Categories
bawaslu Jokowi-Ma'ruf KPU Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi sengketa pilpres 2019

Prabowo-Sandi Bakal Kecewa Berat, MK Tak Bisa Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kendati Tim Hukum Prabowo-Sandi memohon diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf, tapi Mahkamah Konstitusi (MK) bakal sulit menuruti permintan kubu 02 itu.
Pasalnya, harus ada persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi sehingga pasangan calon sampai didiskualifikasi.
Namun yang lebih penting adalah, diskualifikasi peserta pemilu, bukan merupakan ranah dan kewenangan MK, melainkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Demikian disampaikan anggota Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Taufik Basarah dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6) lalu.
Kendati demikian, Taufik menyebut bahwa permohonan diskualifikasi yang diajukan kubu Prabowo-Sandi itu memang sah-sah saja di mata hukum.
“Namanya permohonan ya sah sah saja. Tapi, yang jelas begini kalau tadi minta diskulifikasi itu memang sudah diatur di UU Pemilu itu ranahnya Bawaslu,” ujar Taufik.
Lebih jauh Taufik menyatakan, materi gugatan tambahan yang disusulkan Tim Hukum Prabowo-Sandi itu juga bukan ranah MK.
Semisal soal dugaan politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan dengan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang menjadi ranah Bawaslu.
“MK ini memeriksa, mengadili untuk sengketa perolehan hasil suara pilpres. Jadi masing-masing ada relnya,” katanya.
Pendapat senada juga disampaikan pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda.
Profesor ini menilai, permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi soal diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin diyakininya sulit dikabulkan.
Alasannya, kapasitas MK dalam hal ini bukan untuk mendiskualifikasi peserta kontestasi pemilu.
“Saya kira sangat sulit. Bukan ranahnya MK untuk mendiskualifikasi,” kata Juanda.
Semestinya, sambung Juanda, kubu 02 itu menyeret permohonan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun upaya itu dipastikan kandas lantaran hanya bisa dilakukan sebelum pilpres digelar.
“Misalnya menggungat ke PTUN intinya keputusan dari KPU untuk Pak Ma’ruf ini ada kesalahan. Ada yang merugikan pasangan 02, maka ranah alamatnya buka ke MK, tapi ke PTUN,” jelasnya.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
bawaslu Jokowi-Ma'ruf KPU Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi sengketa pilpres 2019 Yusri lIhza Mahendra

Yusril Beberkan Logika, Identitas Saksi Prabowo-Sandi Saja Belum Ada, Bagaimana Ngancamnya?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Tim Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra kembali menyoroti narasi permintaan perlindugan saksi Prabowo-Sandi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril menilai, permintaan kubu 02 itu sebagai permintaan yang tak lazim dilakukan. Demikian disampaikan Yusril di gedung MK, Selasa (18/6/2019).
“Meminta perlindungan LPSK, terus melempar ke Mahkamah Konstitusi itu sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktik,” kat Yusril.
Pakah hukum tata negara itu berpendapat, dugaan adanya ancaman kepada para saksi itu terlalu jauh lantaran nama-nama saksinya hingga kini belum sampai ke meja Majelis Hakim.
“Nama saksi baru diserahkan ke MK besok (Rabu 19/6), kok sudah diatur (diancam),” katanya.
“Siapa yang mau jadi saksi itu kan enggak ada yang tahu. Itu sudah merasa diancam merasa segala macam, kami anggap terlalu jauh ya (ancaman),” lanjutnya.
Yusril lantas melontarkan analogi sekaligus mempertanyakan kebenaran pengancaman saksi yang digembor-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.
“Jadi siapa yang ngancam? Di mana? Bagaimana ngancamnya? Katanya sebelumnya sudah diancam, lalu keluar dari sidang ini diancam lagi,” tanyanya.
Atas logika tersebut, Yusril pun meragukan ancaman kepada saksi yang selama ini disebut-sebut kubu 02.
Sebab menurutnya, siapapun bisa mendapat ancaman. Bukan hanya kepada para saksi.
“Wartawan aja bisa diancam, kami juga bisa diancam, siapapun bisa saja. Kami tidak pernah menganggap suatu hal serius,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati upaya Tim Hukum Prabowo-Sandi yang mendatangkan saksi-saksi.
Ia pu mengaku sudah tak sabar mendengarkan para saksi 02 yang mengaku diancam tersebut.
“Bagus juga ada sidang besok, jadi menarik. Apa benar ada yang ngancam? Atau sekadar omongannya Pak Bambang Widjojanto?” sindirnya.
Untuk diketahui, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 Rabu (19/6) akan dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi dari pihak 02, KPU, 01 selama tiga hari berturut-turut.
“Sidang dilanjut nanti pada Rabu (19/6) untuk mendengarkan keterangan saksi pihak pemohon. Kamis (20/6) untuk mendengarkan keterangan saksi pihak termohon, dan Jumat (21/6) mendengarkan keterangan saksi pihak terkait,” kata Hakim Ketua, Anwar Usman saat menutup Sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Selasa (18/6).
Untuk jumlah saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim tetap berpegangan pada keputusan sebelumnya.
“Saksi dari masing-masing Pihak berjumlah 15 orang dan untuk ahli 2,” tutupnya.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
bawaslu Jokowi-Ma'ruf Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi sengketa pilpres 2019

Kubu 02 Dipatahkan, Bawaslu Tegaskan Ma’ruf Amin Bukan Pejabat BUMN: Atas Dasar Fakta

POJOKSATU.id, JAKATA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai status KH Maruf Amin yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak perusahaan BUMN tidak mengganggu proses pencapresan.
Penegasan itu sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan jawaban atas permohonan gugatan dari 02 Prabowo-Sandi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).
Abhan kemudian menyamakan kasus Maruf dengan yang dialami caleg Partai Gerindra, Mirah Sumirat.
Mirah tidak diloloskan sebagai caleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menjabat sebagai pegawai di anak perusahaan BUMN seperti Maruf Amin.
Mirah kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun kemudian, Bawaslu langsung melakukan pemeriksaan usai menerima laporan.
Dalam putusan yang diambil, Bawaslu akhirnya meloloskan Mirat sebagai caleg di Dapil VI Jawa Barat.
Atas dasar itulah, lanjut Abhan, pihaknya tidak mempermasalahkan status Maruf Amin sebagai calon wakil presiden.
Sebab, Bawaslu tidak menemukan bukti pelanggaran pemilu dalam perkara tersebut.
“Tidak terdapat temuan dan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani dan atau ditindaklanjuti Bawaslu RI,” katanya.
Abhan juga menegaskan, bahwa keterangan yang disampaikan dalam sidang itu adalah keterangan yang obyektif dan tak mendukung pihak manapun.
Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan bahwa keterangan didasarkan fakta.
“Keterangan Bawaslu ini objektif, keterangan yang kami berikan berdasarkan fakta pengawasan selama Pemilu 2019. Jadi atas dasar fakta,” tegas Abhan.
Menurut Abhan, keterangan Bawaslu yang diberikan juga sesuai dengan yang terjadi lapangan.
Ia mengatakan jika terbukti ada kecurangan Pemilu, Bawaslu akan menyampaikan kecurangan tersebut dalam keterangannya.
Terkait jumlah pelanggaran, ia menyebut Bawaslu menemukan sekitar 15.000 pelanggaran, yang didominasi oleh pelanggaran administratif pemilu.
Untuk diketahui, posisi Ma’ruf Amin d DPS dua bank tersebut sebelumnya dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.
Mereka berpendapat, kendati Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah adalah anak perusahaan, Ma’ruf tetap disebut sebagai karyawan atau pejabat BUMN.
Atas dasar itu, kubu 02 meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan menetapkan pasangan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
bawaslu Nasional Pemilu 2019

Emak-emak Cecar Santri yang Demo di Depan Bawaslu, “Mas, dari Pesantren Mana? Bayaran?”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan aksi yang dilakukan oleh massa mengatasnamakan Aliansi Santri Bersatu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Jumat (10/5) kemarin viral di sosial media.
Bukan karena orasi maupun aksinya, video tersebut justru viral lantaran membongkar asal-usul peserta aksi yang mengklaim berasal dari kalangan santri.
Dalam video berdurasi hampir satu menit yang diunggah di media sosial itu terlihat seorang emak-emak yang mengenakan kerudung biru cukup berani dengan menghampiri peserta.
“Pak dari pesantren mana? Aliansi pesantren, pesantren mana?” tanya emak-emak kepada orator.
Alih-alih memberi jawaban, sang orator yang berada di atas mobil komando tetap melanjutkan orasinya meski sempat menengok emak-emak tersebut.
Beberapa peserta yang berada di atas mobil komando pun terlihat diam saat ditanya hal serupa.
Tak cukup sampai di situ, emak-emak berkerudung biru itupun kembali melanjutkan pertanyaannya kepada para peserta yang berada di bawah mobil komando.
“Ini loh ngakunya aliansi santri bersatu. Mas dari pesantren mana mas?” lanjutnya bertanya.
Belasan peserta aksi yang memakai baju koko putih, kopyah hitam, dan memakai masker hijau pun tampak kebingungan dengan pertanyaan yang dilontarkan secara spontan itu. Beberapa di antaranya justru saling tatap dan melempar muka saat ditanya.
“Ayo, enggak tahu kan? Bayaran. Namanya aliansi santri bersatu, tapi enggak tahu dari pesantren mana,” lanjut emak-emak.
Di akhir video, seorang peserta akhirnya buka suara saat ditanya soal jumlah peserta yang menggelar aksi dan membawa beragam spanduk dukungan kepada Bawaslu dan KPU RI itu.
“Langsung tanya ke korlapnya mbak,” balas salah seorang peserta.

(dik/rmol/pojoksatu)

Categories
bawaslu Eggi Sudjana Nasional people power

Publik dan Pemerintah Jangan Salah Paham, Unjuk Rasa Ini untuk Mengkritik Penyelenggara Pemilu yang Tidak Tepat

POJOKSATU.id, JAKARTA- Tuduhan makar yang dialamatkan kepada pihak para pengunjuk rasa atau people power yang mengkritik penyelenggaraan pemilu tidak tepat.
Pasalnya, mereka tidak sedang mempersoalkan pemerintahan yang sah, melainkan sebatas mengkritik capres yang curang dalam Pilpres 2019.
Begitu tegas inisiator Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) yang dilarang berunjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (9/5).
“Ini kesalahan konstruksi hukum. Yang kita persoalkan adalah capres. Bukan presiden. Jadi kalau kita people power dituduh makar. Itu salah alamat. Karena kita tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah, tapi capres curang. Itu yang harus digarisbawahi,” kata politisi PAN itu.
Sehingga, Eggi meminta agar publik ataupun pemerintah tidak salah paham dengan gerakan kelompok ataupun orang-orang yang selama ini kritis terhadap KPU maupun Bawaslu.
“Jangan kita ini dipelintir mau makar. Nggak ada yang mau makar. Kalau makar makan roti bakar oke,” candanya.
(dhe/pojoksatu/rmol)

Categories
bawaslu KPU Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 Real Count Situng

Sering Salah Input Data, KPU Dapat Peringatan dari Bawaslu

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berhati-hati dalam melakukan perhitungan suara di Pemilu 2019. Utamanya terkait input data perolehan suara calon presiden-calon wakil presiden di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh KPU.
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, hal itu mereka lakukan karena menilai Situng memiliki sejumlah masalah.
BACA JUGA: Ini Daftar 144 Petugas KPPS yang Meninggal Dunia, Komisioner KPU Menangis
“Sudah kami ingatkan KPU. Situng agak trouble dalam beberapa kali kan. Kami sudah kasih surat ke KPU agar hati-hati,” kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, seperti dilansir Rmol, Rabu (24/4).
Hal itu diungkapkan Bagja saat dirinya bersama Ketua Bawaslu, Abhan menerima perwakilan aktivis yang tergabung dalam Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobar Perang).
Kobar Perang sendiri menggelar aksi damai untuk meminta Bawaslu menetapkan pemilu 2019 sebagai pemilu yang kecurangannya sudah masuk kategori terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).
BACA JUGA: Polisi Bakal Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mahasiswi
Ditekankan Bagja, pihaknya mengingatkan KPU karena merasa input data C1 di laman Pemilu2019.kpu.go.id yang bermasalah sangatlah sensitif bagi masyarakat luas.
“Ini persoalannya sangat sensitif masalah tersebut (Situng),” tutup Bagja.
(rmol/fat/pojoksatu)

Categories
bawaslu malaysia Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 selangor Surat Suara tercoblos

Bawaslu Rekomendasi Pemilu 2019 di Malaysia Diulang, Wakil Dubes Dipecat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Pemilu 2019 di Malaysia harus diulang. Hal itu lantaran kasus surat suara tercoblos beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan anggota Bawaslu, Rahmad Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Rahmad menyatakan, pemungutan suara ulang lewat metode menggunakan pos di Kuala Lumpur, Malaysia itu harus diulang untuk memenuhi hak pilih masyarakat, serta menjaga integritas pemilu di Kuala Lumpur.
“Pemungutan suara terbatas pada metode pos dengan jumlah pemilih terdaftarnya 319.193 pemilih. Karena ditemukan data pemilu jumlah surat suara yang melalui pos tercatat seperti itu oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri),” ujar Bagja.
Terrpisah, Ketua Bawaslu Ahban mengatakan, Bawaslu juga merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengganti PPLN sebanyak dua orang.
Yakni atas nama Krisna K.U Hannan yang juga sebagai Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia dan Djajuk Nashir yang diketahui sebagai staf di KBRI.
“Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan dari PPLN, untuk menjaga profesionalitas dalam penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik,” katanya.
Abhan melanjutkan, Djajuk Nashir dianggap bertanggung jawab ‎untuk Pemilu di Malaysia menggunakan metode pos.
Sehingga hasil investigasi Djajuk sebagai penanggung jawab.
“Hasil klarifikasi dia yang bertanggung jawab dengan metode pemungutan suara dengan pos,” ungkapnya.
Sementara, apakah ada pelanggaran pidana terhadap dua orang tersebut, Abhan mengaku belum bisa menyampaikannya karena masih dilakukan proses pembuktian.
“Tentu kami nanti akan lebih lanjut dengan bukti-bukti lain kalau memang ada dugaan memperkuat tindak pidana,” pungkasnya.
Sementara, hingga saat ini, Polisi Diraja Malaysia (PDRM) masih menyelidiki soal surat suara yang disebut sudah tercoblos di Selangor, Malaysia, beberapa waktu lalu.
Karo PenMas DivHumas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tak lama lagi akan ditentukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku di sana.
“Tinggal konklusi terhadap pelanggaran perbuatan, perbuatan delik sesuai hukum Malaysia,” katanya di Kantor Div Humas Polri, Selasa (16/4/2019).
Dedi menambahkan, pasca konstruksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku ditentukan, maka pihak PDRM akan memberi informasi ke Polri dan Bawaslu.
Lantas Bawaslu memeriksa dan melakukan assesement guna menentukan adakah tindak pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di sana.
“Nanti Bawaslu akan asessment juga apakah ada pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi atau tidak,” ujar dia.
Berita sebelumnya, sejumlah video penemuan surat suara yang telah tercoblos pada gambar pasangan capres-cawapres nmor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, ditemukan di Selangor, Malaysia, viral di media sosial.
Padahal, pemilihan di kota-kota di negara itu baru akan dilakukan pada Minggu, (14/4).
Dari video yang beredar, selain telah dicoblos untuk Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk pemilihan presiden, surat suara itu juga sudah dicoblos untuk calon anggota legislatif dari berbagai partai.
Khusus untuk pemilihan caleg, sudah tercoblos untuk caleg dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
(jpg/ruh/dhe/pojoksatu)

Categories
bawaslu malaysia Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 Surat Suara tercoblos

Surat Suara Tercoblos untuk Jokowi, Bawaslu: Ini Kegiatan Terstruktur, Sistematis dan Massif

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai penemuan belasan karung atau kantong berisi surat suara tercoblos untuk paslon Joko Widodo-Maruf Amin, merupakan kegiatan yang terstruktur, sistematis dan massif.
Untuk itu, Bawaslu berjanji akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengungkap dalang pencoblosan surat suara tersebut di Selangor, Malaysia itu.
BACA JUGA: Jawab Tantangan Fahri Hamzah, Massa Jokowi Bakal Tumplek Blek di GBK karena Cinta
“Siapa pihak yang di belakang ini dapat jelas ada kinerja dari PPLN yang sudah ada. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat terstruktur, sistematis, massif,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dikutip Pojoksatu.id dari RMOL, Kamis (11/4/2019).
Diberitakan sebelumnya, Bawaslu memastikan kebenaran video yang beredar soal surat suara tercoblos di Selangor. Bawaslu juga sudah meminta Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan sementara semua proses Pemilu di Negeri Jiran itu.
Pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia seharusnya dilakukan pada Minggu (14/4/2019) mendatang. Sehingga sangat disayangkan ternyata sudah ada surat suara tercoblos.
“Itu benar. Itu penemunya adalah Panwaslu negeri kita di Kuala Lumpur sebagai penemunya,” kata Fritz.
BACA JUGA: Heboh Video Surat Suara Sudah Tercoblos untuk Jokowi dan Partai Nasdem di Malaysia
Pengentian sementara pemilu di Malaysia akan dilakukan sampai KPU mampu menjelaskan bagaimana tata cara prosedur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana.
Video penemuan belasan karung atau kantong berisi surat suara tercoblos di Malaysia itu sudah viral. Surat suara tercoblos untuk paslon capres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin dan Partai Nasdem untuk pemilu legislatif.
Dalam video tersebut, tampak surat suara itu dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam, diletakkan di sebuah ruko yang ada di Bangi, Selangor.
Fritz mengatakan, sebelumnya Bawaslu sudah meminta KPU untuk mengawasi kinerja PPLN kurang baik. Kejadian ini menjadi buktinya.
BACA JUGA: Ini Video Pelaku Pengeroyok Audrey Tuntut Warganet Se-Indonesia Minta Maaf
“Meminta KPU segera melakukan evaluasi kinerja. Terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar,” tegasnya.
Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara, juga membenarkan video tersebut dan sudah mengecek ke lokasi. “Suratnya sah, valid dan memang sudah tercoblos,” ungkapnya.
(fat/pojoksatu)

Categories
bawaslu malaysia Nasional Pemilu 2019 Pilpres 2019 Surat Suara tercoblos

Bawaslu Benarkan Video Surat Suara Tercoblos, KPU Diminta Setop Pemilu di Malaysia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kebenaran video yang beredar soal surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Bawaslu juga sudah meminta Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan sementara semua proses Pemilu di Negeri Jiran itu.
Pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia seharusnya dilakukan pada Minggu (14/4/2019) mendatang. Sehingga sangat disayangkan ternyata sudah ada surat suara tercoblos.
BACA JUGA: Heboh Video Surat Suara Sudah Tercoblos untuk Jokowi dan Partai Nasdem di Malaysia
“Itu benar. Itu penemunya adalah Panwaslu negeri kita di Kuala Lumpur sebagai penemunya,” kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dikutip Pojoksatu.id dari RMOL, Kamis (11/4/2019).
Pengentian sementara pemilu di Malaysia akan dilakukan sampai KPU mampu menjelaskan bagaimana tata cara prosedur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana.
Selain itu, Bawaslu berjanji akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengungkap dalang pencoblosan surat suara tersebut.
“Siapa pihak yang di belakang ini dapat jelas ada kinerja dari PPLN yang sudah ada. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat terstruktur, sistematis, massif,” tutur Fritz.
BACA JUGA: Ini Video Pelaku Pengeroyok Audrey Tuntut Warganet Se-Indonesia Minta Maaf
Diberitakan sebelumnya, beredar video penemuan belasan karung atau kantong berisi surat suara tercoblos untuk paslon capres nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin dan Partai Nasdem untuk pemilu legislatif.
Dalam video tersebut, tampak surat suara itu dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam, diletakkan di sebuah ruko yang ada di Bangi, Selangor.
Fritz mengatakan, sebelumnya Bawaslu sudah meminta KPU untuk mengawasi kinerja PPLN kurang baik. Kejadian ini menjadi buktinya.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Puji Prabowo Subianto Tak Pernah Gagal
“Meminta KPU segera melakukan evaluasi kinerja. Terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar,” tegasnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara, juga membenarkan video tersebut dan sudah mengecek ke lokasi. “Suratnya sah dan valid dan memang tercoblos,” ungkapnya.
(fat/pojoksatu)

Categories
bawaslu mobil tni Nasional Pilpres 2019 prabowo-sandi

Bawaslu Masih Mendalami Mobil Berpelat TNI Angkut Logistik Prabowo-Sandi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penggunaan mobil berpelat TNI masih diselidiki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran pemilu.
Seperti diberitakan sebelumnya, mobil berpelat TNI diduga mengangkut logistik pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kawasan Bogor.
BACA JUGA: Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp8,75 Miliar Digagalkan Pemerintah
“Kami melakukan kajian, dengan mengumpulkan alat bukti, juga melakukan investigasi,” ujar Abhan Kantor Bawaslu, MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (23/3).
Abhan memastikan hasil investigasi Bawaslu nantinya akan disampaikan ke publik. Termasuk ada atau tidaknya sanksi yang diberikan kepada orang yang diduga TNI ‎dan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Nanti akan membuat kajian apakah ini memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak, nanti keputusan akan disampaikan ke publik,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Kabidpenum Puspen TNI, Letkon Inf Abidin Toba mengatakan, ‎telah melakukan penyelidikan awal. Hasilnya tidak ditemukan indikasi keterlibatan TNI mengenai logistik yang diangkut menggunakan mobil berpelat merah ini.
BACA JUGA: Ternyata Erwin Aksa Ditawari Jabatan Mentereng, Prabowo: Ngaku Lu!
“Tidak ditemukan indikasi keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini,” ujar Abidin seperti dilansir JawaPos.com, Sabtu (23/3/2019).
Abidin melanjutkan, bahwa pemilik mobil Pajero berpelat nomor dinas TNI 3005-00 adalah seorang purnawirawan TNI, pensiun tahun 2001, berinisial RAT. Pada saat pensiun RAT mengembalikan mobil dinas, namun pelat nomor dinasnya tetap dipegang yang bersangkutan.
Lebih lanjut Abidin mejelaskan kronologi mobil berpelat TNI itu bisa mengangkut logistik Prabowo-Sandi. Kata dia, pada Kamis 21 Maret 2019, RAT memerintahkan sopirnya berinisial L, membeli nasi bungkus untuk dikirim ke Gedung Pajajaran Bogor.
“Awalnya mobil tersebut berangkat dengan menggunakan nomor registrasi sipil, namun karena macet, sopirnya (L) berinisiatif mengganti dengan plat nomor dinas menuju Gedung Pajajaran Bogor,” ungkapnya.
Atas dasar hasil pengembangan perkara tersebut, POM TNI melakukan penyitaan plat nomor dinas TNI 3005-00 yang tidak dilengkapi BNKB (STNK TNI). Sekadar informasi, beredar video mobil berpelat dinas TNI mengangkut logistik di acara relawan Prabowo-Sandiaga. Video itu berdurasi 01.00 menit.
Dalam video itu, tampak satu unit mobil Mitsubishi Pajero membawa logistik. Sementara ada beberapa orang yang memindahkan logistik itu dari dalam mobil ke ruangan acara.
Di lokasi tersebut terpasang sebuah spanduk bergambarkan Prabowo-Sandiaga dengan tulisan ‘Selamat Datang Para Relawan se-Bogor Raya Pada Dialog Kebangsaan’.
(jpg/fat/pojoksatu)