Categories
larangan cadar Nasional

Mau Larang Wanita Pakai Cadar, Menag Kena Semprot

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Agama atau Menag, Fachrul Razi mewacanakan akan melarang wanita pakai cadar atau niqab masuk instansi pemerintah. Publik pun bereaksi terkait wacana tersebut.
Menag pun diminta tak mengurusi ranah pribadi serta lebih baik menyelesaikan masalah yang substansial.
Menag mengatakan wacana tersebut masih dalam kajian di Kementerian Agama (Kemenag). Sehingga belum ada larangan bagi wanita yang saat ini telah menggunakan cadar.
“Kalau orang mau pakai silakan,” kata Fachrul Razi di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, penggunaan cadar atau tidak, bukan menjadi ukuran ketakwaan seseorang. Bahkan menurutnya, tak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.
“Jadi cadar itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya tinggi. Sudah dekat dengan Tuhan, cadar tak ada dasar hukumnya di Alquran maupun Hadits dalam pandangan kami,” kata dia.
Dijelaskannya, wacana pelarangan cadar karena faktor keamanan. Dia mencontohkan bagi orang yang masuk lingkup instansi pemerintahan diwajibkan melepas jaket dan helm. Begitu pula apabila diberlakukan bagi orang memakai cadar. Menurut dia, agar wajah mereka dapat terlihat jelas.
“Jadi betul dari sisi keamanan, kalau ada orang bertamu ke saya enggak tunjukin muka, ya enggak mau saya,” tandas dia.
Politisi PKS dan PKB mengkritik keras wacana larangan tersebut.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah khususnya Menteri Agama tak perlu mengatur urusan pribadi seseorang.
“Saya menggarisbawahi, itu ruang privat. Ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi negara. Karena negara bagaimana pun mengatur di ruang publik,” katanya di Kompleks Parlemen.
Mardani mengaku tak terlalu mengetahui hukum menggunakan cadar. Untuk itu dia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa terkait cadar.
“Kalau dia (cadar) tak wajib ya enggak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya khawatir ini masuk di ruang privat. Karena itu harus hati-hati masuk ke ruang privat,” ujarnya.
Mardani juga mengatakan cara terbaik melawan radikalisme ialah dengan dialog dan literasi bersama penegakan hukum. Namun jangan sampai nantinya terjadi kesenjangan dalam rangka memberantas radikalisme.
“Bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu,” pungkasnya.
Sementara polisi Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas meminta agar Menag fokus urus masalah lain yang lebih subtansial.
“Daripada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh,” kata Yaqult di Kompleks Parlemen.
Menurutnya, cadar adalah budaya dari bangsa Arab dan tidak menjadi bagian ke-Islaman. Karena itu, dia menyarankan Fachrul untuk belajar lebih banyak soal cadar.
“(Menag) pelajari dulu itu, apa itu radikalisme, terorisme berhubungan enggak sama cara berpakaian orang. Kalau tidak berhubungan, ngapain sih bikin aturan yang enggak perlu,” ungkapnya.
Yaqult menilai larangan ini tidak sesuai jika dilakukan untuk mencegah radikalisme.
“Kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar itu. Nah baru keluarkan peraturan itu,” ucapnya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan belum ada pembahasan soal rencana larangan pemakaian cadar bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN).
“Belum dibahas. Masing-masing instansi, masing-masing rumah tangga kan pasti ada aturannya,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada aturan di Kementerian PAN-RB mengenai larangan menggunakan cadar. Namun tidak tahu dengan aturan di kementerian lain.
“Setahu saya, kok enggak ada aturan undang-undang, ya, yang di KemenPAN. Tetapi, yang lain, silakan cek saja,” katanya.
Sejauh ini, tidak ada keluhan terkait pemakaian cadar di lingkungan Kementerian PAN-RB, tetapi lebih dikarenakan aturan berpakaian sesuai aturan yang telah ditentukan.
Ia mencontohkan aturan pakaian seragam saat pelaksanaan diklat yang sudah ditetapkan sehingga harus dipatuhi jika ingin mengikutinya.
“Kami menunggu aja (soal larangan cadar), karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan keindonesiaan yang ada,” katanya.
(gw/fin)

Categories
ICW Mahfud MD Menko Polhukam Nasional perppu kpk Presiden Jokowi

Tuntut Mahfud MD Mundur Bukti ICW Tak Paham Sistem Pemerintahan Indonesia

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila mempertanyakan sikap Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menuntut Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam.
ICW pun memberikan waktu 100 hari kepada Mahfud untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan UU KPK yang baru.
“ICW itu siapa? ICW bukan lembaga negara yang punya hak dan kewenangan untuk menyuruh mundur seorang menteri,” ujar Siti Noor Laila di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
BACA: Dianggap Main Politik Dua Kaki, Sekjen Nasdem: Kami Punya Kepentingan Baik
Siti Noor Laila yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Seknas Jokowi menegaskan sikap ICW meminta mundur menteri menunjukkan ketidakpahaman soal sistem pemerintahan di Indonesia.
Menurut Siti, seorang menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang sah bukan oleh kelompok masyarakat sipil seperti ICW.
Ia lantas mempertanyakan, apa ada yang salah dengan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK sehingga ICW harus pakai cara mengultimatum Menko Polhukam Mahfud MD.
“Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006?” heran dia.
BACA: Menuvernya Berlanjut, Partai Nasdem Bantah Main Politik Dua Kaki: Tidak Begitu…
“Di dalam konvensi itu tidak ada satupun pasal yang melarang negara untuk merevisi undang-undang atau peraturan terkait badan anti-korupsi yang ada,” lanjutnya.
Bahkan, di Konvensi PBB yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 itu mewajibkan negara secara periodik mengevaluasi peraturan dan upaya administrasi badan anti korupsi.

Categories
Johnny G Plate kabinet jokowi-ma'ruf koalisi oposisi Nasional Partai Nasdem PKS

Dianggap Main Politik Dua Kaki, Sekjen Nasdem: Kami Punya Kepentingan Baik

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membantah partainya tengah memainkan politik dua kaki.
Hal itu terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan anak buahnya dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, langkah yang dilakukan Surya Paloh itu tak lebih dari sekedar silaturahmi biasa dan demi kesatuan bangsa.
BACA: Menuvernya Berlanjut, Partai Nasdem Bantah Main Politik Dua Kaki: Tidak Begitu…
Demikian dikatakan Johnny kepada wartawan di komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
“Kaki manusia ada dua, jangan tiga. Tetapi sikap politik satu. Partai (NasDem) koalisi pemerintah dan berada di pemerintahan,” tegasnya..
Menteri Komunikasi dan Informatika ini juga memandang perlunya penyeimbang di luar pemerintahan.
Fungsi itu, lanjutnya, bertujuan agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan bangsa.
BACA: PKS Dipepet, PAN dan Demokrat Diincar, Sekjen Nasdem: Untuk Memperkuat Kabinet Jokowi
“Kami punya kepentingan baik,” kata dia.
Ia sendiri mengaku pihaknya tidak takut dicap sebagai partai yang tidak konsisten.
Sebab, Plate meyakini kepentingan rakyat lebih tinggi dari segalanya.

Categories
kabinet jokowi-ma'ruf koalisi oposisi Nasional Partai Nasdem Presiden Jokowi Surya Paloh

Menuvernya Berlanjut, Partai Nasdem Bantah Main Politik Dua Kaki: Tidak Begitu…

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, menepis anggapan partainya memainkan politik dua kaki.
Menurutnya, pertemuan antara Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Demikian disampaikan Lestari Moerdijat kepada wartawan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
BACA: PKS Dipepet, PAN dan Demokrat Diincar, Sekjen Nasdem: Untuk Memperkuat Kabinet Jokowi
“Sebetulnya tidak begitu dilihatnya (main dua kaki). Mesti melihat dari konteks yang besar,” katanya.
Wakil Ketua MPR ini menyatakan, kedatangan Surya Paloh dan rombongan ke PKS itu tak lebih dari sekedar silaturahmi biasa.
“Yang perlu diketahui juga bahwa pemikiran kedatangan kemarin konteksnya lebih kepada kebangsaan,” jelasnya.
Menurut Lestari, PKS dan Partai NasDem sama-sama berada di tempatnya masing-masing. Dia menegaskan PKS tetap di luar sebagai oposisi yang konstruktif.
BACA: Akan Ada yang Ditendang, Enam Bulan lagi Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Bocorannya
Partai NasDem, kata dia, tetap menjadi bagian dari koalisi yang tetap bisa menjalankan peran dan fungsi secara strategis, berpikir kritis, dan konstruktif.
“Jadi beda, jangan dilihat ini bagian Nasdem mau main dua kaki,” tegasnya.
Dia menyatakan pesan-pesan yang ingin disampaikan Surya dan Presiden PKS Sohibul Iman adalah kesepakatan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, kepentingan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.

Categories
kabinet jokowi-ma'ruf koalisi oposisi Nasional Parti Nasdem PKS Surya Paloh

PKS Dipepet, PAN dan Demokrat Diincar, Sekjen Nasdem: untuk Memperkuat Kabinet Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membantah anggapan berbagai pihak yang menyatakan Nasdem bakal jadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan anak buahnya dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebaliknya, Johnny meneguhkan bahwa partainya tetap berkomitmen berada di dalam koalisi pemerintah.
BACA: Akan Ada yang Ditendang, Enam Bulan lagi Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Bocorannya
Demikian disampaikan Johnny G Plate kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
“Kami (Nasdem) koalisi pemerintah dan akan bekerja bersama pemerintah dan menjadi garda terdepan pemerintah di parlemen,” katanya.
Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut meminta agar pertemuan PKS-Nasdem itu tak diplintir.
Pun dengan pernyataan Surya Paloh yang disebutnya tidak pernah menyatakan Nasdem jadi oposisi.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Novel: Menag Harus Mundur, Bikin Gaduh Terus
“Yang disampaikan (Surya Paloh) kemarin itu fungsi check and balance,” tegasnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat diperlukan di dalam demokrasi yang berlaku di Indonesia.
“Itu perlu ada untuk memastikan pemerintah itu bekerja dengan baik, negara mendapat manfaat dengan baik,” jelasnya.

Categories
Bambang Soesatyo kabinet jokowi-ma'ruf Ketua MPR RI Nasional reshuffle kabinet

Akan Ada yang Ditendang, Enam Bulan Lagi Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Bocorannya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum MPR RI Bambang Soesatyo mensinyalkan Presiden Joko Widodo bakal melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Kerja.
Yang cukup mengejutkan, reshuffle kabinet itu dilakukan tidak akan menunggu sampai satu tahun.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini bahkan menyebut, kocok ulang kabinet itu bisa saja dilakukan dalam enam bulan ke depan.
BACA: Polemik Cadar dan Celana Cingkrang, Minggu Depan Menag Digarap DPR: Terminologi Gak Nyambung
Demikian disampaikan Bamsoet dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
“Tidak menutup kemungkinan akan di reshuffle dalam enam bulan ke depan,” ujarnya.
Sayangnya, politisi Partai Golkar itu enggan merinci alasan dan pertimbangan Jokowi dalam reshuffle dimaksud.
Akan tetapi, ia berharap Presiden mempertimbangkan bakal menambah jumlah perempuan yang menjadi menterinya bisa bertambah.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Novel: Menag Harus Mundur, Bikin Gaduh Terus
Bamsoet menyebut, idealnya, ada delapan wanita yang akan menjadi pembantu Jokowi di kabinet nantinya.
Jumlah tersebut, setidaknya sama dengan wanita menteri pada periode pertama Jokowi.
“Anggota kabinet yang hanya lima wanita atau perempuan pada hari ini, bisa bertambah seperti yang lalu,” lanjutnya.

Categories
narkoba kampung ambon Nasional Peredaran Narkoba

Narkoba di Kampung Ambon, Transaksi Bukan Lagi di dalam, tapi di Pinggiran

POJOKSATU.id, JAKARTA-Kasus tertangkapnya empat orang pengedar narkoba jaringan Kampung Ambon, masih terus dilakukan pengembangan.
Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendriz mengatakan pria berinisial SS adalah sosok yang mengendalikan empat orang pengedar narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang ditangkap lebih dulu pada 24 dan 28 Oktober 2019 lalu.
Kemudian polisi berhasil mengamankan SS yang dicokok pada Rabu 30 Oktober 2019 lalu di parkiran Mal Season City, polisi menyita 24 paket sabu dengan berat 23,109 gram.
Polisi menyayangkan pihak keamanan mal yang dinilai tak maksimal melakukan penjagaan ketat kepada pengunjung yang datang. Buktinya, SS bisa leluasa memberi barang keempat tersangka lain yaitu, YG, ANJ, AM, serta AJ. Beruntung pihaknya mengendus dan bisa menggagalkannya.
“Di sini kami sangat miris bahwa pengamanan di mal tidak maksimal, karena seharusnya untuk parkir mobil yang lebih dari 24 jam harus ada kecurigaan dari security setempat,” ucap dia di Mapolres Metro Jakarta Barat, Kamis 31 Oktober 2019.
Lebih lanjut Erick menjelaskan saat ini pola peredaran narkoba di Kampung Ambon sudah berbeda atau tidak lagi memakai pola lama.
Jika sebelumnya pembeli bisa memakai barang haram itu di sana, kini tidak demikian.
Bukan hanya itu, pola membeli di sana pun berbeda karena para kurir di sana tak lagi memegang barang. Mereka hanya menerima pembayaran dan kemudian sabu itu diambil di salah satu warung di Kampung Ambon.
“Transaksi di Kampung Ambon sudah tidak bisa seperti itu, mereka mainnya di pinggiran dekat kampung Ambon. Ada bedeng-bedeng juga di sana. Jadi dia terima uang, nanti si pengedar ini bilang, barangnya ambil di warung itu ya. Mereka sudah pintar ketika kita tangkap tidak ada barang buktinya. Pemilik warung juga nantinya mengaku tidak tahu,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kalau mereka dikendalikan oleh seorang narapidana kasus narkoba di salah satu Lapas di Ibu Kota. Namun, tidak dirinci oleh Erick. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihk Lapas dan mengamankan yang bersangkutan terkait hal ini. Meski begitu, ternyata masih ada lagi pengendali mereka yang ada di Malaysia.
Rencananya, Polres Metro Jakarta Barat bakal koordinasi dengan Kepolisian Diraja Malaysia guna menangkap pelaku yang sudah mengirim sabu ke Indonesia.
Sementara itu untuk lima pelaku yang dicokok dikenakan Pasal 114 dan 112 KUHP tentang penyalagunaan narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
“Kita masih selidiki bandar ini, kita juga bakal kooridmasi dengan kepolisian Malaysia,” katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, empat orang pengedar narkoba jaringan Kampung Ambon yang dicokok polisi. Mereka adalah YG (20) ANJ (25) AM (29) AJ (32).
Usut punya usut, semua bermula dari laporan warga soal peredaran narkoba, di sekitar wilayah depan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Dari informasi ini, kemudian polisi mencokok YG.
“Dari penangkapan ke empat pelaku ini merupakan jaringan terorganisir sekitar kawasan perkampungan kompleks ambon,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 30 Oktober 2019.
Mereka diduga adalah sindikat internasional. YG pun nyanyi dan menyebut kalau barang haram ini didapat dari ANJ. Setelah dapat informasi ini, lantas polisi bergerak cepat menciduk ANJ, AM, serta AJ.
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Erick Frendriz menambahkan empat orang pelaku dikendalikan oleh Warga Negara Malaysia.
Setelah menangkap empat orang ini pada 24 dan 28 Oktober 2019, polisi kemudian mencokok tersangka lain berinisial SS. Yang bersangkutan ditangkap kemarin, Rabu (30/10)
(dhe/pojoksatu)

Categories
DPR RI Fachrul Razi larangan cadar Menteri Agama RI Nasional

Polemik Cadar dan Celana Cingkrang, Minggu Depan Menag Digarap DPR: Terminologi Gak Nyambung

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wacana larangan cadar dan celana cingkrang yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi menuai polemik dan kontroversi.
Pasalnya, hal itu menjadi isu yang cukup sensitif dan bisa memancing gelombang protes dari sejumlah pihak.
Karena itu, DPR RI berencana memanggil Fachrul Razi pekan depan.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Novel: Menag Harus Mundur, Bikin Gaduh Terus
Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
“Insyaallah kami akan mengundang Pak Menag pada Kamis depan,” kata Yandri.
Pemanggilan tersebut, salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi terkait pernyataan Fachrul Razi terkait wacana larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
“Isu-isu seperti ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri, soal dasar pemikirannya melontarkan hal-hal yang menurut saya tidak produktif,” jelasnya.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, PA 212 Ajak Semua Orang Seret Menag ke Polisi
Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku heran dengan alasan Menag yang mengaitkan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme.
“Terminologi radikal dengan pakaian itu bagaimana nyambungnya? Saya tidak tahu ini dia dibisiki siapa,” tambah Yandri.
Menurut Yandri, karena sekarang tugas utama menag mengurusi masalah umat, sebaiknya Fachrul harus menghadirkan rasa aman, damai, dan jangan gaduh.

Categories
Fachrul Razi larangan cadar Menteri Agama RI mundur Nasional Novel Bamukmin PA 212

Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, Novel: Menag Harus Mundur, Bikin Gaduh Terus

POJOKSATU.id, JAKARTA – Jurubicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin menuntut Fachrul Razi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama (Menag).
Tuntutan tersebut dipicu wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
Menurutnya, mantan Wakil Panglima TNI Itu harusnya berfikis ulang dengan wacana pelarangan tersebut.
BACA: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, PA 212 Ajak Semua Orang Seret Menag ke Polisi
Yang ada hanyalah, pelarangan tersebut akan menjadi kegaduhan publik.
“Segera menag mengundurkan diri karena telah melakukan kegaduhan terus,” kata Novel Bamukmin kepada RMOL, Kamis (31/10/2019).
Anak buah Habib Rizieq Shihab ini menyatakan, sejatinya masih banyak persoalan lain yang jauh lebih besar dan penting yang harusnya diurusi Kementerian Agama.
“PR Kemenag itu masih banyak dan lebih penting diselesaikan dibanding masalah cadar,” tuturnya.
BACA: Ngoceh Ngawur soal Gaji Prabowo, Disemprot Fahri Hamzah, Ngelesnya Dahnil
Di antaranya seperti jual beli jabatan, LGBT, komunis atau aliran sesat.
“Penistaan agama, pornografi dan lain sebagainya. Masih banyak,” tegasnya.

Categories
larangan cadar Menag Nasional Novel Bamukmin PA 212

Larangan Cadar dan Celana Cingkrang, PA 212 Ajak Semua Orang Seret Menag ke Polisi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Menteri Agama (Menag) soal cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintagan menuai kontroversi.
Protes keras pun dilayangkan Jurubicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Novel Bamukmin.
Novel menyatakan, jika wacana larangan memakai cadar dan celana cingkrang itu benar-benar diterapkan, maka terjadi salah kaprah.
BACA: Ngoceh Ngawur soal Gaji Prabowo, Disemprot Fahri Hamzah, Ngelesnya Dahnil
“Melarang pemakaian cadar itu adalah tindakan pelanggaran HAM juga melanggar Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika serta mengancam keutuhan NKRI,” kata Novel kepada RMOL, Kamis (31/10/2019).
Anak buah Habib Rizieq Shihab ini juga menyatakan bahwa larangan tersebut bisa berujung pada pemidanaan.
Kendati masih terjadi silang pendapat, lanjutnya, pemakaian cadar itu adalah bagian dari ajaran Islam.
“Namun melarangnya jelas sama juga melarang salah satu ajaran agama. Ini diduga bentuk pelecehan agama, Pasal 156a KUHP,” tegasnya.
BACA: BACA: Setelah Dibantah Langsung, Dahnil Ralat Prabowo Terpaksa Terima Gaji
Karena itu, jika benar wacana pelarangan itu benar-benar diterapkan, Novel mengajak beramai-ramai untuk mempolisikan Menag.
“Kalau sampai wacana itu direalisasikan oleh menag maka jangan segan-segan para muslimah untuk melaporkan Menag ini ke Kepolisian setempat,” pungkasnya.
Sebelumnya, protes juga dilontarkan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Quomas.