Categories
amandemen uud 45 Kongres PDIP di Bali Menkumham Yasonna Laoly Nasional

PDIP Ingin Amandemen UUD 194, Menkumham: Ini Perlu Koreksi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan mayoritas partai politik telah sepakat menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN melalui amendemen terbatas pada UUD 1945.
Politisi PDIP ini juga mengingatkan agar kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
“Ini perlu dikoreksi, tidak ada keinginan macam-macam soal itu (amendemen),” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8/2019).
“Ini sudah dibahas bahkan oleh badan pengkajian MPR, sudah dibahas secara bersama oleh partai politik,” lanjutnya.
Revisi terbatas itu jelas tidak boleh keluar dari wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional berkelanjutan.
Sesuai draf yang disiapkan MPR, Pokok-pokok Haluan Negara itu untuk kurun waktu 2020-2045.
“Ya soal hanya sekadar mengajukan supaya ada arah pembangunan bangsa yang jelasa kan, dibuat GBHN. Itu saja,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya perlu meluruskan penilaian publik.
“Enggak ada macam -macam lain, jadi ini menjadi liar ke mana ke mana-mana,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengisyaratkan setuju dengan keputusan politik PDIP melalui Kongres V di Bali untuk amandemen UUD 1945.
Amandeman tersebut dilakukan mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Tjahjo menilai, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang perlu dihidupkan kembali.
Salah satunya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
“Supaya jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan (pembangunan) jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Kader PDIP itu juga menegaskan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dirancang dalam jangka waktu lima atau 10 tahunan.
Menurutnya, GBHN merupakan sebuah panduan umum dengan jangka waktu lebih lama.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga menilai, draft GBHN atau yang disebut Pokok-pokok Haluan Negara yang telah dirampungkan Badan Pengkajian MPR masih bersifat usulan.
Oleh karena itu, jika GBHN perlu dihidupkan kembali, maka harus dilakukan amendemen UUD 1945.
“Kan baru usulan, bahwa perlu ada GBHN. Saya kira semua sepakat, tetapi perlu mengubah (amandemen) UUD,” kata Tjahjo.
Untuk diketahui, Kongres V PDIP di Bali pada 8-11 Agustus 2019 lalu menghasilkan 23 sikap politi.
Salah satunya adalah perlunya amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara untuk menetapkan GBHN.
Keputusan itu tertuang dalam poin ketujuh.
“Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,”.
(jpg/ruh/pojoksatu)