Categories
Ahok Fadli Zon Nasional

Fadli Zon: Apa Sih Hebatnya Ahok? Kayak Gak Ada Orang Lain Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon tak habis pikir dengan pengangkatan Basuki Jahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisarin Utama Pertamina.
Bagi Fadli Zon, Ahok sama sekali tak memiliki keistimewaan dalam mengemban jabatan penting di Pertamina.
“Biar masyarakat yang menilai, kalau saya sih melihat kaya enggak ada orang lain saja. Dan apa sih hebatnya? Menurut saya biasa-bisa saja,” kata Fadli Zon usai menghadiri acara bedah buku ‘PKI Dalang Dan Pelaku Kudeta G30S/1965’ di Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Pengangkatan Ahok justru akan menumbulkan ketidaksukaan terhadap tokoh-tokoh maupun masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok.
“Masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok makin menjadi tidak suka. Sya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa,” tutupnya.
(rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok IWAN FALS Nasional

Gaji Ahok Rp3 M, Iwans Fals: Harus Lebih Tai Lagi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Iwan Fals turut mengomentari gaji Ahok di Pertamina yang diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar per bulan.
“Klo bener sebulan gaji Ahok kira2 Rp 3 M, ya harus hebatlah Pertamina,” kata Iwans Fals di akun Twitter pribadinta, @iwanfals, Sabtu (23/11/2019).
Karena itu, Ahok harus menunjukkan prestasinya di Pertamina. Tugas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina telah diatur dalam pasal 31 UU BUMN.
Pasal tersebut menegaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi disekri dalam menjalankan kepengurusan persero, serta memberikan nasihat kepada direksi.
Iwans Fals pun mengungkit ucapan kasar Ahok yang pernah melontarkan kata-kata ‘tai’.
“Tai tainya harus lebih tai lagi kayaknya,” kata Iwans Fals.
Iwan Fals membayangkan jika tai penduduk Indonesia dikumpulkan dan diolah menjadi biogas, maka selesailah soal energi.
“Barangkali bisa dimulai dari tingkat rt dulu atau di-pusat2 keramaian, seperti pasar, terminal, bandara dsbnya,” tambahnya.
“Di-kota2 besar banyak hotel dan apartemen2, langsung aja bikin lubang pembuangan besar disitu, ditampung disitu, utk biogas…hehe merubah tai jadi emas (pinjam istilah dulurku),” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, gaji dan tunjangan direksi dan komisaris pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, honorarium yang diterima oleh komisaris utama besarannya adalah 45% dari gaji direktur utama Pertamina.
Selain itu, komisaris di Pertamina juga menerima tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.
Bahkan komisaris Pertamina juga menerima fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.
Pada tahun 2018, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris Pertamina yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$47,27 juta hingga 31 Desember 2018.
Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar, nilai itu sekitar Rp661,82 miliar.
Hingga akhir tahun lalu, jumlah direksi dan komisaris Pertamina jumlahnya sebanyak 17 orang
Jika nilai kompensasi itu (Rp661,82 miliar) dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp38 miliar per tahun atau sekitar Rp3,2 milir per bulan.
(one/pojoksatu)

Categories
Ahok Nasional Rizal Ramli

Dicerca karena Tolak Ahok, Rizal Ramli Meradang: Banyak Bacot, Ngaceng Aja Ndak Bisa

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dihujat warganet karena menolak pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
Rizal Ramli merespon berbagai kritikan para followersnya dengan kalimat yang cukup keras. Bahkan, dia memblokir beberapa akun followersnya.
“Maaf account2 buzzer yg kosa katanya terbatas: banyak bacot, pecatan nyinyir, nol prestasi, ngaceng aja ndak bisa, tua lu, terpaksa diblock krn ngotorin2 wall doang. Mereka tidak paham masalah, males belajar dan baca, emosinya lebih gede dari otaknya, sampah demokrasi,” katanya di akun Twitter @RamliRizal.
Rizal Ramli dongkol gara-gara kritikannya selalu ditafsirkan sebagai bentuk dendam dan kebencian.
“Psycholog2 gadungan, yg menilai “sikap dan perbedaan fikiran hanya karena benci, dendam, nyinyir, sakit hati dsb” sebaiknya segera unfollow RR,” imbuhnya.
“Anda tidak memahami tradisi intelektual. Dan Semangat “noblesse oblige”, untuk memperjuangkan keadilan & kesejahteraan untuk semua,” tambah Rizal.
Ia membeberkan modus para buzzer yang disebutnya sebagai sampah demokrasi.
“Modus operandi buzzers ‘Sampah Demokrasi”. membajak demokrasi, dengan meng-agung2-kan sponsor yg bayar bagaikan Nabi; hancurkan lawan2 politik dgn framing & propaganda intoleran, anti NKRI, Rasis ++.Mereka tidak mampu membahas topik secara rasional. Selamatkan demokrasi, lawan,” tandas Rizal, Sabtu (23/11/2019).
Sebelumnya, Rizal Ramil menyatakan mSalah menolak Ahok jadi bos BUMN. Ia menyebut perusahaan BUMN tak bisa dikelola pakai model cara seperti kinerja pengusaha di Glodok yang biasa dengan secarik kertas dan tandatangan.
“Di perusahaan skala besar seperti BUMN dan internasional tak bisa transaksi dan deal itu dengan secarik kertas dan tandatangan. Harus ikutin good governance, karena kalau enggak itu akan masalah,” kata Rizal dalam acara Kabar Petang tvOne.
Dia juga menyinggung latarbelakang Ahok yang pernah menjadi terpidana. Selain itu, saat menjabat Gubernur DKI, eks politikus Gerindra itu tersangkut kasus hukum seperti Rumah Sakit Sumber Waras sampai beli bus rongsokan pabrikan China.
Rizal pun menyoroti kiprah Ahok saat menjabat Gubernur DKI yang membawahi 30 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Waktu dia masuk, dia jelek-jelekkan, manajemen kacau diganti bos BUMD itu dengan 30 orang yang merupakan konco-konconya Ahok. Tapi, tidak ada perbaikan yang bagus. Kalau Ahok punya pengalaman eksekutif pasti dari pergantian yang dilakukan akan terjadi perubahan,” tandas Rizal.
(one/pojoksatu)

Categories
Ahok Nasional

Cuma Cara Ini yang Bisa Hentikan Penolakan Ahok di Pertamina

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak membuat Menteri BUMN Erick Thohir bergeming.
Erick Thohir telah mengumumkan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menduduki posisi Komisaris Utama di PT Pertamina (persero).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, kontroversi Ahok dengan kelompok Islam seperti kelompok 212 tidak akan selesai.
BACA: Terobosan Baru Pertamina, Beli BBM Tak Perlu ke SPBU, Cukup Telepon 135
Adi melihat, penolakan terhadap mantan terpidana kasus penistaan agama itu sangatlah ideologis, sehingga Ahok harus membuktikan kontribusi apa untuk PT Pertamina.
“Wallohu a’lam. Yang jelas kontroversi dengan kelompok Islam macam 212 tidak akan selesai. Karena polemiknya sangat ideologis,” kata Adi seperti dikuip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/11).
BACA: Tolak Ahok, Erick Thohir Bungkam Serikat Pekerja Pertamina
Menurut Adi, yang bisa menghentikan suara penolakan publik adalah gebrakan apa yang akan dikerjakan oleh mantan Bupati Belitung Timur itu.
Kalangan yang menolak, kata Adi tentu akan menunggu ide perbaikan apa yang ditawarkan untuk Perusahaan miga pelat merah itu.
“Tinggal tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan Ahok meski diwarnai kontroversi. Satu-satunya yang bisa menghentikan polemik ini adalah perbaikan di pertamina,” demikian kata Adi.
(one/pojoksatu)

Categories
Ahok erick thohir Nasional

Tolak Ahok, Erick Thohir Bungkam Serikat Pekerja Pertamina

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina, akhirnya ditanggapi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Erick, akan selalu ada kelompok yang pro maupun kontra dalam melihat satu figur.
“Saya rasa pro-kontra tidak hanya (terhadap) Pak Basuki. Saya sendiri, ada (kelompok yang) pro-kontra. Pak Chandra ada (yang) pro-kontra,” kata Erick di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip pojoksatu.id dari Jawapos.com, Sabtu (23/11/2019).
Yang penting, lanjut Erick, sosok yang terpilih menjalankan amanah dari negara betul-betul diberi kesempatan untuk bekerja.
Dia pun meminta masyarakat yang selama ini menolak untuk melihat hasil kerja Ahok.
“Kadang-kadang kita suuzon, orang ini begini, begini, tanpa melihat hasil,” tegas Erick.
Eks presiden Inter Milan itu berharap, orang-orang pilihan yang kini memiliki jabatan di BUMN memiliki akhlak yang baik.
Erick menambahkan, dia mau orang-orang yang ada di BUMN bisa amanah dan memiliki empati dengan kondisi di sekitarnya.
“Empati dalam arti perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap (tidak foya-foya). Kalau perusahaannya untung, ya itu hak (mereka),” ungkap Erick.
“Tidak boleh juga ketika mereka melakukan haknya, kita gunjingkan (mereka). Tidak boleh,” pungkas Erick.
Ahok Jadi Ketua Kelas
Penempatan posisi Komisaris Utama Pertamina membuat Ahok sangat kuat atau powerful. Ahok akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap direksi Pertamina.
“Beliau memiliki kemampuan pengawasan yang sangat baik, makanya diharapkan nanti Bapak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja dari Pertamina,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta.
Selain itu Arya juga menambahkan bahwa seperti disampaikan sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir sangat kencang dalam upaya memperkuat posisi komisaris di masing-masing perusahaan BUMN.
“Nanti peran komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN sangat besar, Bapak Ahok akan menjadi ketua kelas dalam dewan komisaris Pertamina,” katanya.
Nantinya Ahok, kata dia, akan bahu membahu bersama Wakil Komisaris Utama Pertamina yang juga merupakan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengurangi impor migas dan mengawasi proses-proses pembangunan kilang penyulingan, mantan gubernur Jakarta tersebut juga akan melakukan pengawasan terhadap distribusi, efisiensi hingga mengawasi negosiasi Pertamina dengan Aramco.
“Semua, itu merupakan tugasnya dewan komisaris di mana dia akan mengawasi direksi. Mudah-mudahan pengawasannya (bapak Ahok) sangat baik untuk mendukung teman-teman direksi Pertamina,” ujar Arya.
(one/pojoksatu)

Categories
Ahok gerindra Jokowi Nasional

Teriakan ‘Keras’ Gerindra Usai Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Jokowi, Anda Tak Dengarkan Rakyat!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule tak habis pikir dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Erick yang nekat menjadikan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
Bukan tanpa alasan, sebelum Erick Thohir mengumumkan, masyarakat dan serikat pekerja Pertamina menolak Ahok.
“Tak habis pikir. Beberapa hari ini publik kuat menolak Ahok masuk Pertamina. Begitu juga yang di Twiter,” cuit Iwan lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (22/11).
Iwan menyebut Jokowi tidak memperdulikan rakyat yang menolak Ahok.
“Tapi kenapa Pak Jokowi tak pedulikan suara publik dan tetap setujui Ahok masuk pertamina?” sesalnya.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, Ahok tak paham pertambangan dan keuangan.
Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Budi Gunadi menjadi wakil Ahok di Pertamina. Budi sendiri merupakan seorang ahli perbankan serta mantan Dirut Inalum.
“Tunjuk Budi Gunadi wakomut menunjukan Ahok tak paham pertambangan dan keuangan. Ahok tak akan mampu jadi fungsi kontrol para direksi,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok BUMN Nasional

Nggak Ngefek Apapun, Ahok Disebut Cuma Alat, Kesuksesan BUMN di Tangan Sosok Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi di BUMN tidak akan mengubah perusahaan pelat merah itu secara keseluruhan.
Demikian yang disampaikan Direktur Riset Center of Reforms on Economics, Piter Abdullah Redjalam usai menjadi pembicara di acara CORE Economy Outlook 2020 and Beyond yang dihelat di Hotel Ashlee, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
“Seorang Ahok ditempatkan di BUMN, mungkin juga enggak akan mengubah BUMN secara keseluruhan. Yang bisa mengubah BUMN secara keluruhan ya Kementerian BUMN itu sendiri, bukan seorang direksi,” ucap Piter di lokasi.
“Jadi, dia akan jadi sarana atau alat bagi Kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya,” katanya.
Dia menambahkan, belum tentu nama Ahok yang bakal menjadi bos di BUMN, lantaran masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.
“Kita belum tau juga mau ditempatkan di posisi apa. Karena kan posisi dia itu di BUMN akan menentukan perannya, kontribusinya dia, jadi komisaris atau direksi itu totally different,” tambahnya.
Menurutnya, dengan menunjuk orang seperti Ahok, bakal meningkatkan efisiensi di tubuh BUMN. Namun, dia masih ingin mengetahui arah Erick Thohir dalam membangun BUMN.
“Kalau seandainya, Pak ET (Erick Thohir) melihat BUMN ini tidak efisien banyak korupsi, arah saya pembersihan, meningkatkan efisiensi, memberantas korupsi, makanya saya tempatkan orang-orang yang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya. Tapi sekarang ini kan kita belum tau arahnya speerti apa kita belum tahu,” tutupnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok aksi dukung KPK erick thohir Nasional

“Selamatkan Erick Thohir, Ahokers Tak Usah Panik, Komisioner KPK Malah Bangga Foto Bareng Ahok”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sikap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu sebagai penyeimbang. Namun tak sedikit kritikan justru tak mendapat tempat di beberapa kalangan.
Seperti yang disampaikan ekonom senior Rizal Ramli terkait penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.
Beberapa kali RR, sapaan Rizal mengkritisi langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang justru ditanggapi sinis oleh Ahokers.
Melihat fenomena ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi turut berkomentar.
“Ahokers gak usah panik. Bang RR tidak pernah sentimen personal,” kata Adhie Massardi di akun twitternya, Rabu (20/11).
Menurut Adhie, ada dua hal yang harus diwaspadai pemerintah dalam menunjuk Ahok sebagai bos salah satu perusahaan BUMN.
“Konteksnya selamatkan BUMN dari kerusakan, tak ada yang bisa usut korupsi dia (Ahok), komisioner KPK malah bangga bisa foto bareng Ahok,” jelas mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Selain itu, kritikan yang disampaikan sejumlah elite juga bertujuan baik bagi pemerintah, dalam hal ini untuk Menteri Erick Thohir.
“Selamatkan rising star politik Erick Tohir dari masuk kubangan politik,” imbuhnya.
Soal kritikan yang disampaikan RR, ia juga meminta kepada pendukung Ahok menyikapinya dengan dewasa.
Sebab selama ini, ia melihat kritikan yang disampaikan RR bertujuan demi pembangunan bangsa.
“Bang RR dalam sejarahnya tak pernah serang orang secara personal, kecuali langkah dan kebijakannya sebagai pejabat publik, dengan fakta-fakta akurat, kredibel dan terukur,” sambung Adhie.
“Karena prinsipnya, kalau kita tidak bisa memperbaiki, ya mencegah agar kerusakan tidak jadi lebih parah,” tutupnya.
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok Jokowi Nasional

Awal Tahun Depan Bisa Hancur-hancuran, Ahok Jadi Petaka Politik Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli punya alasan mendasar menolak rencana pengusungan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain mantan narapidana kasus penistaan agama, sosok kontroversi, dan diduga banyak kasus tipikor, Ahok juga tidak memiliki corporate experiences.
Ahok digadang-gadang menjadi salah satu bos BUMN di PLN atau Pertamina.
Melihat rekam jejak Ahok, RR sapaan akrab Rizal Ramli khawatir akan kembali terjadi gelombang massa, apabila mantan suami Veronika Tan itu benar-benar menjabat di pemerintahan.
Apalagi, awal tahun 2020, beberapa kebutuhan mendasar masyarakat bakal naik. Seperti, tarif listrik PLN, tarif tol, iuran BPJS Kesehatan. Harga BBM juga ikut diwacakan akan naik.
Dengan mengamati fakta-fakta tersebut, makanya RR menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang rencana pengangkatan Ahok.
“Awal tahun depan, harga listrik dan BBM akan dinaikkan. @jokowi, banyak yang bilang biarin saja Ahok jadi bos di Pertamina atau PLN, bisa jadi sasaran tembak yang bagus untuk perubahan politik tahun depan. RR tidak mau ancur-ancuran, karena itu beri saran konstruktif,” kata ekonom senior ini di akun Twitter, Senin (18/11).
(sta/rmol/pojoksatu)

Categories
Ahok Ahok Basuki Tjahaja Purnama Nasional

Serikat Buruh: Ahok Lebih Mulai di Bulog Ketimbang Pertamina dan PLN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) turut menanggapi rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pejabat di Pertamina atau PLN.
KSBSI menyebut polemik Ahok cocok atau tidak sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebaiknya dihentikan.
Ketua Departemen Lobby & Humas K.SBSI, Andy William Sinaga mengatakan, kapasitas dan sosok Ahok lebih diperlukan untuk mengurusi lembaga negara yang mengurusi hajat hidup orang, bukan perusahaan yang profit oriented.
Menurut Andy, lembaga negara yang social oriented dan sangat diperlukan oleh masyarakat yaitu kalangan buruh, tani, nelayan dan lapisan masyarakat membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan.
“Lembaga tersebut adalah Badan Usaha Logistik (Bulog). Pak Ahok cocoknya sebagai Kepala Bulog, bukan direksi atau komisaris di PLN atau Pertamina,” ucap Andy, Senin (18/11/2019).
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Di Bulog, lanjut Andy, banyak yang harus dibenahi, seperti distribusi keperluan bahan pangan, beras, gula, garam, tepung dan produk buah-buahan.
Dikatakan Andi, yang beredar di pasaran banyak dari produk luar, seperti beras Vietnam, Tiongkok dan Myanmar.
“Garam aja masak kita harus import. Padahal garam asli Indonesia kualitasnya lebih baik dari Tiongkok,” imbuhnya.
Sistem kartel import dalam supply chain seperti beras, gula dan garam harus segera diputus mata rantainya.
“Dan yang punya potensi dan kredibilitas memutusnya adalah Ahok,” katanya.
Menurut Andy, jika Ahok jadi komisaris atau direksi Pertamina, dia akan sungkan untuk bersikap tegas karena para petinggi partai berkuasa dan koalisi banyak bermain di bisnis minyak dan tambang. Apalagi Ahok sekarang berlabuh di PDIP.
“Kami menghimbau Ahok untuk mempertimbangkan sebagai petinggi BUMN, lebih mulia Ahok menjadi Kepala Bulog saja,” tandas Andy.
(one/pojoksatu)