Categories
daerah rawan DKI Jakarta Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 Polri

Hasil Deteksi Dini Polri, Kerawanan Jakarta Pasca Pemilu 2019 Meningkat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Berdasarkan deteksi dini Polri pascapencoblosan Pemilu 2019, disimpulkan bahwa kerawanan di DKI Jakarta meningkat.
Hal itu lantaran Ibu Kota menjadi titik tumpu utama dari gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Seperti, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga kemungkinan terjadinya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses akhir pemilu 2019 yang semuanya berada di Jakarta tentu berpengaruh besar.
Apalagi, semua itu dikombinasi dengan berbagai kegiatan, penetapan hasil pemilu hingga gugatan. “Maka Jakarta kerawanannya juga meningkat,” tuturnya.
Setelah proses itu, pada Oktober juga ada agenda pelantikan presiden dan anggota legislatif.
Hal tersebut menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menarik pasukan Brimob ke ibukota. “Namun jumlahnya tidak dipastikan,” jelasnya.
Ada berbagai bentuk kerawanan yang diantisipasi. Mulai dari bentrok antarpendukung hingga menjalar ke skala yang lebih luas.
Polri telah memperhitungkan jumlah massa dan langkah mitigasinya. “Khususnya Polda Metro Jaya yang mempersiapkan semua itu,” terangnya.
Dia menuturkan, jumlah pasukan Brimob dari daerah yang digeser ke Jakarta tidak seperti isu yang beredar, yakni 40 ribu personil.
Jumlahnya tidak mencapai angka tersebut, sebab setiap daerah juga dilakukan antisipasi kerawanan. “Pengamanan di daerah juga dilakukan,” paparnya.
Polri juga memiliki operasi lain yang harus dijalankan, yakni Operasi Ketupat.
Karenanya, saat ini dilakukan manajemen personel yang semaksimal mungkin agar semua agenda itu bisa diamankan dengan baik.
“Jadi, agenda itu saling bersautan. Selesai satu, ada agenda lain,” tuturnya.
Setidaknya, ada lebih dari 3 ribu pasukan Brimob dari berbagai Polda yang digeser ke ibukota, seperti Maluku, Aceh, Papua dan Kalimantan.
Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk mengamankan Jakarta.
Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, pengamanan itu merupakan hal yang penting.
Namun juga penanganan atas berbagai keluhan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu juga perlu ditangani dengan baik.
“Ada orang yang tidak puas itu harus dilihat, kenapa. Bila ada sesuatu tentunya harus diselesaikan,” jelasnya.
Bila sumber dari ketidakpuasan itu bisa dibuka secara terang benerang. Tentunya, tingkat kerawanan itu akan menurun.
“Artinya, jangan sampai ada masalah yang dibiarkan mengganjal dalam proses pemilu ini. Sehingga, ada alasan untuk membuat sesuatu yang merugikan bersama,” urainya.
(jpnn/jpg/pojoksatu)

Categories
daerah rawan Divisi Humas Mabes Polri Nasional Pemilu 2019

Polri Petakkan Kerawanan Pemilu di Seluruh Indonesia

POJOKSATU.id, JAKARTA- Mabes Polri telah memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling rawan. Tercatat, TPS yang sangat rawan di seluruh Indonesia ada 16.708 TPS.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga kriteria Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni aman, rawan dan sangat rawan.
“TPS yang masuk kriteria kurang rawan jumlahnya di seluruh wilayah Indonesia ada 733.204 TPS. Kemudian TPS yang rawan di seluruh Indonesia ada 59.509 TPS, sedangkan TPS yang sangat rawan ada 16.708 TPS,” ujar Dedi di Mabes Polri, Selasa (16/4).
Menurut Dedi, alasan pihaknya mengapa TPS dikategorikan sebagai TPS dengan klasifikasi sangat rawan. Salah satunya ialah TPS tersebut berada di wilayah yang kerap terjadi konflik sosial.
“Kriteria TPS yang sangat rawan, antara lain bahwa dari sisi geograrafis jauh, sulit ditempuh. Lalu di daerah tersebut memiliki sejarah pernah terjadi konflik sosial, seperti serangan KKB dan lainnya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dedi, klasifikasi TPS dengan kategori sangat rawan, juga berada di wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang memiliki sengketa.
TPS dengan basis massa yang memiliki militansi tinggi terhadap salah satu paslon juga termasuk kategori TPS sangat rawan.
“TPS yang memiliki tingkat heterogen yang cukup tinggi dan TPS tersebut tempatnya pada massa yang memiliki tingkat militansi terhadap paslon. Itu juga masuk dalam kriteria TPS yang sangat rawan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah mengklasifikasikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi tiga jenis. Hal ini demi memudahkan Polri menentukan langkah pengamanannya.
“Jadi kita seperti biasa, kita membagi TPS ada yang kategori aman, rawan dan sangat rawan,” ujar Tito di kantor Menkopolhukam, Senin (15/4).
(fir/pojoksatu)