Categories
Anggiasari Puji Aryatie caleg nasdem Nasional

Anggiasari Puji Aryatie, Caleg Difabel Siap Mengawal Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

POJOKSATU.id, JAKARTA-Pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas. Namun, perhatian pemerintah masih belum maksimal walaupun sudah berjalan dengan baik.
Untuk mewujudkan maksimalnya hak-hak itu, aktivis penggiat hak-hak warga disabilitas Anggiasari Puji Aryatie memutuskan maju menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Anggia yang juga merupakan penyandang disabilitas menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu terus mengawal kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.
“DPR, misalnya bisa ikut mendorong agar anggaran bagi pemenuhan hak asasi warga disabilitas, lebih besar,” ujar Anggia, Jumat (3/1).
Dia mengungkapkan salah satu permasalahan yang memprihatinkan ialah, tingginya jumlah anak-anak dengan disabilitas yang putus sekolah, atau sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Faktor-faktornya antara lain, sulitnya anak disabilitas mengakses sekolah.
Dia mencontohkan, sekolah luar biasa (SLB) masih sangat jarang jumlahnya. Banyak anak yang tak bersekolah, karena letak SLB terlalu jauh.
Selain itu, masih banyak sekolah umum yang menolak anak-anak dengan disabilitas. Alasannya, sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas. Padahal kata Anggia, anak dengan disabilitas tak boleh didiskriminasi.
“Anak dengan disabilitas boleh memilih sekolah dimanapun yang dia mau, dan sekolah tidak boleh menolaknya,” katanya.
Sebenarnya, hak-hak warga disabilitas sudah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Menurut Anggiasari, undang-undang tersebut progresif karena menjamin hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, dalam implementasinya masih lemah.
Dia kembali mencontohkan, fasilitas umum pun masih belum ramah disabilitas. Dia mencontohkan untuk di sekolah, terminal, bank atau berbagai fasilitas publik lainnya, masih belum ada fasilitas ram atau jalur bidang miring untuk dilewati kursi roda.
Begitu juga fasilitas toilet yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas, masih sangat jarang. Contoh lainnya ialah belum semua trotoar menggunakan lajur khusus untuk orang dengan disabilitas.
Sebagai salahsatu warga dengan disabilitas, hal inilah yang memacu Anggia untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas jika nanti terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Jogjakarta.
“Saya bagian dari penyandang disabilitas, sehingga tahu bagaimana pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas. Semua orang berpotensi menyandang disabilitas,” katanya.
“Saya setuju harus lebih banyak lagi penyandang disabilitas di kancah politik, selain sebagai pemilih pontensial, juga agar di kalangan pembuat kebijakan, baik undang-undang, atau Perda, mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang mengatakan, secara kuantitas jumlah penyandang disabilitas yang dipinang oleh partai politik sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 meningkat. Hal itu harus dipandang sebagai suatu kesempatan bagi kaum difabel untuk terjun ke dunia politik. “Kalau dibanding Pemilu lalu, ada peningkatan dari sisi jumlah,” kata Heppy.
Akan tetapi, sampai dengan saat ini partai politik masih belum mau memberikan kesempatan bagi caleg-caleg difabel untuk tampil mewakili partai. Atau setidaknya memberikan panggung bagi mereka untuk mengenalkan program serta visi misi.
Dari sisi humanis, caleg difabel justru dapat dilihat sebagai salah satu pembeda yang patut diapresiasi. Diakuinya, masih sangat minim caleg-caleg yang mengangkat isu-isu disabilitas. Misalnya terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan.
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengharapkan partai politik seharusnya mempunyai program yang kongkrit dalam memfasilitasi kepentingan disabilitas dari berbagai aspek, baik dalam menjadi pemimpin, pendidikan, politik dan menjadi wakil rakyat.
“Kalau memang mereka (disabilitas) dinilai mempunyai kapasitas untuk menjadi wakil rakyat. Kalau ada partai politik yang melihat seperti ini keren sekali. Jadi saya dukung itu partai poitik memberikan kesempatyan yang sama kepada calon pemimin kita termasuk disabilitas,” kata dia.
(pojoksatu)