Kabar Duka, Arswendo Atmowiloto Wafat, Dimakamkan di Sandiego Hill Karawang

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sastrawan Arswendo Atmowiloto meninggal dunia pada Jumat (19/7) pukul 17.50 WIB. Ia meninggal karena mengidap kanker prostat.
Dari informasi kerabat, sebelumnya meninggal, Arswendo sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisi kesehatannya yang menurun. Namun perawatan medis yang didapatkan tetap tidak bisa menolong, Arswendo wafat di usia 70 tahun.
Dari informasi yang dihimpun, saat ini, jenazah Paulus Arswendo Atmowiloto masih disemayamkan di Rumah Duka, Kompleks Kompas B-2, Jalan Damai, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.
Misa Requiem sekaligus pelepasan jenazah akan dilaksanakan di Gereja St Matius Penginjil, Paroki Bintaro, Pondok Aren pada hari Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 10.00.
Selesai misa, jenazah akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di Sandiego Hill, Karawang.
Arswendo adalah seniman dan budayawan legendaris di Indonesia.
Ia pertama berkarier sebagai wartawan, kepiawaian Arswendo menciptakan banyak karya tulis menjadikan dirinya sebagai sosok penting dalam sejarah literasi Indonesia.
Arswendo telah menghasilkan banyak cerpen, novel, naskah sinetron, hingga memenangkan sejumlah penghargaan, salah satunya Hadiah Sastra Asean pada 1987.
(sta/rmol/pojoksatu)

Keluarga Korban Delwyn yang Tewas Saat Mengikuti Ospek Layangkan Gugatan

POJOKSATU.id, PALEMBANG- Merasa ada kejanggalan atas penetapan tersangka terhadap Obby Frisman Arkataku (24), pihak keluarga berencana melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Palembang.
Tersangka penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Delwyn Berli Juliandro (14) saat mengikuti Masa Orientasi Siswa (MOS) di SMA Taruna Indonesia ini akan menggugat Polresta Palembang.
Suwito Winoto, kuasa hukum keluarga Obby, mengatakan, pihak keluarga menilai ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap Obby.
Oleh karena itu pihaknya yang ditunjuk orang tua Obby sebagai kuasa hukum melakukan penelusuran serta investigasi mandiri atas terjadinya kekerasan saat MOS di SMA Taruna Indonesia.
Kita sudah mengambil langkah investigasi, mencari informasi ke sekolah dan lainnya. Maka kita akan ambil langkah praperadilan dan melaporkan Polresta Palembang ke Propam Mabes Polri,” ujar Suwito, Jumat (19/7).
Dirinya menjelaskan, Obby mengaku tidak melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban. Bahkan berdasarkan pengakuan Obby, dirinya membantu korban saat kepalanya terbentur.
Obby pun terus mendampingi serta memberikan pertolongan pertama kepada Delwyn hingga sesaat sebelum korban dirujuk ke RS Myria Palembang.
Kami apresiasi Polda Sumsel dan Polresta Palembang yang sudah menangani kasus ini dengan cepat. Namun ada kejanggalan dalam penetapan tersangka yang dilakukan penyidik, sehingga kami akan melayangkan praperadilan dan melaporkan kejanggalan tersebut ke Propam Mabes Polri. Kejanggalannya apa, belum bisa kami sampaikan,” ujar Suwito.
Pihaknya pun mendampingi keluarga saat membesuk Obby di sel tahanan Polresta Palembang. Saat ini, dikatakan Suwito,kondisi Obby masih syok dan belum bisa berkomunikasi dengan baik.
Kita komunikasi terus dengan Obby, sudah besuk. Orangtua Obby juga masih down karena merasa tidak menyangka dengan kejadian ini,” paparnya
(dhe/pojoksatu/rmol)

Polisi Tangkap Pengedar Narkoba, Modus Disembunyikan dalam Bungkusan Kopi

POJOKSATU.id, SULSEL- Alfiando Ojohan da Costa Silalahi (32) warga Kepulauan Kalibaru, Rt 01, Rw 05, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Riau. Diamankan di jalan perbatasan Riau-Jambi tepatnya depan Pos PJR.
Polda Jambi mengamankan Alfiando karena membawa sabu-sabu. Rencananya barang haram itu akan akan dipasok ke Palembang.
Berdasarkan informasi, Selasa (16/7) sekira pukul 20.00 petugas mendapatkan laporan akan ada seorang yang membawa sabu melintas di Provinsi Jambi, dengan jalur darat. Si kurir menggunakan mobil bus Handoyo dengan nopol AA 1450 DA jurusan Riau-Palembang.
Awalnya Alfiando dari Kepulauan Tanjung Balai Karimun menuju Button melalui jalur laut. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Riau dan berganti dengan kendaraan darat menggunakan Bus Handoyo, menuju Palembang. Rabu (17/7) sekira pukul 03.30 petugas langsung melakukan penghadangan di depan Pos PJR batas Jambi-Riau.
Di sana polisi menemukan mobil yang dimaksud dan langsung memberhentikan. Dari penggeledahan, ditemukan sabu yang disimpan dalam tas. Kita mengamankan sabu sebanyak 1 kg yang dikemas dalam bungkusan kopi berukuran besar,” kata Diresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Eka Wahyudianta, Kamis (18/7).
Dari hasil interogasi, Alfiando mengaku barang tersebut didapat dari seseorang berinisial Ans yang kini tinggal di Malaysia. Pengakuannya baru satu kali, barang yang diletakkan di Gedung Bulutangkis Garuda di Karimun kemudian dia ambil dan mengantarkannya ke Palembang,” jelasnya.
Eka mengatakan, tangkapan sabu ini diperkirakan satu jaringan dengan tangkapan sebelumnya yang berasal dari Malaysia, tujuan Palembang. Selain itu, pihaknya masih mendalami lebih dalam terhadap pelaku. Untuk upahnya masih belum diketahui, itu relatiflah. Yang jelas ada upahnya,” sebut Eka.
(dhe/pojoksatu/rmol)

Kasus ‘Bau Ikan Asin’ Sebenarnya Video Itu Tidak Lulus Sensor

POJOKSATU.id, JAKARTA- Polisi terus menyelidiki kasus kisruh ‘bau ikan asin’, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak yang terlibat, termasuk lembaga sensor.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap saksi lembaga sensor film terkait video ‘ikan asin’ yang menjerat artis Galih Ginanjar dan pasangan YouTuber Pablo Benua-Rey Utami.
“Saksi yang diperiksa adalah saksi dari sensor film di Jakarta Selatan sejak 1979 yang saat ini menjabat sebagai tenaga sensor yang bertugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu melakukan pensensoran film dan perekaman video,” ucap Argo saat dikonfirmasi, Jumat (19/7)
Berdasar keterangan saksi, video tersebut tidak lulus sensor. Keterangan lulus sensor pada menit 00:58 di video dipastikan palsu atau tidak benar.
“Karena penulisannya pada tampilannya sudah salah sehingga video tersebut seolah-olah telah dinyatakan telah lulus sensor di lembaga sensor film dan informasi tersebut tidak benar,” kata dia.
Lembaga sensor film menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin telah lulus sensor pada video tersebut. Keduanya tidak pernah datang untuk pengajuan izin video yang kini membawa mereka ke kasus hukum tersebut.
“Penulisan telop atau penulisan nomor lulus sensor tersebut adalah palsu,” ujarnya.
Atas temuan ini, lanjut dia, maka pasangan YouTuber itu memenuhi unsur dugaan melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sehingga, penetapan keduanya sebagai tersangka sudahlah tepat.
“Keduanya terbukti melanggar Pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,” katanya lagi.
Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq melaporkan Galih ke polisi dengan didukung pengacara ternama Hotman Paris. Fairuz merasa tersinggung akibat ucapan Galih saat tampil di channel YouTube Rey Utami dan suaminya.
Ada lima ucapan yang menyinggung hati Fairuz, salah satunya soal ucapan ‘ikan asin’. Hal itu disampaikan kakak Fairuz, Ranifa. “Menyebarkan kalimat-kalimat konten asusila di posting-an akun YouTube tersebut,” kata Ranifa saat berada di Gedung SPKT Polda Metro Jaya, Senin 1 Juli 2019 lalu.
Laporan mereka diterima pihak kepolisian dan terdaftar dengan nomor LP/3914/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus. Namun dalam kasus ini, Fairuz tak cuma melaporkan Galih, dia juga mempidanakan Rey Utami dan Pablo Putra Benua selaku pemilik channel YouTube.
Mereka bertiga diduga melanggar Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 43 ayat 1 dan atau Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah Pasal 310 dan 311 KUHP.
(dhe/pojoksatu)

Petugas Pembersihan Limbah Temukan Gulungan Kabel Sepanjang 35 Meter di Saluran Mega Kuningan

POJOKSATU.id, JAKARTA- Direktur Utama (Dirut) PD PAL Jaya, Subekti menyebut dalam pembersihan saluran limbah di kawasan Mega Kuningan yang mampet itu, petugas menemukan kabel. Kabel ini tak sama dengan temuan kabel di gorong-gorong depan Istana Negara silam yang cuma kulitnya saja.
“Kabel 35 meter dan ini masih ada lagi. Kabel bukan yang kaya di gorong-gorong depan Istana. Ini kabel isinya masih ada gak diambil isinya,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (19/7)
Subekti tak mau berspekulasi dari mana asal kabel tersebut. Kuat dugaan kabel berasal dari pekerja saat melakukan pembangunan di sana.
Kabel ini juga berdampak pada mampetnya saluran di sana. Diduga masih ada kabel serupa yang belum diangkut dari dalam saluran.
Lebih lanjut dia mengatakan pengerjaan di sana tidaklah mudah. Sedikitmya sudah tujuh kali mata bor yang dipakai untuk pengerjaan putus.
Mengingat pengerjaan tidak mudah dan dampak yang terjadi mengganggu, Subekti minta kesadaran masyarakat tidak membuang sampah lewat closet. Apalagi di tiap closet selalu diingatkan jangan membuang sampah ke dalamnya.
“Kita ambil, kita pancing pakai mata bor sampi putus tujuh kali. Bisa dibayangkan ambil diluar aja susah, ini masuk gorong-gorong ambil didalam. Kemarin tenant-tenant gedung tinggi kita kumpulkan jangan sampai buang sampah di flush,” tegasnya
(dhe/pojoksatu)

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR Lewat Rekonsiliasi, Golkar Gak Terima: Gak Logis

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Gerindra makin terang-terangan bersiap bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Sinyal tersebut menguat usai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Terpilih Pilpres 2019, Jokowi.
Keduanya bertemu di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, akhir pekan lalu.
Partai berlambang kepala burung garuda itu juga sudah menyiapkan sejumlah incaran jabatan jika kemudian nantinya benar-benar merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Salah satunya adalah kursi Ketua MPR RI yang sebelumnya sudah sangat diinginkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasn Syadzily angkat bicara.
Menurutnya, permintaan Gerindra itu sebagai permintaan tak logis.
Sebaliknya, Ace menegaskan bahwa kursi Ketua MPR RI idealnya ditempati oleh parpol yang berada di posisi kedua dalam Pemilu 2019.
Dengan posisi tersebut, Golkar kini mendapat 85 kursi parlemen.
“Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar,” ujar Ace saat dihubungi wartawan, Jumat (19/7/2019).
Ace juga menegaskan, rekonsiliasi juga bukan sebagai ajang bagi-bagi kursi atau jabatan tertentu.
Kalaupun memang Gerindra menginginkan posisi tersebut, sudah semestinya akan lebih dulu melalui pembahasan di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf.
“Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu, belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami,” tutup Ace.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut, rekonsiliasi sebaiknya dibarengi dengan pembagian jabatan strategis secara proporsional.
Karena itu, Sodik menilai tidak ada yang keliru dari pertemuan Prabowo-Jokowi dengan membahas hal-hal yang strategis.
Mewujudkan rekonsiliasi, sambungnya, bisa digambarkan dengan berbagi jabatan strategis secara proporsional.
Sodik bahkan mengusulkan, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.
“Indahnya NKRI. Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR RI dari PDIP, Presiden Ir Joko Widodo,” kata Sodik, Jumat (19/7/2019).
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan, pihaknya siap bergabung jika memang mendapat tawaran.
Bahkan, Arief menyebut, ajakan itu merupakan sebuah penghargaan yang cukup besar dari Preisden Jokowi.
“Ya kita oke saja,” jawabnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Arief juga mengungkap, adanya pertemuan lanjutan antara Prabowo-Jokowi yang juga tutut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
ada sejumlah materi pembicaraan dalam pertemuan Prabowo-Jokowi-Megawati itu nantinya.
Selain membicarakan mengenai kebangsaan, juga akan dibicarakan tentang opsi-opsi bergabungnya Gerindra ke kabinet Jokowi-Ma’ruf.
“Salah satunya itu (membahas soal kursi kabinet) itu, dan yang lainnya nanti akan dibahas antara Prabowo–Jokowi dan Ibu Mega,” bebernya.
“Nanti kalau sudah siap baru kita kasih tahu. Pertemuan itu melibatkan Ibu Mega nantinya,” kata Arief.
(ruh/pojoksatu)

Polisi Ringkus Enam Pelaku Curat Spesialis Ganjal ATM

POJOKSATU.id, BANDUNG- Polres Ciamis berhasil membongkar sindikat pelaku curat spesialis Ganjal Mesin ATM di wilayah Ciamis.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan para pelaku ini merupakan sindikat pelaku curat spesialis mesin ATM.
“Para pelaku ini melakukan aksinya di gerai mesin yang ada di Ciamis. Dengan total Ada 7 tkp,” jelas Kabid Humas Polda Jabar, Jumat (19/7).
Sementara itu Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan mengganjal tempat keluar uang.
“Mereka menggunakan obeng kemudian dikait dengan alat pengait,” terang Kapolres Ciamis.
Adapun para tersangka yang berhasil diamankan yakni A,S,R,A,H,A.
“Keenam pelaku Warga Lampung semuanya,” jelasnya.
Selain pelaku, berhasil diamankan juga barang bukti alat kejahatan.
“Ada 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah alat pengait, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih merk Louis, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek kotak-kotak merk Silomade, serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia merah marun tahun 2010 Nomor Reg BE 2579 UB,” terangnya.
Para pelaku melakukan aksinya di 7 tujuh TKP antara lain ATM BJB Cikoneng, ATM BJB SPBU Nagrak, ATM BJB Pos Kota Ciamis, ATM BJB Yogya Depstore Ciamis, ATM BJB Baregbeg,ATM BJB Cipaku dan ATM BJB Panawangan.
“Pengakuannya tujuh, namun terus Kita dalami lagi,” paparnya.
Para pelaku, berhasil mengambil uang dari masing-masing ATM minimal Rp. 1.450.000,- s/d Rp. 4.500.000,- dan total kerugian sebesar Rp. 38.550.000,.
“Atas perbuatanya para pelaku melanggar pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun,” pungkasnya.
(arf/pojoksatu)

Tim Pakar Novel Baswedan Bentukan Kapolri Gagal, Jokowi Deadline Tito 3 Bulan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memberikan waktu tiga bulan kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk membongkar siapa pelaku dan otak penyerangan Novel Baswedan.
Deadline tersebut hanya setengah dari waktu yang diminta polisi setelah tim pakar bentukan Kapolri gagal menyingkap tabir penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Jokowi juga menegaskan, agar pelaku dan otak penyerangan Novel Baswedan harus ditindak tegas.
“Kalau Kapolri sampaikan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan, tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan,” tegasnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).
Presiden juga berharap, agar segala temuan hasil penyelidikan kasus tersebut bisa menjadi titik awal membongkar kasus tersebut.
“Kita harapkan dengan temuan yang ada, sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7).
Kendati demikian, Jokowi mengakui bahwa penuntasan kasus dimaksud tidaklah mudah dan dibutuhkan waktu untuk mengungkapnya.
“Ini bukan kasus mudah, kalau kasus mudah, sehari atau dua hari ketemu,” ucap Jokowi.
Presiden juga belum bisa memastikan apakah akan memebntuk tim gabungan pencari faktsa selain tim pakar Kapolri diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan kasus penyerangan itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga masih akan menunggu hasil tim pakar bentukan Tito.
“Saya beri waktu tiga bulan, akan saya lihat nanti hasilnya. Jangan sedikit-sedikit larinya ke saya, tugas Kapolri apa nanti?,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, tim pakar bentukan Kapolri Tito Karnavian menemukan indikasi keterkaitan penyerangan itu dengan sejumlah kasus korupsi kelas kakap yang ditangani KPK.
Diduga, penyerangan terhadap Novel Baswedan itu bermotif dendam.
Motif dendam itu dilakukan, lantaran menilai Novel Baswedan menggunakan wewenangnya secara berlebihan.
“TPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam,” kata jurubicara tim pakar, Nurkholis, di Bareskrim Polri, Rabu (17/7) kemarin.
Nurkholis membeberkan ada enam kasus korupsi yang diduga menjadi pemicu penyerangan terhadap Novel.
Diantaranya, kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto, kasus tindak pidana suap yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Selain itu, ada juga kasus suap Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi, kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu, kasus korupsi Wisma Atlet, dan kasus sarang burung walet.
“Jadi sebenarnya kan tidak terbatas hanya pada enam kasus ini ya. Maka kami baru menemukan ada enam perkara ini yang merupakan kasus sempat ditangani Novel dan berpotensi dendam,” tuturnya.
(ruh/pojoksatu)

Penyidik Mengklarifikasi Penetapan Tersangka Pengacara Tomy Winata, Loh Kenapa?

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menyebut kasus pemukulan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih tahap pemeriksaan.
Sedianya, Argo menyebut pelaku bernama Desrizal Chaniago sudah ditetapkan tersangka. Namun hal itu kembali dibantah mantan Kabid Humas Jatim. Belum diketahui alasan penyidik mengklarifikasi penetapan tersangka pengacara Tomy Winata.
“Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan, nanti setelah selesai pemeriksaan dan visum. Dan akan dilakukan gelar perkara,” ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat ( 19/7).
Menurut Argo, usai dilakukan perkara. Nantinya penyidik akan melakukan evaluasi hasil gelar perkara tersebut. Apakah memenuhi untuk dinaikkan menjadi tersangka atau belum.
“Jadi masih dalam pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan kita akan gelar perkara. Dan akan melihat apakah akan dinaikkan jadi tersangka ataukah masih penyidikan,” beber Argo.
Sebelumnya, Argo menyebut, penyidik saat ini menaikkan status pelaku bernama Desrizal dari terlapor menjadi tersangka.
Bahkan, status pelaku yang merupakan seorang pengacara itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
“Siang ini sudah diperiksa sebagai tersangka,” kata Kombes Pol Argo Yuwono.
Untuk diketahui, Hakim PN Jakpus bernama Sunarso dipukul oleh kuasa hukum Tomy Winata bernama Desrizal saat membacakan putusan menangani perkara Perdata Nomor 223/pdtg/2018/pn Jakarta Pusat, antara Tomy selaku penggugat PT PWG selaku tergugat di ruangan Subekti PN Jakarta Pusat.
Tiba-tiba Desrizal berdiri dan menarik ikat pinggang dan langsung menyerang hakim yang sedang membacakan putusan, lalu terkena bagian jidat dan juga sempat mengenai hakim anggota satunya berinisial DB.
Mendapatkan pukulan dari pengacara Tomu, Hakim Sunarso langsung dilarikan ke rumah sakit sedangkan pelaku diamankan di kantor polisi.
(fir/pojoksatu)

Satu Kursi Kosong di SMA 5 Tak Terisi, Dua Siswa di SMA 3 Terancam Didiskualifikasi

POJOKSATU,id, BANDUNG- Pasca PPDB SMA di Kota Bandung, Sekolah favorit kembali dilaporkan ke Ombudsman Oleh sejumlah elemen pendidikan.
Penelusuran ke SMA 5 Bandung perihal jumlah rombongan belajar (rombel) menyebutkan, ada 10 rombel atau 10 kelas.
Menurut perwakilan kesiswaan SMA 5, Mustar mengatakan bahwa jumlah 10 kelas di SMA 5 untuk kelas 10 Ada 339.
“Jadi tidak genap 340, dan itu kebijakan kepala sekolah. Kami hanya menjalankan teknis saja,” ujarnya, Jumat (19/7).
Mustar menegaskan,  jumlah 339 tidak menyalahi aturam Permendiknas.
“Ini hanya hal teknis saja,” jelasnya.
Berbeda dengan SMA 3 Bandung, terkait dugaan adanya dua orang siswa yang menggunakan alamat sekolah di jalan Belitung Didiskualifikasi.
Sementara itu menurut Wakasek SMA 3 Bandung, Rohmat Herawan menjelaskan bahwa dua siswa tersebut kini masih menunggu terkait penelusuran Kartu Keluarga.
“Kasihan anaknya, ini kan orang tuanya yang salah. Kalau memang ada pihak-pihak yang mau menyalahkan silahkan saja menggugat ke Pengadilan,” terangnya.
Rohmat mengatakan, proses zonasi dalam PPDB 2019 ini sudah diperluas. Untuk SMA3 dengan 10 rombel ada 335 siswa.
“Di SMA 3 Ada 335 siswa dengan 10 rombel,” jelasnya.
(arf/pojoksatu)