Categories
bantuan kementan Kementan Nasional

Kementan: Indonesia Taat Sebagai Negara Anggota WTO

POJOKSATU.id, JAKARTA- Sempat bersengketa dalam sejumlah rekomendasi World Trade Organization (WTO), Pemerintah tetap optimistis keanggotaan di dalam organisasi tersebut tetap akan menguntungkan Indonesia dalam perdagangan internasional.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian (Kementan) Ade Candra menyebutkan manfaat menjadi anggota WTO lebih besar dibandingkan tidak terlibat sama sekali.
“Dengan menjadi anggota kita mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping dan diskriminasi kebijakan,” sebut Ade, Senin (18/11/2019) sore.
Aspek lain yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menjadi anggota WTO adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berupaya mengakselerasi ekspor dan meningkatkan investasi di segala bidang.
“Bergabung dengan WTO akan memudahkan kita untuk membangun jaringan perdagangan dengan negara-negara anggota lainnya,” sebut Ade.
WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota
Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya.
Ade mengakui Indonesia masih belum secara optimal memanfaatkan hak sebagai anggota WTO untuk mendorong ekspor produk domestik ke pasar dunia.
“Masih banyak instrumen kebijakan yang apabila dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan manfaat yg besar terhadap kebijakan ekspor Indonesia, khususnya sektor pertanian,” ujarnya.
Secara terpisah Kepala Biro Humas Dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya mengakselerasi ekspor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta jajarannya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas.
“Sesuai arahan Pak Menteri, peningkatan kinerja ekspor dapat dilakukan melalui penerapan teknologi dan sistem jaminan mutu di seluruh rantai produksi melalui penerapan standardisasi produk hasil pertanian dari hulu ke hilir,” pungkas Kuntoro.
Menurutnya, akses pasar yang baik bagi produk pertanian akan terbuka bila hubungan kerjasama saling menguntungkan antar negara terbangun baik, serta memenuhi asas ekivalensi dalam aturan sanitary and phitosanitary (SPS).
(dhe/pojoksatu)

Categories
bantuan kementan Kementan Kementrian Pertanian Nasional

Dinilai Kurang Berpihak pada Petani Secara Keseluruhan, Bantuan Kementan Dikritisi

POJOKSATU,id, JAKARTA- Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat dan petani korban bencana banjir di sejumlah wilayah Sulawesi, dikritisi sejumlah kalangan. Selain dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan, bantuan tersebut juga dinilai kurang berpihak pada petani secara keseluruhan.
“Ini masalah bahwa pejabat kita memiliki konflik kepentingan. Ketika merasa berasal dari daerahnya, lalu kepentingan pribadinya diutamakan. Ini yang mesti kita kritisi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPW), Ujang Komarudin kepada wartawan, Rabu (19/6).
Jika memang komit dan konsisten, seharusnya bantuan-bantuan serupa juga diberikan ke seluruh wilayah yang terkena dan terdampak bencana. Jangan hanya bantuan tersebut diberikan ke daerah dimana Menteri Pertanian itu berasal.
Seperti diketahui, Kementan secara sigap memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar yang diserahkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/6) lalu.
Mentan menyatakan, bantuan berasal dari sumbangan internal karyawan dan juga donasi mitra. Bantuan tersebut berupa bantuan sehari-sehari yang dibutuhkan bagi masyarakat terdampak, serta sebagian lagi disalurkan melalui program penanggulangan bencana untuk sektor pertanian.
Pada awal tahun 2019, banjir juga sempat melanda wilayah di Jawa Timur, setidaknya terdapat 5937 hektar lahan pertanian yang terdampak. Namun, tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Kementan memberikan bantuan seperti yang dilakukan ke wilayah Sulawesi.
Menurut Ujang, jika menganut azas keadilan, seharusnya perlakuan dan kebijakan yang sama dilakukan di semua wilayah yang terkena bencana.”Bukan hanya karena di daerahnya. Ini yang menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, dan berbahaya secara kepentingan politik,” cetusnya.
Terkait dengan sumber dana bantuan yang berasal dari sumbangan internal dan stakeholder Kementan, dirinya menegaskan asalkan tidak menentang undang-undang. Jangan sampai hal itu justru berpotensi korupsi kebijakan.
“Curiganya, internal ini terpaksa atau tidak memberikan sumbangannya. Karena biasanya, ketika pejabat yang ngomong, ada rasa keterpaksaan. Seolah-olah bawahannya ikhlas, tapi belum tentu,” paparnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan berpersepsi senada.
Syrafuan menilai, sistem donasi dari rekanan, cenderung akan menimbulkan kesan diskriminasi. Dia berpendapat, bisa jadi para menteri ingin memiliki investasi secara politik di daerahnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga dapat berdampak bagi keluarganya. Tapi sudah sepatutnya hal itu dikesampingkan.
“Jadi kalau ada dugaan daerah yang memiliki kedekatan tertentu, bisa saja terjadi,” kata Syafuan yang juga menyebutkan, sistem asuransi pertanian lebih baik jika diterapkan masif.
Anggota DPR RI Inas Nasrullah Zubir berpendapat, penyaluran bantuan kepada daerah-daerah yang dilanda bencana memang dianggarkan ke sejumlah kementerian.
Namun politisi Hanura ini mengaku tidak tahu apakah anggaran itu ada di Anggaran Kementerian Pertanian.
Ia mengatakan, jika anggaran itu ada, maka Kementerian Pertanian boleh saja mengeluarkannya. Namun, jika tidak ada di alokasi anggaran, maka tidak boleh memberikan bantuan korban bencana dengan anggaran Kementerian.
Inas mengatakan, jika memang dana bantuan itu bukan berasal dari APBN, maka bisa saja Kementerian Pertanian menggalang dana sendiri. Misalnya dengan menggandeng mitra-mitra swasta Kementerian.
Namun demikian prosesnya harus transparan dan melibatkan lembaga lain. Seperti Kementerian Sosial. “Sah-sah saja kalau dia (Mentan) mau menggalang dana untuk korban bencana, tapi ya harus sesuai aturan, penggalangan dana bisa melibatkan Kemensos dan dibuka ke publik dari mana asalnya dan penyalurannya,” tuturnya.
Sebelumnya, pada Kamis (13/6), Mentan Amran Sulaiman melepas langsung bantuan dengan total 65 truk, berupa 1 truk benih padi dan 64 truk bantuan bahan pokok di Markas Komando Resort Militer 143/Halu Oleo. Bantuan itu diperuntukkan bagi korban banjir di empat kabupaten, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Konawe Selatan.
Kementerian Pertanian (Kementan) telah berhasil menghimpun dana bantuan sebesar Rp12 miliar, baik dari internal sumbangan karyawan maupun donasi mitra Kementan. Bantuan senilai Rp4, 2 miliar langsung disalurkan hari ini lewat Kendari dan Rp8 miliar lainnya lewat program penaggulangan bencana untuk sektor pertanian.
Amran mengklaim gerak cepat Kementan merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya Kementan saja, kementerian dan lembaga lain pun diminta untuk turun ke lapangan.
“Atas arahan Pak Presiden, kami semua diminta bergerak cepat membantu. Setiap menteri juga diminta memulihkan sektor yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Kami di Kementan secara khusus akan memastikan sekor pertanian bisa pulih kembali segera terlebih empat lokasi ini merupakan lumbung pangan di Sulawesi Tenggara,” terang Amran.
(dhe/pojoksatu)

Categories
amran sulaiman bantuan kementan Kementerian Pertanian mentan amran sulaiman Nasional

Bantuan Kementan 1,4 Juta Ayam di Brebes Sudah Bertelur, “Bukti Kabinet Kerja Hadir Selesaikan Masalah”

POJOKSATU.id, BREBES – Program bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) berupa ayam 1,4 juta ekor di Kabupaten Brebes tahun 2018 telah menuai hasil.
Menteri Pertanian (Mentan) Mentan Amran Sulaiman, ayam tersebut sudah bertelur sehingga masyarakat telah merasakan manfaat yakni tambahan pendapatan.
“Bantuan ayam tahun lalu di Brebes 1,4 ekor juta ekor. Saat ini 50 persen di antaranya sudah bertelur. Ini bermanfaat untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Amran pada pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan 2019 di Jawa Tengah yang digelar di Kabupaten Brebes, Jumat (29/3).
Amran menjelaskan bantuan ayam tersebut merupakan program terobosan Kementan dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan gizi untuk kecerdasan generasi bangsa yang menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia.
Program ini dinamai Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). Setiap rumah tangga mendapatkan bantuan ayam sebanyak 50 ekor secara gratis berikut kandang, pakan dan obat-obatan serta pendampingan selama 6 bulan atau sampai bertelur.
“Bantuan ayam ini atas perintah Presiden Jokowi. Tahun ini Kementan menyalurkan bantuan ayam di seluruh Indonesia mencapai 20 juta ekor. Tidak hanya dibagikan ke masyarakat umum, tapi juga untuk pesantren atau santri tani,” jelasnya.
“Dulu santri tani tidak bisa mengakses bantuan pertanian, tapi sekarang bisa. Kami rubah aturan, karena santri adalah generasi baru dan menjadi harapan kemajuan sektor pertanian di masa akan datang,” pintanya.
Mentan Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan kepada warga di Brebes
Lebih lanjut Amran menerangkan dengan 50 ekor per rumah tangga, dipastikan penghasilan mencapai Rp 3 juta per bulan, sementara penghasilan rumah tangga dikatakan miskin jika Rp 1,4 juta per bulan. Dengan demikian, penghasilan rumah tangga menjadi Rp 4,4 juta per bulan.
“Artinya hanya butuh wakti 6 bulan, masyarakat tinggalkan kemiskinan. Ini perintah Bapak Presiden, kami berikan cuma-cuma. Inilah bukti kabinet kerja, hadir menyelesaikan masalah,” terangnya.
“Dan ini baru bantuan ayam. Kami juga bawa bibit pala, cabai, kakao, cabai, mangga, durian, jagung dan lainnya semua gratis karena kami kabinet kerja, bukan kabinet janji. Kami bawa langsung puluhan truk, karena kami bawa bukti, fakta dan hadir di tengah masyarakat,” sambung Amran.
(one/pojoksatu)