Categories
Aksi Bela Tauhid Menko Polhukam Wiranto Nasional Wiranto

Baru Ngeh, Wiranto Beberkan HTI Tunggangi Aksi Bela Tauhid di Depan Anshor dan GNPF

POJOKSATU.id, JAKARTA – Demo Bela Tauhid jilid II yang dilakukan di depan kantor Kemenko Polhukam ternyata ditunggangi oleh pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal ini diketahui oleh Menko Polhukam Wiranto usai berdialog dengan sejumlah tokoh agama, ulama, habaib, dan perwakilan ormas Islam dalam sebuah dialog bertema ‘Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).
Menurut Wiranto, pihak HTI ikut berpartisipasi dalam demo tersebut agar organisasi yang telah dibubarkan pemerintah tetap eksis.
“Tadi saya tayangkan untuk demonstrasi yang dua kali itu ternyata memang ditunggangi kelompok-kelompok yang menfaatkan untuk kepentingan politik, dimanfaatkan untuk teman-teman HTI tetap eksis,” ujar Wiranto kepada wartawan.
Mengetahui hal tersebut, Wiranto juga mengajak para tokoh agama, ulama, habaib, dan pemimpin ormas Islam untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara.
Berkaca dari demo bela tauhid jilid II, Wiranto mengingatkan kasus pembakaran bendera rawan ditunggangi.
“Demonstrasi yang terkadang punya niat baik untuk membangun satu pemahaman positif ternyata ditunggangi kelompok lain untuk kepentingan politik,” ujar Wiranto.
Adapun ormas yang diundang dalam dialog tersebut yakni, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212. Hasil dari dialog tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi.
“Saya kira pertemuan seperti ini akan saya lakukan secara berkala, secara periodik agar kebersamaan kita baik sesama umat Islam atau antaragama tetap terjaga,” jelas Wiranto.
(nes/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Arab Saudi Ditangkap FPI Habib Rizieq Nasional

Aksi Geruduk Kedubes Arab Saudi Terkait Kasus Habib Rizieq, FPI Buru-buru Klarifikasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Habib Rizieq Shihab sempat dicokok otoritas keamanan Arab Saudi dan dimintai keterangan.
Hal itu dipicu adanya laporan dari warga di Mekkah yang melihat bendera yang mirip dengan ISIS dipasang di dinding rumahnya di Mekkah.
Namun, setelah menjalani pemeriksaan, ia akhirnya kembali diperbolehkan pulang dengan jaminan.
BACA:
Projo Dituding Pelaku Fitnah Habib Rizieq, Jokowi Jangan Diam saja
Kalau Benar Projo Pelaku Fitnah Habib Rizieq, Berarti Biadab
Habib Rizieq jadi Korban Fitnah Agen BIN dan Ketua Projo Arab Saudi?
Kubu Rizieq Shihab pun menuding pemasangan bendera tersebut adalah perbuatan intelijen busuk Indonesia.
Bahkan, ia juga disebut-sebut telah meminta otoritas keamanan Arab Saudi untuk mencari pelaku pemasangan bendera yang dianggap milik gerakan radikal tersebut.
Di media sosial bahakn ramai disebutkan bahwa pelaku fitnah tersebut adalah seorang intel Badan Intelijen Negara (BIN) sekaligus Ketua Projo di Arab Saudi.
BACA:
GNPF Ulama Ribut dengan Kapitra Ampera soal Habib Rizieq, Sama-sama Ngotot
Yang Bilang Kasus Habib Rizieq Dilakukan Intelijen Indonesia itu Halusinasi
Moeldoko Suruh Habib Rizieq Interopeksi Diri, Yang Gak Suka Banyak Lho
Sementara, sebuah poster ajakan menggeduruk Kedubes RI di Jakarta juga beredar terkait kasus Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Dalam poster tersebut, terpampang tulisan dengan ukuran cukup besar ‘Aksi 911′ dan Aksi Bela Kalimat Tauhid’.
Sementara lokasi aksi dipusatkan di Kedubes Arab Saudi untuk RI, pada Jumat (9/11/2018) pukul 14.00 WIB.

Categories
Aksi Bela Tauhid Fahira Idris Nasional

Aksi Fahira Idris di Bela Tauhid Harus Kandas di Bawaslu, Gara-gara Bikin Pelanggaran Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan anggota DPD RI Fahira Idris ke Badan Pengawas Pemilu atas dugaan pelanggaran kampanye.
Presidium Japri Abdul Fakhridz Al Donggowi mengatakan, pihaknya melaporkan Fahira yang juga anggota tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena memanfaatkan dan mempolitisir aksi bela tauhid beberapa waktu lalu menjadi kampanye politik.
“Fahira Idris menyerukan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02. Dan tidak hanya di situ saja bahwa aksi tersebut juga melibatkan da’i cilik yang notabene sebagai WNI yang belum memiliki hak politik,” jelas Abdul di Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11).
Menurut Abdul, sesuai Peraturan KPU dan juga UU 7/2017 tentang Pemilu bahwa segala bentuk kegiatan politik, kampanye tidak boleh melibatkan anak di bawah umur atau yang belum punya hak pilih.
“Fahira Idris kami laporkan karena sejak peristiwa pembakaran bendera tauhid. Dia selalu aktif mereproduksi atau menggaungkan aksi bela tauhid. Sehingga aksi bela tauhid yang berjilid-jilid yang ujung-ujungnya kegiatan itu dimanfaatkan, ditunggangi, dipolitisir untuk kepentingan politik atau kampanye politik paslon nomor urut 02,” paparnya.
Abdul mengatakan, kejadian itu dianggap bukan sebagai peristiwa yang spontan terjadi, akan tetapi sudah disiapkan sedari awal. Di mana, aksi itu sudah dikonsolidasikan secara matang agar seruan-seruan kepada umat Islam untuk memilih pasangan nomor urut 02.
“Bukti-bukti yang kami bawa ini capture foto yang kami dapat dari Twitter Fahira Idris itu sendiri dan juga video yang viral da’i cilik yang menyuruh kami kepada massa aksi agar memilih paslon nomor 02 dan meninggalkan nomor 01,” beber Abdul.
(wah/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional

Wiranto Janji Bawa Tuntutan Aksi Bela Tauhid ke Jokowi, Isinya PBNU Dituntut Minta Maaf

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto berjanji menyampaikan tuntutan peserta Aksi Bela Tauhid II ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pertama tentunya saya akan menyampaikan pertemuan ini kepada Presiden RI Pak Jokowi,” katanya usai pertemuan selama jam dengan perwakilan peserta aksi di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (2/11).
Aksi Bela Tauhid yang kali kedua digelar untuk menuntut oknum anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) GP Ansor Nahdatul Ulama yang membakar bendera bertuliskan kalimat Tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, juga para pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk dihukum.
Mereka juga menuntut pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa bendera Tauhid adalah bendera Rasulullah SAW bukan bendera ormas apapun, sehingga tidak boleh dinistakan.
Wiranto mengakui bahwa aksi pembakaran tersebut sudah merugikan bangsa Indonesia. Makanya, dia meminta semua pihak dapat menahan diri dengan membangun semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah.
“Kita membincangkan masing-masing menyampaikan argumentasi tentang pendapatnya soal ini, sehingga sudah terjadi satu hal yang kita memahami bersama,” pungkasnya.
Berikut 5 tuntutan Aksi Bela Tauhid 211:
1. Menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah SAW bukan bendera ormas apa pun, sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapa pun. 
2. Menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid, baik pelaku maupun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid. 
3. Mengimbau kepada seluruh Umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun. 
4. Mengimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebinekaan sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. PBNU Wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut dan PBNU harus dibersihkan dari liberalisme dan aneka paham sesat menyesatkan lainnya karena NU adalah rumah besar Aswaja.
(wah/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional

Eggi Sudjana: Pembakar Kalimat Tauhid Sama Saja Membakar Alquran, Kalau Tidak Marah, Anda Keledai

POJOKSATU.id, JAKARTA – Massa Aksi Bela Tauhid menuntut kepolisian memproses hukum semua pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid pada perayaan Hari Santri Nasional (HSN) beberapa waktu lalu.
Penasihat Presidium Alumni 212, Eggi Sudjana mengatakan, menurut perspektif hukum sesuai dengan pengakuan Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah itu sama sekali tidak memiliki bendera.
Jika memang demikian, maka dipastikannya yang dibakar oleh oknum Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) GP-Ansor Nahdatul Ulama (NU) adalah bendera tauhid.
“Kalau kalimat tauhid, ada tertera dalam surat Muhammad ayat 19 ada La Ilaha Ilallah. Jadi pembakar kalimat tauhid ini sama juga membakar ayat suci Al Quran,” tegasnya dari atas mobil komando.
Eggi mengaku telah melaporkan 8 orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa pembakaran itu. Mereka adalah tiga orang yang diduga sebagai pembakar bendera, Ketua Umum Banser, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Banser Garut dan pihak-pihak lainnya ke pihak kepolisian.
“Berarti pendekatan hukumnya bisa terkena pasal 156a KUHP, yaitu penistaan kepada agama. Sekaligus menimbulkan permusuhan,” tegasnya.
Hal itu dilakukannya karena menurut dia, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa secara objektif, seharusnya umat Islam marah jika agamanya dihina.
“Tapi kalau Anda tidak marah, maka Anda adalah keledai,” pungkas Eggi Sudjana.
(lov/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional

Ustadz Felix Siauw: Tauhid Hanya di Hati, Itu Propaganda Sesat dan Menyesatkan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ribuan massa melakukan aksi Aksi Bela Tauhid Jilid II. Aksi dimulai dengan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara, Jumat (2/11/2018) pukul 13.00.
Aksi tersebut diikuti para ulama, tak terkecuali Ustadz Felix Siauw. Bahkan ustadz yang beberapa kali ditolak untuk ceramah di beberapa daerah ini ikut berorasi.
Dalam foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Ustadz Felix tampak berdiri di atas mobil. Tangan kirinya memegang bendera bertuliskan kalimat tauhid, sementara tangan kanannya memegang mike.
Ustadz Felix lantas menjawab propaganda yang kerap disampaikan sejumlah orang yang menyebutkan bahwa tauhid cukup di dalam hati, tidak perlu dibesarkan di bendera.
“Ada yang niat shalatnya dalam hati, ada juga yang dilafadzkan. Ditanya yang dalam hati, jawabnya saya sudah yakin, yang melafadzkan biar lebih yakin lagi,” tulis Ustadz Felix di Instagram pribadinya, Jumat, 2 November 2018.
Menurut Felix, keduanya sah menurut para ulama, yang salah adalah yang menyalahkan yang lainnya, dan yang jelas salah adalah yang tidak shalat.
Karenanya para ulama menyatakan, iman itu memang perkara hati yang ghaib, tapi ditegaskan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan yang nyata terlihat.
Artinya, lanjut Felix, orang beriman itu tak mungkin diam dengan alasan “iman itu dalam hati”, tapi imannya itu akan terlihat lewat lisannya, juga di tiap perbuatannya.
“Dari situ kita tahu, bahwa perkataan, “tauhid itu hanya di hati, tak perlu diangkat-angkat di bendera”, itu adalah propaganda sesat dan menyesatkan,” tegas Felix.
Felix lantas menjelaskan sejarah bendera tauhid. Menurut dia, bendera Rasulullah Muhammad berlafadz tauhid.
“Rasulullah yang menyuruh meninggikan kalimat itu, lalu siapa kita yang merasa cukup di hati?,” katanya.
“Orang-orang ini gagal paham, bahwa yang namanya syiar itu ya harus menyebar luas, diangkat tinggi. Adzan misalnya, itu syiar, maka harus disebar, bukan di japri,” beber Felix.
Ustadz Felix Siauw orasi saat Aksi Bela Tauhid
Lagipula, lanjut Felix, orang-orang pandir ini, koar-koar merasa paling NKRI, paling Pancasila, paling harga mati. Lha, kenapa nggak konsisten, kampanye di dalam hati saja?
Dikatakan Felix, penjajah senang dengan kelompok begini, Karena kemerdekaan itu cukup di dalam hati saja, tak perlu diproklamirkan. Itulah favorit penjajah.
“Apa goalnya mereka? Agar ummat Muslim tak lagi mau mengangkat bendera tauhid, kehilangan kalimat pemersatu yang dulu pernah digunakan Rasulullah,” katanya.
Masalahnya, tambah Felix, mereka yang membakar bendera tauhid itu juga sama-sama syiar, bukan membakar dalam hati. Mereka sedang menerapkan standar ganda.
“Dan yang dihatinya ada tauhid, pasti terganggu saat kalimat tauhid itu dibakar, dan takkan berkomentar miring saat ada yang ingin mensyiarkan bendera tauhid,” imbuhnya.
“Maka siapa yang bangga dengan kalimat tauhid, angkat tinggi-tinggi hari ini, tak ada niat buruk apapun, hanya syiar, bahwa inilah kalimat paling tinggi dan mulia,” pungkas Felix.
(one/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional

Ribuan Massa Aksi Bela Tauhid II Meluber di Masjid Istiqlal, Long March ke Istana

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ribuan massa Aksi Bela Tauhid Jilid II meluber di Masjid Istiqlal sejak Jumat pagi, 2 November 2018. Massa melakukan salat Jumat di masjid terbesar di di Asia Tenggara itu.
Usai salat Jumat, massa long march ke Istana negara. Massa berjalan kaki sambil mengibarkan bendera berlafdz tauhid.
Massa keluar dari komplek Masjid Istiqlal menuju Jalan Merdeka Timur ke Jalan Merdeka Selatan, Patung Kuda dan Istana Negara.
Aksi Bela Tauhid II ini digelar terkait peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dinyatakan Polri sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat.
Massa menuntut agar pemerintah dan PBNU mengakui bahwa bendera yang dibakar di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera HTI.
Aksi bela tauhid jilid II
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadyah Din Syamsuddin meminta aksi Bela Tauhid, tidak perlu disikapi secara sinis.
“Aksi bela tauhid, aksi ini, bela itu, sah adanya, tak perlu disikapi secara sinis,” kata Din di sele mengisi seminar Pekan Pancasila di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat, 2 November 2018.
Menurut Din, semua ekspresi dari kelompok mana pun adalah sah. Sebab, dia melanjutkan, konstitusi Indonesia menjamin adanya kebebasan berpendapat atau freedom of expression itu.
“Yang penting kebebasan untuk berpendapat itu tak terjebak dalam aksi kekerasan, anarkisme, apalagi menebar permusuhan sesama kelompok. Itu sah,” ujar mantan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Kabinet Jokowi itu.
Aksi bela tauhid jilid II
Din mengimbau kepada masyarakat yang mengikuti aksi bela tauhid, agar tetap menjaga perdamaian dan membawa niat yang baik.
“Jangan dilaksanakan yang tidak baik, pelru memperhatikan etika keadaban. Saya kira aksi itu sah adanya apalagi menyangkut tauhid, itu penting,” ujarnya.
(one/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional

Target Utama Aksi Bela Tauhid Hari Ini: Pemerintah dan PBNU Harus Akui Bendera Tauhid

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam akan menggelar Aksi Bela Tauhid atau Aksi 211 pada siang ini, Jumat (2/11/2018).
Salah satu tuntutan dari aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk mengakui bendera hitam bertulis kalimat tauhid yang dibakar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut sebagai bendera tauhid.
Jurubicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif menjelaskan bahwa pengakuan itu dibutuhkan karena selama ini banyak pihak menyebut bendera itu milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.
Padahal, banyak bukti menyebut bahwa bendera itu bukan milik HTI.
“Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan UU ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu,” kata Slamet di Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).
Menurutnya, selama pengakuan tidak dilakukan, maka banyak pihak akan terus menggiring opini seolah bendera tersebut merupakan milik ormas terlarang, HTI.
“Padahal faktanya dari sudut agama, UU, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar,” tukasnya.
(ian/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid Nasional Wiranto

Besok Turun ke Jalan, Wiranto Sepelekan Aksi Bela Tauhid Jilid II, Dibilang Begini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana aksi bela Tauhid jilid II yang dimotori Presidium Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU) dianggap tidak relevan dan menghabiskan energi.
Menko Polhukam Wiranto menjelaskan tidak relevannya aksi bela tauhid lantaran para pimpinan ormas Islam dan pada ulama telah bersepakat menyelesaikan persoalan pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu itu dengan mengedepankan musyawarah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan semangat tabayyun.
Selain itu, kepolisian sudah menetapkan pelaku pembakar dan pembawa bendera sebagai tersangka. Bahkan organisasi pelaku pembakar bendera juga sudah meminta maaf kepada masyarakat.
“Jadi demonstrasi semacam itu, selain menghabiskan energi juga sudah tidak Iagi relevan,” jelas Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (1/11).
Lebih lanjut Wiranto menilai jika massa bersikeras ingin melaksanakan demo, pihaknya menyarankan agar aksi bela Tauhid berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku serta kegiatan aksi tidak menimbulkan ketakutan dan mengganggu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Ia tak melarang aksi, sebab hal tersebut ditegaskan dalam UU, namun lagi-lagi Wiranto mengimbau agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak terpancing berbagai provokasi.
(nes/rmol/pojoksatu)

Categories
Aksi Bela Tauhid bendera tauhid dibakar Nasional Pembakar bendera tauhid Yusril Ihza Mahendra

Yusril Minta Jangan pada Baper Soal Bendera Tauhid, Cukup Jokowi Lakukan Ini Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sebaiknya jalan musyawarah dikedepankan dalam menghadapi kasus pembakaran bendera beruliskan kalimat syahadat di Limbangan, Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Saran ini disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan kepada redaksi, Minggu pagi (28/10).
Menurut Yusril, penjelasan mantan Sekum dan Jubir Hizbuttahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto sudah sangat jelas bahwa HTI tidak punya bendera.
Bendera bertuliskan kalimah tauhid di atas kain hitam itu dianggap sebagai bendera yang dulu digunakan Rasulullah, S.A.W sehingga bisa digunakan umat Islam di mana saja.
“Penjelasan MUI kiranya juga cukup terang bahwa pada bendera yang dibakar itu tidak ada tulisan HTI,” sambung Yusril yang juga pengacara HTI.
Dia juga mencontohkan bendera dengan menggunakan bulan dan bintang juga bisa digunakan siapa saja, dan itu tidak otomatis menjadi bendera Partai Bulan Bintang yang dipimpinnya.
“Bendera berlambang Bulan Bintang itu hanya bisa dianggap Bendera PBB jika ada tulisan “Partai Bulan Bintang,” masih kata Yusril.
Soal pembakaran bendera itu, Yusril menyarankan agar tidak langsung menempuh jalan pidana.
“Presiden tentu dapat menengahi masalah ini dengan mengajak para ulama dan tokoh-tokoh Islam untuk mencari penyelesaian bersama,” jelas Yusril.
Sementara kepada HTI yang telah dicabut status badan hukumnya, namun sedang diperkarakan itu, tidak perlu ada kebencian.
“Pengurus dan anggota HTI itu semuanya adalah saudara-saudara kita sesama Muslim. Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai konsep khilafah, perbedaan seperti itu lazim dalam sejarah pemikiran Islam,” ujar Yusril lagi.
(dem/rmol/pojoksatu)