Categories
Abraham Samad Nasional pimpinan KPK Revisi UU KPK Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Sudirman Said

Sekjen PDIP Ngaku Punya Bukti Kebobrokan KPK, Sebut Abraham Samad dan Sudirman Said

POJOKSATU.id, BOGOR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku memiliki banyak bukti kebobrokan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diantaranya, adalah sering terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk membidik orang-orang tertentu.
Demikian disampaikan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Bogor, Minggu (15/9/2019).
BACA: Gak Sadar, Pimpinan KPK Mundur Malah Bikin KPK dalam Bahaya Besar
Karena itu, Revisi UU KPK tidak dapat dinafikan dan memang harus disempurnakan.
“Di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya,” ujarnya.
Tujuannya, agar bisa dilakukan pegawasan terhadap oknum-oknum di internal lembaga antisaruah tersebut.
“Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pak Abraham Samad,” ungkapnya.
BACA: Analisis Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusif Pemilihan Capim KPK
Hasto juga membocorkan upaya Samad yang mencoret tiga kandidat menteri ESDM saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih pada periode pertama.
Setelah ketiga nama itu, terdapat nama Sudirman Said yang akhirnya terpilih sebagai menteri ESDM.
“Pada saat penyusunan calon menteri dengan mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan tidak proper dengan tested interest dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.
BACA: Mahfud MD Beberkan Pelanggaran Hukum Pimpinan KPK
Menurut Hasto, ketiga kandidat menteri, selain Sudirman, sebenarnya banyak yang mumpuni dan bersih dari korupsi.
Namun, Abraham menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan kandidat nomor empat, Sudirman Said terpilih.
Hasto mencurigai upaya yang dilakukan Samad itu hanya bentuk mengakomodasi kepentingan politik pribadi.
BACA: Pimpinan KPK kok Terkesan Cengeng yah, Ngambekan…
Karena itu, lanjutnya, mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya.
“Tetapi juga harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK,” jelas Hasto.
(jpnn/ruh/pojoksatu)

Categories
Abraham Samad KPK Nasional seleksi capim KPK

Abraham Samad Sebut Seleksi Capim Bermasalah: Kalau DPR Tahu Aturan, Harusnya Ditolak!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyoroti hasil seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dianggapnya cacat yuridis.
Pasalnya, Panitia Seleksi (Pansel) telah menghapus atau meniadakan salah satu syarat Capim KPK dalam proses seleksi, yakni penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BACA JUGA: Melahirkan di Toilet, Mahasiswi Bekap Bayi dengan Celana dalam Lalu Mayatnya Dimasukan Kedalam Ember
Abraham mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) KPK terdapat 11 syarat bagi Capim KPK agar dapat dinyatakan lolos, salah satu syarat itu adalah melaporkan harta kekayaannya apabila si Capim berlatar belakang seorang penyelenggara negara.
“Kemarin Pansel nggak menyaratkan itu, jadi orang bisa saja mendaftarkan tanpa menyampaikan laporan (LHKPN) dan itu berarti dia telah melakukan pelanggaran hukum dalam merekrut dalam seleksi itu makanya cacat yuridis hasilnya,” kata Abraham Samad usai mengisi diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9), dikutip Pojoksatu.id dari Rmol.
Diketahui, Pansel telah menyerahkan 10 nama kandidat Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/9) lalu. Ada beberapa Capim yang belum lapor LHKPN dan dinilai ‘bermasalah’ tapi diloloskan oleh Pansel.
Mereka yang lolos sepuluh besar adalah Komisioner KPK Alexander Marwata, anggota Polri Firli Bahuri, auditor BPK I Nyoman Wara, jaksa Johanis Tanak, advokat Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Nawawi Pomolango, akademisi Nurul Ghufron, PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan PNS Kemenkeu Sigit Danang Joyo.
BACA JUGA: ICW: Dewan Pengawas KPK Tidak Penting
Menurut Abraham, nasib beberapa Capim KPK yang dianggap bermasalah itu saat ini berada di tangan Presiden Jokowi. Dia berpendapat, Presiden Jokowi bisa saja mengembalikan puluhan nama itu ke Pansel. Begitu juga dengan DPR yang telah menerima 10 nama Capim KPK dari presiden.
Abraham Samad menyatakan, DPR bisa saja menolak hasil seleksi Pansel.
“Tapi menurut saya yang paling tepat adalah presiden membentuk Pansel baru atau kalau DPR paham UU maka DPR harus tolak karena itu cacat yuridis,” tegas Abraham.
(fat/pojoksatu)