Categories
desa mandiri Indeks Desa Membangun (IDM) Jabar Nasional pemdaprov jabar

Status Desa Mandiri di Jabar Berhasil Meningkat dari 37 Menjadi 98 Desa

POJOKSATU.id, Kota Bandung – Seiring dengan peningkatan status sejumlah desa di Jawa Barat (Jabar), Indeks Desa Membangun (IDM) Jabar, yang menjadi indikator dalam penetapan status desa di Indonesia, juga terus memperlihatkan grafik menanjak.
Selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar berhasil meningkatkan status desa mandiri dari 37 menjadi 98 desa. Belum lagi jumlah status desa maju bertambah menjadi 1.232 desa. Saat ini, sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal.
Berdasarkan PermendesaPDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, ada ratusan indikator yang menentukan status desa. Mulai dari dimensi pelayanan, dimensi kesehatan, akses pendidikan dasar, sampai keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi. Maka, peningkatkan status desa di Jabar koheren dengan peningkatan indikator IDM.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari inovasi bernama Desa Juara yang memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
Dari tiga pilar tersebut turun sederet program unggulan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Patriot Desa, Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, Mobil Maskara dan banyak program lainnya.
Program-program itu dirancang untuk menyelesaikan tiga masalah krusial desa di Jabar. Pertama, ketimpangan angka kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan tinggi. Kemudian, IDM Jabar masih rendah. Terakhir berkaitan dengan sistem keuangan desa yang belum maksimal.
Meski begitu, Pemdaprov Jabar masih memiliki pekerjaan rumah. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM-Desa) Prov. Jabar, terdapat 326 desa berstatus tertinggal. Dari jumlah tersebut, 45 di antaranya berada di Kab. Bogor.
Kepala DPM-Desa Prov. Jabar Dedi Supandi optimistis desa di Jabar akan terus mengalami peningkatan status setiap tahunnya. Apalagi, inovasi Desa Juara yang digagas Pemdaprov Jabar mampu mendongkrak IDM secara signifikan.
Dedi pun berharap berharap ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan terus terkikis. Sehingga, pernyataan tinggal di desa, rezeki kota, yang kerap diucapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dapat terwujud dengan cepat.
“Dengan beberapa program, sekarang jadi 98 desa mandiri. Berarti ada kenaikan itu hampir 100 persen dari 37 desa mandiri. Artinya, program desa dengan kolaborasi dan inovasi yang kami terapkan mampu mengejar ketertinggalan dan cocok untuk diterapkan,” katanya.
“Kita harap ke depan bahwa desa menjadi pusat keuangan, pusat dari pada government, dari posisi di situ tidak lagi berduyun-duyun datang ke kota besar,” kata Dedi mengakhiri.
(adv/dia/pojoksatu)

Categories
desa mandiri Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji Keterbukaan Informasi Publik Nasional Pemprov Kalbar Rapat Koordinasi PPID se-Kalbar

Wujudkan Desa Mandiri, Pemprov Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

POJOKSATU.id, Kalbar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Koordinasi PPID se-Kalbar dengan tema “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Industri 4.0 dalam Rangka Mengwujudkan Desa Mandiri” di Hotel Kapuas Palace, Pontianak (8/8/2019).
Rapat tersebut memberikan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se- Kalbar serta perwakilan Kepala Desa.
Hadir dalam kegiatan, Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana. Ia mengatakan, satu diantara indikator desa mandiri yaitu mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
“Salah satu bentuk transparansi desa yang disebut desa mandiri adalah adanya PPID. Itu paramaternya karena menurut rezim Undang-udang Keterbukaan Informasi Publik, agar terdepan dari badan Publik adalah adalah PPID. Desa sebagai sesuatu yang mandiri, suatu entitas tersendiri wajib hukumnya mempunyai PPID,” ucapnya.
Gede Narayana berharap, ke depan seluruh desa di Kalbar dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berpesan kepada para peserta dari seluruh daerah di Kalbar untuk mengelola informasi tersebut secara terbuka dan bisa di akses dengan mudah.
“Informasi publik juga dibuka seluas-luasnya dan upayakan juga terakses, terbuka pun kalau tidak terakses percuma juga. Sehingga harus terakses dengan gampang, dalam bentuk apapun,” ucapnya.
Pada rapat tersebut diadakan penyerahan secara silbolis akun OPD Aplikasi Sikedip kepada pemerintah kabupaten, diskusi publik, serta bimbingan kepada petugas PPID se-Kalbar.
(adv/dia/pojoksatu)