Categories
aksi buruh may day Nasional

11 Tuntutan Buruh, Ingin Disayang Bukan Ditendang

POJOKSATU.id, BALI – Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bali Bersatu merayakan hari Buruh Sedunia atau May Day 2019 dengan menggelar aski unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali, Rabu (1/5).
Aksi damai ratusan buruh di Bali dimulai dengan melakukan aksi long march dari area parkir lapangan timur Renon menuju depan kantor Gubernur Bali, sekitar pukul 09.30 itu
Saat aksi unjuk rasa, para ratusan buruh di Bali menuntut adanya upah layak bagi para buruh.
Mereka menilai selama ini, upah buruh masih dianggap sangat rendah bahkan tidak layak.
“Apalagi dengan adanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hampir setiap tahun upah buruh hanya naik sekitar 8 persen,” kata Koordinator aksi, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, di sela aksi.
Sekretaris Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali itu menambahkan, rendahnya upah yang diterima buruh di Bali berbanding terbalik dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok rakyat yang semakin mencekik.
Sementara itu skema labour market flexibility berupa kontrak jangka pendek, outsorching, sistem kerja buruh harian lepas atau DW saat ini sedang marak diberlakukan di sejumlah perusahaan.
Akibatnya, saat ini para buruh semakin kehilangan hak kepastian kerja dan kesejahteraannya.
Selain kehilangan hak kepastian kerja, suara buruh atas haknya di perusahaan dikekang dan diberhanguskan melalui ancaman PHK.
“Situasi sistem perburuhan di Indonesia masih jauh dari jaminan atas lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tandasnya.
Dalam aksinya, menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Mereka membentangkan beberapa poster. Salah satunya berisi tulisan “Butuh disayang, bukan ditendang”.
Berikut ini 11 tuntutan buruh Bali, sebagaimana dikutip dari Radar Bali (grup Jawa Pos/Pojoksatu.id):
1. Stop PHK dan tolak sistem upah murah.
2. Pemerintah harus segera mencabut PP Nonor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
3. Penghapusan sistem kerja outsourching, kontrak, magang dan buruh harian lepas.
4. Menghentikan dan melawan pemberangusan serikat buruh.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerja asing.
6. Penghentian diskriminasi upah kerja, dan pelecehan seksual terhadap para pekerja perempuan.
7. Menuntut agar perusahaan memberikan hak atas lapangan kerja kaum disabilitas sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
8. Memberikan perlindungan terhadap para pekerja di Bali.
9. Menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
10. Menghentikan komersialisasi, privatisasi, liberalisasi di dunia pendidikan.
11. Mendesak pemerintah segera mencabut UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012, tolak sistem UKT dan SPI di kampus.
(rb/mar/pra/mus/jpr)

Categories
aksi buruh KSPI Nasdem Nasional

Nasdem Digempur Buruh Seluruh Indonesia, “Kami Akan Melawan dan Demo Besar di 300 Kabupaten/Kota”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras elit partai politik yang mengkriminalisasi ekonom senior DR. Rizal Ramli karena mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
Demikian disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (27/9).
Dia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengkampanyekan jangan memilih partai politik yang pemimpin anti kritik.
“Kritik Rizal Ramli tentang masalah impor yang berlebihan dan melemahnya rupiah terhadap dolar AS adalah kritik yang membangun untuk kebaikan negara dan rayat Indonesia,” ujar Said Iqbal.
“Oleh karena itu, seharusnya partai politik memberikan dukungan kepada Rizal Ramli. Bukan justru melayangkan somasi,” lanjut dia.
Kebijakan impor, seperti impor garam, beras, dan impor lainnya yang sudah berlebihan merugikan rakyat Indonesia karena memukul daya beli masyarakat, khususnya petani garam dan padi.
Said Iqbal menilai, kritik itu tidak ditujukan kepada partai politik atau elit politik tertentu. Kalau pun ada disebut partai politik tertentu, karena memang menteri yang dikritik Rizal Ramli berasal dari partai politik tersebut.
“Wajar kalau partai politik dan pimpinan partai politik tetsebut ikut bertangggungjawab terhadap kadernya yang kebijakannya merugikan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, KSPI berdiri bersama Rizal Ramli untuk berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan buruh Indonesia.
“Bilamana kriminalisasi dan somasi hukum dari Partai Nasdem tetap dilanjutkan terhadap Rizal Ramli, maka KSPI bersama buruh seluruh Indoensia akan mengoganisir perlawanan dan demonstrasi besar-besaran di 30 provinsi 300 kabupaten/kota untuk membela Rizal Ramli yang telah berjuang degan ikhlas bagi kepentingan rakyat dan kaum buruh,” tegas Said Iqbal.
Apalagi, lanjut Said Iqbal, pembungkaman terhadap kritik adalah ancaman demokrasi.
“Stop kriminalisasi terhadap Rizal Ramli. Jangan pilih partai pokitik yang anti kritik,” pungkasnya.
(rus/rmol/pojoksatu)