Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Dipakai untuk ‘Amankan’ Kasus Korupsi Istrinya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11/2018).
Ia diduga menerima beberapa kali suap terkait proyek di Dinas PUPR setempat.
Berdasarkan hasil penyelidikan, uang suap yang diteriam Remigo itu rencananya akan dipakai untuk ‘menyelematkan’ istrinya.
BACA:
Bupati Pakpak Bharat Bikin Sumatera Raih ‘Rekor’ Kelapa Daerah Koruptor Terbanyak
Resmi Tersangka, Harta Kekayaan Bupati Pakpak Bharat kok Malah Turun?
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka
Pasalnya, istri Remigo, Made Titrta Kusama saat ini tengah berurusan hukum di Medan.
Demikian diungkap Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakrta Selata, Minggu (18/11/2018).
“(Uang suap) dipakai pribadi, termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istrinya yang saat ini ditangani penegak hukum di Medan,” beber Agus.
BACA:
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Akan tetapi, Agus sendiri masih enggan merinci kasus apa yang tengah menjerat istri Remigo itu.
Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya masih akan menelusuri lebih lajut terkait kasus tersebut.
“Sedang kami pelajari kasusnya apa, sedang ditangani oleh penegak hukum siapa, ini sedang kami dalami,” tegasnya.

Bupati Pakpak Bharat Bikin Sumatera Raih ‘Rekor’ Kelapa Daerah Koruptor Terbanyak

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11/2018).
Ia diduga menerima beberapa kali suap terkait proyek di Dinas PUPR setempat.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Sumatera menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kepala daerah koruptor paling banyak.
BACA:
Resmi Tersangka, Harta Kekayaan Bupati Pakpak Bharat kok Malah Turun?
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Sejauh ini sudah ada 37 kepala daerah di wilayah Sumatera yang dijerat KPK. Baik gubernur, bupati ataupun wali kota.
Sebelum Remigo, lembaga antirasuah itu sudah menjerat 36 kepala daerah di Sumatera.
“Ada 36 kepala daerah di Sumatera yang pernah jadi tersangka kasus korupsi. Lalu, ada 86 anggota dewan perwakilan rakyat daerah di Sumatera yang pernah berstatus tersangka korupsi,” kata dia, Minggu (18/11).
BACA:
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Atasi Banjir Jakarta Pakai Karung Pasir, Anies Baswedan Gak Belajar, Buang-buang Uang Negara
KPK mencatat, data itu termasuk Abdullah Puteh sebagai kepala daerah yang pertama kali dijerat KPK.
Puteh saat menjadi gubernur Nangroe Aceh Darussalam terseret korupsi pengadaan helikopter.
Gubernur di Sumatera yang juga dijerat KPK adalah Syahrial Oesman (Sumatera Selatan), Gatot Pujo Nugroho (Sumatera Utara), Samsul Arifin (Sumut).

Resmi Tersangka, Harta Kekayaan Bupati Pakpak Bharat Kok Malah Turun?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11/2018).
Ia diduga menerima beberapa kali suap terkait proyek di Dinas PUPR setempat.
Namun uniknya, harta kekayaan kader Demokrat itu malah tercatat mengalami penurunan.
BACA:
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Dalam laman acch.kpk.go.id, Remigo kali terakhir melaporrkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 9 Juni 2018 lalu.
Dalam LHKPN tertulis, Remigo yang dalam pilpres ini mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki harta harta kekayaan senilai Rp43,7 miliar.
Dibanding dengan LHKPN yang dilaporkannya pada 23 Maret 2016 lalu, angka itu menurun.
BACA:
Atasi Banjir Jakarta Pakai Karung Pasir, Anies Baswedan Gak Belajar, Buang-buang Uang Negara
Serangan Demokrat untuk PSI: Partai Nol Koma Cari Sensasi
“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”
Saat itu, sang Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pakpak Bharat tersebut mencapai Rp54,4 miliar.
Kekayaannya itu didominasi kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai Rp41,6 miliar.
Bahkan Remigo memiliki 18 aset berupa tanah dan bangunan.

KPK Resmi Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11/2018).
Ia diduga menerima beberapa kali suap terkait proyek di Dinas PUPR setempat.
Demikian disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (18/11).
BACA:
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan tiga orang tersangka,” kata Agus.
Selain Remigo, KPK juga mentapkan dua orang lainnya sebegai tersangka.
Yakni Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Dovid Andersor Karosekali dan unsur swasta Hendriko Sembiring.
BACA:
Atasi Banjir Jakarta Pakai Karung Pasir, Anies Baswedan Gak Belajar, Buang-buang Uang Negara
Serangan Demokrat untuk PSI: Partai Nol Koma Cari Sensasi
“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”
“Penetapan status tersangka setelah tim satgas menemukan barang bukti uang senilai Rp 150 juta,” ungkap Agus.
Dalam OTT tersebut, KPK sedikitnya mengamankan enam orang tersangka dari unsur kepala daerah, PNS dan swasta.
Operasi senyap itu sendiri digelar di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Medan dan Bekasi.

Atasi Banjir Jakarta Pakai Karung Pasir, Anies Baswedan Gak Belajar, Buang-buang Uang Negara

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan tak kurang dari 11 ribu karung pasir untuk menghadapi banjir saat memasuki musim penghujan.
Belasan ribu karung pasir tersebut akan digunakan untuk menyumbat tanggul yang mengalami kebocoran. Salah satunya seperti di Jakarta Utara.
Cara Anies Baswedan dalam Naturalisasi Kali atau Sungai itu dinilai hanya sesaat.
BACA:
Serangan Demokrat untuk PSI: Partai Nol Koma Cari Sensasi
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Semestinya Pemprov DKI Jakarta perlu memperhatikan empat tipe banjir yang selama ini menjadi momok ibukota.
Yakni banjir lokal, banjir kiriman, banjir rob, dan banjir besar.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menggagas konsep vertical drainage atau zero run off (ZRO).
Yang sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan oleh Gubernur terdahulu.
BACA:
Serangan Demokrat untuk PSI: Partai Nol Koma Cari Sensasi
“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”
Laporkan Grace Natalie Ke Polisi, “Orang Kayak Eggi Sudjana Bahaya Kalau Dikasih Kekuasaan”
Perda Syariah yang Dipersoalkan Grace dan Eggi Pernah Ditolak KH Hasyim Muzadi, Ini Alasannya
Pengamat Tata Kota Nirwana Joga mengatakan, jika kantong-kantong pasir yang disiapkan merupakan hanya untuk jangka pendek.
Cara penanganan banjir dengan menumpuk karung pasir itu dinilai tidak menyelesaikan masalah banjir sama sekali.
Menurut Nirwana, kantong-kantong pasir yang sedang disiapkan itu hanya untuk jangka pendek saja.

UMK DKI Lebih Rendah Ketimbang Jatim, Anies Baswedan Disentil KSPI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sentilan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Hal itu terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih kecil ketimbang daerah lainnya.
Said Iqbal pun mendukung penetapan UMK di Jawa Timur yang tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
BACA:
Gawat! 7 PTN dan 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Mana saja?
Polisi Nggak Kasih Izin Acara Khilafah Islam di Monas, Pengelola Bilang Begini
Warga Tak Bisa Masuk Monas, Aparat Antisipasi Acara Khilafah Islam Sedunia di Jakarta
Alasannya, mereka menilai hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Said Iqbal mengatakan, sesuai dengan UU 13/2003, penetapan upah minimum berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dewan Pengupahan.
Setelah dilakukan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
BACA:
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Karenanya, KSPI mendesak agar para gubernur lainnya juga melakukan penetapan UMK yang sama. Pihaknya pun akan menggelar aksi di beberapa wilayah terkait hal ini.
“Buruh Indonesia di beberapa kota industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Batam, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, hingga Makasar akan kembali menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak para Gubernur dalam menetapkan UMK 2019 tidak menggunakan PP 78/2015,” kata Said.

Gawat! 7 PTN dan 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme, Mana Saja?

POJOKSATU.id, JAKARTA – Adanya kabar tujuh pergurun tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme dibenarkan Badan Intelijen Negara (BIN).
Tak hanya itu, sebanyak 39 persen mahasiswa dari 15 provinsi didapati tertarik dengan paham radikal.
Demikian dibenarkan Jurubicara Kepala BIN (KaBIN), Wawan Hari Purwanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/11/2018).
BACA:
Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
“Iya benar ada tujuh PTN terpapar radikalisme,” tuturnya.
Kendati demikian, Wawan menegaskan pihaknya tidak bisa membeberkan tujuh PTN dimaksud.
Wawan menegaskan, informasi tersebut hanya untuk disampaikan kepada pimpinan universitas tersebut.
BACA:
Habis Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Pakpak Bharat Ditangkap KPK, Begini Kronologisnya
“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”
Laporkan Grace Natalie Ke Polisi, “Orang Kayak Eggi Sudjana Bahaya Kalau Dikasih Kekuasaan”
Perda Syariah yang Dipersoalkan Grace dan Eggi Pernah Ditolak KH Hasyim Muzadi, Ini Alasannya
“Untuk evaluasi, deteksi dini, dan cegah dini. Tidak untuk konsumsi publik. Guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut,” kata Wawan.
Wawan mengungkap, data-data tersebut didapat berdasarkan hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M).
“Berbarengan dengan survei 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme, sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN,” tambahnya.

Pak Polisi Jangan Percaya Haris Simamora, Omongannya Tidak Masuk Akal!

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pembunuhan satu keluarga di Bekasi diakui Haris Simamora didasari karena kekesalan pelaku kepada korban.
Hal itu terkait alasan pemuda 23 tahun itu yang mengaku tega menghabisi nyawa empat saudaranya hanya karena sering dimarahi.
Jangan-jangan, ada sesuatu yang sengaja ditutupi pelaku terkait pembunuhan sadis tersebut.
BACA:
“Bunuh Sekeluarga di Bekasi, Bisa Jadi Haris Mau Memperkosa Istri Atau Anak Korban”
Kisah Pilu Pembantaian Satu Keluarga, Janji Tahun Baru di Kampung, Pulang Sudah Jadi Mayat
Gak Nyangka, Ini Perlakuan Korban Kepada Pelaku Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, Pantes Dendam Membara
Demikian diungkap polisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat kepada wartawan, Minggu (18/11/2018).
Karena itu, dirinya meminta polisi tak begitu saja mempercayai kata-kata pelaku yang mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam.
Saya sangat menyesalkan polisi begitu saja mempercayai alasan yang disampaikan Haris Simamora untuk membunuh keluarga Nainggolan,” katanya.
BACA:
Saat Anak Korban Bertanya ‘Ada Apa Om’ Dijawab Haris Simamora ‘Ibumu sedang Sakit’
Sadisnya Haris Simamora Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi, seperti Film Horor
Anak Korban Bertanya ‘Ada Apa Om’ Langsung Dicekik Haris Simamora
Menurutnya, alasan pelaku yang menyimpan dendam itu cukup tidak masuk akal.
“Tidak masuk di akal sehat siapapun ada orang sebiadab itu menghabisi satu keluarga dekatnya dengan alasan karena sering dimarahi,” katanya.
Ia menilai, alasan dendam karena sering dimarahi korban itu sudah lama dipersiapkan Haris.

Bupati Pakpak Bharat Memang Orang Demokrat, tapi Dia Pendukung Jokowi-Ma’ruf

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu terjaring operasi tangkap tangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu dini hari (18/11) di Medan, Sumatera Utara.
Ia ditangkap bersama lima orang lainnya diantaranya sejumlah kepala dinas setempat.
Remigo Yolando Berutu ditangkap diduga menerima suap beberapa kali dari proyek Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat.
BACA:
Lagi, OTT KPK Bupati Pakpak Bharat Diduga Korupsi Proyek Dinas PU
OTT, KPK Ungkap Bupati Pakpak Bharat Terima Duit Suap Beberapa Kali, Ratusan Juta Jumlahnya
Habis Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Pakpak Bharat Ditangkap KPK, Begini Kronologisnya
Bupati Pakpak Bharat itu sendiri tercatat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat. Akan tetapi, ia juga tercatat menjadi Ketua Galang Kemajuan (GK) Jokowi Sumatera Utara.
Bahkan, sehari sebelumnya, Remigo sempat menghadiri deklarasi Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) yang diketuai istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi di Hotel Polonia, Medan, Sumut.
Remigo bahkan memberikan kata sambutan dalam acara Pertiwi.
BACA:
“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”
Laporkan Grace Natalie Ke Polisi, “Orang Kayak Eggi Sudjana Bahaya Kalau Dikasih Kekuasaan”
Perda Syariah yang Dipersoalkan Grace dan Eggi Pernah Ditolak KH Hasyim Muzadi, Ini Alasannya
Erick Thohir Bela Grace Natalie
Kendati demikian, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu menegaskan bahwa masalah hukum yang dihadapai Remigo sama sekali tak berkaitan dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Demikian ditegaskan Wakil Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding saat dikonfirmasi, Minggu (18/11/2018).
“Urusan OTT itu urusan perbuatan pribadi. Saya kira tidak bisa dikaitkan dengan tim kampanye daerah atau tim kampanye nasional,” tegas Karding.

“Ketum PSI Grace Natalie Dipandang Sebagai Kelompok Anti Pancasila”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa dianggap anti Pancasila atas sikapnya menolak peraturan daerah yang bernuansa keagamaan.
“Jika sampai seperti ini (penolakan) yang terjadi pasti akan banyak yang mempertanyakan pemahamannya tentang Pancasila. Atau bahkan akan dipandang sebagai kelompok anti Pancasila,” kata anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi kepada wartawan, Minggu (18/11).
Menurutnya, sikap PSI mencerminkan ketidaktahuan akan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Secara nasional, Indonesia telah menempatkan hukum Islam sebagai salah satu akar atau sumber hukum selain hukum adat dan hukum dari Eropa.
“Karenanya kita mengenal adanya hukum perkawinan, waris, zakat, perbankan syariah, sampai surat berharga syariah negara,” ujar Aboe Bakar.
Sementara pada konteks lokal, aspek ketuhanan dari Sila Pertama Pancasila banyak menjadi kearifan lokal dalam pembentukan sebuah perda. Dia menilai bahwa akan menjadi aneh jika ada pihak yang menolak perda bernuansa syariah di Aceh, perda bernuansa Hindu di Bali ataupun perda bernuansa Injil di Papua.
“Karena memang perda tersebut lahir dari norma yang hidup di masyarakat,” kata Aboe Bakar yang juga anggota Komisi III DPR RI.
Ketua Umum PSI Grace Natalie menyatakan bahwa partainya tidak akan mendukung perda yang berlandaskan agama. Hal itu menjadi salah satu dari tiga misi yang akan dijalankan caleg PSI jika dipercaya duduk di parlemen.
“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” katanya saat pidato peringatan HUT ke-4 PSI, Minggu (11/11).
(wah/rmol/pojoksatu)