Categories
Ahok aksi dukung KPK erick thohir Nasional

“Selamatkan Erick Thohir, Ahokers Tak Usah Panik, Komisioner KPK Malah Bangga Foto Bareng Ahok”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sikap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu sebagai penyeimbang. Namun tak sedikit kritikan justru tak mendapat tempat di beberapa kalangan.
Seperti yang disampaikan ekonom senior Rizal Ramli terkait penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.
Beberapa kali RR, sapaan Rizal mengkritisi langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang justru ditanggapi sinis oleh Ahokers.
Melihat fenomena ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi turut berkomentar.
“Ahokers gak usah panik. Bang RR tidak pernah sentimen personal,” kata Adhie Massardi di akun twitternya, Rabu (20/11).
Menurut Adhie, ada dua hal yang harus diwaspadai pemerintah dalam menunjuk Ahok sebagai bos salah satu perusahaan BUMN.
“Konteksnya selamatkan BUMN dari kerusakan, tak ada yang bisa usut korupsi dia (Ahok), komisioner KPK malah bangga bisa foto bareng Ahok,” jelas mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Selain itu, kritikan yang disampaikan sejumlah elite juga bertujuan baik bagi pemerintah, dalam hal ini untuk Menteri Erick Thohir.
“Selamatkan rising star politik Erick Tohir dari masuk kubangan politik,” imbuhnya.
Soal kritikan yang disampaikan RR, ia juga meminta kepada pendukung Ahok menyikapinya dengan dewasa.
Sebab selama ini, ia melihat kritikan yang disampaikan RR bertujuan demi pembangunan bangsa.
“Bang RR dalam sejarahnya tak pernah serang orang secara personal, kecuali langkah dan kebijakannya sebagai pejabat publik, dengan fakta-fakta akurat, kredibel dan terukur,” sambung Adhie.
“Karena prinsipnya, kalau kita tidak bisa memperbaiki, ya mencegah agar kerusakan tidak jadi lebih parah,” tutupnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Nasional pegawai KPK UAS ustaz abdul somad

Kecolongan, Agus Rahardjo Geram UAS Diundang Ceramah, Pegawai KPK Terancam

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan sanksi terhadap pegawai yang mengundang Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk berceramah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Hal tersebut akan dilakukan pimpinan KPK lantaran UAS tidak secara resmi diundang oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Malamnya kita diberitahu ada UAS mau kajian Zuhur, kita juga sudah bilang jangan, jangan diundang. Karena beliau di beberapa waktu lalu kan pernah ada kontroversi,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
“Jadi yang kemari ada beberapa orang (pegawai KPK) yang mengundang kajian Zuhur, kemudian sebetulnya tidak disetujui pimpinan,” lanjutnya.
Agus menambahkan, ternyata UAS hadir dan mengisi ceramah di KPK pada Selasa (19/11). Dia menegaskan, akan memanggil dan memeriksa pegawai KPK yang mengundang UAS.
“Ya itu nanti kepada pegawainya kita periksa,” katanya.
Bahkan kata Agus, pegawai yang mengundang UAS bukanlah dari Wadah Pegawai (WP) KPK, melainkan dari organisasi lain yang bernama BAIK (Badan Amal Islam KPK).
“Bukan (WP KPK) , ada sekolompok. Di KPK ada organisasi BAIK, badan apa gitu, BAIK itu singkatan, udah ya,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Aher aksi dukung KPK kasus meikarta Nasional

Kasus Meikarta, Mantan Gubernur Jabar Aher Dipanggil KPK Lagi, Bakal ‘Jumat Keramat’?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tiba sekitar pukul 13.20 WIB mengenakan batik lengan panjang didampingi ajudannya.
Nama Aher tidak ada dalam jadwal pemeriksaan penyidikan perkara suap proyek Meikarta tahun 2018.
Hanya saja, saat dikonfirmasi, Jurubicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pemanggilan Aher kali ini untuk melengkapi berkas perkara penyidikan Eks Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) yang sudah berstatus tersangka kasus ini.
“Penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa),” kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (4/10).
Diketahui, panggilan pemeriksaan terhadap Aher ini merupakan panggilan untuk kesekian kalinya. Politisi PKS ini pernah diperiksa juga oleh KPK pada 27 Agustus 2019. Kemudian, dia tercatat pernah mangkir dua kali pemeriksaan. Kali ini pemanggilan Aher penjadwalan ulang.
Pada pemeriksaan sebelumnya, dia mengaku dikonfirmasi soal BKPRD (Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah) terkait perizinan proyek Meikarta.
“Tentang BKPRD, ditanya fungsinya. Fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin,” kata Aher.
Namun demikian, Aher menepis saat disinggung lebih jauh soal perannya dalam proses perizinan Meikarta. Dia mengklaim tidak pernah menandatangani perizinan. Bahkan berkas perizinan Meikarta tidak pernah sampai ke meja kerja Aher.
“Biasanya, rekomendasi-rekomendasi Perda itu yang diajukan Bupati/Walikota itu masuk ke meja saya, setelah selesai diparaf oleh semua pihak baru saya tandatangan. Nah, sampai saya pensiun belum masuk itu,” kata Aher.
Sejumlah pejabat Pemprov Jabar telah diperiksa oleh KPK dalam kasus ini, mulai dari mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar hingga pejabat fungsional lainnya. Mereka didalami perannya terkait perizinan proyek Meikarta.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Jokowi kasus impor ikan Nasional operasi tangkap tangan OTT

Kasus Impor Ikan, KPK Sindir Visi Negara Maritim Jokowi: Indonesia Kan Penghasil Ikan, tapi Kok…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pemerintah dalam hal ini BUMN yang mana tiga orang Direksi Perum Perindo tertangkap tangan saat transaksi terkait impor ikan.
Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kelakuan para petinggi negara yang memilih melakukan impor hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Padahal, negara Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan segar terbaik diduinia.
“Ini yang kita sayangkan ya, posisi Indonesia sebagai penghasil ikan kemudian dalam konteks ini kami justru menemukan dugaan transaksi yang diduga merupakan fee terkait kuota impor,” kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/9) malam.
Dalam operasi senyap kali ini KPK mengamankan sembilan orang dari berbagai unsur, mulai dari Direksi BUMN dan pihak swasta yang diciduk KPK.
“KPK mengamankan total 9 orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang diantaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir,” kata Laode.
KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 30 ribu dolar Singapura atau setara dengan lebih dari Rp 400 juta. Diduga, uang tersebut merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta.
“Ketika transaksi terjadi kami amankan uang sekitar USD30 ribu itu dari pihak pemberi dan perantara. Itu yang kami dalami lebih lanjut. Diduga itu diperuntukkan untuk pejabat di BUMN,” demikian Febri.
Hingga saat ini, pihak-pihak yang diamankan oleh KPK masih menjalani pemeriksaan intensif untuk ditentukan status perkaranya 1×24 jam.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Moeldoko Nasional

KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, tapi Justru….

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang menyebut KPK menghambat investasi.
Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pernyataan Moledoko itu seolah-olah pemerintah hanya fokus kepada investasi dan mengesampingkan upaya pemberantasan korupsi.
“Kami tentu sangat sayangkan kalau benar ada pernyataan itu seolah-olah jangan sampai seolah-olah demi investasi, kita juga belum tahu investasi yang mana, pemberantasan korupsi kemudian dipinggirkan,” kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).
Padahal, kata Febri, banyak kajian pakar yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak mempengaruhi investasi dalam negeri.
Bahkan, faktor penyebab menurunnya investasi akibat disalah gunakan atau dikorupsi.
“Karena justru dalam banyak kajian kalau kita lihat, salah satu faktor yang mempengaruhi investasi itu kepastian hukum dan dalam kepastian hukum itu kita bicara tentang pemberantasan korupsi,” kata Febri.
Lebih lanjut, Febri mengaku belum menangkap betul apa yang dimaksud oleh Moeldoko dalam pernyataannya itu. Menurut Febri, dimana letak KPK menghambat investasi.
“Kalau dari pertanyaan itu sebenarnya bahwa Pak Moeldoko enggak menjelaskan argumentasi kenapa KPK dianggap menghambat atau mempengaruhi investasi,” tutur Febri.
Febri menambahkan, revisi UU 30/2002 malah membuat KPK semakin lemah, karenanya pernyataan Moeldoko itu patut disayangkan.
“Sekarang yang banyak jadi pertanyaan adalah seberapa jauh dan seberapa kuat komitmen kita semua dalam pemberantasan korupsi. Karena yang pasti dari RUU KPK yang sudah disahkan DPR kemarin terdapat sejumlah aturan atau bagian dari pasal tersebut yang akan sulit diterapkan dan bahkan beresiko untuk memperlemah kerja KPK ke depan,” ujar Febri.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Nasional

Target KPK Berikutnya di Kabinet Jokowi: Menteri Agama

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menetapkan tersangka baru dalam dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Desakan tersebut disampaikan oleh Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) menyusul penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi baru-baru ini.
Menurut Dewan Pembina Gertak, Frans Immanuel T Saragih, KPK harus segera menunaikan janjinya kepada masyarakat untuk mengusut tuntas kasus tersebut, salah satunya dengan menetapkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sebagai tersangka.
“Apakah KPK segera menetapkan tersangka Menag Lukman setelah Imam Nahrawi ditetapkan tersangka terlebih dulu?” kata Frans dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (20/9).
Menurutnya, nama Menag Lukman sudah sering disebut-sebut terlibat, termasuk dalam sidang suap jual beli jabatan yang juga menyeret nama Romahurmuziy.
“Publik pun menunggu kinerja KPK segera menetapkan tersangka Lukman Hakim Saifuddin,” tegasnya.
Baginya, saat ini masyarakat tengah menaruh harapan besar kepada lembaga antirasuah di tengah isu pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang sudah disetujui DPR RI.
KPK, kata dia, harus berani dan bersikap independen agar periode yang akan datang tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam memberantas korupsi.
“KPK harus memberikan kepercayaan ke publik dengan penetapan tersangka Menag Lukman Hakim Saifuddin,” tutupnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Nasional

Dampak Kisruh KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi, Bisa Sedahsyat Ini?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Masyarakat diharapkan untuk tidak terus memperdebatkan pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan DPR pada Selasa (17/9) kemarin.
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto meminta masyarakat tidak berlebihan dan menganggap KPK telah dilemahkan dengan pengesahan RUU tersebut.
“Saya rasa kita nggak perlu khawatir ya, kan pada akhirnya nanti masyarakat yang menilai, toh masyarakat juga sekarang sudah sangat melek politik,” ucapnya, Rabu (18/9).
Menurutnya, proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus berjalan. Namun, proses tersebut akan terganggu ketika masyarakat justru terjebak pada perdebatan RUU KPK.
“Kalau terus kisruh gini malah pemberantasan korupsinya malah terbengkalai gitu, jadi terabaikan gitu, karena ribut terus,” katanya.
Bahkan tambah Satyo, masyarakat juga akan terbelah jika perdebatan pro dan kontra terhadap UU KPK masih terus berlangsung. Kondisi ini akan membuat polarisasi saat pilpres muncul kembali.
“Capek masyarakat begini terus. Kita positif saja, kita kasih kesempatan pimpinan baru ini bekerja dengan rambu-rambu aturan yang baru ini ya, kita sama-sama ngawasi gitu loh,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
#savekpk aksi dukung KPK Nasional

DPR Sering Bertengkar dalam Banyak Hal, tapi Tidak untuk Membunuh KPK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pemandangan yang tidak lazim bagi masyarakat Indonesia.
Pasalnya, untuk kali pertama pembahasan di DPR bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Bahkan kuorum anggota tidak menjadi soal saat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memulai rapat paripurna pengesahan tersebut.
Tercatat saat rapat dimulai pukul 10.30, Selasa (17/9), absensi kehadiran memang sudah diisi sebanyak 289 anggota dari total 560 anggota DPR. Tapi di dalam ruang rapat hanya ada sebanyak 80 anggota dewan saja.
Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengeluarkan sindiran satirenya.
“Dalam banyak hal, elite-elite kita selalu berbeda pendapat bahkan bertengkar hebat, kecuali satu saja: killing KPK!” ujarnya dalam akun Twitter pribadi.
Menurutnya, bersatunya para anggota dewan itu tidak lepas dari persamaan nasib.
Sebab, masih banyak elite yang waswas dengan KPK karena namanya disebut dalam sejumlah kasus dan mereka masih berkuasa.
“Jadi menjinakkan KPK is a way to protect themselves!” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Moeldoko Nasional

Moeldoko: KPK Kayak Demit Kalau Gak Mau Diawasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan tidak bisa suatu organisasi atau lembaga tidak memiliki pengawas di dalamnya.
“Organisasi demit saja yang enggak ada pengawasnya. Semua organisasi harus ada pengawasnya,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9).
Hal itu dikatakan Moeldoko menyikapi revisi UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamanatkan agar dibentuknya Dewan Pengawas untuk KPK.
Menurut Moeldoko, keberadaan dewan pengawas tak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi.
Terlebih sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, KPK perlu diawasi oleh dewan pengawas untuk menjaga kepercayaan publik yang bgeitu besar.
“Poinnya ada di situ, jangan dibalik-balik,” ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, setelah UU KPK yang baru berlaku, pemerintah akan membuat aturan teknis untuk memilih anggota dewan pengawas.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo yang akan membentuk panitia seleksi untuk menjaring para calon anggota dewan pengawas.
“Nanti presiden akan menentukan siapa-siapa yang kira-kira kredibel memiliki legitimasi, yang kuat di hadapan masyarakat, di publik, memiliki trust yang tinggi. Itulah kira-kira kriteria-kriteria,” tuturnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
aksi dukung KPK Firli Bahuri ketua kpk Nasional

Firli Bahuri Sumringah Ditetapkan DPR Jadi Ketua KPK, tapi Maaf Anda Belum Aman

POJOKSATU.id, JAKARTA – Irjen Polisi Firli Bahuri resmi menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (16/9).
Firli yang kini aktif sebagai Kapolda Sumatera Selatan enggan berkomentar soal penetapan itu.
Menurutnya, komentar resmi akan disampaikan setelah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Pertama ini masih proses, tentu kita hormati proses yang berjalan sesuai dengan ketentuan UU 30/2002 bahwa proses ini ada kewajiban DPR membalas surat Presiden,” kata Firli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“Setelah ini baru akan ada proses di kepresidenan. Baru setelah ini adalah kami berlima sudah dikenalkan Ketua DPR RI bahwa kami terpilih,” imbuhnya.
Firli menilai terpilihnya dia bersama-sama empat pimpinan KPK lainnya merupakan sebuah amanah dan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
“Kebetulan sekarang kami berlima diberi mandat, amanah oleh Allah SWT dan tentu kami berlima akan memegang teguh amanah itu,” demikian Firli.
Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui pilihan Komisi III DPR yang telah menetapka lima komisioner KPK periode 2019-2023. Yaitu, Firli Bahuri sebakai ketua dan empat wakilnya Nawawi Pamolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar.
(sta/rmol/pojoksatu)