Categories
antasari azhar ketua kpk Nasional pimpinan KPK Revisi UU KPK

Mantan Ketua KPK Setuju Revisi UU KPK: di Mana Memperlemahnya?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar setuju dengan Revisi UU KPK.
Menurutnya, dengan UU KPK yang baru itu, akan memberikan kepastian hukum atas lembaga antirasuah tersebut.
Demikian disampaikan Antasari Azhar dikutip PojokSatu.id dari Rakyat Merdeka, Minggu (15/9/2019).
BACA: Mantan Ketua KPK: Kenapa Harus Mundur? Ini Tindakan Cengeng!
Ia lantas mencontohkan perihal penyadapan. Di eranya, penyadapan dilakukan dengan hati-hati.
Penyadapan hanya boleh dilakukan setelah surat perintah penyelidikan (sprinlidik) diterbitkan dan hanya dilakukan untuk melengkapi alat bukti.
“Harus ada pengawasan,” tegasnya.
Untuk urusan Dewan Pengawas, lanjutnya, Presiden Jokowi sudah memastikan dewan tersebut akan diisi tokoh-tokoh masyarakat, pegiat antikorupsi, serta akademisi.
BACA: Gara-gara Pimpinan KPK, Jokowi jadi Pinokio
“Bukan politikus atau penegak hukum. Jadi, tak ada masalah,” jelasnya.
Salah satu sosok yang menurutnya pantas duduk di Dewan Pengawas KPK adalah Buya Syafi’i Ma’arif.
Terkait status pegawai KPK yang akan berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilainya dilakukan untuk penertiban saja dengan diatur masa tugas dan masa pensiun.
Karena itu, sambungnya, Revisi UU KPK sejatinya malah akan memperkuat lembaga tersebut.
BACA: Sekjen PDIP Ngaku Punya Bukti Kebobrokan KPK, Sebut Abraham Samad dan Sudirman Said
“Di mana memperlemahnya? Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok. Saya melihat revisi itu akan menjadikan KPK menjadi lebih kuat,” tegas Antasari.
“Jangan disalahartikan niatan Jokowi menyetujui revisi Undang-undanh KPK sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah,” pungkas dia.
(ruh/pojoksatu)