Categories
DPR RI Fachrul Razi larangan cadar Menteri Agama RI Nasional

Polemik Cadar dan Celana Cingkrang, Minggu Depan Menag Digarap DPR: Terminologi Gak Nyambung

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wacana larangan cadar dan celana cingkrang yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi menuai polemik dan kontroversi.
Pasalnya, hal itu menjadi isu yang cukup sensitif dan bisa memancing gelombang protes dari sejumlah pihak.
Karena itu, DPR RI berencana memanggil Fachrul Razi pekan depan.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Novel: Menag Harus Mundur, Bikin Gaduh Terus
Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
“Insyaallah kami akan mengundang Pak Menag pada Kamis depan,” kata Yandri.
Pemanggilan tersebut, salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi terkait pernyataan Fachrul Razi terkait wacana larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
“Isu-isu seperti ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri, soal dasar pemikirannya melontarkan hal-hal yang menurut saya tidak produktif,” jelasnya.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, PA 212 Ajak Semua Orang Seret Menag ke Polisi
Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku heran dengan alasan Menag yang mengaitkan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme.
“Terminologi radikal dengan pakaian itu bagaimana nyambungnya? Saya tidak tahu ini dia dibisiki siapa,” tambah Yandri.
Menurut Yandri, karena sekarang tugas utama menag mengurusi masalah umat, sebaiknya Fachrul harus menghadirkan rasa aman, damai, dan jangan gaduh.

Categories
DPR RI hasil survei LSI Nasional Preisden Jokowi

Jelang Dilantik, Masyarakat Makin Tak Puas Kinerja Jokowi, DPR Paling Tak Dipercaya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menurun jelang pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.
Demikian hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema ‘Perppu KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik’, Minggu (6/10/2019).
Jika bulan Maret 2019 mencapai 71 persen, pada Oktober 2019 turun menjadi 67 persen.
BACA: Ada 8 Efek Jokowi tak Segera Terbitkan Perppu KPK, Semuanya Enggak Enak
Sementara, dalam lima tahun kepemimpinanya, sebanyak 54,3 persen publik mengaku cukup puas dan 12,7 persen lainnya sangat puas.
Sedangkan mereka yang kurang puas mencapai 23,8 persen dengan hanya 4,5 persen lainnya mengaku tidak puas.
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan DPR RI, Jokowi masih dianggap sebagai lembaga yang cukup dipercaya dengan dukungan 62 persen publik.
Bersaing ketat dengan KPK yang mendapat 63 persen dukungan.
BACA: Tak Terbitkan Perppu KPK, ICW: Jokowi Pengkhianat
Sebaliknya, DPR RI menjadi lembaga yang sangat tidak dipercaya masyarakat dengan angka 40 persen dan 39 persen publik saja yang percaya.
“Secara umum kepercayaan publik pada KPK dan Presiden jauh di atas kepercayaan pada DPR. KPK 72 persen, Presiden 71 persen sedangkan DPR hanya 40 persen,” demikian rilis LSI.
Untuk diketahui, survei tersebut melibatkan 1010 responen yang dipilih secara stratified cluster random sampling dari responden survei nasional LSI sebelumnya pada Desember 2018 September 2019 yang jumlahnya 23,760 orang.
BACA: Empat Mobil Serba Hitam Buru-buru Masuk ke Rumdin Bupati Lampung Utara, Ternyata KPK
Penelitian dilangsungkan pada 4-5 Oktober dengan metode wawancara langsung melalui telepon.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) mencapai lebih kurang 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
(ruh/pojoksatu)

Categories
demo mahasiswa demo ricuh DPR RI Nasional Presiden Jokowi tolak RKUHP

Foto-foto Aksi di Depan Gedung DPR Pecah, Puluhan Korban Mahasiswa Berjatuhan, Ada yang Bocor Kepalanya

POJOKSATU.id, JAKARTA- Aksi mahasiswa di area depan Gedung DPR RI, Senayan akhirnya pecah. Petugas kepolisian menembaki gas air mata ke arah kerumunan mahasiswa. Sontak, korban berjatuhan.
Dari pantauan Pojoksatu puluhan mahasiswa dari berbagai kampus langsung terkapar. Ada yang pingsan, ada yang kekurangan oksigen. Beruntung ada ambulan yang disediakan, sehingga korban langsung mendapatkan perawatan.

Tak hanya itu, bahkan salah satu mahasiswa Universitas Gunadarma Jakarta sampai bocor kepalanya akibat bentrokan dengan aparat kepolisian.
“Kena bentrok dengan aparat. Di depan sudah ricuh,” kata Arif salah satu rekannya.

Suasana semakin mencekam, mahasiswa yang berada di sekitar massa yang terkena gas air mata pun semakin terbakar emosinya. Teriakan khas ala mahasiswa pun pecah.
“Revolusi, lawan, lawan terus,” teriakan massa.
Diketahui, massa yang melakukan aksi kali ini membawa tuntutan yang tak berbeda dengan aksi sebelumnya. Yakni penuntasan agenda reformasi.

Aksi gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta itu juga membawa sederet tuntutan kepada DPR dan pemerintah.
Di antaranya, restorasi upaya pemberantasan KKN, demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat dan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM.
Selain itu juga menuntut keterlibatan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reformasi agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.
Kemudian, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.
Juga, penundaan terhadap RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, maupun RUU SDA.
(fir/pojoksatu)

Categories
Aksi Mahasiswa blokade demo mahasiswa DPR RI Nasional RKUHP ruu kpk Tol Slipi

Gawat dan Panas, Tol Slipi-Pancoran Diblokade Mahasiswa: Revolusi Jilid II!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ribuan mahasiswa tumpah ruah memadati area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Dari pantauan PojokSatu.id, massa kini bahkan sudah memblokade Tol Slipi arah Pancoran.
Sedangkan kendaran dari arah Tol Pancoran-Slipi padat merayap. Kendaraan beroda dua sudah tidak bisa bergerak.
Sementara itu, massa dari arah TVRI terus berdatangan seperti tidak ada putusnya.
Mereka datang dengan berbagai almamater kampus masing-msing dan bergerak dari berbagai penjuru.
Bahkan, sejumlah mahasiswa kompak meneriaki Revolusi Jilid II.
“Revolusi, revolusi, rovolusi. Hidup mahasiswa,” terikakan kompak para mahasiswa.
Diketahui, massa yang melakukan aksi kali ini membawa tuntutan yang tak berbeda dengan aksi sebelumnya. Yakni penuntasan agenda reformasi.
Aksi gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta itu juga membawa sederet tutuntutan kepada DPR dan pemerintah.

Categories
Aksi Mahasiswa bandung DKI Jakarta DPR RI Nasional Presiden Jokowi RUU KUHP Tolak Revisi UU KPK

Ribuan Mahasiswa Kepung DPR RI, Desak Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dikepung ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (23/9/2019).
Humas aksi, M Fuad Dzulqornain mengatakan, ada lebih dari 1.500 mahasiswa ikut dalam aksi tersebut.
“Sekitar 1500-an mahasiswa. Kami dari Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) UIN Jakarta,” katanya dikutip PojokSatu.id dari RMOL.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Di antaranya menolak RUU KUHP yang dianggap ngawur dan menolak RUU KPK
Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Perppu untuk membatalkan Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menuntut anggota DPR yang telah membuat ‘RUU Jalur Cepat’ padahal tidak masuk prolegnas,” tegasnya.
Awalnya, ribuan mahasiswa UIN Jakarta ini melakukan orasi di depan fakultas masing-masing.
Kemudian mereka berorasi di depan Halte UIN Jakarta sebelum bergerak ke DPR.
Mahasiswa UIN Jakarta berangkat bersama dengan rombongan mahasiswa dari Universitas Pamulang (Unpam).
Mereka berangkat menggunakan berbagai kendaraan, mulai dari motor, bus dan truk.

Categories
DPR RI Menkumham Yasonna Laoly Nasional Remisi Koruptor Revisi UU KPK

Parah, Bukan Cuma Sahkan Revisi UU KPK tapi Juga Mudahkan Koruptor Dapat Remisi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Selain mengesahkan Revisi UU KPK, DPR dan Pemerintah juga menyepakati Revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Hasil kesepakatannya akan dibawa lebih dulu ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Yang menjadi sorotan dalam revisi tersebut adalah kemudahan remisi untuk para koruptor dan teroris.
BACA: Revisi UU KPK Disahkan, Agus Rahardjo Kirim Email Internal, Isinya…
Karena bila revisi UU Pemasyarakatan disahkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99/2019, tentang tata cara remisi dan pembebasan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi dan kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan teroganisasi, dianggap sudah tak berlaku.
Dikonfirmasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan ‎pemberian remisi adalah hak setiap warga negara.
Karena pelarangan pemberian remisi sejatinya melanggar hak asasi manusia (HAM).
BACA: UU KPK aja Bisa Super Ngebut, UU ASN kok Enggak? Dianggap DPR Gak Penting yah?
“Pokoknya semua orang punya hak remisi, pembatasan remisi itu melanggar HAM,” ujar Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9).
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu bahkan mengaku tak khawatir jika revisi tersebut dianggap memberikan keringanan dan kemudahan bagi para koruptor untuk mendapat remisi.

Categories
agus rahardjo DPR RI kasus korupsi Nasional Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Agus Rahardjo Kirim Email Internal, Isinya…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengesahan Revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah disesalkan banyak pihak. Lantaran dinilai berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Selasa (17/9/2019) malam, aksi teatrikal ‘Pemakaman KPK’ digelar di depan lobi Gedung Merah Putih, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Itu sebagai bentuk protes sekaligus penggambaran atas ‘pembunuhan’ upaya pemberantasan korupsi melalui revisi usulan para wakil rakyat itu.
BACA: UU KPK aja Bisa Super Ngebut, UU ASN kok Enggak? Dianggap DPR Gak Penting yah?
Ketua KPK Agus Rahardjo pun langsung mengirimkan pesan email yang disebarkan kepada pegawai.
Agus berpesan, agar semua tidak akan berhenti dan terus berikhtiar melawan korupsi serta terus melakukan pemberantasan korupsi.
“Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti,” tegasnya di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Agus pun berpesan kepada seluruh anak buahnya agar tidak ragu serta tetap menjalankan tugas masing-masing.
BACA: IPW Setuju Revisi UU KPK, Biar Tidak jadi Kerajaan dalam Negara
“Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” imbaunya.
Sementara, Jurubicara KPK Febri Diansyah mengakui bahwa saat ini KPK tengah dalam kondisi cukup sulit.
Kendati demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti.

Categories
DPR RI fahri hamzah KPK Nasional Presiden Jokowi revisi Undang-undang

Ngotot Revisi UU KPK, DPR Disindir Pegawai KPK: Koar-koar Berantas Korupsi Cuma Pas Kampanye

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU KPK kembali mencuat seiring kesepakatan seluruh fraksi di DPR untuk menjadikan RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR.
Publik menilai revisi ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Pasalnya, sejumlah superbody yang dimiliki komisi antirasuah bakal dipreteli.
Seperti penyadapan, kewenangan SP3, hingga independensi pegawai. Bahkan ada wacana untuk membuat dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja KPK.
BACA: Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang
Di satu sisi, KPK juga sedang mempermasalahkan calon pimpinan (capim) hasil seleksi pansel pimpinan Yenti Garnasih.
Pasalnya, dari 10 nama yang dikirim ke Presiden Jokowi, masih ada kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang pun melontarkan sindiran terhadap DPR RI.
Ia menyatakan, saat menjelang pemilihan, para calon anggota DPR selalu koar-koar pemberatasan korupsi.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Karena itu, pihaknya berharap agar koar-koar saat lomba banyak-banyakan suara rakyat itu tak hanya jadi obyekan saat pemilu saja.
Demikian disampaikan Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Pemberantasan korupsi ini bukan cuma pas kampanye waktu pemilihan,” sindirnya.

Categories
DPR RI KPK Nasional revisi sindiran keras Undang-undang

Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bola panas sekaligus keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Bolanya ada di presiden, presiden yang memutuskan,” tuturnya.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Pihaknya berharap, Jokowi bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi dengan menolak RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
“Menurut kami, ini momentum presiden menunjukkan bahwa memang ia punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata Rasamala.
Kendati demikian, pihaknya meyakini Presiden memiliki empati dan berdiri bersama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya yakin presiden punya empati, presiden punya keberpihakan terhadap kami yang berdiri di garis pemberantasan korupsi,” katanya.
BACA: Refly Harun: KPK Berdiri Karena Superbody, Kalau Tidak Ada Niat Korupsi Kenapa Takut
“Saya pikir tak ada jalan lain selain menolak,” tegasnya.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyatakan, upaya melemahkan KPK dari dalam dan dari luar merupakan agenda banyak pihak.
Terlebih mereka yang terancam dengan jurus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Kalau tidak punya niat korupsi, kenapa harus takut dengan KPK?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi miliknya, Minggu (8/9).
BACA: Keanehan Jokowi Jika Setujui Revisi UU KPK, Segera Bikin Daftar Inventarisasi Masalah
Menurut Refly, banyak yang secara sadar ingin menjadikan KPK lembaga penegak hukum biasa-biasa saja.
Padahal KPK memang sengaja diberi berbagai kelebihan untuk bisa menembus kebuntuan dalam pemberantasan korupsi karena dinding kekuasaan yang tebal.
“Kalau tidak lagi superbody, KPK kehilangan alasan untuk berdiri,” pungkasnya.
(ruh/pojoksatu)

Categories
DPR RI korban Nasional pelaku undang-undang. kekerasan seksual

Jika RUU PKS Tak Disahkan, DPR Berarti Setujui Kekerasan Seksual di Indonesia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus disahkan DPR RI dalam sidang paripurna terakhir.
Jika tidak, hal itu sama saja DPR menyetujui terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.
Demikian disampaikan Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL) Veni Siregar melalui keteranganya yang didapat PojokSatu.id, Minggu (8/9/2019).
RUU PKS ini, kata Veni, diharapkan bisa menjadi peninggalan bersejarah sebagai payung hukum yang melindungi dan menjamin hak korban, serta mengatur penidanaan terhadap pelaku kekerasan sekual.
“Jika tidak, sama saja DPR membiarkan bahkan menyetujui terjadinya kekerasan seksual,” ingatnya.
Pihaknya pun menganggap bahwa negara dalam ambang kehancuran jika abai terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Khususnya generasi masa depan bangsa Indonesia.
Veni menyebut, berdasarkan data, korban kekerasan seksual di Indonesia sejak 2016 sampai 2018 tercatat sudah mencapai 16.943 orang.
“Maka kami menanti komitmen serius Ketua Komisi VIII dan Ketua Panja atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR,” ujarnya.
Pihaknya menilai, Ketua Panja DPR tidak serius melakukan pembahawan RUU PKS tersebut.
“Terbukti Ketua Panja membatalkan jadwal persidangan pada tanggal 3, 5 dan 6 September 2019 lalu mengantinya dengan Pembahasan RUU Pesantren,” ucapnya.
Ironisnya, pembahasan RUU PKS itu sejatinya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebagai usulan DPR RI pada tahun 2016-2019.
“Namun tiga tahun pembahasan hanya di seputar judul, belum beranjak ke substansi,” ungkapnya.
Pihaknya menilai, penundaan pembahasan RUU PKS ini sebagai tindakan yang tidak menunjukkan empati para wakil rakyat terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya.
Padahal, RUU PKS ini sangat dinantikan oleh korban, keluarga korban dan pendamping dalam mencari dan mendekatkan akses kebenaran, keadilan dan pemulihan, khususnya bagi korban.
“Untuk itu kami meminta Panja Komisi VIII segera melakukan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasca pulang dari Kunjungan Kerja ke Maroko,” tuntutnya.
“Kami mendesak Panja Komisi VIII menepati janjinya untuk mengesahkan RUU ini pada Sidang Paripurna terakahir,” pungkas Veni.
(ruh/pojoksatu)