Categories
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin kasus suap meikarta Nasional

Neneng Hasanah, Mantan Bupati Bekasi Divonis 6 Tahun Penjara

POJOKSATU.id, BANDUNG- Mantan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin, divonis hakim pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman enam tahun penjara denda Rp250 juta.
Dalam putusannya, ketua majelis hakim juga memberi hukuman tambahan kepada Neneng berupa hukuman subsider empat bulan kurungan karena terbukti telah menerima suap proyek Meikarta Rp10,8 miliar dan 90 ribu dolar Singapura.
Ketua Majelis Hakim Judijanto Hadilesmana menyatakan Neneng terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama.
“Neneng terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” jelasnya, Rabu (28/5).
Hakim Judijanto mengatakan dalam amar putusannya mengadili, menjatuhkan pidana enam tahun penjara denda Rp250 juta sibsider empat bulan kepada terdakwa kesatu Neneng Hasanah Yasin.
Vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya Jaksa KPK menuntut Neneng agar dihukum 7,5 tahun penjara denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.
Dalam pertimbangannya, untuk hal meringankan terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan untuk hal memberatkan, Neneng tidak aktif mendukung program pemerintah yang gencar dalam memberantas korupsi.
Anggota Majelis Hakim, Lindawati menegaskan tidak terdapat hal – hal yang dapat meringankan putusan hukum terhadap terdakwa.
“Hal yang meringankan terdakwa tidak ada,” paparnya.
Linda juga menjelaskan jika terdakwa memenuhi unsur untuk dicabuk hak politiknya baik hak untuk memilih maupun dipilih.
“Amar putusan telah adil dan setimpal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa,” terangnya.
(arf/pojoksatu)

Categories
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin dipenjara kasus suap meikarta Nasional tersangka

Bupati Bekasi Neneng Dituntut Penjara 7,5 Tahun, Luhut Tak Habis Pikir

POJOKSATU.id, BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntunt Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin penjara tujuh tahun enam bulan penjara.
Selain itu, Neneng juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.
Menanggapi tuntutan JPU KPK, kuasa hukum Neneng Hasanah menganggap tuntutan tersebut terlalu berat, mengingat Neneng baru saja melahirkan.
“Kalau tujuh tahun enam bulan, bagi Bu Neneng sendiri. Bagi ibu yang baru melahirkan itu cukup berat,” ucap salah satu pengacara Neneng, Luhut Sagala, usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).
Pihaknya berharap, majelis hakim bisa mempertimbangkan sejumlah hal positif dari kliennya sealma persidangan.
“Harapan kita majelis mempertimbangkan kejujuran bu Neneng dalam perkara ini,” pintanya.
Luhut menyatakan, kliennya itu sudah bersikap jujur selama persidangan. Bahkan, kata dia, kejujuran Neneng sudah diberikan sejak proses penyidikan di KPK.
“Kita harus melihat bahwa bu Neneng itu selama persidangan, bahkan mulai dari penyidikan sudah sangat jujur,” jelasnya.
Luhut menambahkan, atas kejujuran kliennya juga, kasus suap Rp10 miliar terkait IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) itu akhirnya diketahui penyidik.
“Kalau bu Neneng tidak jujur, penyidik tidak tahu. Karena yang diketahui penyidik itu hanya suap yang terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” kata Luhut.
Pihaknya pun menyesalkan bahwa kejujuran Neneng dalam perjalanan kasus ini tidak dijadikan pertimbangan JPU KPK.
“Bu Neneng sudah sangat jujur. Seharusnya itu menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut,” katanya.
Luhut juga mengaku tak habis pikir dengan penerapan Pasal 12 huruf b yang disangkakan JPU kepada Neneng.
Menurutnya, dakwaan ketiga, yakni Pasal 11 yang seharusnya cocok diberikan kepada kliennya.
“Karena kalau Pasal 12 b, terdakwa dianggap melakukan sesuatu yang bertentangan kewajibannya, Bu Neneng menandatangani IPPT itu memang kewajiban Bupati. Jadi kalau di atas 10 hektare kewenangan ada di Bupati,” tegasnya.
Karena itu, ia pun mempertanyakan dimana letak kesalahan Neneng.
“Jadi ketentuan mana yang dilanggar? Kalau jaksa bilang terbukti tidak sesuai prosedur, buktinya apa?” heran Luhut.
(rif/pojoksatu)

Categories
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin Nasional

Pengacara Neneng Menilai Tuntutan Terlalu Berat

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pasca pembacaan tuntutan terhadap Bupati non aktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dituntut 7,5 tahun penjara atas dugaan perkara suap perizinan proyek Meikarta. Pihak pengacara angkat bicara atas tuntutan JPU KPK.
Tuntutan tersebut dianggap pengacaranya berat. Hal ini mengingat Neneng baru melahirkan.
“Kalau 7 tahun 6 bulan bagi Bu Neneng sendiri, bagi ibu yang baru melahirkan itu cukup berat. Harapan kita majelis mempertimbangkan kejujuran bu Neneng dalam perkara ini,” ucap salah satu pengacara Neneng, Luhut Sagala seusai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5).
Luhut menyatakan kliennya itu sudah bersikap jujur selama persidangan. Bahkan, kata dia, kejujuran Neneng sudah diberikan sejak proses penyidikan di KPK.
“Kita harus melihat bahwa bu Neneng itu selama persidangan bahkan mulai dari penyidikan sudah sangat jujur. Karena suap Rp 10 miliar terkait IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) kalau bu Neneng tidak jujur, penyidik tidak tahu. Karena yang diketahui penyidik itu hanya suap yang terkait RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” kata Luhut.
“Jadi harusnya menjadi pertimbangan penyidik kalau bu Neneng mulai dari proses penyidikan sampai tuntutan sudah sangt jujur. Seharusnya itu menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut,” kaya dia menambahkan.
Luhut juga mengaku tak habis pikir dengan pasal 12 huruf B yang diterapkan jaksa kepada Neneng. Menurutnya, dakwaan ketiga yakni Pasal 11 yang seharusnya cocok diberikan kepada kliennya.
“Karena kalah pasal 12 B terdakwa dianggap melakukan sesuatu yang bertentangan kewajibannya, Bu Neneng menandatangani IPPT itu memang kewajiban Bupati. Jadi kalau di atas 10 hektare kewenangan ada di Bupati. Jadi ketentuan mana yang dilanggar? Kalau jaksa bilang terbukti tidak sesuai prosedur, buktinya apa?,” ujar Luhut.
(arf/pojoksatu)

Categories
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin kasus suap meikarta Nasional Sekda Jabar Iwa Karniwa

JPU KPK Sebut Sekda Jabar Ikut ‘Makan’ Uang Suap Meikarta

POJOKSATU.id, BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan aliran dana suap proyek Meikarta dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).
Dalam sidang beragendakan pembacaan tuntutan tersebut, JPU menunut Neneng dengan tuntutasn tujuh tahun dan enam bulan kurungan dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.
Selain itu, JPU juga membeberkan besaran uang suap yang diterima masing-masing terdakwa.
Jaksa juga menyebut Neneng menerima suap sebesar Rp10,630 miliar dan SGD90 ribu dan baru mengembalikan Rp10,331 miliar dan SGD90 ribu.
Sehingga jaksa meminta Neneng turut dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp318 juta.
Selain Neneng, persidangan kasus suap izin Meikarta ini juga menghadirkan empat terdakwa lainnya.
Mereka yaitu Jamaludin (eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi).
Lalu Sahat Maju Banjarnahor (eks Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi) dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).
Terdakwa Jamaludin, Dewi, Sahat dan Neneng Rahmi dituntut hukuman selama enam tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan.
Untuk Dewi dan Sahat diberi tambahan hukuman berupa uang pengganti Rp80 juta subsider tujuh bulan dan Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.
Atas tuntutan tersebut, para terdakwa akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada persidangan selanjutnya.
Selain kepada lima terdakwa, JPU juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lain yang belum berstatus tersangka.
Salah satunya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Iwa Karniwa yang disebut JPU menerima Rp1 miliar.
Juga Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jabar, Yani Firman menerima sebesar SGD90 ribu dolar.
Uang suap juga diserahkan ke Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) sebesar Rp500 juta.
Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp700 juta.
Meski nama Iwa ada dalam draft tuntutan, dalam perjalanan sidang dengan terdakwa Neneng, Iwa tidak menjadi saksi.
(rif/pojoksatu)

Categories
Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin kasus suap meikarta Nasional

Mantan Bupati Bekasi Tempati Kamar Ukuran 3×4 di Rutan Perempuan Sukamiskin

POJOKSATU.id, BANDUNG- Mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, kini menempati ruang tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Sukamiskin Bandung.
Neneng menempati kamar tahanan di Blok Melati, yang menjadi tempat Neneng ditahan selama proses persidangan berlangsung.
Kepala Rutan Perempuan Bandung, Lilis Yuaningsih, menjelaskan bahwa Neneng Hasanah Yasin ditempatkan di kamar ukuran 3×4 yang diisi 13 tahanan.
“Satu blok khusus Rutan didalam komplek Lapas Perempuan ini ada lima kamar, masing masing kamar diisi 13 orang tahanan termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin,” jelas Karutan Perempuan Bandung, Lilis Yuaningsih, kamis (21/2).
Lilis menambahkan, saat dilimpahkan KPK Rabu kemarin, Neneng hanya membawa tas dan baju pakaian saja.
“Tak membawa apa-apa, bahkan kita tanya jika ada emas yang melekat di badannya seperti kalung, gelang atau anting kita masukan daftar register d, dijawab bu Neneng ga ada,” terang Lilis.
Jaksa KPK tak hanya melimpahkan Neneng Hasanah ke Rutan Sukamiskin khusus Perempuan, Bandung. Selain Bupati Bekasi, ada juga dua tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta yakni Neneng Rahmi Nurlaeli dan Dewi Trisnawati.
“Untuk dua tahanan yang lain, kita pisahkan di kamar lainnya. Masih di Blok Melati yang menjadi blok tahanan khusus rutan perempuan di komplek Lapas Perempuan Bandung,” terangnya.
Kondisi kesehatan ketiga tersangka kasus suap proyek perizinan Meikarta ini, dalam keadaan sehat saat KPK melimpahkan penahanan ke Rutan Bandung.
“Semalam dicek kesehatannya, dan semua dalam keadaan sehat,” jelasnya.
Kini ketiga tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta ini resmi menggunakan baju tahanan warna oranye.
“Didalam komplek Lapas Perempuan Bandung ini, ada Rutannya. Yang membedakan tahanan dan warga binaan itu dari bajunya. Untuk tahanan baju oranye yang berada dibawah kewenangan Rutan, untuk warga binaan warna biru dibawah kewenangan Lapas,” pungkas Karutan Perempuan Bandung.
(arf/pojoksatu)