Ngotot Revisi UU KPK, DPR Disindir Pegawai KPK: Koar-koar Berantas Korupsi Cuma Pas Kampanye

POJOKSATU.id, JAKARTA – Revisi UU KPK kembali mencuat seiring kesepakatan seluruh fraksi di DPR untuk menjadikan RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan inisiatif DPR.
Publik menilai revisi ini sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Pasalnya, sejumlah superbody yang dimiliki komisi antirasuah bakal dipreteli.
Seperti penyadapan, kewenangan SP3, hingga independensi pegawai. Bahkan ada wacana untuk membuat dewan pengawas yang berfungsi mengawasi kinerja KPK.
BACA: Wahai Presiden Jokowi, Hidup-Mati KPK Ada di Tangan Anda, Tentukan Sikap Sekarang
Di satu sisi, KPK juga sedang mempermasalahkan calon pimpinan (capim) hasil seleksi pansel pimpinan Yenti Garnasih.
Pasalnya, dari 10 nama yang dikirim ke Presiden Jokowi, masih ada kandidat yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang pun melontarkan sindiran terhadap DPR RI.
Ia menyatakan, saat menjelang pemilihan, para calon anggota DPR selalu koar-koar pemberatasan korupsi.
BACA: Fahri Hamzah Masih Saja Terus Sentimen dengan Aksi KPK Tangkap Koruptor Cuma Gara-gara Ini
Karena itu, pihaknya berharap agar koar-koar saat lomba banyak-banyakan suara rakyat itu tak hanya jadi obyekan saat pemilu saja.
Demikian disampaikan Rasamala Aritonang di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
“Pemberantasan korupsi ini bukan cuma pas kampanye waktu pemilihan,” sindirnya.