Categories
Bareskrim Mabes Polri ipda erwin Nasional polisi terbakar

Ipda Erwin Meninggal, Lima Mahasiswa yang Tersangka Terancam Hukuman Mati

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kabar duka menyelimuti korps Bhayangkara. Ipda Erwin Yudha Wildani, perwira polisi yang terbakar saat mengamankan demo mahasiswa di Cianjur meninggal dunia.
Ipda Erwin merupakan salah satu anggota polisi yang telah menjadi korban pembakaran pada Kamis (15/8) oleh terduga lima mahasiswa yang telah ditetapkan tersangka.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini penyidik tengah mendalami kembali pasal yang pantas dikenakan terhadap kelima tersangka. Namun kelima tersangka saat ini dikenakan pasal 212 KUHP.
“Selain Pasal 212 KUHP dapat juga pasal- pasal lain yang memberatkan terhadap para pelaku,” kata Dedi saat dikonfirmasi Pojoksatu, Senin (26/8).
Erwin meninggal dini hari tadi pukul 01.38 WIB. Erwin meninggal saat tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.
Diduga luka bakar yang dilami Erwin terparah dibandingkan luka bakar tiga rekannya. Namun saat disinggung apakah hukuman kelima tersangka bisa dikenakan hukuman mati. Menurut Dedi, hal itu merupakan kewenangan penyidik.
“Nanti didalami oleh penyidik dulu apabila fakta hukumnya kuat (bisa hukuman mati),” ungkapnya.
Seperti diketahui, Erwin terbakar hidup-hidup saat tengah mengamankan demo mahasiswa di Cianjur. Selain Erwin, ada tiga polisi lain yang juga terbakar.
Dari insiden ini, polisi telah mengamankan sejumlah mahasiswa. Lima orang ditetapkan menjadi tersangka.
(fir/pojoksatu)

Categories
Bareskrim Mabes Polri Kerusuhan 22 Mei Nasional

Tim Investigasi Polri Temukan TKP Lima Korban Tewas Kericuhan 22 Mei, Ternyata Disini

POJOKSATU.id, JAKARTA- Tim investigasi Polri yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto menemukan tempat kejadian perkara (TKP) lima dari total sembilan korban tewas kericuhan 21-22 Mei 2019.
“Dari sembilan yang meninggal dunia ini sudah lima yang sudah kami ketahui TKP penemuan korban tersebut. Secara keseluruhan semua korban berada di Petamburan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/6) dilansir antara.
Sementara TKP empat korban tewas lainnya dikatakannya masih didalami.
Lima korban yang sudah diketahui TKP-nya itu tewas sebagian besar karena peluru tajam. Untuk benar-benar menentukan titik korban jatuh dan kemungkinan arah asal tembakan, kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap proyektil dan olah TKP.
Polisi menduga keras lima korban tewas tersebut merupakan perusuh karena lokasinya tidak berada di sekitar Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di mana aksi damai dilakukan, melainkan di Petamburan yang diduga keras lokasi skenario kerusuhan.
Namun, untuk memastikan lebih lanjut, polisi akan mengumpulkan keterangan dari keluarga korban
“Kami lakukan pendalaman terhadap keluarga korban untuk memastikan korban ini perusuh atau bukan,” ujar Asep.
Sementara itu, hingga kini uji balistik masih dilakukan dari dua proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban tewas, yaitu Abdul Aziz dan Harun Al Rasyd serta seorang korban selamat bernama Zulkifli.
“Zulkifli tertembak pahanya, itu bisa diselamatkan sekarang masih dirawat, itu termasuk dari korban yang bisa kami ambil proyektil pelurunya,” ungkap Asep.
Polisi masih menunggu keadaan Zulkifli membaik untuk dimintai keterangan lebih lanjut pelaku penembak peluru tajam kepada dirinya.
(dhe/pojoksatu)

Categories
Bareskrim Mabes Polri Nasional penyebar hoaks

Dalam Sepekan, Polri Tangkap 10 Pelaku Penyebar Hoaks, Ini Perannya

POJOKSATU.id, JAKARTA- Dalam kurun waktu satu minggu, Mabes Polri telah mengamankan 10 pelaku ujaran kebencian serta penyebaran hoaks dari sejumlah daerah di Indonesia. Penangkapan itu, terhitung mulai tanggal 21 hingga 28 Mei 2019.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, jumlah tersebut cukup mengagetkan. Pasalnya, jumlah tersebut dinilai maraknya penyebaran ujaran kebencian pasca Pemilu.
“Jadi untuk pelaku ujaran kebencian dari 21 -28 Mei ada 10 tersangka yang sudah diamankan. Ini cukup meningkat,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).
Menurut Dedi, dari data Kemenkominfo mulai dari tanggal 21 Mei itu terjadi selebaran berita hoaks. Namun sudah ada 30 hoaks yang yang sudah terdetect oleh Kemenkominfo.
“Sedang diselidiki tim cyber,” ungkap Dedi.
Kendati demikian, polisi berbintang satu ini belum merinci peran meraka masing- masing.
Yang jelas, hingga saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan secaraa intensif terhadap para para pelaku. Hal ini untuk mengatahui peran dan motif para pelaku.
(fir/pojoksatu)

Categories
Bareskrim Mabes Polri Nasional

Polri Berduka, Dirtipikor Bareskrim Brigjen Erwanto Kurniadi Meninggal

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mabes Polri tengah berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Brigjen Erwanto Kurniadi meninggal dunia pada Jumat (17/5), sekitar pukul 16.00 WIB.
Jenderal bintang satu yang kini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri itu meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan kabar duka tersebut. “Benar beliau meninggal karena sakit,” kata Dedi.
Untuk sakitnya sendiri, Dedi belum bisa memastikan. Namun, dari informasi awal, eks salah satu penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu meninggal karena serangan jantung.
“Kami tunggu keterangan resmi,” sambung Dedi.
Polri pun menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian Brigjen Erwanto.
“Kami mengenang beliau sebagai sosok yang memiliki dedikasi dan kinerja yang sangat tinggi. Beliau sangat berpengalaman dalam hal pemberantasan korupsi mulai di KPK hingga ke beliau menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim,” beber Dedi.
Sehari sebelumnya, Brigjen Erwanto Kurniadi masih sempat mengikuti buka puasa bersama Presiden Jokowi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Buka puasa Presiden Jokowi bersama TNI dan Polri itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga hadir.
Hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Ketua Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan Ketua KPK Agus Rahardjo.
(cuy/jpnn)

Categories
Bareskrim Mabes Polri Kivlan Zen Nasional people power

Saling Lapor, Giliran Jalaludin Dilaporkan Kivlan Zen ke Bareskrim

POJOKSATU.id, JAKARTA- Eks kepala staf Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen melaporkan balik seorang wiraswasta bernama Jalaludin yang mempolisikannya atas tuduhan makar. Pasalnya, Kivlan merasa tak pernah berbuat makar seperti yang dituduhkan.
Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan secara langsung di Bareskrim. Laporan itu juga diterima dengan nomor register LP/B/0460/V/2019/Bareskrim.
Jalaludin disangkakan Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 220 KUHP juncto Pasal 317 KUHP.
“Saya tegaskan, klien saya tidak pernah melakukan makar seperti apa yang dituduhkan saudara Jalaludin,” kata Pitra kepada wartawan, Sabtu (11/5).
Dalam pelaporannya, Pitra membawa video, pemberitaan di media, dan surat pernyataan yang ditulis oleh Kivlan sebagai barang bukti saat membuat laporan.
Pitra pun menuturkan, perbuatan penyampaian pendapat di muka umum diperbolehkan dalam aturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.
“Klien saya ingin berpendapat kok tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Sehingga, ini membuat tidak adil bagi klien kami Kivlan Zen,” tambah Pitra.
Sebelumnya, Kivlan dilaporkan seseorang bernama Jalaludin ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Atas kasus itulah, polisi mengirim surat permintaan pencegahan keluar negeri untuk Kivlan ke Imigrasi karena dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri.
Jalaludin melaporkan Kivlan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penyebaran berita bohong pada 7 Mei 2019. Laporan itu diterima dengan nomor register LP/B/0442/V/2019/Bareskrim.
(dhe/pojoksatu)

Categories
Bachtiar Nasir Bareskrim Mabes Polri kasus tppu Nasional

Ternyata Ustad Bachtiar Nasir Dua Kali Jadi Tersangka

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Ustad Bachtiar Nasir (UBN) sudah diusut sejak 2017.
Kasus ini kemudian kembali ramai 2019 setelah Bachtiar Nasir dipanggil sebagai tersangka.
Namun, ternyata UBN sudah berstatus tersangka sejak 2018. Bahkan, pemanggilan hari ini (8/5) adalah yang kedua dengan status tersangka.
“Tahun 2018 ya sudah dipanggil sebagai tersangka,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (8/5)
Menurut Dedi, setelah ini akan dilakukan pemanggilan ketiga. Apabila kembali tidak hadir, maka penyidik punya kewenangan untuk melakukan jemput paksa.
“Rencana beliau akan dipanggil (lagi) Selasa (14/5) besok, pekan depan, nanti akan dilakukan klarifikasi terkait peristiwa perbuatan melawan hukum di dalam suatu yayasan,” beber Dedi.
Jenderal bintang satu ini menambahkan, dalam kasus tersebut, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi maupun ahli.
“Saksi ahli yayasan, kemudian ahli hukum, lalu saksi ahli masalah akta pendirian yayasan, alat bukti lain berupa hasil audit rekening juga sudah dapat dari PPATK,” terang Dedi.
Sehingga, dalam mengusut kasus tersebut, penyidik sudah memiliki bukti yang kuat. “Semuanya diperiksa dari 2017, 2018 hingga 2019. Sehingga penyidik punya dua bukti kuat untuk mengusut kasusnya,” tandas Dedi
(dhe/pojoksatu/jpnn)

Categories
Bareskrim Mabes Polri kasus tppu Nasional UBN

Penetapan Tersangka UBN Berkaitan dengan Hasil Ijtima’ Ulama III, Ini Fakta Hukumnya

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kuasa Hukum Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar menyayangkan sikap kepolisian menggunakan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kliennya.
Pasalnya, kasus pencucian uang yang menjerit UBN itu bukanlah uang hasil dari negara melainkan uang yang bersumber dari umat. Terlebih hal itu bukan merupakan tindak kejahatan.
“Itu sebenarnya masuk materi hukumnya. Jadi kami nanti memiliki hak untuk memukakan alasan seperti itu karena pasal TPPU iti tidak memenuhi unsur predikat premnya. Apalagi TPPU kan itu hasil tindak kejahatan,” kata Azis di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Atas hal itulah, Azis menuding kasus UBN sarat dengan muatan politik. Bahkan, Azis mencurigai ditetapkan kliennya menjadi tersangka tidak terlepas dari agenda Ijtima’ Ulama III yang berencana akan mendiskualifikasi paslon 01, Jokowi- Ma’ruf.
“Dari masukan- masukan dari pihak lainnya karena beliu juga merupakan terlibat  ijtima’ ulama 3. Jadi arahnya kesitu (Ijtima’ Ulama III),” ungkapnya.
Untuk diketahui, perkara ini bergulir pada tahun 2017. Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki. Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212.
Dalam surat itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
(fir/pojoksatu)

Categories
Bareskrim Mabes Polri Nasional ustad bachtiar nasir

Terungkap, Penetapan Tersangka UBN Merupakan Politik Balas Dendam

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kuasa Hukum Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengungkapkan kejanggalan penetapan tersangka kliennya, Ustaz Bachtiar Nasir.
Menurutnya, penetapan kliennya tidak terlepas dari arah politisasi balas dendam.
“Kita menduga ini bermuatan politisasi,” ungkap Azis di Bareskrim Polri di Jalan Trunujoyo, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Meski demikian, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kata Azis tetap tenang menyikapi masalah yang membelit kliennya. Sebab, hal tersebut merupakan kensekuensi hukum yang harus dihadapi.
“Sabar dan santai karena ini memang sudah konsekuensi ya,” ungkapnya.
Namun saat ditanya alasan mangkirnya UBN apakah ada kaitannya dengan pertemuan kliennya dengan Probowo di Kertanegara kemarin. Azis tak bisa membeberkan. Karena hal tersebut merupakan hak privasi UBN.
“Kalau itu bukan ranah saya, itu sudah privasi Ustaz Bachtiar,” jelasnya.
Sebelumnya, UBN pernah diperiksa sebagai saksi pada 2017 untuk kasus YKUS yang menjerat tersangka Islahudin Akbar, karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI).
Bachtiar diduga menggunakan dana di YKUS untuk kepentingan pribadi. Usai diperiksa pada 10 Februari 2017, Bachtiar membantah menyelewengkan dana umat.
Dia mengaku dana yang terkumpul selama ini terpakai untuk konsumsi massa yang ikut unjuk rasa. Dana juga digunakan buat pengobatan korban aksi 411 di Jakarta yang luka-luka.
Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(fir/pojoksatu)

Categories
Bareskrim Mabes Polri gudang kpu terbakar Nasional

Gudang Logistik KPU Kebakaran, Labfor Selidiki Penyebab dan Periksa Saksi

POJOKSATU.id, SUMBAR- Tim Laboratorium Forensik Polri tengah melakukan pengecekan atas penyebab kebakaran gudang logistik KPU di Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa gudang ini merupakan tempat penyimpanan kotak suara.
“Jadi Labfor sedang mengecek yang menjadi penyebab kebakaran,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/4).
Dia menjelaskan, hingga kini Polri belum menemukan motif di balik kebakaran gudang logistik itu. Namun demikian, Polri telah memeriksa beberapa orang sebagai saksi.
“(Motif) masih didalami apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut dan sudah memeriksa beberapa saksi yang ada di sekitar TKP atau yang mengetahui tentang peristiwa tersebut,” jelas Dedi.
Gudang kotak suara Pemilu 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan hangus terbakar pada Senin (22/4) dinihari. Gudang itu berisi logistik dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Koto XI Tarusan. Di sana terdapat 785 kotak suara yang berasal dari 157 tempat pemungutan suara (TPS)
(dhe/pojoksatu/rmol)

Categories
#justiceforaudrey Bareskrim Mabes Polri korban penganiayaan Nasional

Polisi Segera Rampungkan Kasus Perundungan Audrey Terhadap Tiga Pelaku

POJOKSATU.id, JAKARTA- Polri segera merampungkan berkas kasus kekerasan yang dialami siswi SMP berusia 14 tahun bernama Audrey. Dengan demikian, tak lama lagi berkas akan segera dilimpahkan.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan berkas perkara sedang diselesaikan hari ini, pemeriksaan saksi dan tersangka selesai.
“Kalau korban bisa diperiksa hari ini, maka pemberkasan juga diupayakan selesai hari ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/4)
Tapi, dia menambahkan kalau pemeriksaan terhadap korban belum rampung. Hal itu terkendala kondisi korban yang belum membaik.
Lebih lanjut saat disinggung kabar soal pelaku punya adanya backingan atau orang di belakang yang malah ikut membela para terduga pelaku, polisi tidak merasa demikian. Kata dia, penyidik bekerja secara profesionel tanpa adanya tekanan dari manapun.
“Proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polresta Pontianak, profesional. Semua berdasarkan fakta hukum. Yang jelas berkas perkara sedang dituntaskan hari ini. Apalagi sudah selesai, besok diserahkan ke jpu. Polisi menyidik tanpa tekanan, sesuai timing yang sudah mereka tetapkan,” kata dia lagi.
(dhe/pojoksatu)