Categories
bentrokan papua gerindra Jokowi kerusuhan wamena Nasional papua wamena Wamena Papua

Tak Bisa Lindungi Korban Kerusuhan di Wamena-Papua, Jokowi Diminta Mundur

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti tragedi berdarah di Wamena, Papua yang menelan banyak korban baik materi maupun immateril dalam beberapa waktu terakhir.
Andre mengaku geram dengan Presiden Joko Widodo yang terkesan abai dengan nasib sembilan orang perantau asal Minang yang tewas dalam kerusuhan di Wamena.
“Sebagai Anggota DPR RI terpilih Dapil Sumbar 1 dan Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, saya infokan ke Pak Jokowi. Ada 9 warga perantauan Minang yang meninggal dunia karena kerusuhan di Wamena,” ungkap Andre Rosiade, Minggu (29/9).
Ia juga menyampaikan, kini terdapat 1.500 warga Sumbar yang memilih mengungsi ke tempat aman karena khawatir terjadi rusuh susulan di Wamena.
“Ada 1500 warga kami yang masih mengungsi belum lagi warga perantauan dari daerah lain. Toko-toko mereka dijarah. Dan sekarang mereka berlindung di kantor Kodim dan Polres,” ucapnya.
Oleh karena itu, Andre mendesak kepada Jokowi untuk melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan yang ada di Wamena. Jika tidak mampu, Andre menyarankan Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
“Tugas pemerintah sesuai UUD 1945 melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saya ingatkan Pemerintah Jokowi. Tolong Anda jangan lalai dalam menjalankan amanat konstitusi. Segera bekerja lindungi Rakyat Anda. Kalau memang tidak mampu jangan jadi Presiden, silakan mundur,” tegasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
bentrokan papua Jokowi Nasional papua

Jokowi Perlu Belajar pada Dua ‘Orang Tua’ Ini Redam Gejolak Papua

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo disarankan untuk menggelar diskusi dengan tokoh senior bangsa guna mencari solusi dalam meredam gejolak yang terjadi di Papua.
Politikus Demokrat Andi Arief mengatakan, Indonesia memiliki dua tokoh yang berpengalaman dalam menangani konflik di Indonesia, mereka adalah Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Keduanya, menurut Andi, berpengalaman dalam meredam konflik yang sempat terjadi di berbagai daerah di masa kepemimpinan mereka.
“Pak Jokowi, kita masih punya dua orang tua, Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla yang pernah menyelesaikan berbagai konflik dari Ambon, Poso, Sampit, Aceh dan lainnya. Keduanya berpengalaman, ada baiknya ajak keduanya berbicara atas apa yang terjadi di Papua saat ini,” begitu disampaikan Andi, Minggu (29/9).
Seperti diketahui, sebulan terakhir Papua diwarnai gejolak yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum dan jatuhnya korban jiwa, terakhir terjadi kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Dalam kerusuhan di Wamena, 32 orang tewas. Sebagian besar korban tewas ditemukan dalam keadaan hangus terbakar, yang lainnya ada yang terkena sabetan benda tajam, panah, dan juga luka akibat benda tumpul.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
bentrokan papua kerusuhan di papua Nasional

Dampak Kerusuhan Papua, Dokumen Perolehan Suara di DPRD Ludes Dibakar Massa

POJOKSATU.id, PAPUA- Rusuh di Kota Jayapura, Provinsi Papua, menyebabkan Kantor Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dibakar massa. Akibatnya tak satu berkas pun tersida di KPU
Seluruh dokumen penting di kantor tersebut habis tak bersisa lantaran dilalap si jago merah.
Sampai hari ini seluruh yang ada di dalam kantor itu terbakar habis,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Dokumen yang terbakar tersebut merupakan dokumen perolehan suara di DPRD Papua. Namun demikian KPU Pusat memastikan masih memiliki salinannya.
Tapi kan pada saat penerapan nasional tanggal 21 Mei, dokumen itu sudah dikirimkan juga pada kami,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga belum mengetahui apakah salinan dokumen KPUD Papua masih akan digunakan ke depannya.
“Kami sedang pelajari, kami mau gunakan dokumen itu atau bagaimana, pernah terjadi perubahan atau tidak (terhadap dokumen) nanti kami akan cek,” tambah Arief.
Kendati demikian, ia memastikan kebakaran tersebut tak akan berpengaruh pada mekanisme selanjutnya dalam penetapan calon anggota DPRD Papua.
Enggak (berpengaruh), mekanisme berjalan terus cuma hanya soal dokumen saja, kami menggunakan dokumen yang mana,” tandasnya.
(dhe/pojoksatu/rmol)