Categories
demo mahasiswa dilarang Nasional pelantikan presiden Polda Metro Jaya

Dilarang Polisi, Mahasiswa Makin Melawan, Pastikan Demo di Pelantikan Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan tetap akan menggelar demo di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Kendatipun, Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan larangan aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 15-20 Oktober 2019.
“Kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan, tapi pemberitahuan,” kata Koordinator BEM SI, Muhammad Abdul Basit, Selasa (15/10/2019).
BACA: Ngabalin Kasi Sinyal, AHY dan Anak Buah Prabowo jadi Menteri Jokowi
Basit juga memastikan, BEM SI akan mengeluarkan sikap terhadap keputusan Polda Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada siapapun pada 15-20 Oktober 2019.
Dia menilai, aksi unjuk rasa cara efektif untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK.
Oleh karenanya, mahasiswa akan mencari cara untuk melakukan koordinasi bagaimana bisa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu KPK.
BACA: Sandiaga Uno Gak Masuk, Tiga Petinggi Gerindra Ini yang Berpeluang jadi Menteri Jokowi
“Kalau penekanan dari kita sebelum tanggal 14, kita minta Pak Jokowi untuk keluarkan Perppu. Jadi kalau pun kita aksi besok atau lusa, desakannya sama soal Perppu,” terang dia.
Basit menyebut, aparat sendiri telah mendatangi sejumlah kampus untuk mencegah mahasiswa kembali turun ke jalan.
“Banyak sekali, sekarang kampus-kampus yang tergabung dalam BEM SI itu sedang didatangi aparat melalui jalur birokrasi maupun langsung,” katanya.
BACA: Benarkah Teroris Siapkan Aksi Amaliyah di Pelantikan Jokowi?
Oleh karenanya, terkait pelarangan aksi unjuk rasa, lanjut Basit, aturan itu telah melanggar hak untuk menyalurkan pendapat di muka umum. Dia pun menyebut, aturan itu terlalu berlebihan.
“Kalau itu hanya sebatas koordinasi antara aparat dan mahasisswa oke saja, cuma yang disayangkan itu ketika sifatnya sudah meredam atau jangan sampai turun ke jalan, ini sudah melanggar kebebasan berpendapat di lingkup akademisi kampus,” pungkasnya.
(jpc/ruh/pojoksatu)