Categories
Bambang Widjajanto Nasional pimpinan KPK Presiden Jokowi Revisi UU KPK

Analisis Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusif Pemilihan Capim KPK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Hasil pemilihan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diindikasikan ada nuansa kolusi.
Hal itu dilakukan tidak lain bertujuan untuk meluluhlantakkan lembaga antirasuah tersebut.
Demikian berdasarkan analisa mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangannya, Minggu (15/9/2019).
BACA: Mahfud MD Beberkan Pelanggaran Hukum Pimpinan KPK
“Indikasi bau sangit kolusif pemilihan capim KPK terasa menyengat,” katanya.
Ironisnya, kata dia, hal itu ditunjukkan kepada publik dengan terang-terangan.
“Parade keponggahan dipertontonkan secara seronok,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa BW itu menduga, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR bersekutu meloloskan capim KPK yang diduga bermasalah.
BACA: Pimpinan KPK kok Terkesan Cengeng yah, Ngambekan…
Pendiri Indonesia Corruption Watch itu pun menduga pemilihan capim KPK di DPR hanya pengukuhan atas figur-figur tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
“Pertanyaannya, fit and proper capim KPK itu proses pemilihan atau pengukuhan? Seleksi atau justifikasi atas calon yang sdh disepakati?” heran dia.
KPK, sambung BW, sampai saat ini masih merupakan lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.

Categories
Bambang Widjajanto Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi Presiden Jokowi

Jokowi Tegas Balas Bambang Widjojanto Soal MK, “Jangan Senang Merendahkan”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Koordinator Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yang dinilai merendahkan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menegaskan, merendahkan sebuah institusi negara bukanlah hal yang baik.
Demikian disampaikan Jokowi usai menghadiri buka bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Minggu (26/5/2019).
“Jangan senang merendahkan sebuah institusi. Saya kira tidak baik,” tuturnya.
Jokowi mengaskan, lembaga negara bukan untuk dilecehkan. Keberadaan lembaga negara, lanjutnya, justru untuk membangun kepercayaan publik.
“Apa pun lembaga dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik,” katanya.
“Jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu, pada siapa pun,” tegas orang nomor satu di Indonesia itu.
Untuk diketahui, pernyataan Bambang Widjojanto itu terlontas saat Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke MK, Jumat (24/5) malam lalu.
Mantan komisioner KPK itu mengharapkan MK membuka seluas-luasnya ruang access to justice agar senantiasa publik mengetahui bagaimana keadilan itu ditegakkan.
“Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan agar MK tidak hanya sekedar melihat angka-angka dalam fakta persidangan tanpa mengindahkan spirit betapa kecurangan itu benar terjadi.
“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat,” tegasnya.
Namun yang menjadi sorotan publik adalah pernyataan pria yang akrab disapa BW itu yang menyebut bahwa gugatan BPN Prabowo-Sandi itu akan menjadi ujian bagi MK.
Apakah akan menajdi lembaga peradilan yang membangun peradaban kedaulan di masa mendatang atau justru jadi bagian dari rezim yang korup.
(ruh/pojoksatu)

Categories
Bambang Widjajanto Nasional Pilpres 2019 Yusril Ihza Mahendra

Bela Jokowi, Yusril Siap Ladeni Bambang Widjajanto di MK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Advokasi Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menyambut positif keputusan Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno menggugat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Yusril, mempersoalkan hasil Pilpres 2019 melalui MK merupakan jalan yang tepat.
“Membawa ketidakpuasan atas hasil pilpres ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun juga,” ujar Yusril, Sabtu (25/5).
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu meyakini jalur hukum merupakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat.
MK, kata Yusril, merupakan lembaga yang tepercaya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
Yusril pun mengajak masyarakat memantau proses persidangan atas gugatan Prabowo – Sandi di MK.
“Agar MK bersidang secara fair, jujur dan adil, silakan rakyat mengawasi jalannya persidangannya,” ucapnya.
Yusril menambahkan, KPU menjadi termohon dalam gugatan yang diajukan kubu Prabowo – Sandi itu. Adapun kubu Jokowi – Ma’ruf menjadi pihak terkait.
Guru besar ilmu hukum itu juga menyinggung soal langkah kubu Prabowo – Sandi menunjuk Bambang Widjojanto alias BW sebagai koordinator tim pengacara duet bernomor urut 02 tersebut.
“Bambang Widjajanto adalah seorang advokat yang berilmu dan berintegritas,” katanya.
“Mari beri kesempatan seluas-luasnya kepada beliau (BW) dan tim untuk mengemukan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang menyebabkan kekalahan Pasangan 02. Kewajiban untuk membuktikan dugaan itu ada pada beliau selaku pemohon dalam sengketa,” tuturnya
Walakin, Yusril memastikan tim pengacara Jokowi – Ma’ruf akan menyanggah argumen dan alat bukti yang bakal diajukan kubu Prabowo – Sandi.
“Kami selaku kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak terkait dalam persidangan juga diberikan kesempatan yang sama untuk menyanggah argumen, alat bukti, saksi dan ahli dari kubu 02,” katanya.
(ara/jpnn/pojoksatu)