Categories
data pemilih DPT KPU Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019

Jelang Pemilu Serantak, KPU Masih Hitung DPTb dan DPPh

POJOKSATU.id, SAMARINDA – Komisioner KPU Kaltim Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Iffa Rosita mengatakan pihaknya makin sibuk jelang pemilu serentak.
Saat ini, KPU Kaltim masih menghitung jumlah pemilih yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilihan pindahan (DPPh).
Meskipun, dikatakannya, KPU sudah memiliki data pemilih Kaltim yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 2.480.741 orang. Akan tetapi, jumlah tersebut belum final.
“Untuk angka final belum karena pada 10-11 Maret baru ditetapkan di kabupaten/kota. Jumlah total Kaltim baru akan dibahas pada 13-14 Maret nanti,” ucap Iffa.
Lebih lanjtu, Iffa mengatakan, pihaknya kini tengah menginventarisasi aral dalam penentuan DPTb dan DPPh itu.
Salah satunya, jumlah pemilih di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-Kaltim. Jumlah pemilih di dua hotel prodeo itu terbilang fluktuatif. Belum lagi adanya pemindahan tahanan yang perkaranya sudah inkrah.
Selain itu, ada beberapa perusahaan yang pekerjanya sering berpindah tempat. “Kondisi ini belum bisa disikapi konkret. Kami masih menunggu aturan KPU RI untuk hal ini,” sebutnya.
Meski, aturan telah lugas untuk kebutuhan surat suara akan dilebihkan dua persen dari kebutuhan daerah. Seringkali, surat suara itu tak mencukupi.
Oleh karena itu, pihaknya perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU RI selepas DPTb terkoreksi berapa jumlahnya.
Untuk DPPh, pemilih yang mencoblos sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT. Namun menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda.
Biasanya mereka yang di rumah sakit dan orang-orang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Sehingga tidak memungkinkan memilih di lokasi TPS di mana mereka tinggal.
Pemilih kategori ini harus mengurus surat pindah memilih atau form A5 di kelurahan sambil menyebutkan TPS tujuan.
Nantinya, petugas KPU di kelurahan atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) akan memberikan form A5 untuk diserahkan ke TPS tujuan.
Masalahnya kini berkutat pada pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Kondisi ini masih dikoordinasikan KPU kabupaten/kota dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Nanti sesudah dibahas di tingkat Kaltim baru bisa rinci,” jelasnya.
(*/ryu/riz/k18/pojoksatu)