Categories
aksi 212 ancaman FPI Mahkamah Konstitusi Nasional PA 212 Putusan MK Wiranto

Ancaman Wiranto Soal Aksi di Depan MK: Tetap Turun ke Jalan, Bikin Rusuh, Saya Cari!

POJOKSATU.id, JAKARTA -‎ Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melontarkan warning keras kepada pihak-pihak yang berencana akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi itu rencananya diprakarsai elemen Persaudaraan Alumni 212 (PA212) bertepatan dengan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).
Karena itu, Wiranto mengimbau masyarakat tidak perlu melakukan aksi mengawal jalannya putusan MK ini.
Sebab, aksi tersebut dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan sebagaimana kerusuhan pada 21-22 Mei lalu.
“Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan, tinggal saya cari yang bertanggung jawab siapa. Pasti akan saya cari,” kata Wiranto di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Lebih lanjut, Wiranto mengaku heran dengan tujuan dan pesan apa yang akan dibawa dalam aksi di depan MK itu.
Sebaliknya, pihaknya meminta massa aksi agar menuruti perintah Prabowo Subianto yang sudah melarang massa pendukungnya tak berbondong-bondong ke MK dan menerima dengan lapang dada apapun putusan MK.
“Jadi yang diperjuangkan apa? Tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi, jadi kita minta untuk sama-sama menjaga suasana bersahabat. Terima keputusan MK, apapun itu,” lanjutnya.
Kendati demikian, mantan Panglima ABRI itu menekankan bahwa aparata sama sekali tak melarang masyarakat melakukan aksi demo.
Akan tetapi, selama aksi tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kita tinggal menindak siapa saja tokohnya itu,” tegasnya lagi.
Senada, Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan tak akan memberikan izin kepada siapun untuk menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Tito menyatakan, pihaknya tak ingin kerusuhan 21-22 Mei lalu terulang dan sekaligus agar tak terjadi ancaman keamanan nasional.
“Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya kepada BIN Kepolisian tidak memberikan izin (aksi massa) di depan MK,” tegas Tito di Ruppatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).
Untuk hal tersebut, Tito menggunakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dalil pelarangan aksi massa.
Dalam Pasal 6 disebutkan, ada lima hal yang tidak membolehkan aksi massa. Diantaranya yakni aksi menganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain.
Tito lantas menceritakan pada aksi 21-22 Mei di depan Kantor Bawaslu, pihaknya sudah memberikan toleransi dan diskresi kebijakan agar massa tetap bisa menggelar aksi.
Padahal, Jalan MH Thamrin merupakan jalan protokol, maka jika dilakukan penutupan akan mengganggu publik.
“Toleransi dan diskresi yang diberikan polri telah disalahgunakan dengan adanya kelompok perusuh yang saya yakin sudah merencanakan,” imbuhnya.
Atas pertimbangan tersebut, Tito menekankan bahwa pihaknya tak mau lagi kebijakannya disalahgunakan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja melakukan kerusuhan.
“Saya tidak ingin itu terulang kembali. Kebaikan yang kita lakukan diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik,” tegas Tito lagi.
Kapolri juga menyatakan, pihaknya tak akan segan-segan melakukan tindakan tegas jika masih ada yang nekat dan akan membubarkan aksi massa dimaksud.
Kendati demikian, Tito juga menegaskan kepada anggotanya agar tetap berpatokan pada aturan yang berlaku dalam menghadapi massa demonstrasi.
“Kalau mengganggu kepentingan publik, kita akan bubarkan. Tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam. Itu protapnya,” pungkas Tito.
(ruh/pojoksatu)

Categories
ancaman Mahkamah Konstitusi Nasional prabowo-sandi saksi sengketa pilpres 2019

Kata BPN Prabowo-Sandi Saksinya Diancam Lewat SMS, Bukan Drama atau Karangan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kubu Prabowo-Sandi mengklaim sejumlah saksi yang hendak dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menerima teror berupa ancaman.
Demikian disampaikan Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Miftah Sabri kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Teror dan ancaman tersebut, kata Miftah, berupa pesan singkat alias SMS yang dikirimkan kepada telepon selular saksi dimaksud.
“Ada satu (sampai) dua (dari 15 saksi) yang menerima ancaman,” kata Miftah.
Miftah menegaskan, teror dan ancaman itu bukanlah drama atau karangan yang sengaja dibuat-buat.
“Saya melihat sendiri SMS (ancaman) itu,” lanjutnya.
Kendati demikian, Miftah menambahkan, pihaknya tidak mengetahui persis siapa pelaku yang mengirimkan teror dan ancaman kepada para saksi 02 itu.
Ia beralasan, bahwa para pelaku itu menggunakan nomor telepon tak dikenal kepada saksi.
“Belum (tahu pelakunya) ya. Nomornya tidak diketahui,” katanya.
Miftah juga menyampaikan, ada sejumlah saksi yang berasal dari unsur aparat penegak hukum gagal dihadirkan dalam sidang di MK itu.
Menurutnya, kegagalan kubu 02 menghadirkan saksi dari aparat penegak hukum itu terkendala izin dari atasannya.
Padahal, kata dia, saksi dimaksud sudah memastikan siap memberikan keterangannya.
“Memang ada aparatur negara yang bersedia menjadi saksi tapi tiba-tiba dia dipanggil oleh atasannya,” kata dia.
Menurut dia, saksi itu berasal dari berbagai instansi.
“Ada dari TNI, Polri, ada juga dari PNS,” sambung Miftah
Pihaknya pun sangat menyayangkan batal hadirnya saksi dari aparat penegak hukum tersebut.
Pasalnya, mereka menilai keterangan saksi itu sangat penting.
BPN pun menyinggung soal perlunya perlindungan bagi para saksi sidang sengketa pilpres yang sempat mereka ajukan beberapa waktu lalu.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Categories
ancaman dibunuh Kapolri Tito Karnavian Menko Polhukam Wiranto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Nasional Presiden Jokowi

Dibeberkan Kapolri, 4 Tokoh Diancam Bunuh Itu Luhut, Wiranto, Kepala BIN dan Staf Presiden

POJOKSATU.id, JAKARTA – Teka-teki identias empat tokoh nasional yang dicanam akan dibunuh pada kerusuhan Jakarta 21-22 Mei lalu akhirnya terungkap.
Sudah bisa ditebak, empat tokoh itu adalah orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Empat tokoh tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang olitik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan.
Juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan serta Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
Demikian dibeberkan Kapolri Jendral Tito Karnavian dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Selasa (28/5/2019).
“(Dari) pemeriksaan resmi, mereka menyampaikan nama Pak Wiranto, Pak Luhut, Pak Kabin dan keempat Gories Mere,” beber Tito.
Tito pun menegaskan bahwa penetapan tersangka atas sejumlah orang yang sudah ditangkap itu, murni hasil sementara BAP pro justitia hasil pemeriksaan terjadap tersangka.
“Jadi bukan karena informasi intelijen. Beda,” tegasnya.
Sementara, Wiranto mengungkap bahwa pihaknya sudah mengetahui identitas atau sosok yang menjadi otak perencanaan pembunuhan tersebut.
“Sudah, dalangnya sudah diketahui,” ungkapnya di kantor PPATK, Jalan Ir H Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).
Akan tetapi, Wiranto enggan membeberkan identitas perencana pembunuhan terebut. Alasannya, pihaknya masih menuggu hasil pemeriksaan polisi.
“Ya nggak bisa (diungkapkan siapa aktornya), nanti tunggu kepolisian saja,” tegasnya.
Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, pihaknya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan polisi yang sampai saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.
“Kalau rencana pembunuhan pejabat itu sejak dulu selalu ada. Kita bersyukur bahwa aparat keamanan kita cukup sigap,” katanya.
“Operasi intelijen, operasi keamanan, itu sangat cepat sekali. Dan sekarang sudah dapat diringkus kan,” lanjut dia.
Wiranto menambahkan, para tersangka yang ditangkap itu sendiri dalah sebuah tim yang bekerja dengan rencana matang dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
Beruntung, mereka sudah lebih dulu berhasil diringkus polisi.
Mulai dari penjual senjata, pemasok senjata, pihak yang memerintahkan, sampai dengan eksekutor dan penadahnya, semua sudah ditangkap.
“Kita tunggu saja pemeriksaan kepolisian ya,” tutup Wiranto.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Muhammad Iqbal menyebut pihaknya mengamankan enam tersangka baru dalam kerusuhan Jakarta yang diduga merencanakan pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan pimpinan lemabaga survei.
“Mereka (tersangka) mencari momentum yang tepat. Tetapi walau sudah digambar (diincar), mapping video dan jam kantornya, alhamdulillah Tuhan beri kekuatan pada petugas kami sehingga konsep preventif strike berhasil,” kata Iqbal, Senin (27/4).
Enam tersangka tersebut ditangkap di tempat dan waktu berbeda. Mereka berinisial HK, AZ, IR, TJ, AD dan AF dengan salah satunya adalah perempuan.
HK ditangkap pada Selasa (21/5) sekira pukul 11.30 WIB di Hotel Megaria Cikini. AZ ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB di bandara di Soekarno Hatta, Tangerang.
IR ditangkap di pos Peruri, Jalan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. TJ ditangkap Jumat (24/5) sekira pukul 08.00 WIB di halaman sebuah minimarket di Sentul, Bogor.
AD juga ditangkap 24 Mei sekira pukul 08.00 WIB di kawasan Swasembada, Jakarta Utara. Dan AF ditangkap pada hari yang sama di Jalan MH Thamrin Jakarta.
Iqbal menyebut HK dan TJ diduga menerima uang dari seseorang untuk membunuh empat tokoh nasional.
Sosok yang memberikan perintah pembunuhan itu, lanjut Iqbal, juga sudah diketahui identitasnya. Akan tetapi, pihaknya tidak akan mengungkapnya ke publik.
“Sedang proses pendalaman, penyidikan, saat semakin mengerucut akan disampaikan ke publik,” imbuhnya.
Dari para tersangka juga turut diamankan sejumlah barang bukti. Dari tersangka HK ada sepucuk pistol taurus kaliber 38 dan dua box peluru kaliber 38 jumlah 93 butir.
Dari tersangka AZ disita sepucuk pistol kaliber 52, dan lima butir peluru.
Dari tersangka TJ disita sebuah senpi laras panjang rakitan kaliber 22, dan senpi laras pendek rakitan kaliber 22 serta rompi antipeluru bertuliskan ‘polisi’.
Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melalukan pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagaimana yang dimaksud pasal 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dengan hukuman maksimal seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun penjara.
(ruh/pojoksatu)