Categories
alih fungsi lahan Nasional Presiden Jokowi Riau

Jokowi Marah, Suruh Mentri Cabut Konsesi Lahan Perusahaan yang Bersengketa dengan Rakyat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan menterinya mencabut izin konsensi perusahaan yang bersengketa dengan rakyat, namun tidak mempersulit penyelesaian sengketa lahannya dengan rakyat.
Penegasan ini disampaikan Jokowi ketika memimpin rapat terbatas terkait percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Jokowi mengaku, dirinya pernah menyampaikan supaya konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, tapi di dalamnya ada desa atau kampung yang sudah bertahun-tahun ada, maka harus diberikan haknya oleh siapa pun pemilik konsensi itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, dirinya tidak ingin masyarakat yang sudah hidup dan menetap lama di satu kawasan, malah kalah dengan pemegang konsensi yang baru diberikan pemerintah.
“Kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya,” tegas Jokowi.
Ia pun menekankan agar anak buahnya bersikap tegas kepada perusahaan atau lembaga yang tak berpihak kepada rakyat.
“Tegas, tegas! Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan,” tekan Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyentil sengketa lahan di Provinsi Riau. Ia mengaku kerap mendapat pengaduan dari masyarakat terkait persoalan sengketa tanah setiap kunjungan ke daerah.
Baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat dengan pemerintah.
“Yang terakhir saya temui yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP (inisial, red) yang terjadi di Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar,” beber Jokowi dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar beserta tokoh masyarakat setempat.
Menurutnya, sengketa tanah tidak hanya terjadi di Kampar, tapi hampir di semua kabupaten. Untuk itu, dia menginstruksikan supaya masalah itu segera diselesaikan.
“Saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.
(fat/jpnn/pojoksatu)