Categories
AHY andi arief Daftar Pemilih Tetap (DPT) demokrat Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi sby

Andi Arief Serang Prabowo-Sandi: Demokrat Dituduh Abu-abu karena Tak Mau Gabung Bohongi Rakyat Soal DPT

POJOKSATU.id, JAKARTA – Serangan keras dilontarkan Andi Arief yang ia tujukan untuk kubu Prabowo-Sandi. Hal itu berkendaan posisi Partai Demokrat dalam koalisi 02.
Serangan keras itu dilontarkan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (19/6/2019).
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan, selama ini Partai Demokrat dituduh sebagai partai abu-abu.
Bahkan, serangan itu juga ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, SBY dan Kogasma Partai Demokrat AHY.
Tak hanya itu, serangan juga ditujukan kepada almarhum Ani Yudhoyono saat masih mejalani perawatan medis di Singapura.
“Partai Demokrat dituduh abu-abu, SBY dan AHY dianggap penghianat, Ibu Ani dibilang pura-pura sakit,” cuitnya.
Politisi yang menjadi orang dekat keluarga SBY itu lantas menyebut bahwa semua itu dikarenakan sikap Partai Demokrat selama ini.

Yakni tidak mau bergabung dalam upaya membohongi rakyat dengan memakai isu kecurangan terkait daftar pemiliih tetap (DPT) Pemilu 2019.
“Hanya karena tidak mau bergabung dalam upaya membohongi rakyat dengan isu curang sistematis yang payungnya DPT,” tegasnya.
Sosok yang pernah menyebut Prabowo Subianto sebagai jendral kardus itu juga menyatakan, bahwa keterangan saksi Prabowo-Sandi di MK, Agus Maksum, sama sekali tidak dapat dipercaya.
Karena itu, ia meminta Agus Maksum dan BPN Prabowo-Sandi harus ikut bertanggungjawab atas kebohongan atas tudingan DPT sebagai payung kecurangan.
“Agus Maksum dan BPN harus bertanggung jawab atas tuduhan DPT sebagai payung kecurangan,” katanya.
Andi Arief menyebut, kesaksian Agus Maksum soal kejanggalan DPT Pilpres 2019 tak lebih hanyalah sebuah bualan alias kebohongan.

“Jutaan rakyat “tertipu’ bahkan ada yang lakukan tindakan tidak rasional karena mempercayai informasi itu,” lanjutnya.
Andi Arief menambahkan, dengan mempercayai Agus Maksum, sama artinya dengan mempercayai akun anonim media sosial pendukung Prabowo-Sandi.
“Mempercayai Agus Maksum sama dengan mempercayai akun anonim yang selama ini mendukung 02,” katanya.
Andi Arief lantas menyarankan agar MK langsung melanjutkan pemeriksaan terhadap Said Didu terkait status BUMN.
Alasannya, kualitas saksi dan materi selanjutnya tidak akan relevan terhadap tudingan kecurangan dimaksud.
“Karena payung kecurangan DPT yang didengung-dengungkan sudah hancur. Dibohongi Agus Maksum,” tulis Andi Arief.

(ruh/pojoksatu)

Categories
Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPRD Provinsi Jawa Barat dpt pemilu 2019 Nasional pileg 2019 Pilpres 2019 Warga Negara Asing (WNA)

Langsung Tinjau ke Daerah, DPRD Jabar Pastikan Data WNA di Purwakarta

POJOKSATU.id, Purwakarta – DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kasus Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilpres dan Pileg 2019. Hal itu sebagai keseriusan dalam mengantisipasi isu yang berkaitan dengan terdaftarnya WNA sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Puadz mengatakan, akhir-akhir ini banyak beredar isu tentang WNA yang terdaftar sebagai DPT pada Pilpres dan Pileg 2019. Karena itu, perlu ada peninjauan di semua kabupaten kota di Jawa Barat.
“Kami (dewan-red) harus memastikan keakuratan data WNA yang ada di Jabar agar tidak terdaftar sebagai pemilih di pilpres nanti, termasuk di Kabupaten Karawang ini,” ujar Yusuf di Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja, no. 8, Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten purwakarta, Selasa (12/3/2019).
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, Sulaeman Wilman menegaskan, dari jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1912 orang dan yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebanyak 18 orang, sisanya sebanyak 1984 memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
“Setiap WNA wajib memiliki izin tinggal, dalam kaitannya dengan DPT sepanjang koordinasi dengan KPU, di Kabupaten Purwakarta tidak satupun yang terdaftar sebagai DPT,” ujar Sulaeman.
Selain itu, lanjut dia, pelayanan di dinas yang dipimpinnya memiliki dua pola, yakni pelayanan manual dan pelayanan jemput bola dengan menggunakan mobil keliling. Sehingga pihaknya dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Purwakarta.
“Bahkan, saat ini teknologi semakin canggih dengan Pelayanan berbasis online dimana saja sepanjang fasilitas internetnya memadai sangat diuntungkan dengan kemudahan teknologi,” jelasnya.
Namun, lanjut dia, keterbatasan sarana dan prasarana seperti printer untuk perekaman eKTP yang hanya mampu mencetak hingga 500 cetakan eKTP. Padahal pemohon untuk perekaman untuk eKTP itu sendiri perharinya mencapai ribuan. Karena itu meminta agar ada perhatian dari anggaran untuk memenuhi target pencapaian perekaman.
“Kami berharap dewan dapat menindaklanjuti salah satu kendala yang dihadapi di Disdukcapil Kabupaten Purwakarta,” tandasnya.
(*/dia/pojoksatu)