
BACA JUGA: Selama Ini Jokowi Cuti Hitungan Jam, Bagaimana Saat Kampanye Terbuka?
Temuan ini bukan hanya terjadi pada satu TPS tetapi dua TPS yakni TPS 40 dan 41. Dari temuan tersebut, ia mengaku telah melaporkannya kepada Bawaslu RI agar segera ditindaklanjuti kejanggalan tersebut.
“NIK ini sifatnyakan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Seharusnya setiap warga negara memiliki satu NIK yang tunggal,” tutupnya.
(jpg/fat/pojoksatu)

Categories
China Cianjur DPT e- KTP jawa barat Nasional Pemilu 2019 Warga WNA

Selain Warga Negara China, 16 WNA di Cianjur Juga Punya E-KTP, Ini Rinciannya

POJOKSATU.id – Cianjur dihebohkan dengan seorang warga negara China yang memiliki e-KTP. Namun ternyata, ia tak sendiri. Ada total 17 warga negara asing yang memiliki kartu identitas serupa.
Demikian disampaikan Plt Kadisduk Capil M Sidiq Elfatah, dikonfrimasi terkait beredarnya foto warga negara China yang memiliki e-KTP, Selasa (26/2/2019).
Sidiq mengakui bahwa foto yang beredar di media sosial itu adalah benar adanya.
BACA: Heboh, Warga Negara China di Cianjur Punya e-KTP
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pemberian e-KTP itu sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu mengacu pada aturan undang-undang yang menyebut bahwa warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan sudah memiliki Ketentuan Izin Menetap (KITAP), harus diberikan identitas dalam bentuk e-KTP.

“Yang membedakan e-KTP untuk WNI dan WNA adalah dalam e-KTP tersebut tercamtum nama negara asal WNA itu sendiri,” jelasnya.
BACA: KPAI Telusuri Video Anak SD Nyanyi Lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’
Selain itu, perbedaan lainnya adalah adanya masa berlaku e-KTP bagi WNA.
“Berlaku selama lima tahun sesuai dengan KITAP yang dikeluarkan oleh Imigrasi, semetara e-KTP untuk WNI berlaku seumur hidup,” lanjutnya.
Ia menjelaskan dalam data yang dimiliki oleh Disdukcapil, tidak ada NIK ganda antara WNA dengan WNI.
BACA: Viral Video Anak SD Nyanyi ‘Pilih Prabowo-Sandi’, Gurunya Terancam Penjara 5 Tahun dan Denda Rp100 Juta
“Data kami ada 17 WNA yang sudah memiliki e-KTP,” ungkapnya.
Kendati memiliki e-KTP, lanjutnya, seorang WNA tetap tidak bisa ikut dalam Pemilu untuk memberikan suara dan hak pilihnya.
“Dan (WNA) itu tidak mempunyai hak pilih pada pelaksanaan Pemilu nanti,” tegasnya.