Hakim MK Patahkan Saksi Prabowo-Sandi, Belum Bisa Buktikan 17,5 Juta DPT Bermasalah

POJOKSATU.id, JAKARTA – Keterangan saksi yang diajukan Prabowo-Sandi terkait dugaan penyelewengan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2019, dipatahkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam keterangan saksi kubu 02, Agus Muhammad Maksum menyampaikan dugaan kejanggalan DPT sebesar 17,5 juta dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Akan tetapi, kata Agus, dirinya tidak mengetahui persis sampai sejauh mana pelaporan itu ditindaklajuti oleh KPU.
“Kami diskusikan hingga Maret tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta. Tanggal lahir sama, KK manipulatif,” kata Agus, di sidang MK, Rabu (19/6/2019).
Untuk menguatkan laporan dugaan penyelewengan DPT itu, lanjutnya, dirnya sudah melakukan pengecekan DPT dimana ditemukan tidak adanya kartu keluarga (KK).
Di sisi lain, lanjutnya, KPU bersikukuh dengan DPT yang dimilikinya.
“Kami menemukan DPT tidak ada KK-nya, KPU mengatakan itu hasil pendataan di lapangan. Kami lakukan pengecekan di lapangan, mengecek di Dukcapil, ternyata tidak benar,” katanya.
Menanggapi keterangan saksi Agus Muhammad Maksum, Hakim Konstitusi ‎Enny Nurbaningsih menilai adanya temuan itu masih belum kuat membuktikan dugaan DPT bermasalah sebanyak 17,5 juta.
Nantinya bukti DPT bermasalah ini akan dikonfrontir dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di 2019 ini.
“Saya ingin kemudian, karena ini menyebutkan buktinya adalah nomor alat bukti P-155, saya mohon dihadirkan bukti P-155 untuk saya konfrontir dengan bukti yang disampaikan KPU,” kata Enny.
“Karena saya cari di sini bukti P-155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada,” jelas Enny.
Menurut Enny adanya bukti mengenai DPT 17,5 juta yang diduga invalid ini perlu diketahui. Karena bisa membuktikan adanya temuan mengenai dugaan Pemilu 2019 ini yang disebut bermasalah
“Untuk data-data yang belum sesuai itu diberikan kesempatan kepada saudara pemohon,” tuturnya.
Sementara, Tim Hukum Prabowo-Sandi, Tengku Nasrullah mengatakan, pihaknya akan menghadirkan temuan bukti mengenai 17,5 juta DPT bermasalah ini.
Namun dia meminta waktu tambahan kepada hakim untuk menghadirkan bukti itu.
“Mohon kami diberi waktu karena penanggung jawab Zulfadli, Dorel Amir sedang mengurus dokumen-dokumen verifikasi,” ujar Nasrullah.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Setnov Dipindahkan Tahanannya ke Gunung Sindur, Kakanwil : Jika Melanggar Lagi Super Maksimum Menunggu

POJOKSATU.id, BANDUNG- Kakanwil Kemenkumham Jabar, Liberti Sitinjak mengaku sudah melakukan evaluasi pasca kejadian Setnov jalan-jalan ke toko bangunan, pada Jumat lalu.
Evaluasi dilakukan mulai dari petugas pengawalan, serta sistem rujukan saat napi hendak berobat.
“Untuk evaluasi sudah ditegaskan bagi petugas ada sanksinya,” jelasnya, Rabu (19/6).
Sitinjak mengakui jika di Gunung Sindur, Setnov tak bisa berkutik.
“Semarang di maksimum, jika bertindak lagi dengan tingkah aneh, kita masukan ke super maksimum,” jelasnya.
Untuk di Gunung Sindur, jika da napi berobat keluar dikawal empat orang.
“Beda dengan di Sukamiskin, jika berulah lagi dengan modus berobat sanksipun menanti,” paparnya.
Menyangkut kasus Setnov, tindakan kepada petugas sudah kam lakukan.
“Hukuman disiplin kepada petugas yg bertanggung jawab dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang seminggu kita selesaikan masalah ini dengan transparan,” tegasnya.
Dirinya menyatakan, bahwa pihak Kanwil Kemenkumham Jabar mengakui kesalahannya.
“Kami tetap menyatakan kesalahan ada di kami, kami telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada petugas kami.
Semoga peristwa ini tidak terulang kedepan, apalagi denngan modus ke rumah sakit,” terangnya.
Kesalahan Petugas kami, yakni tidak menjalankan prosedur.
“Lalai, kalau perihal Setnov ke tempat keramik ya Setnov yang tahu,” jelasnya.
Untuk petugas yang diberi Sanksi, petugas baru.
“Petugas baru yang kita beri sanksi, petugas pasca kasus Wahid Husein kemarin,” ujarnya.
Terkait peristiwa foto Setnov, ditegaskan Kakanwil, bahwa Ini peristiwa yang pertama.
” Saya clearkan bahwa ini kejadian pertama foto Setnov di muka umum, yang lain lain seperti di rm Padang itu sedang berobat,” jelasnya.
Hal ini ditegaskan supaya masyarakat juga tahu seakan ini berulang.
“Ini peristiwa pertama, sekali melakukan pelanggaran berat, kita tindak,” jelasnya.
Terkait kasus Setnov juga, tidak ada suap disini.
“Tak ada, saat kejadian saya juga melakukan sidak saat kejadian, langsung ke RS dan lapas,” pungkasnya.
(arf/pojoksatu)

Hakim MK Skakmat Saksi Prabowo-Sandi, “Ini Sebenarnya Kerugian dari Pemohon”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tiba-tiba menghentikan keterangan yang diberikan saksi untuk Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019).
Saat itu Idham diberikan kesempatan memberikan kesaksiannya terkait dugaan penyelewengan data pimilih.
“Yaitu adanya NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa, pemilih ganda dan pemilih di bawah umur,” ujar Idham.
Namun, kesaksiannya dianggap tak berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya, Agus Maksum.
Hakim Arief menilai, keterangan antara Idham dan Agus intinya sama, yakni seputar permasalahan DPT.
“Ini berarti sama saja dengan saksi yang pertama. Jadi ini sebenarnya kerugian dari pemohon (Prabowo-Sandi),” sela Arief.
Mendengar hal itu, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto langsung menyela Arief dan meminta memberikan kasempatan kepada saksi.
Bambang mengatakan, bahwa menghadirkan saksi itu menjadi bagian 02 agar saksi bisa saling melengkapi dengan saksi sebelumnya.
Bambang juga menuding hakim sudah lebih dulu memberikan penilaian dan kesimpulan atas keterangan saksi.
Disela BW, Arief menyatakan akan menggantikan Idham Amiruddin dengan saksi lain jika keteranganya tetap sama.
Tak terima, BW kembali menyela dan menuding hakim Arief memberikan tekanan kepada saksinya yang mengaku berasal dari kampung.
Arief lantas bertanya kepada saksi bagaimana dirinya bisa menyimpulkan adanya pemilih dan kecamatan siluman secara nasional.
Terlebih, Idham mengaku mendapat dokumennya dari Divisi IT DPP Gerindra.
“Majelis mohon maaf, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak,” sela BW dan meminta hakim mendengarkan lagi keterangan saksi Idham.
Menanggapi hal itu, Arief menegaskan majelis hakim berhak memintai keterangan saksi. Karena itu, ia meminta Bambang agar tidak lagi menyela hakim.
“Begini Pak Bambang, saya kira sudah cukup. Saya akan dialog dengan dia, tapi saya mohon juga Pak Bambang diam,”
“Saya mohon juga, kalau tidak setop Pak Bambang saya suruh keluar,” tegas Arief kepada BW dengan nada tinggi.
Mendapati jawaban hakim Arief, Bambang kembali melawan dan menilai sikap hakim Arief telah menekan saksinya.
“Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi,” tegas Arief.
(ruh/pojoksatu)

Seenaknya Sendiri di MK, Hakim Ancam Usir Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, “Pak Bambang Diam!”

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto disemprot Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019).
Hal itu bermula saat Hakim MK Arief Hidayat menilai bahwa pokok materi keterangan yang akan disampaikan saksi yang dihadirkan kubu 02, Idham Amiruddin, sama dengan penjelasan saksi pertama, Agus Maksum.
Arief menilai, keterangan kedua saksi tersebut memiliki inti yang sama yakni seputar DPT bermasalah.
Mendengar hal itu, Bambang langsung menyela Arief dan meminta memberikan kasempatan kepada saksi.
Bambang mengatakan, bahwa kesempatan menghadirkan saksi itu menjadi bagian 02 agar saksi bisa saling melengkapi dengan saksi sebelumnya.
“Jadi jangan dinilai dulu sebelum didengar keterangannya,” kata pria yang akrab disapa BW itu.
Disela BW, Arief menyatakan akan menggantikan Idham Amiruddin dengan saksi lain jika keteranganya tetap sama.
Tak terima, BW kembali menyela dan menuding hakim Arief memberikan tekanan kepada saksinya yang mengaku berasal dari kampung.
Arief lantas bertanya kepada saksi bagaimana dirinya bisa menyimpulkan adanya pemilih dan kecamatan siluman secara nasional.
Terlebih, Idham mengaku mendapat dokumennya dari Divisi IT DPP Gerindra.
“Majelis mohon maaf, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak,” sela BW dan meminta hakim mendengarkan lagi keterangan saksi Idham.
Menanggapi hal itu, Arief menegaskan majelis hakim berhak memintai keterangan saksi. Karena itu, ia meminta Bambang agar tidak lagi menyela hakim.
“Begini Pak Bambang, saya kira sudah cukup. Saya akan dialog dengan dia, tapi saya mohon juga Pak Bambang diam,”
“Saya mohon juga, kalau tidak setop Pak Bambang saya suruh keluar,” tegas Arief kepada BW dengan nada tinggi.
Mendapati jawaban hakim Arief, Bambang kembali melawan dan menilai sikap hakim Arief telah menekan saksinya.
“Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi,” tegas Arief.
(jpg/ruh/pojoksatu)

Saksi 02 Sebut Ada 1.355 KK Palsu di Kota Bogor di MK, Begini Jawaban KPUD Kota Bogor

POJOKBOGOR.com- Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 kembali di gelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hari ini, Rabu (19/06/2019) sidang PHPU mengagendakan mendengarkan saksi dari tim Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno.
Hasilnya sejumlah fakta terkuak di persidangan tersebut. Seperti adanya Kartu Keluarga (KK) palsu yang terjadi di Kota Bogor.
Disidang tersebut, saksi menyebut ada 1.355 anggota keluarga dengan alamatnya berbeda-beda dari total 117.333 ribu KK yang tersebar di empat wilayah yaitu Majalengka, Magelang, dan Bayuwangi
Menurutnya, seharunya dalam satu KK seharusnya beralamat sama. Dengan temuan tersebut saksi 02 mengklaim bisa mempengaruhi hasil pilpres 2019.
“Alamatnya beda-beda. Misalnya di Cikaret, di Batutulis, ada yang di Pakuan Kota Bogor, di macam-macam. Kan harusnya satu KK ini satu alamatnya,” kata Saksi 02 di sidang Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi pertanyaan saksi 02 dari tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Solahudin Uno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor, Samsudin mengatakan bahwa KPU RI nantinya akan menjawab pada sidang MK
“Dari pihak pemohon menyampaikan itu nanti paling dijawab oleh pihak termohon KPU RI, bentuk jawabannya,” ujarnya kepada pojokbogor saat dikonfirmasi lewat via telepon, Rabu (19/06/2019).
Meski demikian menurut Samsudin data yang dipegang Tim Prabowo – Sandi kemungkinan merupakan data lama.
Samsudin mengklaim bahwa semua data DPT sudah diperbaiki di tingkat KPUD Kota Bogor sebelum proses pemilu.
“Kalau dari KPU Kota Bogor lokus yang sudah disampaikan itu sudah kami diperbaiki, apa yang disampaikan oleh pihak pemohon itu sudah diselesaikan di tingkat KPU Kota Bogor,” katanya saat dikonfirmasi Rabu (19/6/2019).
Samsudin juga menjelasakan bahwa proses pemuhtahiran data pemilu dilakukan secata berjenjang dan secara priode.
Samsudin memastikan setiap data yang mengalami kekeliruan sudah diperbaiki sebelum pelaksanaan pemilu.
“Kan proses pemuhtahiran data pemilu itu kan dilakukan secara berjenjang dan secara priodik gitu, apa yang disampaikan oleh BPN itu mungkin data kpu tanggal berapa gitu, tapi data yang kami punya itu data terakhir khusunya data DPT itu sudah tidak lagi artinya sudah diperbaiki,” ucapnya
Meski demikian, Samsudin menyampaikan bahwa pihak KPUD Kota Bogor siap jika harus diminta menjadi saksi
“Jawaban kami itu sudah betul, tidak ada, tidak ditemukan ada dpt fiktif, sudah ada sudah kita kuatkan (datanya)  buktinya dan sudah kita kuatkan tapi itu, cuma kan itu kan momentumnya dipersidangan maka KPU RI qkan menjawabnya di persidangan, nah kpu Kota Bogor dalam hal ini pihak terkait kalau diperintahkan KPU RI untuk memberikan bukti dan menjadi saksi kita sudah siap,” pungkasnya.
(Adi/pojokbogor)

Alat Bukti Numpuk di Kontainer, Tim Hukum Prabowo-Sandi Ditertawakan Yusril Seperti Ini

POJOKSATU.id, JAKARTA – Alat bukti dari pemohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dipermasalahkan kubu Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait dalam perkara ini.
Ketua Kuasa Hukum 01, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan alat bukti yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi yang berada dalam sejumlah kontainer. Sebab, alat bukti itu belum disusun secara rapi.
“Jadi ternyata itu di dalam daftar alat bukti yang disebut oleh Profesor Eni (anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi) tadi ada alat bukti 155 itu barangnya nggak ada. Belum disusun,” terangnya di sela persidangan di MK, Rabu (19/6).
Yusril mengatakan bahwa seharusnya alat bukti yang dibawa ke persidangan disusun secara rapi. Sehingga, saat dihadirkan di persidangan alat-alat bukti itu bisa dibahas dengan runut dan sistematis.
“Sebagai alat bukti, itu dikasih nomor, diregister, dikasih materai dan di-copy sebanyak 12,” terangnya.
“Kemudian (sidang) berangkat dengan nomor 1 dan seterusnya,” sambung ketua umum PBB itu.
Tanpa disusun secara rapi, kata Yusril, sidang akan berjalan tidak sistematis. Sebab, nantinya apa yang dibicarakan tidak bisa dicocokan dengan alat bukti yang dibawa.
“Tapi ini nggak jelas, ngomongnya banyak, tapi buktinya nggak jelas ada di sini,” terangnya.
(wid/rmol/pojoksatu)

IMB Pulau Reklamasi, Anies Kritik, Padahal Aturan Dibikin Ahok, Ini Datanya

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penerbitan IMB 942 bangunan di pulau reklamasi diketahui menggunakan landasan Peraturan Gubernur Nomor 206/2016. Melalui keterangan tertulisnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mengaku mempertanyakan Pergub buatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama,” kata Anies dilansir RMOLJakarta, Rabu (19/6).
Menurut Anies, Pergub 206 tersebut diteken Ahok pada 25 Oktober 2016 atau beberapa hari sebelum cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan laporan bawahannya, Anies berujar bahwa alasan penerbitan Pergub ini alih-alih untuk mengupayakan Perda yang kedudukannya lebih tinggi.
Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan Perda terpaksa berhenti lantaran Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta saat itu, Mohamad Sanusi tertangkap tangan menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
“Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar Pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya,” ujar Anies.
Anies berujar, Pergub 206 itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi. Ia juga meminta masyarakat menghargai Pergub bikinan Ahok tersebut.
“Suka atau tidak terhadap isi Pergub ini, faktanya Pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat,” tutup Anies.
(dik/rmol/pojoksatu)

Lihat, Tim Prabowo-Sandi Kelabakan: Kami Babak Belur Fotokopi Barang Bukti

POJOKSATU.id, JAKARTA – Alat bukti 17,5 juta Daftar Pemilih tetap (DPT) invalid yang hendak disampaikan tim hukum kubu Prabowo-Sandi menjadi masalah usai tak bisa dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga yang menjadi sorotan tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf.
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan, alat bukti 17,5 juta data invalid sudah daftarkan kepada MK sebelum pukul 12:00 WIB yang menjadi batas waktu terakhir.
“Tadi kami enggak bawa ke atas karena semua datang pagi segala macam, dan belum lagi bukti kami yang belum dijilid, tapi bukti itu ada,” ucap Teuku Nasrullah usai persidangan diskorsing, Rabu (19/6).
Menurut Nasrullah, lamanya persiapan bukti yang sudah dilaporkan ke MK lantaran bukti yang diserahkan sangat banyak.
“Sedang dikerjakan oleh teman kami di bawah. Apakah sudah selesai atau belum, kami enggak tahu karena HP kan enggak boleh dibawa, kami belum bisa berhubungan dengan rekan kami,” katanya.
Baginya, proses pengumpulan data-data bukti memerlukan waktu yang cukup lama, seperti dalam menyalin berkas.
Dijelaskan, pihaknya membutuhkan waktu lama untuk memfotokopi bertruk-truk berkas.
Oleh karenanya, ketiadaan barang bukti yang dihadirkan terjadi lantaran masalah teknis dan bukan karena tidak memiliki bukti seperti yang dituduhkan.
“Bukan tidak siap. Ini karena keadaan fotokopi saja di seluruh Jakarta. Kami babak belur mengejar waktu karena jutaan fotokopi harus dilakukan dalam waktu tiga hari ini antara tim 01, pihak terkait, termohon dan 02,” tandasnya.
(dik/rmol/pojoksatu)

Gara-gara Setnov Keluyuran, Dua Petugas Lapas Sukamiskin Kena Sanksi

POJOKSATU.id, BANDUNG- Pasca ramai foto Setnov keluyuran ke toko bangunan ditengah izin berobat ke RS Santosa Bandung, Jumat (14/6) lalu, Kanwil Kemenkumham Jabar langsung melakukan sanksi kepada petugas lapas Sukamiskin.
Kadiv administrasi Kanwil Kemenkumham Jabar, Ceno Hersusetikartiko mengatakan, dua petugas yang diberi Sanksi yakni dua orang.
“Ada dua petugas yang kita beri sanksi, yakni YAP sebagai komandan jaga, dan SS sipir pengawal,” jelasnya saat jumpa pers di kanwil kemenkumham Jabar, Rabu (19/6).
Dari hasil pemeriksaan kepada dua petugas ini, sejak Jumat malam lalu, ditemukan adanya kelalaian.
“Sejak pemeriksaan Jumat saat kejadian, dua petugas kami diberikan sanksi sesuai Peraturan pemerintah no 53, yakni tidak bekerja dengan jujur cermat untuk kepentingan negara,” terangnya.
Sanksi dijatuhkan berupa hukuman disiplin.
“Untuk YAP kita beri sanksi disiplin sedang dengan penundaan kenaikan pangkat saat satu tahun,” paparnya.
Sedangkan untuk SS, kita beri sanksi berupa penundaan gaji berkala selama setahun.
“Untuk kedua petugas ini, kini ditarik ke Kanwil Kemenkumham Jabar,” terangnya.
(arf/pojoksatu)

Narapidana Kasus Penipuan Kabur, Petugas Lapas Pati Lakukan Pengejaran

POJOKSATU.id, JATENG- Seorang Narapidana (Napi) di Lapas kelas IIB Pati nekat kabur.
Hal itu diketahui pada Minggu (16/6) kemarin dan sudah dilaporkan oleh petugas lapas.
Napi atas nama Slamet Wibowo (28) dalam masa asimilasi (pembinaan berbaur dengan masyarakat) sesuai peraturan berhasil kabur.
Kepala Lapas Kelas II B Pati, Irwan Silais mengungkapkan, warga binaan yang kabur adalah warga Kecamatan Tambakromo.
Dia kabur sekitar pukul 15.00. Mendapati laporan adanya seorang napi yang kabur, petugas kami langsung bergegas mencari. Infonya pada Minggu malam, dia ada di Demak. Dan Senin kemarin sudah ada di Salatiga. Kami belum tahu motifnya,” jelasnya.
Dari peristiwa itu, pihaknya sudah memeriksa pengawal napi yang diasimilasi. Selain itu juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk memburu Slamet Wibowo.
“Kepolisian, imigrasi, dan bandara sudah kami infokan,” imbuhnya.
Slamet Wibowo merupakan napi kasus penipuan kendaraan roda empat dengan vonis hukuman selama 2 tahun 6 bulan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP.
Napi bersangkutan mulai menjalani masa tahanan sejak 29 Juni 2018. Dia akan bebas pada 11 Desember 2020, setelah mendapat remisi selama 15 hari pada hari raya Idul Fitri tahun ini.
(dhe/pojoksatu/rmol)